Metaruang | 54 Buruh Metro Tara Digugat Perusahaan Sebesar 13 Milyar
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17208
post-template-default,single,single-post,postid-17208,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

54 Buruh Metro Tara Digugat Perusahaan Sebesar 13 Milyar

ADA pemandangan tak biasa di sekitaran gedung Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada Selasa, 10 Juli 2018 lalu. Poster-poster bernada penolakan dan perlawanan menempel dan memenuhi tembok-tembok di sepanjang jalan R.E Martadinata. Pun dengan riuh suara klakson kendaraan, dikalahkan suara lantang mikrofon yang berasal dari atas mobil komando.

Jika sudah ada mobil komando beserta orator, tentu saja dapat dipastikan ada aksi di sekitaran sana.

“Ini adalah kunjungan ketujuh kalinya kami di Pengadilan Negeri untuk menuntut hak kami,” ujar seorang perempuan berpakaian merah di atas mobil komando.

Aksi tersebut berasal dari buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Militan Indonesia – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSEBUMI – KASBI). Mereka menuntut agar PN Bandung menolak perkara gugatan PT. Metro Tara terhadap 54 buruhnya dan, tentu saja, pengawalan sidang mediasi yang akan digelar hari itu.

Namun mediasi hari itu urung digelar. Hakim Mediator menetapkan bahwa sidang mediasi ketiga tersebut ditunda karena keterlambatan kuasa hukum dari tergugat (buruh) untuk datang ke agenda sidang. Kuasa hukum tergugat akhirnya dinyatakan tidak hadir, dan sidang mediasi ketiga akan dilaksanakan kembali pada Selasa, 17 Juli 2018.

Menurut Agus Andri, buruh PT Metro Tara yang juga merupakan pihak tergugat dalam kasus ini, hasil dari sidang mediasi pada Selasa 17 Juli hanya berujung pada deadlock.

“Kami lanjut ke persidangan dengan agenda pembacaan gugatan pada Selasa, 24 Juli. Kami tetap akan dorong aksi lagi,” kata Andri kepada Metaruang melalui pesan singkat, Selasa, 17 Juli 2018.

PT. Metro Tara menggugat buruhnya atas protes serentak yang dilakukan buruh pada 17 Juni 2017 lalu, dengan klaim mogok dan merugikan perusahaan. Maka, perusahaan menggugat 54 buruhnya dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menuntut untuk membayar ganti rugi—dengan nominal tak tanggung-tanggung—sebesar 13,79 Milyar Rupiah, dengan nomor register perkara 62/Pdt.G/2018/PN.Bdg.

Akibat meminta transparansi tabungan buruh

Kasus ini berawal dari satu tahun lalu, tepatnya pada Sabtu, 17 Juni 2017.

Pada hari Sabtu itu ada pembagian uang tabungan, Andri bercerita. Memang, tiap kali buruh PT. Metro Tara menerima upah, sebagian dari upah tersebut diambil oleh perusahaan untuk tabungan Tunjangan Hari Raya (THR). Selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan tersebut, upah Andri telah dipotong untuk dimasukkan ke dalam tabungan tersebut.

Andri melihat seorang kawannya mengambil tabungan, tetapi tidak disertai rincian dari tabungan tersebut. Lantas ia bertanya-tanya.

Soal transparansi rincian tabungan tersebut, Andri mengaku, sebelumnya pernah dibahas. Pihak perusahaan pun berjanji akan melampirkan rincian yang dimaksud. Kala itu, pembicaraan tersebut dilaksanakan bersama Cheri Gunawan, sebagai pihak dari perusahaan yang mengepalai bagian operasional.

“THR normal [1xUMK] sesuai, tapi tabungan THR [Rp40 ribu/rit] tidak, sehingga kami minta rinciannya,” kata Agus Andri, seperti dikutip dari laman trimurti.id, pada Selasa, 26 Juni 2018 lalu.

Dari ketiadaan transparansi itulah Andri bersama kawan-kawannya secara serentak menggelar protes serentak terhadap perusahaan, khususnya terhadap Cheri Gunawan, guna menuntut transparansi rincian tabungan yang telah dijanjikan. Andri dan buruh-buruh lainnya juga menolak dalih-dalih yang diberikan perusahaan soal rincian tabungan tersebut. “Alasan dari dia adalah lupa,” kata Andri.

Guna menuntut transparansi, protes serentak memang berjalan secara damai, tak sama sekali menganggu aktivitas perusahaan mulai dari pengiriman dan lalu-lintas barang. Untuk diketahui, PT. Metro Tara bergerak di bidang ekspedisi, dan pemberangkatan barang tidak dilakukan pada hari Sabtu, melainkan pada Minggu malam.

“Otomatis tidak ada yang dirugikan. Barang keambil semua. Aktivitas pekerjaan [berjalan] seperti biasa,” jelas Andri.

Esoknya, yakni pada Minggu, 18 Juni 2017, para buruh kembali mendatangi Cheri Gunawan sekitar pukul 14.00 WIB untuk meminta rincian. Namun upaya ini masih berujung nihil.

“Sampai ada perundingan jam 10 malam. Waktu itu, kita disuruh masuk ke kantor. Di sana kita merasa dipermainkan, kita disuruh nunggu selama berjam-jam. Kita marah waktu itu,” ujar lelaki yang juga merupakan sekretaris umum FSEBUMI tersebut.

Ketika buruh-buruh yang meminta kejelasan rincian tabungan masih menunggu di kantor Cheri Gunawan, secara kebetulan pada Senin, 19 Juni 2017 dini hari, terjadi kebakaran di sekitaran rumah dinas anggota Polda Jawa Barat yang lokasinya berdekatan dengan PT. Metro Tara.

Otomatis, akses jalan pun diblokir. Andri dan buruh lainnya yang kebetulan akan berangkat ke Jakarta untuk memberangkatkan barang pun akhirnya harus menunggu proses pemadaman selesai dan akses jalan kembali dibuka.

Masih belum mendapat respon yang positif dari perusahaan, buruh-buruh PT. Metro Tara kembali melakukan aksi protes selama rentang tiga hari, yakni pada 28-30 September 2017, dan pasca aksi para buruh tidak diperkenankan kembali bekerja. Tuntutan mereka kala itu masih sama; perusahaan harus mengeluarkan transparansi dana tabungan.

Namun di titik ini pihak perusahaan malah berbalik mengkriminalisasi para buruh, Andri bercerita. Perusahaan menggugat para buruh atas dalih melakukan aksi mogok ilegal. Tentu ini merupakan hal yang tidak

masuk akal, karena aksi mereka dikawal oleh pihak kepolisian dan sudah diatur dalam undang-undang.

“Padahal dalam suratnya jelas, kita aksi. Kalau mogok, kita tahu lah, ada undang-undang yang mengatur,” ujar Andri.

Tak hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp13,79 Miliar, pihak perusahaan pun melakukan pemecatan secara sepihak. Pemecatan tersebut dilakukan pasca aksi protes para buruh selama tiga hari tersebut, dengan dalih yang masih sama: melakukan aksi mogok ilegal.

Atas pemecatan tersebut, para buruh akhirnya melakukan langkah mediasi hubungan industrial. Dari tiga kali upaya mediasi tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial mengeluarkan surat anjuran bagi perusahaan untuk mempekerjakan kembali para buruh. Perusahaan juga harus mengangkat mereka sebagia buruh tetap dan membayar upah buruh selama mereka tidak bekerja.

Namun pemanggilan untuk kembali bekerja masih belum terdengar oleh para buruh hingga hari ini. Status mereka pun masih berada dalam garis remang: tidak dipekerjakan tanpa kejelasan status sudah di-PHK atau belum.

Menyita rumah kontrak, upah dan ijazah

Surat gugatan dari perusahaan tersebut sangat memukul 54 buruh PT. Metro Tara. Dampaknya kepada mereka sangat beragam; salah satu orang tua buruh bahkan meninggal, Andri bercerita.

“Keluarga jadi korban. Istri jadi korban. Anak jadi korban. Ada yang sampai [anaknya] putus sekolah. Ada yang sampai orang tuanya meninggal. Ada yang sampai istrinya keguguran, dikarenakan syok begitu mendengar atau melihat nominal yang begitu cukup besar,” ungkap Andri.

Disinggung soal jaminan sita, Andri memaparkan jaminan sita tersebut berupa benda-benda hidup. Merasa heran tentang benda-benda hidup, ia lantas mengasumsikan bahwa yang menjadi sitaan adalah termasuk rumah para buruh.

“Perlu diketahui, bahwa rumah di sini adalah rumah kontrakan. Dari 54 orang ini, ada beberapa orang kawan kita yang masih ngontrak. Nah sekarang rumah kontrakan mau disita. Itu masuk logika nggak? Terus rumah orang tua, rumah saudara yang lain, rumah kakak. ‘kan di sini timbul konflik sama keluarga,” ujar Andri.

Lain lagi cerita dari Husni Abdul Aziz, buruh PT. Metro Tara yang berasal dari Garut. Husni tidak masuk dalam daftar 54 buruh yang digugat. Namun, ia berada dalam barisan massa aksi ketika September tahun lalu, yang mengakibatkan dirinya dipecat secara sepihak.

Sampai hari ini, Husni belum kembali bekerja di sana. Meski putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah menyatakan bahwa buruh yang sempat dipecat mesti dipekerjakan kembali, hal tersebut tidak pernah diindahkan perusahaan.

“Sempat dipanggil kerja kembali, tapi satu minggu kemudian disuruh berhenti kembali. Alasannya perusahaan mau PK,” ujar Husni ketika ditemui di PN Bandung pada Selasa, 10 Juli 2018.

Selain itu, upah yang seharusnya dibayarkan perusahaan selama Husni dipecat tidak diberikan, dengan alasan uang tersebut akan dijadikan jaminan.

“Alibi perusahaan, uang proses yang harus dibayarkan, mau dibikin jaminan buat teman-teman. Jumlahnya 34 juta,” ungkap Husni. “Ijazah pun ditahan perusahaan. Makanya belum bisa kerja di tempat lain.”

Intimidasi dari perusahaan untuk buruh yang kurang paham hukum

Menurut kuasa hukum buruh tergugat Maruli Tua, gugatan-gugatan seperti yang dilakukan PT. Metro Tara banyak yang ditolak oleh hakim. Hal ini disebabkan nuansa kasus yang terjadi merupakan nuansa Pengadilan Hubungan Industrial.

“Karena ‘kan berawal dari hubungan kerja dan mogok kerja,” jelas Maruli di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa, 10 Juli 2018.

Kasus-kasus mogok kerja dan hubungan kerja berada di ranah hubungan industrial. Artinya, seharusnya bukan Pengadilan Negeri Bandung-lah yang berwenang memeriksa. Hampir semua kasus seperti ini yang ditangani oleh Maruli, menurutnya, harus di N.O. atau tidak dapat diterima.

Maruli dengan tegas mengatakan, upaya perusahaan yang membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri merupakan cara mereka mengintimidasi dan menakut-nakuti sebagian buruh yang kurang memahami langkah-langkah hukum.

“Karena dalam gugatannya itu dicantumkan soal sita, sita rumah. Jadi, rumah-rumah kawan yang ada 50-an yang digugat itu, nanti seolah-olah dengan ada gugatannya itu, secara otomatis, rumahnya akan disita. Nah ini sebagai intimidasi lah, nakut-nakutin,” ujar Maruli.

Disinggung soal perkara mogok legal dan ilegal, Maruli sebagai kuasa hukum para tergugat menjelaskan, urusan tersebut bukan wilayah PN untuk memutuskan. Perkara tersebut sepenuhnya berada dalam pengawasan PHI.

“Saya nggak tahu nih, kenapa ini diulangi. Itu kan udah banyak informasi sebenernya. Bahwa ini, PHI wewenangnya,” ujar Maruli.

Pernyataan senada muncul dari Nining Elitos, Ketua KASBI. Ia mengatakan, pihak pengadilan harus tetap objektif dalam melihat permasalahan yang terjadi antara buruh dengan perusahaan. Nining berpendapat, kasus gugatan yang menimpa buruh PT. Metro Tara seharusnya tidak masuk dalam kategori PMH “yang mana berangkat dari perjuangan kaum buruh yang meminta [transparansi] uang tabungan yang [seharusnya] diberikan kepada buruhnya,” ujarnya.

Ia pun menilai, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak yang mendasar terhadap para pekerja tersebut harus diberikan sanksi tegas, sehingga ada efek jera yang muncul pada pengusaha. “Bukan justru bisa menaikan sebuah persoalan yang akhirnya diputarbalikan seolah kaum buruh yang bersalah,” ungkap Nining.

Terakhir, Nining mendesak pihak pengadilan untuk menghentikan kasus yang menimpa kawan buruhnya di PT. Metro Tara.

“Karena ini memang yang seharusnya ranah perburuhan, kemudian dialihkan persoalan PMH. Ini ada persoalan pengalihan. Maka kami menghendaki, agar ketua pengadilan mengawasi para hakimnya yang melakukan penyidangan terhadap persoalan rakyat, khususnya persoalan buruh Metro Tara.”

Perjuangan buruh PT. Metro Tara akan digelar kembali pada hari Selasa (24/7/2018) dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Bandung.

Tulisan terkait:

___

Dokumentasi: FSEBUMI, Astika Andriani, Syawahidul Haq, Militansi Metaruang

 

Syawahidul Haq

Syawahidul Haq lahir dari rahim ibu di rumah bersalin Sukabumi, Desember 1994.

No Comments

Post A Comment