Loader

Aparat Main Tandang ke Kampus, Solidaritas Tamansari Jalan Terus!

Telepon saya berdering siang itu. Tak ada nama yang tertera, hanya sederetan angka-angka terpampang di layar gawai. Sebuah panggilan masuk yang berasal dari nomor baru, dari yang asing barangkali.

Saya mengira jika yang menelepon adalah kawan saya. Maka saya pun menjawabnya.

Di seberang sana, ia langsung menanyakan nama. Tak banyak basa-basi, ia pun menanyakan pada saya perihal kampanye solidaritas dan diskusi bersama warga RW 11 Tamansari di UPI yang akan dilakukan siang hari itu, tepatnya pada Kamis, 5 April 2018.

Karena curiga bahwa panggilan masuk tersebut berasal dari pihak kepolisian, saya menjawab sekenanya, menjawab tidak tahu, dan kebetulan memang ada jadwal kuliah di hari itu. Tak lama panggilan singkat itu saya tutup.

Saya mengontak kawan yang ada di kampus untuk menanyakan siapa orang yang telah menelepon saya barusan. Paparan dari beberapa kawan, orang yang telah menelepon saya berasal dari kepolisian. Orang yang sama yang juga menelepon tiga kawan saya.

Ternyata pihak kepolisian yang berjumlah kurang lebih tiga orang itu telah berada di kampus sejak pukul 12.00 siang. Bahkan sampai masuk dan memeriksa sekretariat UKM Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK), kemudian bertanya tentang kegiatan yang akan dihelat siang hari.

Pertanyaannya, mengapa pihak kepolisian diperkenankan masuk ke dalam kampus hanya untuk menanyakan agenda kegiatan mahasiswa? Rupanya, hal demikian pun tidak hanya terjadi ketika mahasiswa UPI mengundang warga RW 11 Tamansari untuk berdiskusi dan kampanye. Pada Senin 2 April, ketika diskusi bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Tekstil Bandung, pihak kepolisian pun hadir di lokasi.

Memang, tidak ada larangan kepolisian memasuki kampus. Tetapi, hal tersebut hanya diperbolehkan ketika terjadi indikasi akan adanya kericuhan yang timbul ketika aksi demonstrasi berlangsung, jika mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2002. Lagipula, apakah kampanye dan diskusi akan menimbulkan kericuhan, kerusuhan dan pengrusakan?

Keberadaan aparat yang dirasa tak terlalu mengkhawatirkan, meresahkan dan boro-boro penting, selang beberapa menit setelah warga RW 11 Tamansari datang, akhirnya acara pun digelar. Bertolak dari gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), beberapa kawan mahasiswa UPI dan warga berkeliling kampus untuk sekadar kampanye penolakan Rumah Deret dengan tujuan menarik massa ikut bersolidaritas dan melakukan tukar pikiran perihal kasus yang sedang menimpa warga RW 11 Tamansari.

Mulanya, kampanye berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Pihak keamanan kampus dan kepolisian tidak berkomentar barang sedikitpun. Hanya mengambil gambar dan membaca selebaran yang dibagikan massa kampanye.

Namun, di tengah perjalanan, tepat ketika warga sedang menjelaskan mengapa mereka menolak rumah deret, dua orang pihak keamanan kampus mendatangi saya. Terburu-buru dan tergesa-gesa, mereka bertanya siapa yang mengepalai aksi kampanye tersebut.

“Saya meminta perwakilan satu orang saja mahasiswa untuk segera menghadap Wakil Rektor,” kata pihak keamanan. Saya sendiri tak ingat dan tak mencatatnya dengan benar.

Karena rangkaian acara belum selesai dan ada kesepakatan bersama bahwa ketika menghadap organ rektorak harus berbarengan—karena dikhawatirkan terjadi represi terhadap seorang yang menghadap—akhirnya seruan pihak keamanan tak kami gubris. Tak lama dari situ, sekitar dua puluh menit kemudian, kampanye pun berakhir di Gedung PKM dan dilanjutkan dengan diskusi.

Sejak itu, pihak keamanan semakin gencar memaksa mahasiswa UPI untuk meminta perwakilannya menghadap Wakil Rektor. Bahkan sempat terjadi adu mulut yang lumayan sengit ketika pihak keamanan mau membubarkan sesi diskusi yang tengah digelar bersama warga, jika perwakilan dari mahasiswa tak kunjung menghadap Wakil Rektor dan kantor keamanan. Pihak keamanan berdalih, acara yang diselenggarakan tak memiliki izin dan membawa ke “luar“ warga RW 11 Tamansari.

Setelah surat izin diberikan—yang awalnya meminta Kartu Tanda Mahasiswa untuk dijadikan jaminan—akhirnya pihak keamanan tak lagi banyak mendebat. Acara berjalan kembali dengan santai.

Namun, tepat pada pukul 17:40, seorang kawan datang menghampiri saya dan mengatakan, dirinya telah membuat kesepakatan bersama pihak keamanan untuk mendatangi kantor keamanan tepat pada pukul 19:00.

“Kalau lebih dari pukul 19:00 acara belum selesai dan tidak ada yang menghadap, pihak keamanan katanya akan datang ke PKM,” katanya.

Secara kebetulan, pukul 18:40, diskusi pun selesai dan diakhiri dengan acara makan bersama warga.

Kami telah sepakat sejak awal untuk tidak menghadap organ rektorat sendiri-sendiri. Saya dan beberapa kawan mencoba menyambangi kantor keamanan setelah membereskan sisa-sisa gelaran. Namun, karena sebelumnya saya diminta untuk mengantarkan warga kembali pula, saya tak mengikuti kawan-kawan yang lain yang menghadap pihak keamanan kampus.

Menurut kesaksian Bram Stoker, salah seorang dari sembilan mahasiswa yang menghadap pihak keamanan, terdapat satu hal yang rupanya dihasilkan dari obrolan panjang yang terjadi di kantor keamanan selama kurang lebih satu jam tiga puluh menit tersebut.

Sembilan orang yang menghadap, kawan-kawan mahasiswa UPI itu, akan diproses oleh Komisi Disiplin UPI lengkap dengan catatan sebagai berikut:

Pertama, tidak adanya surat izin yang diterima pihak keamanan kampus; kedua, bahwa mereka mengajak warga RW 11 Tamansari melakukan kampanye ilegal di sekitaran kampus UPI; ketiga, adanya laporan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa acara tersebut berindikasi mengganggu kestabilan politik yang sedang berlangsung, yakni Pilkada Jawa Barat.

Ia pun mengatakan, adanya insiden perihal tindak represi verbal dari pihak keamanan terhadap mahasiswa di saat aksi kampanye berlangsung, tak lain merupakan ulah pihak kepolisian yang, menurut mereka, seperti mengadu-dombakan pihak keamanan versus mahasiswa sehingga menghasilkan kesalahpahaman.

“Pihak keamanan mengatakan berdasarkan laporan kepolisian, acara yang berlangsung tadi itu akan mengundang pihak pemerintah untuk mendiskusikan masalah RW 11 Tamansari. Keamanan nggak sepakat dengan adanya acara yang memiliki unsur politik pemilihan umum dibawa ke kampus,” pungkasnya.

Padahal, terlepas dari ewuh-pakewuhnya Pilkada Jabar itu, penggusuran pemukiman yang belakangan marak di desa dan di urban kota merupakan program integral dari mega proyek MP3EI. Penggusuran kampung kota atas dasar kebijakan yang moratoriumnya belum jelas sampai hari ini (AMDAL dan sosialisasi dialogis antara sejatinya warga terdampak, pemkot, dan pengembang), mestinya dapat dihalau bila para kontestan elektoral itu benar-benar berpihak pada rakyat.

Dan seperti yang kita tahu, lazimnya, mereka yang kini tengah melangsungkan pertarungan elektoral itu lari dari tanggung jawab. Bahkan tak lagi mampu membedakan mana tanggung jawab (amanah) dan mana pembangunan yang salah kaprah. Lebih lanjut, sekali lagi, terlepas dari momentum semu bernama Pilkada, penggusuran kampung kota atas nama estetika; penggusuran lahan tani atas nama pembangunan infrastruktur, bukan merupakan dagangan pendulang elektabillitas (dan mengganggu stabilitas!). Ini merupakan isu kemanusiaan, yang harkat dan martabatnya tengah secara terang-terangan digerus ‘pembangunan’.

___

Dok. Syawahidul Haq, Militansi, Metaruang 2018

No Comments

Post A Comment