Metaruang | AMT dan Mobil Tangki di Istana
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17608
post-template-default,single,single-post,postid-17608,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

AMT dan Mobil Tangki di Istana

RAMAI diberitakan, dua mobil tangki Pertamina “dibajak” pada Senin (18 Maret 2019) kemarin. Mobil itu dibawa ke depan Istana, ke tengah-tengah massa aksi di Taman Pandang, kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Mobil tangki tersebut awalnya mengisi solar di Depo Pertamina Plumpang pada pukul 04.30 WIB. Sedianya, truk tersebut hendak melakukan pengisian di SPBU Tangerang. Saat hendak masuk ke Pintu Tol Ancol itu, massa pun menghadang truk dan menurunkan kedua sopir. Truk kemudian dibawa massa ke tengah-tengah aksi di depan Istana.

Bukan tanpa sebab AMT (Awak Mobil Tangki) melaksanakan serangkaian aksi tersebut. Pasalnya, sejak tahun 2017 segenap sopir mobil tangki itu mengalami ketidakjelasan status. PT. Pertamina Patra Niaga memutus hubungan kerja sejumlah 141 orang tanpa ada hitung-hitungan pesangon atau konsesi.

Yang membuat lidah masam, informasi pemutusan hubungan kerja tersebut oleh perusahaan disampaikan lewat pesan SMS. Dari sini Anda boleh membayangkan. Lima bulan sudah Anda kerja tanpa menerima gaji. Kemudian, di siang terik akhir pekan saat Anda tengah bekumpul bersama keluarga, ponsel Anda tiba-tiba berdering. Dari situ hidup Anda tak lagi sama.

Lantas dua tahun berlalu, ketidakjelasan belum juga terpecahkan. Bukan malah menampung aspirasi (dan tentu saja membereskan kesalahannya), Pertamina malah menganggap upaya AMT agar manajemen sejatinya menepati janji, malah ditindaklanjuti dengan korporat framing yang khas. Bahwasannya peserta demonstrasi membajak truk, yang mana truk tersebut merupakan suatu bagian dari pemenuhan kebutuhan masal.

Bertitik tolak dari sudut pandang nir-historis itu, pasca okupasi alat angkut, hari ini (19 Maret 2019) pihak kepolisian menetapkan dua orang dari peserta aksi sebagai tersangka. Mulyana dan Nuratmo digelandang ke Polda Metro Jaya, disusul oleh 8 orang lainnya yang juga ikut dimintai keterangan dan berubah status menjadi tersangka. Namun entah kenapa, pihak aparat menghalangi LBH Jakarta yang hendak mengadvokasi, sekaligus menunaikan hak para buruh untuk ditemani secara legal dan formal.

Baca juga: Syarif Arifin: “Buruh Kontrak dan Outsourcing Itu Perbudakan Modern”

Keganjilan

Pada Juni 2017 silam, AMT sempat memblokade jalan raya di depan depo Gede Bage, Bandung. Masih dengan alasan yang sama, dengan kostum dan rias wajah zombie, elemen AMT melanjutkan aksi dengan berjalan long march dari Bandung ke Jakarta. Kini publik pun tersita kembali atensinya saat pemberitaan “pembajakan” mobil tangki santer di media.

Nuratmo, pada tahun 2017 menjadi koordinator AMT, melakukan long march ‘zombie’ dari depo Gede Bage, Bandung, ke kawasan Istana Negara, Jakarta. Berjumlah 55 zombie, mereka mewakili 10 depot dari berbagai wilayah Indonesia, sekaligus menyuarakan tuntutan bersama dari total 1,095 buruh yang di-PHK sepihak oleh PT. Pertamina.

Pertamina pun mendapat dukungan industrial-legal (pseudo legal) lewat komentar, misalnya, seperti yang dilansir portal OkeZone dalam artikel Minggu, “Ini Permasalahan Demo Sopir Tangki BBM” (13 Januari 2019), seorang ekonom konstitusi menyatakan aksi para buruh merupakan aksi yang salah tempat.

Lebih lanjut, AMT Pertamina pun semestinya menuntut perusahaan outsourcing (PT. Pertamina Patra Niaga) yang mempekerjakan mereka tinimbang menuntut PT. Pertamina. Adanya pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan wajar akibat buruh yang tergabung di AMT tak lolos verifikasi kompetensi.

Pertanyaannya tentu saja, ke mana lima bulan gaji para sopir yang tak dibayarkan pada tahun 2017 lalu? Mengapa tindak pemutusan hubungan kerja harus melalui pesan SMS? Dan mengapa perusahaan tak lantas memenuhi kewajibannya mengompensasi hak para buruh selepas di-PHK?

1.095 orang buruh AMT Pertamina sudah bekerja hampir 20 tahun untuk mendistribusikan BBM ke stasiun pengisian BBM seluruh Indonesia. Pekerjaan para buruh AMT merupakan pekerjaan inti sehingga berdasarkan Pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak dapat dilakukan dengan status alih daya (outsourcing).

Menuntut perubahan status dari buruh alih daya menjadi pekerja tetap, pada tahun 2016 sejumlah 1.095 buruh AMT kemudian di-PHK sepihak oleh PT. Pertamina Patra Niaga (anak perusahaan PT. Pertamina).

Dan kita tahu, upaya kawan-kawan buruh AMT bahkan sudah sampai satu meja bersama Presiden Jokowi pada 31 Januari 2019. Namun, hingga kini masih tak ada kejelasan bahkan berujung pada tindak kriminalisasi aktivis buruh AMT.

Upaya AMT untuk mengokupasi salah satu alat produksi dalam rantai panjang hukum supply-demand, dalam hal ini mobil pengantar BBM, merupakan suatu keniscayaan dalam perjuangan. Tak bisa dipungkiri, objek tersebut adalah medium yang memungkinkan distribusi minyak dari depo ke depo. Namun tanpa sopir, mobil tersebut tak lebih dari sekedar objek.

Objek tersebut diberi bobot nilai, seperti misal pada Lebaran tahun lalu, yang mana pemerintah menyiapkan TNI sebagai cadangan pengemudi truk tangki (yang saat itu para sopirnya melaksanakan mogok) guna menyiasati permintaan BBM yang notabene meningkat di hari-hari menjelang Lebaran.

Minyak dan segala penopang produksi-distribusinya ini dimaknai sebagai objek vital, penyerapan pasar atasnya masuk hitungan bruto per kapita nasional dalam berbagai unit, dari skala rumah tangga hingga pengeboran lepas pantai.

Celakanya, status yang diemban PT. Pertamina itu tak sebanding dengan buruh-buruh yang oleh manajemen dikirimi pesan singkat PHK. Media nasional pun tampak bersepakat untuk mengolah tindakan interuptif AMT atas yang simbolik ini, sebagai pembajakan yang merugikan.

Keganjilan bertambah dengan penetapan pasal 365 dan 368 KUHP terhadap Mulyana dan Nuratmo, yang berbunyi “pencurian dengan kekerasan dan pemaksaan/pemerasan dengan ancaman kekerasan”. Penetapan tersebut jelas mengada-ada dikalungkan tanpa mempertimbangkan alibi AMT, yang mana sopir dari mobil tangki yang diokupasi merupakan teman para buruh. Unsur pemaksaan dan tindak kekerasan amatlah minim jika bukan tidak ada sama sekali.

Tuntutan

Selasa 19 Maret, LBH Jakarta melansir pernyataan pers mengecam penangkapan sewenang-wenang buruh Awak Mobil Tangki Pertamina, serta mengutuk tindak arogansi kepolisian Resor Jakarta Utara dan Polda Metro Jakarta yang menghalangi akses para buruh atas bantuan hukum.

Disebutkan dalam rilisnya, KUHAP jelas menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Pasal 27 ayat (2) huruf “o” Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga jelas menyebutkan: “Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa, petugas dilarang: o. Menghalang-halangi Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi atau tersangka yang diperiksa”.

Semestinya aparatus hukum paham dan patuh terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri. Dan adalah pantas bagi pihak-pihak yang dilanggar haknya untuk menuntut. Berikut kelima desakan LBH Jakarta terhadap tindak kesewenangan dan arogansi aparat terhadap buruh AMT:

  1. Kapolri memerintahkan anak buahnya, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Utara, untuk menghentikan penangkapan sewenang-wenang para buruh AMT, dan menghentikan tindakan teror serta intimidasi terhadap anggota AMT lainnya, serta segera melepaskan 14 orang buruh AMT Pertamina yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang di Polda Metro Jaya.
  2. Kapolri melakukan penindakan dan menghukum Kasat Reskrim Jakarta Utara serta oknum Kepolisian Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya yang telah menghalang-halangi akses bantuan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan dalam pemeriksaan buruh AMT PT. Pertamina Patra Niaga.
  3. Pertamina Patra Niaga harus mempekerjakan kembali dan memberikan hak-hak normatif buruh AMT Pertamina yang telah di-PHK sewenang-wenang.
  4. Presiden R.I. menepati janji dan aktif menyelesaikan kasus PHK sepihak 1.095 buruh AMT Pertamina dengan memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri Sekertariat Negara untuk menyelesaikan kasus ini.
  5. Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman RI untuk turun langsung menginvestigasi pelanggaran hak atas bantuan hukum dan penangkapan sewenang-wenang.

 

 

___

Penulis: F. Ilham Satrio, Militansi 2019
Editor: Astika Andriani, Novandy Fiardilah

___

Dokumentasi: Buruh AMT Pertamina

 

Metaruang

Bergerak, mengakar, kritis.

No Comments

Post A Comment