Metaruang | Rudetnya Rumah Deret Tamansari Bandung (Bag. 2, habis)
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17110
post-template-default,single,single-post,postid-17110,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Rudetnya Rumah Deret Tamansari Bandung (Bag. 2, habis)

Catatan redaksi: Esai ini merupakan peringatan perjuangan satu tahun perlawanan warga RW 11 Tamansari, Bandung, atas proyek tenurial-predatoristik pemkot bernama Rumah Deret (RUDET). Kata ‘rudet’ sendiri memiliki arti dalam Bahasa Sunda, yakni pusing; memusingkan; rumit. Warga benar-benar direpotkan oleh proyek ganjil ini. Perjuangan diawali pada 20 Juni 2017, dan hingga kini perjuangan masih berlangsung. Warga bahu-membahu dengan elemen perjuangan lain seperti kaum miskin kota, warga terdampak-terancam penggusuran di lingkup regional pun nasional; dengan para buruh dan tani; para seniman yang amanah, sastrawan yang waras dan segenap musisi yang jujur dengan suara kemanusiaan di sekitarnya. A luta continua.

 

Bagian Pertama

 

Kementrian PUPR memperluas subsidi pembiayaan perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum berpenghasilan tetap (informal), berupa bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis Tabungan (BP2BT), dengan masing masing anggaran sekitar 2,7 trilyun yang didapat dari pinjaman bank dunia. Selain itu, pinjaman kepada Bank Dunia melalui program perumahan terjangkau (National Afordable Housing Program/NAHP) senilai 5,85 trilyun baru akan efektif  tahun 2018,  dan yang melalui skema kerja Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menghilangkan pemukiman kumuh perkotaan dengan penyediaan hunian yang layak dengan dana yang tidak kalah fantastis. Jika merujuk pada kedua skenario itu, akan sangat naif jika tak ada kait kelindannya yang demikian: bahwa penyediaan hunian bagi MBR; penghilangan hunian kumuh, yang notabene banyak dihuni oleh MBR. Hal tersebut sudah termasuk skema penggusuran yang akan terjadi di mana-mana, seperti contoh yang sedang akan terjadi di Tamansari, karena kriteria kumuh yang dibebankan kepada warga Tamansari menggunakan kriteria kumuh yang dibuat oleh kementrian PUPR.

Tentu ini pun jadi aneh, jika melihat klaim pemerintah Bandung yang selalu bilang bahwa ini program mereka yang didanai APBD tapi menggunakan indikator kumuh dari kementrian PUPR yang juga sedang melakukan program serupa bersamaan dengan bank dunia. Jadi penggusuran Tamansari ini agenda siapa? atau untuk menyerap dana siapa? . Disamping itu apakah yakin pemkot bandung punya dana untuk pembangunan rumah susun ini ? bukankah selama ini selalu mengeluh tidak ada dana jika terkait fasilitas publik sehingga minta bantuan CSR, tetapi untuk rumah deret ini sangat ngotot bahwa dana tersedia. Hal ini memang terlihat dalam rencana anggaran yang disiapkan untuk pembangunan satu tower pertama untuk 6 lantai yang katanya diperuntukan untuk warga terdampak dengan anggran sekitar 70M dengan dana APBD.  Lalu, tower satunya lagi yang terdiri dari 10 lantai untuk sekitar 300unit hunian ini anggaran dari mana? dan untuk siapa ? dan bisa menebaknya dengan mudah untuk kepentingan komersial dengan skenario Rumah Deret.

Hal ini termasuk bagaimana skema lelang untuk penunjukan pihak ketiga dalam konteks pembangunan konstruksi Rumah Deret, karena yang mendapatkannya merupakan kontraktor yang sebelumnya telah memiliki track record yang kurang baik sehingga terjadi berbagai malkontruksi, yang tampak dari bagaimana kontraktor ini sangat tergesa untuk menggusur warga. Jadi, bagaimana menjamin rumah deret ini bisa baik secara kontruksi dan anggaran serta dapat suistanable. Sebelum itu, pemerintah kota pun juga harus bisa menunjukkan bahwa lahan ini adalah miliknya, sebelum melakukan pengosongan dan pembangunan Rumah Deret ini. Rencana pembangunan Rumah Deret yang dimaksud pun jauh dari skenario partisipatoris seperti yang selalu didengungkan dan diagungkan oleh Ridwan Kamil. Yang ada malah partisipatoris dari militer, ormas, hingga alat berat atas pesanan kontraktor yang semuanya saling berkelindan apik untuk pencaplokan lahan ini. Apabila ada yang disebut dengan partisipatori otoriter, maka warga kampung Tamansari lah yang sedang mengalaminya

Lebih lanjut, apakah warga yang dianggap kumuh ini semuanya memiliki kondisi hunian yang kumuh? Lalu apa kriterianya? Kota Bandung sendiri toh belum pernah punya peraturan daerah yang menjabarkan terkait preferensi, variabel, dan tindakan yang digunakan terkait penyelesaian “kumuh” ini. Jika pun ada, dan jika menggunakan identifikasi yang dikeluarkan oleh kementrian PUPR melalui identifikasi kerja Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP), maka bukan penggusuran atau pengosongan lahan lah yang dilancarkan, seoalah sebagai penyelesaian satu-satunya. Melihat ini, revitalisasi dengan membangun bertahap tanpa harus relokasi apalagi menggusur akan dirasa lebih elok, kecuali ada kepentingan lain atas lahan ini, yang mana warga rentan kota tidak bisa memilikinya.

Ketika proses pembangunan Rumah Deret, selain ditempatkan di Rusunawa Rancacili yang  jaraknya sekitar 30 km dari Tamansari, apakah pemerintah kota juga menghitung nilai lainnya, terutama nilai ekonomi untuk warga karena akan ada ongkos yang berlipat jika dilihat aktivitas penghidupannya ada disekitar daerah Tamansari, belum kondisi hunian di sana apakah layak atau tidak. Jangan hanya seperti memindahkan burung dari satu sangkar ke sangkar lainnya. Memang ada mekanisme bantuan dengan memberikan uang kontrakan maksimal 26 juta/tahun kepada setiap KK, tapi apakah mudah mencari rumah secara serentak untuk sekitar 104 KK secara bersamaan, dan tentu warga akan mencari hunian di sekitar wilayah yang sebelumnya mereka tinggali, atas dasar sumber mata pencaharian dan efisiensi. Skema ini seolah ingin memecah belah warga agar berserak dan sulit untuk berkumpul kembali, untuk melakukan banyak koordinasi dalam upaya memberikan nilai tawar selanjutnya. Skema menyebarkan warga terdampak ini pernah terjadi pada warga Kiaracondong yang akhirnya tergusur paksa tanpa ada koordinasi warga yang solid. Pemkot seolah ingin warga tidak berkumpul dan menjai solid karena itu akan mengganggu kerja penggusuran dan memiliki potensi perlawanan yang kuat ketika melawannya.

Memang muncul skenario yang menurut SK yang diterbitkan di atas, soal adanya penggantian/kerohiman sebesar 20% dari pemkot kota Bandung dengan acuan warga akan mendapatkan rusun dengan skema gratis sewa selama 5 tahun dan tahun ke-6, potongan 50% untuk sewa dengan harga sewa 50rb/bulan untuk tipe 33 dan 100rb/bulan untuk tipe 39. Tapi, pertanyaannya tentu saja, dari mana datanya uang itu? Pengadaan anggaran tidak pernah mengenal uang kerohiman. Artinya ini sudah termasuk dalam anggaran yang diperuntukkan untuk Rumah Deret, bila terlalu kasar untuk disebut sebagai anggaran siluman. Hal demikian bisa ditebak dengan skenario selanjutnya, bahwa akan ada uang penggantian kerohiman 75% dari NJOP dari pihak pengembang Rumah Deret,  tapi warga tidak mendapatkan unit rusun. Jadi bisa ditebak bahwa kepentingan investor dan pengembang sangat besar dari lahan ini, sehingga rela mengeluarkan dana begitu besar untuk penyediaan uang kerohiman. Di sisi lain, tentu saja apa yang mereka dapatkan akan lebih besar lagi. Hal ini juga dipertegas oleh pemkot Bandung ihwal adanya skenario CSR yang muncul dari penggantian lahan ini. Maka, mana ada perusahaan yang memberikan CSR-nya tanpa mendapatkan kompensasi tertentu di area Tamansari ini?

Warga rencananya akan direlokasi ke rusunawa Rancacili, sejauh 30km dari tempat semula tanpa tahu bagaimana di sana, seperti skema penempatan, perpindahan sekolah hingga perhitungan ongkos ekstra yang harus disediakan, hingga bagaimana terkait pekerjaan warga yang mayoritas berada dalam sektor informal di daerah tempatan awal. Ini belum termasuk berapa harga penggantian yang wajar sesuai aturan atas hunian warga yang akan dirubuhkan. Terkait kepastian warga yang direlokasi sementara ke rusunawa, juga kepastian mendapatkan huniannya kembali di daerah Tamansari yang akan dibangun rumah deret, di samping kepastian rumah deret ini akan benar-benar dibangun dan layak huni dari segi struktur serta tidak lagi dianggap kumuh dalam logika ekonomi dan arsitektural. Dalam imajinasi warga, Rumah Deret ialah rumah yang berderet rapi, desain yang serupa dengan ketinggian maksimal 3 lantai, bukan rumah susun yang berlantai tinggi.

Nyatanya rumah deret ini terdiri dari dua blok, blok pertama terdiri dari 6 lantai yang diperuntukan untuk 104 KK tadi, lalu blok kedua terdiri dari 10 lantai yang akan menampung sekitar 300an KK. Permasalahannya, blok kedua ini untuk apa dan siapa? Jangan-jangan pengosongan lahan warga Tamansari ini hanya untuk menguasai lahannya saja, persoalan peruntukannya terserah buat apa, hanya dengan kemasan “untuk warga kembali” lalu menyediakan yang lainnya, itu sudah menunjukkan tujuan lain yang tidak hanya untuk warga semata. Jika pun ada, semua rencana ini terdapat dalam Bandung Planning Gallery, tapi tidak ada dalam RTRW Bandung 2011-2031 dan RPJMD 2013-2018, walau tidak secara langsung ada dalam RDTR 2015-2035 yang menunjukkan langsung lokasi Tamansari yang diperuntukkan untuk zona perubahan pemukiman, hanya sebagai bagian dari zona sepadan sungai. Satu-satunya rencana kota yang menunjukkan perubahan Tamansari terkait pemukiman, tercantum dalam RIPP Kota 2011.

Jika melihat ini, ketertiban administrasi melalui skema perencanaan pun ternyata masih belum ajeg. Lantas bagaimana skema ini mendapatkan kepastian pengerjaan, terlebih jika dikemudian hari mengalami pergantian politik kekuasaan kota. Seharusnya jika Bandung memang memiliki Bandung Planning Gallery, jika ada perubahan tata ruang termasuk guna lahan, mestinya diagendakan untuk masuk Musrembang. Bila halnya warga tidak tahu, maka prosesnya tidak melibatkan warga apalagi klaim partisipatori dan pengosongan lahan ini tidak bisa betul-betul berlaku. Partispatori dari mana, macam apa pula bila warga diundang untuk buka puasa lalu diklaim dalam framing sosialisasi yang intinya “kalian mau digusur”. Jangankan kepastian tenurial warga, kepastian rumah deret ini dibangun dan kepastian warga untuk mendapatkannya termasuk skema peralihannya masih belum sepenuhnya jelas. Di samping itu kepastian anggaran dan kebijakan yang melatarbelakangi pengosongan lahan ini, termasuk transparansinya ketika proses perencanaan, pembuatan, relokasi, hingga kepastian warga dikembalikan mesti dipertanyakan ulang untuk ketertiban anggaran dan birokrasi pemerintahan sendiri. Keberhasilan pembangunan infrastruktur termasuk pemukiman itu bukan dinilai dari aspek proyek konstruksi semata, tapi membuat martabat warganya tetap terjaga walau sebagai warga miskin ‘kota”.

Kita perlu berhati-hati dan waspada dengan ekonomi berbasis real estate, karena ekonomi model ini akan semakin galak melakukan pencaplokan lahan-lahan perkotaan baik melalui perpanjangan tangan modal dan juga melalui legitimasi pemerintah kotanya. Sasaran yang paling mudah adalah kampung-kampung kota yang dianggap tidak bernilai produktif dan menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan jika dibandingkan dengan skema real estate. Pencaplokan lahan dan skema pergantian kepemilikan lahan di perkotaan yang tengah dihadapi oleh warga Tamansari, sejatinya mengukuhkan bahwa pemkot sedang melakukan proses gentrifikasi, ghetonisasi, dan segregasi secara spasial dan sosial dengan mengorbankan warga “rentan” perkotaan –land grabbing—dengan upaya perubahan status lahan dan hunian atas permintaan pasar dan kelas tertentu, dan warga miskin kota akan sangat mudah tersingkir karena lemah daya tawar politik, ekonomi, dan geografis.

RUU Perumahan dan permukiman kuat sekali menyiratkan kepentingan birokrasi kementerian untuk menggelembungkan dan menguasai anggaran pembangunan lebih besar, dengan mengambil peran langsung sebagai operator. Hal ini sangat mengancam tidak berkembangnya peran kebijakan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dari multi-sistem penyediaan perumahan yang responsif terhadap multi-karakter kebutuhan. Lalu, bagaimana ingin membuat warga sejahtera, bahagia, dan mengangkat martabatnya jika upaya yang dilakukan berupa penggusuran atau land grabbing ternyata dapat berlangsung dengan senyap?

Sebagai contoh, warga Kiaracondong, Bandung, telah digusur pada 2016 lalu. Janjinya, Ridwan Kamil akan membuat rusunami dan rusunawa, tetapi warga menolak relokasi dan penggusuran paksa pun terjadi. Lalu apa yang terjadi setelah lahan seluas 13 ha tersebut dibiarkan kosong dan warga lupa? Tiba-tiba, November 2017, di lahan itu ada peresmian pembuatan Taman Asia-Afrika seluas 2,6 ha yang luasan sisanya akan dibangun zona ekonomi komersial berupa hunian alias apartemen. Jadi, taman ini untuk siapa? Taman ini milik publik atau privat? Lalu, apa kabar warga yang digusur dan rencana rusunami atau rusunawa untuk mereka? Apakah ini yang dimaksud membangun tanpa menggusur? Apa ini yang disebut penggusuran humanis partisipatoris itu? Jika demikian maka warga kampung-kampung kota di Bandung mesti bersiap segera, karena lahan mereka sudah diincar dan penggusuran akan menghampiri mereka suatu saat.

Alangkah lucu, jika di lahan ini saja pemkot mampu membuat taman seluar 2,6 Ha, kini pemkot mengusik kampung-kampung kota dan lahan warga Tamansari yang hanya 0,8Ha. Tak ada jaminan dari Ridwan Kamil perihal Rumah Deret ini akan terbangun mengingat anggaran yang minim untuk kontruksi, belum lagi kontraktor memiliki reputasi tidak baik. Peristiwa yang menimpa warga Kiaracondong, sebagai saksi dari land grabbing perkotaan, yang dilegitimasi oleh pemerintah kotanya yang berkelindan dengan investor. Pertanyaan terakhir, di mana lah posisi warga di mata pemerintah kota? Mestinya pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab oleh seorang Ridwan Kamil.

 

___

Dokumentasi: Figia

No Comments

Post A Comment