Metaruang | Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB: “Jahatnya Pembangunan dari Investasi dan Utang.”
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17437
post-template-default,single,single-post,postid-17437,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB: “Jahatnya Pembangunan dari Investasi dan Utang.”

INDONESIA belakangan ini sibuk berdandan untuk menyambut agenda pertemuan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) di Bali, 8-14 Oktober 2018. Anggaran habis digunakan untuk mempersiapkan helatan para bankir raksasa, korporasi internasional, dan para pejabat lintas benua. Jalan-jalan dibenahi, event organizer pemenang tender diberi mandat, hotel-hotel disiapkan. Belum lagi pengamanan yang ketat—semuanya kira-kira menghabiskan ratusan miliar rupiah.

Peoples’ Global Conference (PGC) Against IMF-WB atau Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB adalah salah satu dari sejumlah gerakan tandingan yang mengkritik dan menolak agenda ini. Kamis kemarin, 11 Oktober 2018, acara konferensi yang mereka gelar terpaksa dibubarkan karena intervensi dari pihak kepolisian, dengan dalih menjaga “martabat bangsa.”

Militansi Metaruang menghubungi Juru Bicara PGC Rahmat Ajiguna, yang pada Sabtu, 13 Oktober 2018 tengah berada di Bali. Menelusuri soal peran IMF dan WB dalam memonopoli tanah di negara berkembang dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang memperparah kemiskinan struktural, Rahmat yang juga merupakan Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) ini menyumbang analisisnya soal nasib petani di bawah skema penguasaan IMF-WB.

 

 

Metaruang

Bisa dijelaskan kembali sikap dari PGC terkait pertemuan IMF-WB?

Rahmat

Pertemuan IMF-WB ini tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia, bahkan dunia. Kenapa? Karena IMF-WB berupaya mendominasi dan mengkooptasi kepentingan rakyat. Di annual meeting, itu tidak membicarakan bagaimana dampak pembangunan yang didanai oleh IMF dan Bank Dunia, atau bagaimana penyelesaian dampak pembangunan mereka yang dirasakan oleh rakyat. Dampak-dampak ini misalnya seperti penggusuran, itu bagaimana penyelesaiannya? Bukan hanya mekanisme (penyelesaian masalah tersebut) saja yang harus dibangun, tapi juga implementasinya. Karena Indonesia juga mengubah banyak kebijakan yang melegalkan penggusuran itu. Misalnya UU No. 2 Tahun 2012 soal Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.

 

Metaruang

Bagaimana persisnya hasil pertemuan IMF-WB bisa mempengaruhi kebijakan pertanahan di Indonesia?

Rahmat

Ada tiga skema neoliberalisme yang mereka sampaikan. Pertama, soal deregulasi atau perubahan kebijakan. Kedua, investasi. Lalu yang terakhir itu terkait penanaman modal dan impor kapital, mendatangkan investasi dari luar. Nah, Bank Dunia itu menyusun mekanisme complain. Ketika rakyat mendapatkan dampak pembangunan itu, mereka bisa complain pada Bank Dunia. Tapi, penyelesaian complain itu ‘kan pada akhirnya lebih banyak menguntungkan Bank Dunia. Misalnya, bukannya membatalkan proyek tersebut, tapi yang dilakukan hanyalah sebatas perbaikan insignifikan bagi rakyat.

Dalam memprotes proyek-proyek yang merugikan itu, rakyat tidak bisa apa-apa. Karena undang-undang lain sudah membatasi itu semua. Rakyat sudah tidak bisa berbuat apa-apa ketika UU itu (UU No 12 Tahun 2012) yang dipakai. Misalnya, ketika rakyat menolak pembangunan tersebut karena merugikan rakyat, ada undang-undang yang menyatakan pemerintah hanya memberikan waktu 90 hari untuk negosiasi. Kalau tidak ada kesepakatan dalam negosiasi tersebut, nanti uangnya akan dititipkan di pengadilan dan pembangunan atau penggusurannya akan terus berjalan. Ini contoh bagaimana undang-undang yang dibuat akhirnya lebih menguntungkan Bank Dunia.

Selain itu, ada juga terkait reforma agraria. (Bank Dunia) memberikan pinjaman kepada Indonesia sekitar Rp 2,9 Triliun. Itu ditandangi oleh Kepala BPN dan Menko Ekonomi untuk mempercepat reforma agraria yang dipromosikan pemerintah. Tapi reforma agraria itu sendiri tidak berkaitan sama sekali dengan kesejahteraan rakyat, karena hanya menyasar di ranah sertifikasi dan transmigrasi. Tidak punya impact sama sekali. Jika membicarakan reforma agraria, ‘kan hakikatnya untuk mengurangi ketimpangan dan monopoli tanah. Nah, reforma agraria yang dicanangkan pemerintah justru tak menyentuh sama sekali ke ranah itu. Malah sebaliknya, program tersebut mengakomodasi konsolidasi lahan. Karena di situ juga akan dibangun bank tanah, sertifikasi tanah. Artinya, tujuan dari reforma agraria yang dipandu Bank Dunia ini justru memiliki tujuan agar pelepasan tanah jadi legal karena diberi sertifikat, dan lainnya. Padahal kita tahu sendiri kalau petani saat ini banyak yang tak memiliki tanah. Bagaimana bisa program sertifikasi ini bisa menyasar ke orang-orang yang tidak mempunyai tanah?

 

Metaruang

Tentunya yang paling diuntungkan dari hal ini adalah pemilik modal, mas?

Rahmat

Ya. Alasannya karena regulasi investasi kita tak punya kepastian hukum soal tanah. 40 persen dari modal investasi itu dipakai untuk pembebasan tanah […] Rakyat yang punya tanah sedikit ini justru tanahnya diambil sehingga tidak ada lagi jatah tanah untuk rakyat.

Permasalahan lain ada juga terkait soal kenaikan harga. Misalnya pembebasan tanah yang dilakukan perusahaan Jasamarga. Jasamarga sudah menetapkan harga per meter dari tanah tersebut. Namun perlu kita ketahui bahwa ketika satu kawasan terdampak pembebasan tanah, maka harga per meternya di sekitar situ bisa meningkat dua kali lipat dari harga yang diajukan pemerintah (dari harga sebelumnya). Sehingga (bagi rakyat yang sudah digusur) tidak mungkin uang pembebasan tanah cukup untuk beli tanah yang lain.

 

Metaruang

Ini skema penguasaan tanah di balik utang yang dikucurkan?

Rahmat

Ya, kalau dilihat dari sektor agraria mungkin seperti itu. Itu juga alasan kenapa mereka (IMF-WB) berani meminjamkan Rp 2,9 T. Kalau BPN bisa menentukan harga sesuai hitungan mereka, dengan adanya legalisasi tanah ini mereka (para pemodal) bisa dengan menentukan harganya sekian karena ada NJOP dan lain-lain. Nah, program reforma agraria ini jatuhnya menjadi konsolidasi lahan, bukan penghapusan atau upaya mengurangi monopoli tanah.

 

Metaruang

Dampak apa saja yang dirasakan petani akibat kebijakan yang dipandu World Bank ini?

Rahmat

Yang dirasakan sekarang tentunya adalah makin masifnya perampasan tanah. Selain dari input output pertanian yang terus meningkat, impor produk pertanian juga semakin digenjot habis-habisan, seperti beras, misalnya. Pembangunan jalan tol dan infrastruktur di Jawa, itu ‘kan menghajar sawah-sawah yang produktif. Artinya, produk beras yang dihasilkan petani juga semakin berkurang. Nah, pemerintah selalu punya alibi kalau beras kita impor, makanya mereka berani mengajukan 2 juta ton untuk impor beras. Padahal, apabila ditilik data sebelum pembangunan infrastruktur, kita justru selalu surplus.

Jika melihat lebih jauh, kita lihat pembangunan Bandara Kulon Progo, Jatigede itu menghabiskan 4000 hektare, atau bahkan Tol Palimanan yang panjang itu melintasi lahan-lahan produktif. Kalau dicek, dari Semarang hingga Jawa Timur itu, kita bisa hitung sendiri 100 meter (lebar jalan tol) dikali panjang jalan tol tersebut berapa. Nah, ini merupakan skema dari perampasan lahan yang dilakukan IMF, (seakan-akan) kita tak usah kuatir kehilangan pangan, toh banyak negara yang memproduksi beras. Kalian bisa datangkan dari sana.

Dampaknya jangka panjang terhadap petani. Bank Dunia (dulu) juga mendorong Revolusi Hijau di Indonesia, sekarang dampaknya masyarakat Indonesia bergantung pada pupuk kimia. Jarang sekali petani menggunakan bibit lokal, pupuk organik. Sekarang malah bergantung pada produk Monsanto, Cargill, Syngenta. Petani sudah tidak berdaulat.

Skemanya sama bagi seluruh rakyat di dunia, khususnya negara berkembang. IMF didominasi negara maju. Kesimpulannya, negara maju itu tidak mau negara berkembang ikut maju.

 

Metaruang

Dari perspektif Anda, apa yang melatarbelakangi Indonesia bisa dipilih menjadi tuan rumah pertemuan IMF-WB tahun ini?

Rahmat

Salah satunya adalah bentuk dukungan (Indonesia) terhadap negara maju. Tidak peduli bagaimana rakyatnya. Mereka anggarkan Rp 810 M untuk pertemuan IMF-WB. Sementara kita tahu bersamaan dengan itu terjadi gempa di Lombok, Sulteng, tapi (korban bencana) tidak mendapatkan porsi anggaran yang besar. Dinas sosial bahkan sampai mengeluarkan surat, mereka bilang pada birokrat daerah untuk jangan berjanji pada masyarakat terdampak untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyat 6 bulan ke depan. Walaupun Jokowi datang langsung, tidak ada perubahan yang signifikan. Dijadikan bencana nasional saja tidak berani mereka.

Indonesia juga negara yang besar dan kaya. Indonesia punya pengaruh secara geo-politik, bisa menjadi corong bagi investor untuk mengajak negara-negara (berkembang) lain.

 

Metaruang

Dilihat dari anggaran begitu besar yang dikucurkan untuk agenda IMF-WB di Bali ini, ditambah pengamanan yang begitu ketat dan masif, mengapa Indonesia begitu antusias mengakomodir pertemuan IMF-WB ini?

Rahmat

Satu, Jokowi sempat menyampaikan pembangunan infrastruktur berhenti, sempat macet, karena pendanaannya kurang. Kurang investasi. Harapannya, (pemerintah) bisa dapatkan investasi dari pertemuan ini. Minimal, ada komitmen yang dibangun pemerintah. Lalu terbukti. BUMN akan dapat Rp 200 triliun dari pertemuan IMF-WB tersebut. Buat kepentingan infrastruktur, yang pasti (pemerintah) ingin menjalankan pembangunan ini.

 

Metaruang

Bali khususnya dipilih sebagai daerah pertemuan IMF-WB. Bagaimana dampaknya terhadap pembangunan dan roda perekonomian di Bali sendiri?

Rahmat

Kalau soal pembangunan, (pemerintah) sudah mendapatkan pinjaman bagi BUMN sebesar Rp 200 triliun. Dan BUMN juga sudah restrukturisasi untuk jatahnya. Pertambangan, perkebunan, dan lainnya. Intinya mereka sudah melakukan efisensi yang diinginkan oleh IMF, WB, dan para bankir-bankir yang akan investasi di Indonesia. Karena jika rantainya sangat panjang ini juga akan menimbulkan korupsi yang cukup besar. Misalnya rantai panjang itu investasi harus melalui kementerian-kementrian, provinsi-daerah. Sekarang, pola investasi bisa lebih mudah melewati birokrasi daerah.

Nah, sedangkan di Bali sedang ada program reklamasi. Teluk Benoa, misalnya. Setahu saya mereka kalah di pengadilan. Tapi ada isu izin baru.

Di sisi lain juga ada pembangunan PLTU Celukan Bawang. Reklamasi butuh stok listrik. Dan kita tahu, stok listrik Jawa-Bali itu selalu kurang. Artinya juga mereka menyiapkan itu, proyek 35.000 MW.

 

 

Metaruang

Kalau dilihat, ada beberapa negara (misalnya Argentina) yang gerakan menolak utang IMF-nya begitu masif dan skalanya lumayan besar. Nah, kalau dibandingkan di Indonesia tentu cukup berbeda. Menurut mas Rahmat apa yang membuat banyak rakyat Indonesia masih belum punya kesadaran untuk menolak utang investasi agen donor seperti IMF dalam sebuah gerakan massa yang besar?

Rahmat

Sebenernya penolakan rakyat Indonesia untuk utang investasi sudah ada, paling tidak kita mengingat periode 1998-an dimana semua orang menolak IMF maupun utang. Memang periode saat ini kesadaran atas soal tersebut seperti tidak muncul, apalagi proyek utang ke Indonesia banyak kemudian membiayai program jaring pengaman sosial seperti conditionl cash transfer ataupun unconditional cash transfer, yang banyak kemudian mengilusi sampai pedesaan. Sampai kita tahu kegagalan pembangunan dari utang yang kemudian membuat kita sadar betapa jahatnya pembangunan dari investasi dan utang.

 

 

Metaruang

Dengan berbagai program seperti One Map Policy, IMF dan WB punya skenario-skenario pembangunannya sendiri untuk negara berkembang. Dari PGC sendiri, seharusnya skema apa yang dianut untuk mewujudkan kepentingan rakyat sendiri?

Rahmat

Pembangunan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Artinya, tidak mengabdi pada kepentingan investasi dan tidak untuk memenuhi kepentingan negara maju. ‘Kan investasi yang sekarang hanya untuk kepentingan mereka. Misalnya untuk sawit, untuk menyetok ke Eropa, Cina. Tapi kita tetap kekurangan. Karena kita sebagai raw material saja.

Syarat untuk pembangunan ideal, kita harus melakukan akumulasi dari apa yang kita punya. Soal tanah; tanah ‘kan cukup luas dan banyak, tapi masalahnya sudah dimonopoli oleh perusahaan besar, modal internasional. Walaupun labelnya Sinar Mas, Astra, tapi modal internasional ‘kan terkumpul ke situ melalui Bank Dunia. Kenapa rakyat di perkebunan selalu miskin? Karena yang berputar di mereka hanya upah buruh. Keuntungannya berputar di kota-kota besar. Nah, di situlah perannya reforma agraria.

Kenapa kita mendorong reforma sejati, untuk mengurangkan bahkan menghilangkan monopoli atas tanah. Dan kita juga berorientasi produk yang dihasilkan dalam agraria untuk kepentingan dalam negeri. Bukan untuk impor/ekspor. Bukan reforma agraria yang dijalankan oleh rezim sekarang dan dipandu oleh Bank Dunia.

 

 

Artikel terkait:

___

Dokumentasi: Gerakan Rakyat Menolak IMF-WB

___

Penyusun:

Militansi, Metaruang 2018

 

No Comments

Post A Comment