Metaruang | Omnipotensi Negara: Perampasan Lahan; Eksklusi dan Represi dalam Spektrum Imperialisme
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17384
post-template-default,single,single-post,postid-17384,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Omnipotensi Negara: Perampasan Lahan; Eksklusi dan Represi dalam Spektrum Imperialisme

Catatan kelam meningkatnya intensitas perampasan lahan di Indonesia rupanya tetap menjadi problem krusial yang menuntut pemecahan mendalam di era imperialisme global. Beberapa dekade terakhir, seiring dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur berbasis investasi asing, konflik lahan kian santer tak hanya pada kawasan pedesaan, namun juga kawasan kampung kota. Fakta ini menjadi indikasi kronis, karena selain terjadinya intensifikasi antagonsime antara kaum tani dan kelas borjuasi besar, ekstensifikasi antagonisme pun mulai menyeruak seiring dengan menajamnya pertentangan antara kaum miskin kota (lumpenproletariat) dan kelas borjuasi besar.

Integral dengan meningkatnya intensitas konflik lahan, serangkaian usaha represif pun semakin gencar dilancarkan dalam rangka menceraikan penduduk setempat dari lahan tinggalnya. Modus-modus represi seperti kriminalisasi, intimidasi sampai persekusi menjadi beberapa contoh nyata yang hari ini mewarnai usaha perampasan lahan.

Hal yang segera kita temui manakala memotret pemandangan yang terjadi di Bandung dan Surabaya. Di Surabaya, Anindya Joediono dan Faiq, kedua mahasiswa yang aktif terlibat dalam advokasi penggusuran kampung kota tersebut mendapat penganiayaan dari pihak aparatur negara berupa tarikan dan pemukulan saat mengadvokasi kasus penggusuran Kampung KTTB. Tak hanya mahasiswa, warga sekitar yang berusaha mempertahankan lahannya pun turut menjadi korban kekerasan

Begitupula yang terjadi di Tamansari, Bandung. Tak jarang, mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam advokasi massa di Tamansari harus menjadi korban kekerasan aparatur negara dan preman. Nasib yang sama juga menimpa penduduk setempat yang dapat setiap saat diancam bahkan digusur paksa oleh pihak pemerintah kota.

Serangkaian pemaparan sebelumnya dapat memberikan kita gambaran bahwa negara (secara spesifik aparatus kenegaraan) juga menjadi instrumen bagi kelas penguasa untuk melanggengkan perampasan lahan demi memenuhi tuntutan negara-negara imperialis. Tak hanya itu, kekerasan yang dilakukan oleh aparatus kekerasan negara pun secara sistemis turut ditopang oleh legitimasi hukum dan distribusi wacana. Dalam kadar tersebut, negara tak hanya memiliki dimensi represif, namun juga hegemonis di saat bersamaan. Dimensi tersebutlah yang membuat negara, dalam kendali kelas borjuasi besar, memungkinkan dieskalasi sampai level omnipotensi, yakni kadar dimana negara memiliki kapasitas untuk mengatur dan mendisiplinkan (governing and disciplining) segala aspek kehidupan manusia secara dinamis, termasuk hidup dan mati, hak dan tidak, terinklusi atau tereksklusi maupun lainnya.

Meskipun transformasi dan dinamika negara sangat dideterminasi oleh sistem global (imperialisme), namun, sebagai sebuah entitas, negara telah menjadi realitas yang bahkan mengatasi kehidupan manusia secara umum.

Naskah ini akan memfokuskan presentasi analisis pada relasi antara negara dan kelas dominan dalam koridor pemasalahan perampasan lahan, serta mengilustrasikan bagaimana usaha represi dan eksklusi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari peristiwa tersebut. Bagian pertama akan menginterogasi logika internal negara dan hubungannya dengan kelas dominan dalam spektrum imperialisme. Bagian kedua akan merekam hasil analisis empiris demi menggambarkan operasionalisasinya dalam permasalahan perampasan lahan. Bagian ketiga akan mensintesiskan pembahasan sebelumnya, bersamaan dengan tawaran solutif atas kondisi.

Bagian 1: Negara dan Kelas Dominan dalam Spektrum Imperialisme

Perdebatan seputar imperialisme sebagai sebuah makro-sistem global selalu menjadi topik hangat, baik di lingkaran aktivisme sosial, maupun intelektual Marxis. Vladimir Ilyich Lenin sejauh ini dikenal sebagai intelektual dan aktivis yang menginisiasi analisis tentang Imperialisme sebagai tahap tertinggi dari kapitalisme. Imperialisme dikaraterisasikan dalam beberapa hal, yakni 1) Konsentrasi produksi dan kapital telah berkembang ke sebuah tahapan yang begitu tinggi sehingga menciptakan monopoli-monopoli yang memainkan sebuah peran menentukan di dalam kehidupan ekonomi; (2) Merger antara kapital perbankan dan kapital industrial, dan pembentukan, menjadi “kapital finansial”, dan bertransformasi menjadi oligarki finansial; (3) Ekspor kapital; (4) Pembentukan asosiasi-asosiasi monopoli kapitalis internasional yang membagi dunia di antara diri mereka sendiri, dan (5) pembagian teritorial dari seluruh dunia oleh kekuatan-kekuatan kapitalis terbesar telah selesai.

Pembagian dunia berdasarkan teritori diproyeksikan untuk keberlangsungan ekspansi atas kapital kepada negara-negara yang lebih subordinat (mungkin negara berkembang dan miskin hari ini), melalui praktik kolonialisme atau investasi asing.

Secara sosio-historis, Lenin menuliskan analisisnya tentang imperialisme di tengah kecamuk Perang Dunia I, yang kala itu praktik kolonialisasi sangat masif terjadi. Kolonialisasi yang mengharuskan proyek ekspansi dari negara-negara dominan ke negara berkembang dan miskin merupakan corak fase awal perkembangan imperialisme atau kapitalisme monopoli.

Analisis Lenin tentang imperialisme telah berkontribusi penting dalam merekam perkembangan kapitalisme. Beberapa intelektual Marxis seperti John Smith, David Harvey, Henri Levebfre mengutip Lenin dalam analisisnya atas kapitalisme.

Harvey misalnya menjelaskan bahwa imperialisme yang terus mengeruk kapital telah mengalami kelebihan surplus, dan oleh karena itu agar tidak mengalami devaluasi harus dialokasikan untuk investasi. Harvey pun turut menyoroti investasi asing yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga memicu urbanisasi. Proses ekspansi pembangunan di negara berkembang melalui investasi diproyeksikan untuk efisiensi sirkulasi kapital dan akumulasi nilai.

Dipicunya pembangunan oleh investasi asing telah menimbulkan implikasi serius, yakni terjadinya akumulasi lewat perampasan (accumulation by dispossession). Akumulasi lewat perampasan dikutip oleh Harvey dari Kapital I karya Karl Marx. Marx mengiostilahkannya dengan akumulasi primitif (primitive accumulation), merujuk pada praktik pemisahan para petani dari alat produksinya pada saat transisi feodalisme ke kapitalisme. Harvey memodifikasi pandangan Marx tersebut untuk membaca kondisi perampasan lahan yang menjamur terjadi hari ini sebagai imbas dari imperialisme.

Praktik perampasan dan monopoli yang dilakukan oleh imperialisme menjadi mungkin dengan kehadiran negara sebagai instrumen. Mengutip kembali Lenin, negara adalah realitas yang mengendapkan antagonsime-antagonsime yang tak terdamaikan dan digunakan oleh penguasa sebagai alat penghisapan oleh kelas dominan. Dimensi instrumental negara inilah yang memungkinkan imperialisme mendeterminasi operasionalisasinya lewat agensi-agensi kelas penghisap di level nasional.

Negara memang memiliki prasyarat yang memadai untuk melanggengkan kepentingan kelas dominan. Sebagai sebuah sistem, negara tersusun atas sekumpulan aparatus lengkap yang memenuhi fungsi koersif dan hegemonis. Kualitas ini membuat negara mampu untuk melakukan pendisiplinan dan pengaturan, balik lewat kekerasan ataupun penggiringan opini publik. Fakta inilah yang hari ini dimanfaatkan kelas penguasa, di bawah dikte imperialisme untuk melangsungkan penghisapan lewat perampasan lahan. Negara memfasilitasi perampasan lahan lewat cara-cara represif (intimidasi aparat, penggusuran, ancaman dll), juga lewat cara persuasif. Penggunaan aparatus kekerasan adalah demi menjamin keberlangsungan perampasan dari elemen-elemen radiukal yang menentang.

Sampai sini, pertanyaan krusial perlu untuk kita jawab: Apakah negara memang sebatas alat bagi kelas dominan, ataukah nemiliki batas-batas tertentu dari kepentingan kelas dominan? Nicos Pulantzas menyajikan jawaban yang cukup representatif untuk persoalan ini. Poulantzas menjelaskan negara berstatus relatif otonom dari kelas-kelas dalam masyarakat. Dengan kata lain, negara memiliki kontradiksi inheren dalam derajat tertentu yang berkontradiksi dengan kepentingan kelas manapun. Negara mungkin bisa bersinergi dengan kepentingan imperialisme dan kelas penguasa, namun esensi dari negara itu sendiri adalah netral. Sebab, bentuk dan watak negara selalu dapat dinamis, seturut dengan pihak yang menduduki posisi strategis atasnya.

Negara yang hari ini melanggengkan kepentingan imperialisme dalam wujud perampasan lahan dan praktik-praktik intimidasi dan represi  merupakan cerminan relasi kelasnya dengan kapitalis birokrat dan borjuasi besar yang mengusung pembangunan besar-besaran lewat investasi langsung asing

Bagian 2: Hasil Analisis Empiris

Konjungtur konflik lahan di Indonesia terbilang kompleks. Selain skala konfliknya yang luas, praktik perampasan lahan yang terjadi melibatkan banyak aktor di beragam lini. Oleh karena itu, dari melimpahnya rentetan konflik lahan, penggusuran yang terjadi di Tamansari Bandung, dan penggusuran lahan di Surabaya diambil sebagai contoh kasus.

Tamansari

Konflik lahan di Tamansari adalah salah satu proyek pembangunan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan salah satu turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dicanangkan Joko Widodo. Program KOTAKU yang dicanangkan sebagai turunan RPJMN 2014-2019 sebenarnya adalah program yang berasal dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yakni Indonesia: National Slum Upgrading Project yang pertama disahkan pada 24 Juni 2016, dengan pinjaman sebesar 216.5 dollar dan berakhir pada Juni 2021. Program KOTAKU menyasar 23.656 Hektare di 34 provinsi, tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 desa kelurahan.

Keterangan di atas dapat memberikan kita keterangan soal hierarki program yang berasal dari institusi bank internasional skala Asia yang, dan dicanangkan, melalui investasi asing dalam bentuk pinjaman. AIIB sebagai institusi yang dirujuk dalam program ini turut disokong oleh Bank Dunia, bank skala global yang dikenal sebagai institusi yang didominasi oleh negara imperialis. Relasi program ini dengan World Bank mengindikasikan kepentingan dari negara-negara yang tergabung di sana pun turut diinjeksikan dalam program tersebut. Praktik ini merupakan suatu bentuk soft power oleh imperialisme yang terbangun atas jalinan World Bank-AIIB-negara, karena terafilisasi lewat persuasi dan kerjasama atau konsensus.

Dalam pelaksanaan program tersebut, negara menjadi aktor aktif yang turut terlibat dalam operasionalisasinya. Operasi program tersebut dilakukan berdasarkan distiribusi kerja dan fungsi dari berbagai macam lini institusi, tak terlepas aparatus kekerasan seperti polisi, pengadilan dan militer, juga aparatus ideologis seperti halnya  media massa.

Distiribusi fungsi kerja aparatus ini terbukti berimplikasi signifikan. Dalam kasus penggusuran di Bandung, khususnya Tamansari, persentasi Ridwan Kamil terkait via medsos terbukti telah banyak berkontribusi menggiring opini publik berhubung ia sebagai figur politik dan program pengentasan ruang kumuh. Media-media yang memiliki afiliasi dengan pemerintah telah turut beberapa kali mempublikasikan program KOTAKU yang pada realitasnya telah menggusur keberadaan kaum miskin kota. Tak hanya media, lembaga riset seperti Indonesia Strategic Institute yang melakkan survey indeks kepuasan isu pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hasil riset yang menyimpulkan bahwa 80% warga Bandung mengaku puas itu dipublikasikan secara masif oleh Kompas yang banyak menyedot atensi dan menghegemoni opini publik.

Massa solidaritas pun mendapat sorotan dari media. Beberapa media yang beberapa kali mengutip Pemkot, telah turut mencitrakan massa solidaritas sebagai provokator atau dalang kerusuhan. Hal tersebut berefek pada opini publik yang semakin diteguhkan bahwa program  KOTAKU itu sudah benar tanpa verifikasi terlebih dahulu. Sebaliknya, massa solidaritas yang sebenarnya turut berpartisipasi dalam advokasi penggusuran di Tamansari distigmakan sebagai pihak yang menghambat itikad baik Pemkot lewat KOTAKU. Padahal, yang terjadi di lapangan, pengentasan ruang kumuh justru tidak mengindahkan hak-hak warga Tamansari atas lahannya sendiri, termasuk lewat pengusiran paksa secara kekerasan.

Tak hanya kerja hegemonis lewat institusi atau aparatus ideologis. Aparatus kekerasan pun turut melanggengkan penggusuran lahan yang terjadi di Tamansari. Sementara beberapa media dan lembaga riset mainstream hanya merekam sisi permukaan dari program KOTAKU, aparatus represif menjalankan tugasnya dalam beberapa kesempatan untuk meneror dan melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang yang terlibat dalam advokasi Tamansari. Seperti halnya yang terjadi pada elemen solidaritas Tamansari yang sempat mengalami pelemparan batu dan beling dari Ormas yang bersikeras memaksa warga Tamanari untuk meninggalkan lahannya. Tak hanya Ormas, selepas konflik pelemparan, polisi justru datang dan mengadili massa solidaritas sebagai provokator. Kabar terbaru, bu Eva, warga asli Tamansari berpotensi dikiriminalisasi oleh aparat karena tetap teguh pada menuntut haknya.

Penggusuran di Surabaya

Penggusuran tak hanya terjadi di Bandung. Di Surabaya ancaman penggusuran datang dari hadirnya program Jalur Lingkar Luar Barat dan Jalur Lingkar Luar Dalam (JLLB-JLLD). Program tersebut adalah proyek pembangunan jalan yang akan menghubungkan Raya Lakarsantri  dengan Tambak Oso Walangun, jalan ini juga akan berakses ke tol JLLB yang akan dibangun selebar 55 meter dan akan membentang sepanjang 19,8 KM. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 200 miliar. Program ini juga melibatkan empat pengembang atau developer.

Proyek JLLB-JLLD secara program tidaklah terlepas dari kepentingan investor asing. Tri Rismaharani bahkan dengan gamblang menyebutkan bahwa JLLB-JLLD memang diproyeksikan untuk membenahi infrastruktur untuk menarik minat investor asing. Ini karena di Surabaya, bisnis properti sedang sangat diminati investor asing, salah satunya Budget Patroleum, Perusahaan terkemuka dari Dubai, UEA melalui PT. Arvada Investasi menanamkan investasinya sebesar Rp. 2.1 Triliun. Melihat peluang ini, Risma, begitu sapaan akrabnya, membuka keran investasi di Surabaya, termasuk mengefisiensikan infrastruktur demi investasi.

Dalam menjalankan proyek ini, Risma tidak sendiri. Sebagai pihak yang memegang posisi strategis di negara, ia pun turut mengerahkan seperangkat aparatus. Sekali lagi, media kembali berperan besar dalam mengoperasikan distribusi wacana terkait program ini, media mainstream seperti Tribunnews surabaya dan Sindonews sering mengabarkan program ini sebagai itikad baik Pemkot untuk pembangunan kota. Memang terdapat beberapa media yang berusaha menghadirkan wacana tandingan, seperti kabarprogresif.com yang mengutip pernyataan Komisi C DPRD Surabaya, M. Machmud yang mengutuk program JLLB karena hanya menguntungkan pengembang. Namun kabar itu rupanya hanya ditanggapi sebagai kontestasi wacana belaka dan kurang mendapat tempat di arena publk.

Fungsi aparatus kekerasan nampak dalam praktik-praktik JLLB di lapangan yang melibatkan polisi dan militer yang melanggengkan proses pembebasan lahan. Penggusuran perkampungan KTTB di Surabaya melibatkan aparatus kekerasan demi mengusir warga setempat. Tak hanya itu, represi terhadap warga, termasuk Anindya Joediono dan Faiq mendapat tarikan dan pemukulan oleh aparat yang menyababkan luka memar dan robek di beberapa bagian tubuh. Begitu juga yang terjadi di Bazar Pandugo yang dipaksa direlokasi oleh militer dalam jumlah besar.

Darri dua kassus tersebut kita dapat melihat aspek, meminjam istilah Foucault, yakni Governmentality atau operasionalisasi negara yang dioperasikan oleh kekuasaan kelas dominan lewat aparatus-aparatusnya dalam melangsungkan penggusuran. Distribusi fungsi dan kerja ideologis dan kekerasan terbukti menjadi hal yang sangat menentukan bagi kelas dominan lewat negara untuk melakukan akumulasi dengan perampasan

Bagian 3: Konklusi, Merumuskan Kembali Strategi Perjuangan

Sebagai spektrum global, imperialisme telah mengekspansi kekuasaanya menembus batas batas negara. Masifnya ekspor kapital melalui investasi asing nenjadi hal yang tak dapat terhindarkan dalam rangka mencegah penumpukan kapital yang tak henti-hentinya mengalir lewat proses akumulasi tanpa henti.

Diterobosnya batas-batas negara telah membangun keterjalinan antara kelas borjuasi besar-kapitalis birokrat yang bersinergi dengan negara, berkontradiksi dengan kelas buruh, kaum tani dan miskin kota sebagai rakyat tertindas.

Imperialisme yang hari ini menginjeksikan kepentingannya di Indonesia, salah satunya pada sektor infrastruktur dengan investasi yang masif, telah berimplikasi pada praktik accumulation by dispossession di Indonesia, yang bahkan secara operasionalisasinya, dilanggengkan oleh aparatus negara itu sendiri. Penggsuran kampung kota dan kekerasan terhadap rakyat pun menjadi tak terhindarkan sebagai upaya untuk memisahkan mereka dari alam sebagai sumber dan alat produksi, dengan manusianya dalam rangka mengakumulasi sumber daya untuk kepentingan kapital.

Problem ini krusial untuk dipecahkan, termasuk persoalan bagaimana seharusnya elemen demokratis hari ini mampu untuk merumuskan suatu agenda perubahan dan mendorong prasyarat-prasyaratnya. Saya akan mencoba mengajukan beberapa agenda perjuangan yang   dapat dijadikan refleksi demi memperkaya pemahaman kita dalam bergerak. Beberapa langkah tersebut adalah:

  • Konsolidasi dan ekspansi basis-basis massa. Elemen demokratis harus memahami kondisi hari ini, yang mana penggusuran, baik di kota atau pun desa, sedang terjadi dimana-mana. Oleh karena itu kerja ekspansi dan konsolidasi haruslah tidak dapat dipisahkan, bahkan sampai menyentuh masyarakat yang masih belum menghadapi konflik namun berpotensi konflik di waktu mendatang. Kampanye atau pencerdasan harus terus dieskalasi sampai lingkup publik
  • Dalam langkah yang lebih ideologis-taktis, mewujudkan suatu “Hak Atas Kota” menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Harvey dan Levebfre menerangkan bahwa Hak Atas Kota adaalah hak otonom untuk menentukan nasib sendiri (autogestion) dengan mencegah intervensi negara secara berlebih. Hak ini juga harus secara inklusif dan demokratis melindungi kaum-kaum marjinal perkotaan (miskin kota, minoritas, pengangguran dll). Hak Atas Kota dapat secara konkret kita saksikan di Brazil (City Statute), Eropa (the European Charter For Human Rights in the City, dan Montreal Charter of Rights and Responsibilities).
  • Langkah ideologis-strategis adalah dengan mewujudkan demokrasi rakyat. Dalam hal negara tidaklah didorong sebagai eskalasi omnipotensinya seperti dalam kekuasaan kelas borjuasi. Sebaliknya, posisi negara tidaklah lebih tinggi dari supremasi rakyatnya. Negara harus dijalankan secara kolektif, dan keputusan seluruh rakyat adalah wajib untuk dipertimbangkan. Seraya dengan hadirnya tatanan tersebut, pemusnahan sistem elektoral adalah implikasi simultannya.

 

Langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya mungkin memang masih jauh dari memadai, perlu ada pengembangan, elaborasi mendalam bahkan kritik untuk memfalsifikasi keabsahannya.

Serangkaian pemaparan sebelumnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang dapat memperkaya perdebatan intelektual di kalangan elemen demokratis yang hari ini menghadapi krisis kondisi global dan fragmentasi di tubuh gerakan itu sendiri.***

 

 

Pustaka Rujukan:

  • Althusser, Louis. 2015. Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara. – IndoProgress
  • Burchell, Graham, dkk. 1991. The Foucault Effect: Studies in Givernmentality. Chicago: The University of Chicago Press
  • Gilbert, Alan & Gugler, Josef. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Yogyakarta.: Pt. Tiara Wacana Yogya
  • Harvey, David. 2012.. Rebel Cities. London: Verso
  • Harvey, David. 2004. The New Imperialism Accumulation by Dispossession Socialist Regiister. 63-84. Vol 40
  • Lenin, V.I. 1999. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. Sydney: Resistance Books
  • Lenin, V. I. -. Negara dan Revolusi. -. :-
  • Marx, Karl. 1887. Capital Voi I. Moscow: Progress Publishers.
  • Poulantzas, Nicos. 1976. The Crisis of the Dictatorship. London. N.I. B
  • Purcell, Mark. 2013. Possible Worlds: Henri Levebfre and The Right to The City. Journal of Urban Affairs:: 1-15. Vol 00 (2013)
  • Wagner, Jan Philpp.N.E. 2014. The Effectivnessof Soft Power and Hard Power in Contemporary International Relations, (online), (https://www.e-ir.info/2014/05/14/the-effectiveness-of-soft-hard-power-in-contemporary-international-relations/), diakses 4 September 2018.

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

No Comments

Post A Comment