Metaruang | Alternatif Sebagai Tantangan*
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17180
post-template-default,single,single-post,postid-17180,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Alternatif Sebagai Tantangan*

Tatkala angin siklik elektoral dan semarak kep(em)iluan tengah melanda, wacana ihwal politik alternatif acap hadir sebagai konter atasnya. Ragam tanggapan saling menyertai, di samping usaha menepis (dan melawan) hegemoni kapitalisme oligarki yang digelar dengan restu konstitusi negara, argumentasi perihal politik alternatif pun saling bersitentang, berdialektika. Seolah tak ada yang final dari sebuah alternatif bila bukan kasuistik lagi reaksioner.

Tapi alternatif itu, juga sebuah ranah yang kiranya amat jarang disorot media korporat dan partikelir sebagai suatu ‘jalan lain’, terlebih ‘jalan ketiga’, dari kontestasi akbar bernama pesta demokrasi. Eksesnya, publik khususnya generasi muda, yang belakangan diglorifikasi kembali via PSI sebagai agent of change itu, digiring menuju titik galau antara memilih untuk tidak mengulang masa lalu kelam di bawah Orba (memilih untuk tidak memilih), atau tak memilih sama sekali akibat sesederhana politik di dalam bilik bukan seleranya, yang konon not my cup of tea.

Kita belum menghitung potensi tambang suara yang dapat didulang dari diskursus religi dan konservatif, yang mulai merangkak sebagai basis elektabilitas bagi corak politik tertentu. Dalam konjungtur yang kasar ini, dapat ditengarai bahwa wacana tentang politik alternatif memang hilang dari atensi dan korespondensi arus utama. Maka jangan kaget apabila PSI yang mendaku sebagai partai para milenial itu dirujuk sebagai partai alternatif (Republika, 2016; Jurnal Selasar, 2015). Atau pembacaan lain, semisal politik alternatif yang mesti direspon sebagai bentuk dan urgensi partai kiri, yang tak hanya berdasarkan platform bottom up, tetapi juga digagas dari relasi antar kader elektoral dan non-elektoral (Harian Indoprogress, 2016, 2015).

Kedua-duanya berujung di kotak suara. Upaya change within dari apa yang dua dekade silam PRD usung, kini umum menjadi bahan lawakan. Pertanyaan menyoal implikasi dapat dilemparkan kepada Budiman Sudjatmiko, Hilmar Farid, pada Dita Indah Sari, atau Faisol Reza. Dan kita setidaknya dapat menyimpulkan, bahwa perubahan dari dalam tak semudah mengkader kawan yang tengah galau didera krisis asmara dan kebingungan eksistensial, untuk turut hijrah dan memilih Prabowo atau PKS di 2019 kelak.

Sedemikian celakanya gagasan politik alternatif kini beredar. Wacana menyoal alternatif yang timbul atasnya pun, lebih sering berkutat pada bentuk politik yang memang secara apriori telah diakui sebagai ‘alternatif’. Artinya, lingkup gagasan politik alternatif kembali jatuh pada pengulangan simbolik, dan kemapanan yang-alternatif itu sendiri sebagai suatu acuan, dan bukan sebagai tantangan, terlebih bukan sebagai eksperimen politik yang, meminjam Žižek, sebagai jalan meresikokan hipotesa.

Tepat dalam konteks inilah, artikel tim Militansi yang terdiri dari dua bagian (Pilkada, Janji Manis Oligarkis serta Golput dan Politik Alternatif) mencoba meretasnya. Dalam konteks elektoral, khususnya di Bandung, barangkali penanya “…politik alternatif seperti apakah yang dimaksud?” luput meninjau peta kultural-politis di saat angin kampanye mulai berembus kencang. Konsekuensinya, penulis gagal melihat relevansi embrio massa mengambang di kantung-kantung komunitas musik di Bandung, yang akhirnya terkonversi menjadi angka pendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil and co.

Tentu saja, dalam terang analisa kelas, serentangan generasi di sekitar kita itu apakah bukan bagian dari kelas pekerja? Apakah F-SEDAR dan SEBUMI tak sedang membangun basis kekuatan buruh—yang baru saja memenangkan tuntutan buruh Nanbu melawan PHK sepihak dan pembiaran kasus kecelakaan itu—bukan sedang bersama Rakyat?

Kecuali ada kelas lain yang hendak dimobilisasi atas kemuakkannya terhadap pemilu di tengah akselerasi demikian, maka tak berarti semuanya menjadi sejelas dan sebening kristal bila toh corak politik dan lajur sistematis lah yang dituntut penulis untuk hadir; di luar antitesa simboliknya (baca: pemilu), dan ekses ideologisnya yang bersifat kohesif-horizontal. Adaptasi terus-menerus diperlukan atas kondisi material objektif vis a vis politik per se. Alternatif bukan praktik vini vidi vici, bila toh kudu memakai logika menang-kalah ibarat kontestan pemilu.

Alternatif adalah upaya menantang struktur simbolik, bahkan meneroka apa yang disepakati sebagai alternatif. Makna inilah yang coba disuntik di aksi May Day Jakarta 2018, di saat yang sama massa buruh dimobilisasi ke Senayan untuk mendukung Prabowo. Gagasan ini yang perlu untuk terus diperbaharui, yang datang dari dan dalam akselerasi serta urgensi aktivisme. Hanya akan jadi mubazir apabila gagasan dan praktik ‘alternatif’ ditempatkan di luar argumen kemendesakan tadi, sebab toh laten menganggap pembangunan kohesifitas kolektif atas apa yang telah otonom tanpa kucuran dana dan kaki-tangan pemerintah, akan selalu berakhir gagal.

Oleh sebab itulah, alternatif pada akhirnya merupakan bentuk negasi internal yang aktif. Tujuannya bukan lagi wadah yang ideal (baca: partai yang ideal), melainkan bagaimana dalam kondisi dan determinasi kini, pelbagai respon dan akselerasi atas kemuakan-kemuakan itu dapat menciptakan posisi bersama di hadapan kapitalisme, dan karenanya dapat mensituasikan kohesifitas yang terkonsolidasi.

Tentu saja praktik demikian diisyaratkan lahir secara organik dari kondisi material di basis, atas apa yang diandaikan sebagai politik otonom skala besar. Politik yang meletakkan pondasi bagi rehabilitasi dirinya sebagai distribusi akan dan akses terhadap sumber daya, yang bermuasal dari relasi yang terkoordinasi, tersatukan, atas heterogenitas elemen yang tengah melawan. Inilah otonom dalam aras akseleratif, yang oleh kaum anarkis lazim diaktivasi lewat slogan “escalate the class war”, dan bertemu tradisi Marxis di tengah jalan berupa sentralisme demokratis, sebagai geliat dan gerak organ politik yang berkapasitas mendorong kaum tertindas dalam corak perjuangan kelas.

Organ-organ terkonsolidasi tersebut bukan dibentuk dari keluhan atas yang musykil. Lokomotif sejarah tak menysaratkan tindakan atau intervensi politik yang ideal atas momentum-momentum tertentu. Darinyalah sebuah alternatif ditimbang, dari keterbatasan dan problema inherennya. Mau seheroik Simon Bolivar sekalipun, gagasan tak dapat melampaui kondisi objektif. Kecuali bertekuk lutut di bawah idealisme transendental sekaligus menafikan garis tipis yang membedakannya dari komodifikasi vox populi.

Satu hal yang dapat dipertegas, adalah letak narasumber bukan klausa pengandaian belaka, melainkan tindakan nyata atas apa yang dipertentangkan sebagai garda rakyat adi luhung di Venezuela sana, dengan aksentuasi politik mereka di ranah spasial. Tinimbang melawat jauh-jauh ke Venezuela, mengapa tak melongok ke desa Ciptagelar sebagai laku eksperimentasi yang otonom? Atau, mengapa aparatur desa Gambung mampu mengintervensi tanpa perlu organ politik mewah?

Alhasil, politik alternatif tak sesempit dikte esensialis. Bahwa pada praktiknya, yang-alternatif dapat berjalan begitu dinamis dan menjangkau spektrum yang luas ketimbang diktum ‘rakyat’ yang serba kaku dan jatuh pada sinonimitas adagium “TNI Kuat Bersama Rakyat”, yang hanya tinggal membangkucadangkan akronim “TNI” dan menggantinya dengan “Partai”, yang akan terdengar revolusioner, sekaligus melupakan bahwa di dalamnya terdapat buruh, petani, kaum miskin kota, dan lumpen proletariat.

 

 

*Merupakan tanggapan atas artikel Wisnu Tri berjudul Politik Alternatif (?)

___

Ilustrasi: Kelanadestin

 

F. Ilham Satrio

F. Ilham Satrio (Juni, 1989) | buruh pabrik onderdil

No Comments

Post A Comment