Metaruang | Golput dan Politik Alternatif
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17130
post-template-default,single,single-post,postid-17130,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Golput dan Politik Alternatif

DALAM tatanan ekonomi-politik kapitalisme, politik elektoral layaknya pilkada hanyalah ajang kontestasi kepentingan oligarki. Tokoh-tokoh dari berbagai kalangan menyampaikan hal tersebut kepada Metaruang—dari peneliti ekonomi-politik, aktivis buruh, pemerhati ekologi, hingga musisi.

Salah satunya adalah peneliti Intrans Institute Novrianus Bunga. “Selama [sistem ekonomi-politik] masih berada di bawah cengkraman oligarki, tidak akan ada perubahan signifikan yang muncul [dari pilkada],” ucap Novri ketika dihubungi pada Minggu, 24 Juni 2018.

Musisi cum aktivis Herry Sutresna, atau lebih akrab dipanggil Ucok, juga tidak percaya dengan demokrasi representatif yang ada saat ini, terlebih hajatan politik macam pilkada.

“Yang ada hanya bagi-bagi kue kekuasaan dan festival kosmetik politik besar-besaran,” kata Ucok, yang juga merupakan pendiri grup hip hop Homicide dan pegiat label rekaman Grimloc Records.

Masalahnya, tak ada partai rakyat yang kuat dan berarti, yang datang dari pengorganisiran kekuatan akar rumput. Ucok dan Novri sama-sama mengamini hal ini: bahwa partai-partai yang menguasai arena politik hari ini berasal dari lingkaran yang sama, lingkaran elit oligarki.

Pemerhati ekologi Roy Murtadho yang tergabung dalam Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menyampaikan hal yang sama, bahwa infrastruktur politik Indonesia hari ini memang telah dikuasai kaum borjuasi dan lingkaran elit oligarki. Karenanya, tidak mungkin rakyat menitipkan agenda pada mereka.

Kekuatan politik alternatif?

Memegang sikap antipati terhadap politik elektoral bukan berarti menjadikan golput sebagai solusi dan cita-cita akhir. Rakyat butuh kesadaran yang berorientasi untuk merubah sistem yang sudah ada, menurut Novri, dalam arti memutus mata rantai oligarki itu sendiri.

Ucok pun memiliki opini yang sama. “Golput sama sekali tak berguna bila tidak dibarengi dengan seruan mengorganisir kekuatan rakyat secara otonom dalam skala besar,” tutur Ucok.

Hal itulah yang dimaksud dengan membangun kekuatan politik alternatif, yakni persatuan rakyat yang bisa menandingi kekuatan politik oligarki. “Membuat kekuatan politik sendiri yang bisa mengintervensi di Senayan dengan membangun kebijakan yang pro rakyat,” ucap Gus Roy seusai orasinya ketika mengikuti aksi May Day di Jakarta, pada Selasa, 1 Mei 2018.

Kekuatan politik ini tentunya bukan seperti partai politik yang menjadi kendaraan elit oligarki dan elit ekonomi, namun merupakan hasil mobilisasi massa yang murni dari rakyat. “Satu partai baru yang betul-betul dibangun dari bawah. Dibangun sendiri dengan mobilisasi, dana, dan tenaga dari rakyat,” kata Juru Bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), Sherin.

Membangun kekuatan politik sendiri bukanlah hal yang tidak mungkin, menurut Sherin. Ia telah melihat bahwa elemen buruh memiliki potensi besar untuk membangun gerakan massa yang masif—dan ada banyak hal yang bisa dipelajari dari buruh oleh elemen-elemen rakyat lain.

Buruh memiliki kelebihan dibandingkan sektor-sektor masyarakat lainnya, jelas Sherin. Pertama, tidak ada sektor masyarakat lain yang dapat menandingi mobilisasi massa yang mampu dilakukan buruh. Kedua, buruh telah memiliki sistem pendidikannya sendiri yang efektif, berupa sekolah-sekolah dan program pendidikan politik yang dijalankan di serikat-serikat buruh. Ketiga, buruh memiliki kemandirian pendanaan. Selama ini, aksi-aksi dan program serikat buruh selalu berasal dari iuran masing-masing anggota. Iuran individu ini berjalan; mereka bisa bergerak tanpa harus didanai oleh pihak manapun.

“Jadi sesungguhnya dia sangat mungkin membangun alat politik sendiri,” ujar Sherin.

Pentingnya penyatuan visi dan pendidikan politik

Memang, membangun kekuatan politik yang mampu menyatukan berbagai elemen rakyat tertindas—dari buruh, tani, dan rakyat miskin kota—dengan karakter yang beragam bukanlah hal mudah, menurut Gus Roy. Untuk membangun persatuan yang kuat, perlu ditemukan suatu visi politik minimalis yang dapat mempersatukan seluruh buruh.

“Harus dirumuskan, mana aspek yang bisa kita dorong bersama, menjadi isu utama. Prasyarat bagi terwujudnya partai politik adalah penyatuan visi politik,” ujar Gus Roy.

Langkah pertama membangun gerakan rakyat bisa dimulai dari membangun kesadaran kolektif, papar Novri. Kesadaran kolektif ini dibangun dari mengadakan pendidikan politik yang konsisten di kolektif masing-masing. Dalam program pendidikan politik ini, nantinya, ada dua kesadaran penting yang perlu dibangun.

Pertama, kesadaran bahwa saluran politik seperti partai-partai yang berkuasa saat ini tidak akan bisa mengakomodir kepentingan massa rakyat.

Kedua, kesadaran akan penindasan yang dialami kaum buruh, misalnya, justru pada dasarnya saling berkait-kelindan. Perkara ini juga dijelaskan oleh Gus Roy. Seperti misal, meski tani dan rakyat miskin kota memiliki masalah yang berbeda dengan buruh, penindasan yang dialami mereka semua berasal dari akar yang sama, yakni sistem ekonomi-politik kapitalisme.

Dengan adanya pendidikan politik yang baik, buruh akan mengerti bahwa kebijakan-kebijakan pro investasi akan melahirkan pembangunan yang dapat merampas ruang hidup masyarakat, melahirkan lebih banyak tenaga kerja baru yang lari ke ibu kota, dan semakin melemahkan posisi tawarnya di hadapan penguasa. Ia akan mengerti bahwa infrastrukturisasi akan mengganti sawah—yang menjadikan petani sebagai unit ekonomi mandiri—dengan pabrik, dan darinyalah lahir kekerasan-kekerasan aparat dan kemiskinan yang semakin merajalela. Ia akan sadar bahwa perjuangan ini tidak bisa ia pikul sendiri, jelas Gus Roy, namun harus dilakukan bersama elemen rakyat tertindas lainnya.

Kemenangan kotak kosong dan kerja-kerja pengorganisiran

Seperti diungkap Ucok, golput bukan merupakan jawaban final. Perlawanan tak hanya berhenti di dalam bilik suara—bila toh mencolok semua calon; menyobek surat suara; mencorat-coret surat suara, hingga memilih kotak kosong—tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya pengorganisiran. Contohnya, pada tahun 2014 label rekaman Ucok merilis sebuah kompilasi bertajuk Memobilisasi Kemuakan. Dengan taglineDon’t Vote, Organize!” kompilasi yang berisi 12 band ini menyebarkan gagasan tentang perangkap demokrasi kotak suara, dan betapa pentingnya menjalin relasi sampai membangun front, daripada mereka dikurbankan oleh lusinan paslon dan parpol.

Dikutip dari situs Grimloc, kompilasi perdana labelnya ini dirilis sehari sebelum Pemilu 2014, 08 April lalu: “Kompilasi ini kami maksudkan untuk mempopulerkan wacana anti-otoritarian dan alternatif wacana dari apa yang beredar sekarang. Berisikan 12 lagu dari 12 band di komunitas kami di Bandung. Tidak mewakili apapun kecuali niatan menyebarluaskan wacana tadi.” Tak menunggu terlalu lama, kompilasi yang dilansir secara cuma-cuma ini membuat server situs label tersebut mengalami overload.

Hal yang sama dilakukan oleh Konsolidasi Pekerja Universitas Padjadjaran (KOPERDJA). Para mahasiswa dan pekerja universitas saling mengorganisir, melebarkan relasi dan mempertebal keyakinan akan perjuangan, salah satunya lewat kelas-kelas belajar. Persis seperti apa yang telah jauh hari kaum buruh biasa upayakan, paralel dengannya, taktik pengorganisiran ini bukan semata milik kelas pekerja. Seperti Ari, salah seorang mahasiswa yang turut mendirikan KOPERDJA, mahasiswa yang mendapat mandat dari segenap masyarakat awam ihwal perubahan itu sudah harus memikirkan upaya alternatif dari sekedar balot dan surat suara, dimulai dari lingkungan atau organisasi internalnya sendiri.

Aliansi Pelajar Bandung (APB) misalnya, juga merupakan taktik pengorganisiran tersendiri yang berfokus pada visi-misi alternatif dunia pendidikan. Sedangkan Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) mempunyai titik fokus pada perjuangan kaum miskin kota yang rentan dan terancam digusur pembangunan yang timpang. Kantung-kantung aliansi buah dari pengorganisiran itu mempunyai titik tolak yang relatif similar: rasa kecewa dan amarah akibat pemerintahan yang ingkar. Tentu saja pemilu–dan sistem yang melambarinya—merupakan helatan yang dipersilakan oleh undang-undang untuk menampilkan janji-janji manis tersebut. Versi hitung cepat yang memenangkan kotak kosong sebagai kampiun atas paslon di kota Makassar, adalah awal dari kerja-kerja pembebasan selanjutnya.

 

 

Artikel terkait: PILKADA: Janji Manis Oligarkis

___

Laporan disusun oleh tim Militansi Metaruang: Astika Andriani, Ilyas Gautama, Rinaldi Fitra, Syawahidul Haq

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

No Comments

Post A Comment