Metaruang | Sepenggal Kisah: Nafas Akhir Tahun Buruh Kontainer & Operator RTGC Di Tanjung Priok
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
16578
post-template-default,single,single-post,postid-16578,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Sepenggal Kisah: Nafas Akhir Tahun Buruh Kontainer & Operator RTGC Di Tanjung Priok

I

Minggu terakhir pada akhir tahun, tepatnya 31 Desember 2017, menjadi hari terakhir kerjasama PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya, PT. Empco Trans Logistik. Keesokannya, 1 Januari 2018, akibat berakhirnya kontrak kerja ini, sekitar 300 pekerja outsourcing dari PT. Empco yang telah bekerja di PT. JICT selama bertahun-tahun akan digantikan oleh pekerja-pekerja outsourcing dari vendor baru.

Vendor yang sebelumnya digaet PT. JICT untuk menyuplai perusahaan tersebut dengan tenaga kerja alih daya atau outsourcing, PT. Empco Trans Logistik, kalah tender. PT. Multi Tally Indonesia (MTI), yang bisa menawarkan harga lebih rendah, menjadi pihak yang dipilih PT. JICT untuk kerja sama mulai Januari 2018.

Akibatnya pekerja outsourcing di berbagai bagian PT. JICT mengalami PHK massal. “Billing, perkantoran, pool driver, operator RTGC, tally man, reffer man,” sebut Emil Salim, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Container (SPC) JICT, ketika ditanya Metaruang soal pekerja mana saja yang resmi di-PHK pada Rabu (10/1/2018).

SPC adalah serikat yang menaungi para pekerja outsourcing di PT. JICT yang berdiri sejak 2013, dan telah sedari awal menuntut PT. JICT mengangkat para pekerja outsourcing yang tergabung dalam SPC untuk menjadi karyawan tetap.

Emil juga berkata, awalnya ada lebih dari 400 pekerja outsourcing yang terancam di-PHK massal. “Sekarang sudah tidak sampai 400,” ujar Emil. “Karena beberapa kawan kita ada yang hijrah ke vendor baru.”

Pekerja-pekerja outsourcing yang di-PHK ini sudah bekerja di JICT selama bertahun-tahun. Sumbangsih mereka untuk PT. JICT sudah mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Mengangkat ratusan pekerja outsourcing dari PT. Empco untuk menjadi karyawan tetap seharusnya sudah dilakukan oleh PT. JICT sejak dulu, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dikontrak selama 2 tahun. “Kenyataannya, pekerja kami di SPC bahkan ada yang sudah bekerja hingga 20 tahun lebih,” lanjut Emil.

Minggu itu juga, ratusan pekerja outsourcing ini menggelar doa bersama di DPC Golkar, Jalan Wayang Jaya Koja, Jakarta Utara, sebagai bentuk keprihatinan terhadap tidak diperpanjangnya kontrak kerja tersebut. Para pekerja berdzikir bersama dan berdoa agar bisa tetap melanjutkan kerja.

Keluarga dari para pekerja juga hadir. Mereka bertukar cerita, mengekspresikan kesedihannya, dan menyatakan harapannya. Seorang ibu yang suaminya telah bekerja di PT. JICT selama 20 tahun menangis sambil menggendong anak perempuannya yang masih balita di depan peserta doa bersama. “Jika mau di-PHK massal, bagaimana kehidupan anak saya?” tanyanya. “Sementara rumah masih ngontrak. Anak saya harus sekolah…”

PT. JICT diam. Tuntutan yang sudah diajukan SPC sejak dulu tidak ditanggapi.

Oktober yang Suram

Kabar buruk itu datang mula-mula pada Oktober 2017, Emil bercerita. Isinya: Direksi PT. JICT akan memilih vendor pekerja alih daya baru pada 2018 nanti.

Direksi sempat menyanggah hal ini; PT. JICT, katanya, akan tetap menggunakan jasa PT. Empco Trans Logistik, vendor pekerja alih daya yang saat itu digunakan. “Di awal bulan November vendor existing sempat dinyatakan akan diulang,” jelas Emil. “Tapi setelah beberapa minggu, ternyata ada vendor baru yang ditunjuk oleh PT. JICT.”

Merespon hal ini, SPC JICT akhirnya memutuskan untuk mengajukan laporan tentang hal ini ke Suku Dinas Ketenagakerjaan (Sudiker) Jakarta Utara pada 5 Desember 2017. Sayangnya, menurut Emil, Sudiker terkesan kurang cepat bertindak.

Pada 26 Desember 2017, SPC pun menggelar konferensi pers di Warung Kepo, Jalan Bugis Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam konferensi pers tersebut, SPC menyatakan sikapnya yang menolak PHK massal terhadap pekerja outsourcing oleh PT. JICT dan menuntut PT. JICT untuk mengangkat para pekerja tersebut menjadi karyawan tetap. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh perwakilan dari organisasi lain yang mendukung sikap SPC, seperti SP JICT, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI), dan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI).

Selain menghelat konferensi pers, SPC juga mengadakan aksi di depan pintu masuk Pos IX Pelabuhan Tanjung Priok pada 27-29 Desember 2017, kata Emil menjelaskan. “Dengan adanya konferensi pers dan aksi, kami berharap akan ada respon cepat dan skala prioritas dari Sudiker,” tutur Emil.

Di depan Pos IX, akhirnya, selama tiga hari SPC menyuarakan tuntutannya. Mereka memblokade jalan dan berorasi, didampingi oleh serikat-serikat pelabuhan lainnya dan dikawal oleh pihak kepolisian. “Hapus Outsourcing,” tulis spanduk-spanduk yang mereka bawa. “Tolak PHK massal!”

Di bawah kibaran bendera berlambang SPC—roda gerigi biru, dua garis merah dan satu bintang merah—tubuh-tubuh yang diulas cat berwarna perak melakukan aksi teatrikal. Tangan dan leher mereka diikat rantai, raut wajah mereka lelah.

Sedangkan di atas mobil komando, Dodi Nurdiana, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pelindo II mengagitasi massa. “Kita mengecam JICT yang telah mendzolimi pekerja!” teriak Dodi. “Dan saya yakinkan teman-teman tidak sendiri!”

“Betul!” massa aksi bersorak.

Pada 27 Desember 2017, Emil mengatakan bahwa ada pemanggilan dari Sudiker kepada PT. JICT, PT. Empco, dan SPC. “Ada pemanggilan untuk tripartit, hanya saja terkendala karena salah satu pihak tidak dapat hadir,” lanjut Emil. “Maka pertemuan dibatalkan.”

Hingga 31 Desember 2017, PT. JICT masih bungkam. SPC pun menggelar doa bersama, upaya terakhir setelah aksi-aksi mereka selama ini tidak kunjung ditanggapi direksi.

Pada 4 Januari 2018, Sudiker kembali menurunkan surat untuk pertemuan tripartit lagi untuk tanggal 10 Januari 2018. Emil baru saja pulang Rabu itu (10/1/2018) dari Kantor Sudiker ketika diwawancara oleh Metaruang. Sayangnya, pertemuan hari itu masih belum membuahkan hasil. “Lagi-lagi pihak manajemen PT. JICT datang dengan perwakilan yang tidak membawa surat kuasa atau surat perintah dari direktur,” ungkap Emil. Tripartit akhirnya lagi-lagi harus ditunda, dan akan dilanjutkan Senin depan, 15 Januari 2018.

Serikat Pekerja (SP) JICT yang menaungi karyawan-karyawan organik akhirnya menghelat konferensi pers pada 14 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut, SP JICT mengumumkan bahwa selama 12 hari beroperasi, JICT sudah merugi Rp8,7 miliar, pengguna jasa merugi RP40 miliar. Firmansyah, Sekretaris Jenderal SP JICT juga menyinggung produktivitas yang menurun dan kecelakaan kerja yang kerap terjadi pasca peralihan vendor.

Pihak manajemen JICT akhirnya hadir pada pertemuan yang dilaksanakan pada 15 Januari 2018, dan mengusulkan pertemuan bipartit dengan PT. Empco serta SPC. Sudiker menyetujui ini, dan memberikan waktu satu minggu untuk melaporkan hasil pertemuan bipartit tersebut.

Kawan-kawan yang tergabung dalam SPC, ujar Emil, akan terus semangat. “Banyak dukungan dari rekan-rekan sesama serikat pekerja, khususnya pelabuhan.” ujarnya. SPC juga tergabung dengan FPPI, lanjut Emil, yang telah sepenuhnya mendukung SPC sebagai mentor mereka. “Kami sampai detik ini insyaAllah akan tetap kuat.”

 

II

Emil adalah seorang operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia adalah orang yang duduk di balik ruang operator di mesin-mesin crane pelabuhan: lewat manuver-manuver tangannya yang handal, petikemas ditumpuk dan disusun, hingga segala jenis muatan yang dikirim dan diterima di pelabuhan bisa diproses dan sampai ke tujuan.

Bersama pekerja-pekerja lain di PT. JICT, Emil tiap harinya membentuk empat grup yang memiliki formasi kerja masing-masing dan berotasi shift: kadang ia mendapat waktu pagi sampai sore, kadang malam sampai pagi.

Bertahun-tahun bekerja di PT. JICT, Emil dan pekerja-pekerja lain yang tergabung di dalam SPC sudah memiliki keahlian yang mumpuni. Dwelling time import di pelabuhan, ketika mereka bekerja di sana, tidak pernah lebih dari tiga hari. Berbeda dengan kondisi Rabu itu (10/1/2018), ketika Emil menunjukkan kepada Metaruang angka dwelling time di pelabuhan hari itu yang mencapai 5,98 hari. Pada 6 Januari 2018, bahkan, dwelling time sempat membengkak hingga 6,2 hari.

“Di JICT, selama kami yang bekerja, tidak pernah seperti itu,” tutur Emil.

Pasca peralihan vendor kemarin pada 1 Januari 2018, sekitar 300 pekerja terampil dirumahkan dan diganti oleh pekerja outsourcing baru dari PT. Multi Tally Indonesia, kualitas pelayanan PT. JICT di pelabuhan merosot dan mengalami banyak masalah.

Petikemas salah posisi muat dan tidak terangkut. Karena lambannya pelayanan, puluhan truk kontainer harus antre di Tanjung Priok, dan kapal terlambat dari empat hinga 44 jam. Proses pengiriman pun menjadi terlambat sejak awal bulan, dan hal ini membuat para pihak consignee atau importir mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya penalti dan penggunaan keterlambatan petikemas. Kecelakaan kerja juga terjadi hampir tiap hari.

Berikut adalah beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di Terminal 1 JICT pasca peralihan vendor berdasarkan laporan:

Pada 2 Januari 2018, terdapat sebuah kontainer (nomor 167) yang posisi muat pada chasisnya (nomor 128) berbahaya. Sebuah RTGC, yakni RTGC nomor 15, juga menyerempet tumpukan kontainer di blok G3.13.

Pada 4 Januari 2018, sebuah RTGC bertabrakan dengan truk. RTGC nomor 58 bertabrakan dengan truk luar di Blok MM sehingga wheel guard nomor 5 milik RTGC 58 rusak.

Pada 5 Januari 2018, sebuah kontainer salah dikeluarkan. Kontainer tersebut dibawa ke Gudang PT. Galang Perdana Agung, namun ketika seal kontainer dibuka dan diperiksa di tempat tujuan, ternyata isi kontainer salah. Akhirnya kontainer tersebut harus dikembalikan ke JICT.

Pada 6 Januari 2018, RTGC nomor 41 menyerempet kontainer di Blok L2. Akhirnya rolling door engine penyok, dan pondasi tiang tangga kontrol rusak.

Pada 7 Januari 2018, sebuah kontainer kosong jatuh dan terbalik dari RTGC nomor 1 di Blok B1.14.

Pada 8 Januari 2018, RTGC nomor 48 menabrak batas, dan tangga supalampu patah.

Pada 9 Januari 2018, karena kesalahan posisi penumpukan, sebuah kontainer (SEGU 4458238) melembung.

Pada 10 Januari 2018, sebuah kontainer lagi-lagi salah terkirim. Isi kontainer yang sampai ke tujuan, Gudang PT. Elina Indonesia, salah. Isi kontainer yang seharusnya dikirim tercatat di sistem masih ada di lapangan, namun secara fisik sudah tidak ada, hilang.

Terdapat juga kejadian-kejadian lain yang terjadi dari awal peralihan vendor hingga hari ini, yang bisa membahayakan keselamatan kerja dan menghambat proses operasional selanjutnya. Misalnya kontainer ditumpuk menjulang 7 tier, padahal maksimal hanya 6 tier. Kontainer ada juga yang ditumpuk rata, padahal seharusnya disisihkan ruang. Penumpukan kontainer tidak rapi, kaki RTGC keluar jalur, dan masih banyak lagi.

Kecelakaan-kecelakaan kerja ini juga dilaporkan dipengaruhi oleh lamanya jam kerja para operator. Terdapat enam orang pekerja, menurut data di sistem, yang dilaporkan bekerja long shift hingga 24 jam (dari 3 Januari 2018 pukul 11 malam hingga 4 Januari 2018 pukul 11 malam). Para pekerja ini diduga kelelahan dan kurang konsentrasi. Mereka dipekerjakan long shift karena PT. MTI kekurangan operator saat kejadian berlangsung.

Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT, Hazris Maslyah mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian SP JICT di lapangan, penyebab merosotnya layanan di JICT ini adalah SDM baru yang belum handal. “Vendor baru PT. Multi Tally Indonesia tidak memiliki SDM terampil dalam mengerjakan pelayanan pelabuhan,” ujarnya seperti dikutip sindonews.com.

Selain SDM baru yang belum terampil, Hazris juga mempermasalahkan lambannya penanganan direksi yang bertanggung jawab.

Sependapat dengan Hazris, Emil juga mempertanyakan kebijakan manajemen PT. JICT. “Kami optimis bahwa apa yang dipertontonkan pihak manajemen sekarang adalah bentuk kelalaian manajemen,” Emil berkata. “Mereka tidak memperhitungkan baik buruk tindakan penggantian pekerja yang dulu dengan pekerja baru yang minim keahlian.”

Emil juga melanjutkan, bahwa kebijakan manajemen PT. JICT akan peralihan vendor juga bukan hanya menyangkut pekerja-pekerja yang di-PHK. “Tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas Emil.

Emil menambahkan, pemerintah dan regulasi terkesan melakukan pembiaran terhadap tindakan manajemen PT. JICT ini. “Hingga pengusaha jasa lain, pekerja, bahkan masyarakat luas menjadi korban,” jelas Emil.

 ‘Apa Sebenarnya Kehendak Manajemen?’

“Apa sebenarnya kehendak manajemen?” tanya Emil.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan berkata bahwa peralihan vendor tenaga kerja alih daya di JICT hanyalah bagian dari evaluasi yang dilakukan manajemen terhadap kinerja perusahaan.

“Perubahan vendor hanya bagian dari berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan JICT agar tetap kompetitif dan menjadi leader di industri ini di Indonesia,” sebut Riza di Jakarta, Rabu (27/12/2017) seperti dikutip Kompas.com.

Syarif Arifin dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane mengungkapkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada buruh kontainer di PT. JICT ini merupakan dampak dari unbundling, atau pemecahan bagian dalam perusahaan. “Unbundling merupakan salah satu aspek dari privatisasi,” tutur Syarif.

Dalam privatisasi, lanjut Syarif, ada dua hal yang terjadi: beralihnya kepemilikan dan beralihnya tugas kepemilikan. “Nah, yang kedua ini melahirkan fleksibilitas,” jelas Syarif. “Outsourcing itu hanya salah satu bagian fleksibilisasi produksi.”

Fleksibilisasi produksi, Syarif menuturkan, berbentuk fleksibilisasi jam kerja dan fleksibilisasi hubungan kerja. Fleksibilisasi jam kerja adalah bagaimana produksi dikerjakan bukan pada tempatnya. Artinya, produksi itu bisa dikerjakan di mana pun.

Kedua, fleksibilisasi hubungan kerja mewujud sebagai ikatan buruh dan majikan yang hanya bersifat sementara; misalnya, buruh bisa direkrut dan dipecat kapanpun. Ketiga, fleksibilisasi upah yang mengakibatkan tidak adanya upah minimum–yang ada adalah upah kesepakatan. Dalam bentuk ini, upah menyesuaikan ruang dan waktu berlangsungnya produksi. “Itu secara teori, ya. Di setiap negara praktiknya bisa berbeda-beda,” kata Syarif.

Hal lain yang terjadi, Syarif menjelaskan lebih lanjut, adalah hubungan kerja yang berlapis antara buruh dan perusahaan akibat dipecahnya bagian dalam perusahaan, sehingga terjadi peralihan tugas kepemilikan kepada pihak lain.

“Dampaknya, meskipun si pegawai container ini bekerja di wilayah pelabuhan, pasti si pengelola itu akan bilang ‘Itu bukan pekerja kami, itu pekerja container,’” kata Syarif. “Nanti si bagian container itu pasti bilang, ‘Itu bukan pegawai cotainer di wilayah kami, itu pegawai container di wilayah lain.’” Pasti saling melempar, menurut Syarif, karena diberlakukannya sistem unbundling tersebut.

Hal inilah yang memang terjadi di manajemen PT. JICT. Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengatakan, Empco adalah vendor pihak ketiga RTGC. Oleh karena itu, JICT tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan langsung dengan para karyawan Empco.

Riza juga menjelaskan, kontrak Empco habis pada akhir 2017. Apabila para karyawan Empco menghadapi masalah, menurut Riza, merupakan persoalan internal yang harus diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang Syarif deskripsikan: terjadinya peralihan tugas kepemilikan kepada pihak lain akibat hubungan kerja yang berlapis.

Outsourcing memang merupakan praktik yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, jelas Syarif. Sebelumnya, ini hanya praktik biasa. “Kemudian ada undang-undangnya (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015),” lanjut Syarif. “Maka makin sulit untuk melawannya.”

Walau begitu, Syarif menjelaskan, pernah ada sejarah ketika buruh berhasil memenangkan pertarungan terhadap penindasan itu. Hal ini dilakukan oleh buruh-buruh yang diantaranya juga tergabung dalam SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran) sejak 1957, ketika gelombang nasionalisasi sedang gencar-gencarnya. SBPP yang merupakan anggota dari SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) menduduki perusahaan bongkar muat asal Belanda Semangrasch Stroombot en Prauwenveer (SSPV). “SBPP melakukan demonstrasi dan mogok kerja, yang kemudian berhasil merebut alat produksi dan menasionalisasi pabrik,” pungkas Syarif.[]

 

Artikel terkait:Syarif Arifin: “Buruh Kontrak dan Outsourcing Itu Perbudakan Modern”

___

Infografik & Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

No Comments

Post A Comment