Metaruang | Rakyat Menolak Campur Tangan Rentenir Global
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17393
post-template-default,single,single-post,postid-17393,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Rakyat Menolak Campur Tangan Rentenir Global

PULUHAN unit Satuan Sabhara bertameng dan bersenjatakan pentungan membentuk barikade di Jalan Asia-Afrika. Seluruh badan jalan diblokir; tidak ada satu kendaraan pun yang bisa lewat.

Di belakang mereka, Gedung Merdeka tengah dipenuhi para delegasi International Land Coalition. Mereka duduk di kursi-kursi, di aula-aula besar beralaskan karpet halus nylon fiber dan berlangit-langit tinggi berhiaskan lampu gantung.

Sambil minum kopi dan menyantap pastel, mereka membicarakan soal duka para petani yang lahan garapannya dirampas, masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayat, atau aktivis agraria yang dibunuh. Untuk hiburan, mereka menonton tarian-tarian adat dari nusantara.

Di saat yang bersamaan, ketika seluruh agenda seremonial Global Land Forum 2018 tersebut tengah berlangsung, bunga utang yang agen-agen donor global seperti Bank Dunia dan IMF—dua agen donor penentu arah kebijakan ILC—kucurkan untuk Indonesia, salah satunya untuk agenda “reformasi agraria,”[1] terus berlipat ganda.

Yang membayar semua bunga tersebut, tentu adalah rakyat: lewat lahan-lahan produktif yang semakin masif direbut korporasi produsen sawit dan tebu, lewat rumah-rumah yang diratakan agresi pembangunan infrastruktur dipandu modal, dan lewat petani-petani yang dijebloskan ke penjara karena bertahan.

***

Sejak pagi hari, sekitar pukul 9.30 WIB, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) bersiap untuk melakukan aksi kampanye penolakan terhadap pertemuan Global Land Forum 2018 yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung.

Mulanya mereka melakukan longmarch dari Unpas Lengkong Besar – Jalan Dalem Kaum – Jalan Asia Afrika. Spanduk warna putih berukuran setengah meter bertuliskan “Don’t Hang Agrarian Reform (On) The Hand Of Bankers” dan “Go To Hell With Your Loans” dibentangkan oleh peserta aksi yang berada di baris paling depan. Terik matahari yang panasnya terasa sampai ubun-ubun kepala tak menyurutkan animo mereka. Tak hanya itu, lagu beserta yel-yel bernada penolakan dinyanyikan hampir sepanjang jalan menuju titik aksi.

Setelah lama berjalan sekitar tiga puluh menit, massa aksi menepi di Jalan Asia-Afrika yang merupakan titik aksi. Tak ayal, kedatangan mereka disambut oleh puluhan anggota polisi yang dilengkapi dengan pentungan dan tameng pelindung.

Massa aksi dari ARAP pun tertahan di bawah jembatan penyebrangan Jalan Asia-Afrika oleh polisi yang mengamankan area tersebut. Akhirnya, mereka menggelar mimbar bebas untuk menyampaikam aspirasi di depan publik. Mimbar bebasa tersebut diisi dengan orasi politik, pembacaan puisi, teatrikal dan pernyataan sikap.

“Negara kita ini sudah kaya. Lalu, untuk apa kita menerima GLF yang didanai hutang bank dunia?!” seru Eva Eryani dalam orasinya, salah satu warga terdampak proyek rumah deret Tamansari pada Senin, 24 September 2018.

Seketika, suasana bak tersambar petir. Wanita yang akrab disapa Teh Eva itu menguliahi para polisi dengan UU Pokok Agraria tahun 1960 dan serangkaian undang-undang lainnya yang mengutuk penindasan.

Aksi kampanye penolakan Global Land Forum 2018 ini pun mendapat banyak perhatian publik, khususnya para peserta delegasi mancanegara yang menghadiri pertemuan tersebut. Bukannya duduk di dalam ruangan dan mendukung keberlangsungan acara, mereka malah ikut menonton massa aksi menyanyikan yel-yel dan mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponselnya. Seolah aksi massa bagian dari panggung hiburan, kedua setelah suguhan tari-tarian.

Setelah beberapa jam, aksi di Hari Tani Nasional tersebut ditutup dengan pembacaan 10 poin Prinsip Kerakyatan Deklarasi Bandung 2018 dan pernyataan sikap menolak GLF, ILC, Bank Dunia dan IFAD dalam melaksanakan Reforma Agraria.

Di bawah kendali agen donor global

Pada GLF tahun ini, Bandung menjadi tuan rumah agenda dua tahunan International Land Forum (ILC). GLF merupakan forum bagi berbagai pihak (serikat tani, lembaga masyarakat non pemerintah/LSM nasional maupun regional, lembaga riset, asosiasi produksi pertanian, lembaga-lembaga internasional, multilateral, dan transnasional) untuk membincang hal ihwal terkait agraria dan hak-hak rakyat atas tanah.

Namun, entah mereka sadari atau tidak, perbincangan mereka itu berada di bawah pengawasan dan kendali tak kasat mata agen-agen imperialis neoliberalisme seperti Bank Dunia dan International Fund for Agriculture Develompment (IFAD). Sehingga, alih-alih mempengaruhi kebijakan soal keadilan agraria secara radikal, gagasan yang mereka perbincangkan malah akan menjadi bahan rentenir-rentenir global untuk kemudian dimoderasi bahkan dikooptasi demi kepentingan akumulasi kapital dan pasar bebas. Hal ini disampaikan oleh Nanang Kosim, humas ARAP.

Sejak awal, Bank Dunia terlibat dalam pembentukan koalisi kerakyatan untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan (Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty), koalisi yang kemudian berubah menjadi (ILC) tahun 1995.

Kebijakan-kebijakan ILC diarahkan oleh Dewan ILC yang berjumlah 16 orang. Mereka terdiri dari 10 orang perwakilan organisasi/masyarakat sipil di tiga wilayah (Amerika Latin, Afrika, Asia) dan enam orang yang mewakili lembaga-lembaga antar pemerintahan (inter-govermental organizations) dan/atau lembaga-lembaga yang berada dalam naungan CGIAR. Saat ini, dewan ILC terdiri dari satu orang perwakilan IFAD, dua orang perwakilan Bank Dunia, satu orang dari IFPRI, satu dari UNEP, dan satu orang dari FAO.

“Jadi mau seradikal atau seprogresif apapun obrolan-obrolan [GLF] soal agraria, tidak ada jaminan bahwa gagasan itu akan terlaksana sepenuhnya,” tegas Nanang ketika ditemui selepas aksi pada Senin, 24 September 2018.

Melihat komposisi keanggotaan secara keseluruhan dan keanggotaan Dewan ILC, maka jangan berharap ILC dapat menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan yang bebas dari kepentingan modal dan korporasi, menurut Nanang. Pun jangan heran jika tujuan-tujuan yang hendak dicapai ILC dan komponen-komponen programnya sejalan dengan strategi-strategi perubahan kebijakan pertanahan global yang sedang terus didorong oleh bank dunia di sejumlah negara penerima utang.

Reforma agraria palsu

Rezim Jokowi-JK bukanlah rezim yang menganut pandangan reforma agraria sejati untuk mengubah struktur penguasaan tanah yang timpang demi keadilan dan kesejahteraan sosial bersama, menurut ARAP. Rezim ini hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan rezim-rezim sebelumnya, yang semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang sangat bersemangat untuk menjalankan kebijakan pertanahan global yang pro pasar bebas, investasi swasta, dan keterlibatan korporasi dalam penguasaan tanah skala besar.

Reforma Agraria itu sendiri adalah pembaharuan struktur agraria yang semula timpang menuju keadilan sosial dan menghilangkan konsentrasi kepemilikan lahan oleh korporasi besar. Reforma agraria itu bukanlah sekedar bagi-bagi sertifikat gratis semata, khususnya kaum tani, yang harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses alat produksi, distribusi, dan pasar agar mudah menjual hasil taninya[2].

“Kalau cuma bagi-bagi sertifikat gratis aja, paling nanti sertfikatnya digadai ke bank. Kalau sudah masuk ke bank, dengan bunga kredit yang besar, itu sulit dibayar [oleh petani]. Hingga akhirnya biasanya tanah disita oleh bank,” tambah Nanang, menjelaskan soal proses perampasan tanah secara tidak langsung lewat pemberian sertifikat.

Dalam rezim Jokowi, kebijakan reforma agraria—yang seharusnya dibentuk dalam rangka menegakkan keadilan sosial, menata ulang struktur penguasaan tanah yang timpang, mencegah konsentrasi penguasaan tanah oleh segelintir elit ekonomi dan elit penguasa, serta memberi jaminan penguasaan tanah rakyat dan kaum miskin yang tidak dapat diganggu oleh kepentingan laim—diganti dengan langkah-langkah pragmatis untuk menggerakkan pasar tanah, menurut Nanang.

Pendaftaran dan serifikasi tanah yang dibungkus dengan bahasa “demi adanya jaminan” diperluas justru untuk memudahkan transaksi pengalihan hak, yang akan sepenuhnya dikontrol oleh penguasa pasar dan penguasa modal untuk memudahkan proses pencaplokan tanah.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh rakyat, untuk melawan skema-skema perampasan lahan yang dipandu monster rentenir global ini?

“Mengorganisasikan diri dan berjuang mewujudkan reforma agraria yang sejati,” jawabnya.

 

 

Catatan:

[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720185230-4-24688/bank-dunia-kucurkan-utang-rp-29-t-untuk-reformasi-agraria-ri

[2] Bachriadi, Dianto. 2017. “Reforma Agraria untuk Indonesia (Kritik atas Reforma Agraria à la SBY)” dalam Seri Working Paper ARC: Kebijakan Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru. Dapat diunduh di: http://arc.or.id/reforma-agraria-untuk-indonesia-kritik-atas-reforma-agraria-ala-sby/

Artikel terkait:

___

Militansi, Metaruang

Rinaldi Fitra Riandi, Figia Putri, Astika Andriani, Ilyas Gautama,  Syawahidul Haq

___

Dokumentasi: Figia Putri, ARAP

No Comments

Post A Comment