Metaruang | GLF: Forum Internasional Perampas Tanah
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17372
post-template-default,single,single-post,postid-17372,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

GLF: Forum Internasional Perampas Tanah

“SEKARANG yang namanya petani itu gak punya tanah,” ucap Supinah, seorang petani pada sore hari itu.

Duduk sila di aspal, di hadapan beberapa anak muda yang datang ke halaman depan Gedung Sate Bandung untuk mengikuti Aksi Kamisan, Supinah menceritakan soal tanah garapan, yang makin hari makin banyak dirampas oleh korporasi, dan bahkan dijual oleh petani itu sendiri.

“Kenapa banyak petani yang jual tanah, karena gak ada harapan. Gak ada jaminan hidup [bagi petani],” kata Supinah pada Kamis, 20 September 2018.

Pasalnya, dari seluruh kerja keras yang dicurahkan untuk memproduksi hasil tani, petani mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit. Hasil tani mereka dijual dengan harga tinggi oleh tengkulak di pasar, jelas Supinah, namun mereka sendiri paling banyak hanya mendapat keuntungan sepertiga harga pasar. Tengkulak yang hanya mendistribusi hasil tani, mengambil keuntungan yang lebih besar.

Hal ini terjadi karena pemerintah dan negara tidak mengendalikan harga produk tani. Tidak ada standarisasi harga, dan petani banyak yang tidak tahu soal keterbukaan harga. Yang mengendalikan harga pada akhirnya adalah korporasi, lanjut Supinah, yang memiliki uang.

Karena tidak ada jaminan hidup inilah Supinah melihat bahwa kebanyakan anak muda tidak ada lagi yang ingin menjadi petani. Mereka kebanyakan memilih untuk kerja di kota; di pabrik dan supermarket ketimbang bertani.

Di sisi lain, petani yang masih bertahan untuk bercocok tanam semakin dipersulit. Mereka “dikejar tengkulak, dikejar lahan,” sebut Supinah; mereka memproduksi hasil tani meski harga hancur, meski harus menyewa tanah. Petani yang sudah memiliki tanah sendiri mengalami kriminalisasi dan perampasan lahan.

Pada 2017 saja, terdapat sejumlah 659 konflik agraria yang terjadi  dengan luasan 520.491,87 hektar lahan dan melibatkan sebanyak 652.738 KK. Konflik pada sektor perkebunan paling banyak terjadi (32% dari seluruh jumlah kejadian konflik). Sedangkan sektor pertanian terjadi sebanyak 12% dari seluruh kejadian konflik[1]. Lebih jauh, sejumlah 117.054 petani menjadi korban konflik agraria sepanjang 2017[2].

Kriminalisasi terhadap petani dan pejuang agraria menjadi alat yang digunakan perampas tanah untuk menghambat dan membatasi gerakan agraria dari rakyat.

Pada Agustus 2018 kemarin, baru saja dua petani asal Desa Simpang, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur menerima vonis hukuman 1 tahun lima bulan penjara atas tuduhan penyerobotan lahan tanpa dasar yang jelas oleh PT. Pasir Luhur[3].

Mei 2018 kemarin, warga Kulon Progo yang sejak dulu sehari-harinya bekerja sebagai petani tersingkir dari tanahnya sendiri akibat rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport[4]. Dalam proses pemaksaan penggusuran tersebut yang memakan waktu berbulan-bulan, sejumlah tujuh orang petani sempat ditangkap.

Pada 2017 lalu, tiga petani dari Desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah sempat divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar karena dituduh menyerobot lahan milik Perhutani KPH Kendal.[5]

Penguasaan tanah pun semakin timpang. Lahan produktif rakyat semakin banyak direbut dan dikuasai oleh korporasi dan pihak swasta untuk kepentingan komersil. 175 juta hektar atau setara 93% luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta/asing; 56 persen aset nasional dalam bentuk kepemilikan tanah dikuasai segelintir elit, yakni 0,2% penduduk[6].

Konsekuensinya, tentu, adalah kemiskinan dan kelaparan.

Bank Dunia, monster rentenir di balik setan tanah

Juli 2018 lalu, Bank Dunia mencairkan pinjaman senilai US$200 (Rp 2,9 triliun) kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan program One Map, yang mereka klaim akan membantu upaya reformasi agraria di Indonesia[7]. Kabar ini melahirkan sejumlah reaksi negatif dan kritik dari berbagai pakar agraria di Indonesia.

Memang, peran Bank Dunia dalam iklim keuangan global telah diketahui secara luas. Peran lembaga donor tersebut dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang ramah terhadap korporasi transnasional di negara-negara kreditor dipaparkan salah satunya oleh urbanis dan pakar agraria kota Bandung, Frans Ari Prasetyo.

Bank Dunia selalu menyatakan bahwa lembaganya bertujuan untuk membantu kemiskinan, tulis Frans. Tetapi kenyataannya, kebijakan Bank Dunia menguntungkan pemilik modal lewat utang dan buruh murah. “Sementara orang miskin menjadi lebih miskin, karena pekerjaan dan layanan publik mereka dipotong untuk membayar bunga utang kepada Bank Dunia,” lanjut Frans dalam tulisannya yang berjudul “Dari World Bank ke Global Land Forum: Dari Setan Kredit ke Setan Tanah”.

Sejak pertama kali Bank Dunia memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia di masa Orde Baru, proyek-proyek dengan hutang dan kredit Bank Dunia telah memiliki segudang implikasi sosial dan lingkungan bagi penduduk di wilayah yang terkena dampak. Salah satu contoh kasus yang terdekat, misalnya, adalah penggusuran sarat kekerasan dalam proyek rumah deret di Tamansari, Bandung, di bawah mandat program KOTAKU.

Begitu juga hingga hari ini di era pemerintahan Jokowi, dimana skenario reforma agraria yang dipandu utang Bank Dunia ini muncul. Beragam skenario Bank Dunia beroperasi di berbagai sektor, menurut Frans. Namun yang paling signifikan terlihat dalam bentuk agresi pembangunan infrastruktur melalui perampasan lahan dalam bungkusan wajah reforma agraria.

Reforma agraria yang dipandu Bank Dunia ini dilakukan melalui pemberlakuan kebijakan neoliberal lewat utang bersyarat. Untuk dapat berutang kepada Bank Dunia, sebuah negara perlu memenuhi syarat-syarat (kebijakan neoliberal). Salah satunya adalah privatisasi, dimana perusahaan transnasional mampu membeli perusahaan negara dengan biaya sangat rendah. Selain itu juga reformasi pajak, deregulasi, potongan anggaran layanan publik dan pekerjaan sektor publik, hingga liberalisasi pasar tenaga kerja.

“Akhir dari semua [skenario tersebut],” tulis Frans, “merupakan agenda setan tanah global untuk melakukan pencaplokan tanah di pedesaan hingga perkotaan Indonesia.”

Hubungan Bank Dunia dengan GLF

Pada 1995, Bank Dunia menjadi salah satu anggota lembaga yang terlibat dalam pembentukan Koalisi Kerakyatan untuk Menghilangkan Kelaparan dan Kemiskinan (Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty). Koalisi ini dibentuk dengan klaim untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia, dan nantinya berubah nama menjadi International Land Coalition (ILC).

Mengutip data yang dipaparkan dalam pernyataan sikap dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran[8], ILC dianggap sebagai mitra strategis oleh Bank Dunia, meskipun Bank Dunia tidak memberikan dana secara reguler kepada ILC.

“Tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh ILC dan komponen-komponen programnya oleh Bank Dunia, sejalan dengan strategi-strategi perubahan kebijakan pertanahan global yang sedang terus didorong oleh Bank Dunia di sejumlah negara penerima hutang mereka,” sebut pernyataan sikap tersebut.

ILC menyelenggarakan sebuah forum pertemuan internasional setiap dua tahun sekali. Forum tersebut adalah Global Land Forum (GLF), yang tahun ini diselenggarakan di Bandung, pada 22-27 September 2018. Dalam forum tersebut akan dibicarakan topik-topik diskusi, seminar dan agenda lainnya.

GLF, menurut Frans, yang adalah forum pertemuan penting para stakeholder—baik dalam tingkat lokal hingga tingkat global, untuk membicarakan tentang lahan—bisa dilihat sebagai sebuah skenario pertanahan global yang dirancang Bank Dunia. Di satu sisi kita tahu siapa Bank Dunia, sebagai agen rentenir global. Sedangkan isu lahan merupakan isu yang sangat sentral terkait skenario-skenario yang diciptakan untuk mengakselerasi pembesaran finansialisasi Bank Dunia.

Selain itu, GLF juga memiliki potensi menjadi pemecah gerakan rakyat anti penggusuran, anti utang dan anti neoliberalisasi.

Walau begitu, lanjut Frans, perlu juga untuk menelaah terlebih dahulu soal agenda yang dilakukan para stakeholder dalam GLF ini. “Apakah memang hanya sekedar seremonial, atau dapat mendorong agenda strategis?” ucap Frans, ketika ditemui di Bandung pada Minggu, 23 September 2018.

Senada, sejumlah pakar agraria lain juga mempertanyakan klaim GLF sebagai forum yang membahas komitmen tentang reforma agraria untuk keadilan dan kesejahteraan.

“Yang disembunyikan di [balik GLF] adalah puluhan badan-badan pengaliran uang/dana di balik koalisi maupun forum dari beberapa negara Eropa,” sebut laporan penyelenggaraan Konferensi Reforma Agraria 2018 yang dihelat 12-14 September kemarin di Semarang[9]. Badan-badan ini di antaranya adalah IFAD, IFC, Fasilitas Pendanaan Kuasa atas Tanah, beserta jejaring kontraktor-kontraktor utamanya.

Forum internasional seperti ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, menurut laporan tersebut lebih lanjut. Dalam forum tersebut, mereka umumnya menggunakan berbagai kata kunci yang mengandung unsur hutan, hak masyarakat asli dan setempat. Hasil-hasil rapat tersebut biasanya berupa rencana-rencana strategis, yang nantinya akan terwujud dalam proyek-proyek yang berjalan seiring dengan penggelontoran uang dalam jumlah puluhan milyar dolar dari para lembaga donor tersebut.

“[Slogan FTD] sesungguhnya berkaitan erat dengan kepentingan pemilik dan penguasa kapital keuangan dunia untuk membangun sistem dan infrastruktur keuangan dunia yang lebih bisa menjamin keberlangsungan investasi di negara-negara berkembang,” sebut laporan tersebut lebih lanjut.

Supinah pun memiliki opini yang sama terkait GLF. Ia melihat bahwa forum pertemuan ini merupakan ruang bagi kepentingan luar untuk menguasai tanah di Indonesia. Mereka bisa saja membicarakan petani dan hak atas tanah dalam forum-forum tersebut, tapi hal ini tidak akan memberi perubahan apapun terhadap kondisi petani di Indonesia.

Paparnya, hal ini disebabkan GLF bukanlah untuk petani kebanyakan. GLF hanya untuk tuan tanah, untuk yang bermodal.

“Petani gurem, petani penggarap itu, gak akan merasakan apa-apa [dari forum tersebut],” tutur Supinah.

Melibatkan organisasi sipil

Mengutip dokumen Strategi 2016-2021 dalam pernyataan sikap ARAP, ILC memiliki misi untuk menjadi “aliansi global dari masyarakat sipil dan organisasi-organisasi antarpemerintah yang bekerja bersama untuk menempatkan masyarakat/rakyat di pusat tata kelola pertanahan.”

Dapat dibaca bahwa lembaga ini hendak menjadikan kelompok-kelompok masyarakat sipil bekerja sama dengan sejumlah lembaga/organisasi antarpemerintah seperti badan-badan PBB dan Bank Dunia dalam program-programnya dan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pertanahan.

Kebijakan-kebijakan pertanahan inilah yang nantinya bisa berujung pada kriminalisasi petani, penggusuran ruang hidup, hingga kerusakan ekologis yang disebabkan penguasaan korporasi terhadap tanah.

Ada sejumlah organisasi dari Indonesia yang telah terdaftar menjadi National Organising Commitee GLF, di antaranya Konsorsium  Pembaruan  Agraria (KPA),  Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sajogyo Institute (Sains), WALHI Indonesia, Indonesian Human Rights Comittee For Social Justice (IHCS), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Pasundan (SPP), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Epistema Institute.[10]

Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, menurut Frans. Sebagai badan internasional, ILC harus memiliki tangan-tangan dari agensi-agensi lokal, yang bisa dijadikan perpanjangan tangan untuk komunikasi kerja. Organisasi dan lembaga tersebut dipilih berdasarkan pengalaman dan basis warga yang telah mereka bina selama ini.

“Itu memang diharuskan, dalam skema distribusi agensi finansial keuangan dan distribusi agensi terkait modal,” kata Frans.

Mengutip ARAP, sebaiknya GLF memang dilihat sebagai forum bagi banyak orang, sebagian besar adalah anggota ILC dan kebanyakan datang dari luar negeri, untuk berbincang-bincang dan berdiskusi, sekalian menikmati jalan-jalan ke Indonesia dan Kota Bandung, minum kopi dan makan gratis di luar negeri.

Global Land Forum harus ditolak

Serentetan kriminalisasi petani yang semakin marak; lusinan aktivis lingkungan yang dikriminalisasi; ratusan titik konflik agraria antara petani vs. korporasi, menjadikan GLF tak lebih dari seremonial para elit belaka.

Dengan menggunakan topeng kepedulian terhadap petani dan rakyat yang tersingkir dari tanahnya sendiri, GLF melahirkan celah bagi organ internasional untuk menengok, dan bahkan berpotensi turut mengurus sektor pertanahan yang problematik –satu paket dengan nasib para petaninya di dalam negri, yang merupakan sinyalemen buruk bagi harkat dan martabat petani. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip Reforma Agraria yang sejatinya mensyaratkan kemandirian, bukan ketergantungan pada lembaga donor apalagi pada hutang.

Tentu saja yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mau dibawa ke mana wacana Reforma Agraria setelah keberlangsungan GLF di Bandung?

Global Land Forum semakin menjauhkan Reforma Agraria sejati, dan mendekatkan ancaman hutang-piutang kepada para petani yang sebagian besarnya hanyalah petani penggarap, tuna-tanah, dan terancam kehilangan mata pencaharianya.

 

 

 

Catatan:

[1] http://metaruang.com/politik-ruang-dalam-perampasan-ruang-hidup-masyarakat/

[2] https://www.viva.co.id/berita/nasional/986122-117-054-petani-jadi-korban-konflik-agraria-sepanjang-2017

[3] https://tirto.id/2-petani-cianjur-divonis-17-bulan-bui-lbh-mereka-dikriminalisasi-cUHk

[4] https://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6J

[5] http://jateng.tribunnews.com/2017/01/18/tiga-petani-ini-divonis-delapan-tahun-penjara-ratusan-warga-menangis-di-pengadilan-kendal

[6] http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2015/03/09/21654/30/21/93-Persen-Daratan-Indonesia-Dikuasai-Swasta-dan-Asing

[7] https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720185230-4-24688/bank-dunia-kucurkan-utang-rp-29-t-untuk-reformasi-agraria-ri

[8] http://metaruang.com/mengapa-global-land-forum-glf-2018-di-bandung-patut-ditolak/

[9] https://daulathijau.wordpress.com/2018/09/17/laporan-penyelenggaraan-konferensi-reforma-agraria-2018-semarang/

[10] http://www.globallandforum.org/national-organising-committee/

___

Catatan mengenai koreksi tulisan:
Pada paragraf 29-32, tim penulis awalnya mencatut Hendro Sangkoyo sebagai penulis dari sebuah laporan penyelenggaraan Konferensi Reforma Agraria 2018. Setelah melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak terkait, tim penulis menemukan bahwa laporan tersebut adalah hasil kerja bersama. Oleh karena itu, bagian tulisan dalam paragraf 29-32 yang mencatutkan nama Hendro Sangkoyo sebagai narasumber telah dikoreksi sesuai dengan klarifikasi yang ditemukan.

___

Artikel terkait:

___

Militansi, Metaruang

___

Dokumentasi: Figia Putri, ARAP

 

No Comments

Post A Comment