Metaruang | Tangerang, Urban Fabric, dan Urgensi Utopia
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17477
post-template-default,single,single-post,postid-17477,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Tangerang, Urban Fabric, dan Urgensi Utopia

Warna tubuh Ibrahim coklat legam dipanggang terik. Lewat suara paraunya yang kadang tersendat-sendat ia bertutur tentang masa lalunya. Sesekali meluncur sebagai petuah, kadang dituturkannya dengan cara berkisah. Pria berumur 82 tahun ini ibarat pendongeng ulung yang berkhotbah. Narasinya berbelit dan berkejaran dengan montase masa silam yang kian memudar. Semakin tua seseorang, semakin banyak yang dapat diceritakannya, seperti Ibrahim.

Ini kontrakan ketiga yang dihuni Ibrahim. Jarak dari hunian pertama ke hunian yang kini didiaminya tak lebih dari 10 km. Keluarga Ibrahim hanya pernah memiliki surat tanah untuk rumahnya yang pertama. Rumah kedua dan ketiga, yang kini didiaminya, harus ia angsur dari uang kiriman kedua anaknya yang kini melaut di perairan Tanjung Pasir. Kedua anaknya sering datang berkunjung di akhir pekan. Mereka mengontrak petak di Rawa Rotan dengan ukuran sama persis yang didiami Ibrahim.

Ibrahim dan sang istri tinggal di rumah kontrakan satu kamar, atau sekat ruangan, dengan biaya Rp. 550.000 perbulan. Di halaman kontrakan yang luasnya hanya cukup untuk memarkir sebuah sepeda motor, ia menggelar tikar bergambar Mickey Mouse, sementara sang istri mengaduk secangkir kopi, wanginya membubung sampai halaman.

Di teras, Ibrahim mulai menyesuaikan apa yang diingatnya dengan apa yang kini terhampar di hadapan mata kami: ratusan deret rumah mungil bertipe kontrakan, gang-gang kumuh serupa labirin, bangkai tikus got yang berbagi tempat dengan gundukan kantung plastik dan bungkus rokok, serta aroma sampah dan masakan yang silih susup ke lubang hidung. Matahari siang itu tepat menyasar atap asbes, selain punggung kami bercucuran keringat, pembicaraan kami pun semakin alot ketika alur ingatan bersentuhan dengan sejarah kampung Kedaung Wetan, kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Di kecamatan yang sama, setengah dekade yang lalu Ibrahim adalah seorang petani penghasil bayam, sawi, dan kol. Bersama istrinya, kebun Ibrahim menghasilkan sayuran yang hijau dan segar. Kedua anak Ibrahim setamat SMP membantunya mengirim bayam ke pasar Kemis. Tak jarang beberapa pemborong pun mendatangi kebunnya. Dari sekian langganan itu di antaranya merupakan sanak-saudara jauh Ibrahim dari Serang.

Pada tahun 1960-an, tempat keluarga Ibrahim bermukim, termasuk sekian hektare sawah yang digarap dan menghidupinya, belumlah disulap jadi bandar udara sebagaimana yang kita kenal sekarang. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Tangerang Selatan masih didapat dari sektor pertanian tradisional, dari bercocok tanam, serta dari hasil menjaring ikan di laut. Bahkan, kaum yang disebut-sebut sebagai “Cina Benteng” pun turut bercocok tanam di sekitaran DAS Cisadane.

Ibrahim mengenal betul siapa yang dimaksud dengan kaum Cina Benteng sebagai “Orang Cina usiran (yang diusir) dari rumahnya.” Tahun 1980-an anak sulung Ibrahim menikah dengan seorang gadis Tionghoa. Prosesi adat Tionghoa dan Betawi dilangsungkan di acara pernikahan mereka. Uniknya, ingat Ibrahim, meski mata sang menantu sipit, keluarga besarnya tak ada satu pun yang bisa berbahasa Tionghoa karena “Udah gaul sama kita, lidahnya kenal jengkol,” kata Ibrahim.

Akulturasi budaya di Tangerang memang amat cair. Tata bahasa Sunda, logat Betawi, bahkan sedikit banyak nada-nada Tionghoa, melahirkan tutur lisan Tangerang dengan cengkok-cengkoknya yang khas. Bahkan kini, seperti ibu kota Jakarta, Tangerang pun menjadi rumah kedua bagi hampir seluruh penduduk Indonesia. Logat Medan, Lampung, Minang, Jawa, hingga Kendari dan Kupang, dapat ditemukan dengan mudah tak jauh dari pusat tempat mereka menyemut, singgah, dan beranjak.

Adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi gerbangnya. 10 menit jaraknya dari lokasi Ibrahim duduk bersila. Lapangan terbang komersial itu dapat diakses lewat perimeter utara (gerbang M1) dan selatan (Rawa Bokor, jalan tol Soedyatmo). Kawasan M1 adalah nama yang muncul belakangan setelah bandara Soekarno-Hatta kali pertama beroperasi pada tahun 1985. Nama yang disandang sebelumnya adalah kampung Kedaung Kaler.

Bandar udara Soekarno-Hatta tercatat telah menerbangkan setidaknya 63 juta orang di tahun 2017. Pesawat berbadan tambun seperti Airbus A 330 serta Boeing 777, setiap saat terbang landas dan hilir-mudik. Menjadi tempat bagi segala maskapai dari penjuru dunia, artinya menjadikan bandara ini sebagai pintu gerbang udara utama bagi orang-orang dengan ibu kota Jakarta sebagai destinasi utamanya.

Serangkaian perubahan acap terjadi pada bentuk bangunan dan tata letak gerai-gerai waralaba. Beroperasinya Terminal 3 setahun silam, membuat gerbang utama Indonesia ini semakin bersaing dengan bandara negara tetangga seperti KLIA di Malaysia atau Changi di Singapura. Sang operator, Angkasa Pura II, tampak sedang giat merevitalisasi gedung-gedung, menambahnya dengan kereta bandara, yang rencananya terinterkoneksi dengan stasiun-stasiun kereta sekitar Jakarta dan Tangerang.

Para pengguna jasa bandara tak lagi direpotkan dengan kemacetan. Para penggunanya semakin dimanjakan dengan kemudahan akses konsumsi. Dari mulai gerai makanan cepat saji, toko oleh-oleh bebas pajak, toko pakaian lengkap, sampai toko buku pun tersedia. Hal demikian tak ayal menjadikan Soekarno-Hatta sebagai bandar udara yang menyediakan semuanya, sekaligus menghubungkan segalanya.

Akan tetapi, bagi seorang Ibrahim, selalu ada harga yang tak pernah cukup tuntas dan lunas, bahkan untuk bergenerasi lamanya. Selalu ada harga yang harus ditebus oleh mereka yang tak lagi mendiami lahan yang kini berdiri sebuah bandara internasional di atasnya.

Kebun keluarga Ibrahim dan kerabat-kerabatnya telah lama beralih fungsi. Sebagian lahan menjadi kawasan bandara, sebagian menjadi area penyokong operasional bandara. Tahun 1960-an kini tinggal sejarah dalam ingatan Ibrahim. Sejarah tentang kakek tua yang sempat membesarkan kedua anaknya di area yang kini menjadi ladang rerumputan di sisi kanan dan kiri landasan pacu. Keadaan saat itu memang memaksa ia bersama istri dan kedua anaknya untuk pindah. Orang tua dan kedua kakak Ibrahim memilih kota Serang, Banten, sedangkan Ibrahim dan istri memilih tetap berada di Tangerang. Ada tawaran bagus untuknya sebagai penggarap kebun salah seorang kerabat Ibrahim.

Alasannya terdengar sederhana. Ibrahim sangat mencintai matapencahariannya sebagai petani. Ia tak bisa bekerja selain dari meladang, bercocok tanam, dan memanennya. Walau tawaran yang diambilnya saat itu tak lagi menjadikan Ibrahim sebagai pemilik kebun, melainkan hanya sebagai penggarap, namun hal itu Ibrahim lakoni dengan suka cita.

Bukan tanpa perlawanan, Ibrahim juga merasakan keganjilan dalam hal kepemilikan tanah dan bangunan keluarganya, yang telah berpindah tangan seluruhnya menjadi milik Angkasa Pura II itu. Orang tua Ibrahim, kedua kakaknya, serta saudara-saudaranya, tak mengenal UU Pembaharuan Agraria, tak ada yang mengenali keberadaan BPN, apalagi tata acara legal formal menyangkut kepemilikan tanah.

Yang Ibrahim ingat, suatu hari dua orang berpakaian hijau loreng mendatangi almarhum bapaknya. Pembicaraan mereka singkat. “Babeh buang muka. Sering dituduh-tuduh,” papar Ibrahim. Tuduhan itu sampai juga kepada Ibrahim. Seorang petani ulung, yang kini telah uzur dan tertatih-tatih dalam bercerita, juga disebut-sebut sebagai antek komunis. Ketika ditanya siapa yang menyematkan tuduhan itu, kedua alis Ibrahim menyatu, membuat urat-uratnya tampak menegang, “Ya kagak tahu, pokoknya dijuntrungin begitu.”

Tuduhan komunis akan membuat siapa pun tak berkutik di era Orde Baru berkuasa. Tahun 60-an merupakan masa kengerian dan kemarahan begitu pekat di udara. Dirundung kekhawatiran, ketakutan, yang disertai ancaman, keluarga Ibrahim memutuskan untuk menyerahkan tanah dan huniannya, tanpa mendapat imbalan ganti rugi apa pun. Tak heran jika nama-nama gang di kampung Kedaung Wetan dan Kaler merupakan warisan Orba. Seperti gang Abri Masuk Desa, atau sering disingkat gang AMD. Ibrahim ingat saat tentara menanam jalanan bekas sawah dengan paving block, yang konon dilaksanakan demi kesejahteraan desa.

Hingga sampai hari ini, Ibrahim yang lahir di tanah tempat bandara Internasional Soekarno-Hatta dan jalur moda pendukungnya berdiri, tak memiliki sepetak pun tanah mukim. Ibrahim hanya mampu mengontrak rumah dari seorang pemilik yang tinggal di daerah Bogor. Sang pemilik kontrakan, tutur Ibrahim, adalah pekerja bandara. Sang pekerja memiliki rumah tak jauh dari bandara, yang hanya ditempati dari hari Senin sampai Jumat, sedangkan di akhir pekan ia kembali ke habitatnya di Bogor. Dan bagi Ibrahim, hal demikian merupakan bentuk kekayaan eksklusif yang didapat para pekerja bandara, oleh karena “Yang kerja di bandara mah tebel-tebel duitnye,” pungkas Ibrahim.

Meski renta dan tak lagi dapat bekerja segiat dahulu, Ibrahim dan istri tetap mempunyai cita-cita. Ia menginginkan agar cucu-cicitnya kelak dapat bekerja di bandara. Memiliki penghasilan dan makmur karenanya. Seperti kebanyakan pemuda-pemudi yang sama-sama mengontrak tak jauh dari kediaman Ibrahim, yang selalu Ibrahim anggap sebagai orang yang berpendidikan dan karenanya mempunyai kantung yang tebal.

Statistik yang timpang

Corak pandang dari sejarah yang sama dapat ditemukan tak hanya pada diri Ibrahim. Terdapat Ibrahim-Ibrahim lain, yang mewariskan sekaligus mengedarkan corak pandang serupa. Sebagai gambaran, pada tahun 2014 Angkasa Pura II membutuhkan lebih dari 9.000 karyawan baru (Detik Finance bulan Maret 2014), yang sebagian di antaranya, 805 orang, telah terserap sebagai airport helper dan pengumpul troli. Separuhnya menjadi juru parkir, cleaning service, petugas keamanan, atau menjadi supir angkutan dan jemputan bandara.

Pekerja yang terserap ke terminal-terminal jasa terpusat ini merupakan penduduk sekitar bandara. Dari mulai Tangerang kota, Sewan, Kota Bumi, Rawa Bokor, Rawa Rotan, Neglasari, Selapajang, Rajeg, bahkan sampai tepian provinsi Banten. Termasuk dari kawasan Jababeka, yang juga mensuplai tenaga kerja ke periferi Tangerang Selatan dan kawasan industri di hampir sepanjang jalan Daan Mogot.

Tak lupa bahwa kota Tangerang mendapat julukan sebagai Kota Seribu Industri. Bangunan industrial seperti pabrik dan pergudangan tersebar hampir di seluruh kecamatan dan kelurahan di Tangerang. Seperti di daerah Batu Ceper, Tanah Tinggi, Kecamatan Benda, Cikupa, atau Jatake. Merk raksasa seperti Nike yang bertengger di jalan Daan Mogot dan Indofood Fritolay di Cikokol, adalah aset yang memberi insentif pajak besar pada kota Tangerang.

Seperti laporan yang dilansir Koran Jakarta (Agustus, 2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang meningkat menjadi Rp. 1,63 triliun di tahun 2017. Laman Bisnis (Mei, 2017) juga melampirkan sebaris warta bahwa pemkot Tangerang telah mendorong segenap investor untuk mengembangkan kota industri di wilayahnya. Bahkan di tahun 2018 ini pemkot Tangerang menargetkan pendapatan sampai sekitar Rp. 1,56 triliun (Neraca, November 2017).

Namun, sederet pencapaian tersebut tak berbanding selaras dengan angka tingkat kesejahteraan masyarakat Tangerang dan provinsi Banten. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat, tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah sampai saat ini masih timpang. Sampai dengan 2015, pendapatan per kapita terbesarnya tercatat berada di kota Cilegon yaitu Rp. 189,18 juta per kapita per tahun. Angka tersebut hadir berkat dorongan konsentrasi industri di wilayah tersebut.

Adapun wilayah lain jauh di bawah angka yang didapat kota Cilegon. Perinciannya, kota Tangerang (Rp. 61,6 juta), kabupaten Serang (Rp. 38,19 juta), kota Tangerang Selatan (Rp. 36,31 juta), kabupaten Pandeglang (Rp. 16.97 juta), dan kabupaten Lebak (Rp. 16,32 juta). Berbagai keuntungan tersebut didapat daerah dari peningkatan nilai objek jual beli pajak dan tanah, pertumbuhan pusat ekonomi seperti pasar, serta pendirian pabrik-pabrik.

Terdapat banyak investor domestik dan global yang mempunyai titik konsentrasi di Kabupaten Tangerang. Untuk sektor domestik di antaranya adalah Sinarmas Land, Lippo Karawaci Tbk, Alam Sutera Realty, Ciputra Group, Summarecon Agung Tbk, hingga Jaya Real Properti Tbk. Sederet perusahaan yang sampai sejauh ini bergerak di bidang hunian dan komersial skala besar.

Meski di kota Tangerang terdapat hunian mewah semacam Alam Sutera atau BSD City, angka kemiskinan Provinsi Banten pun malah mengalami kenaikan pada 2017 lalu. Dari serangkaian nama-nama tenar para raksasa properti itu, terdapat angka yang justru kontras dengan fakta di kalangan. Pada September 2017 BPS melansir hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka kemiskinan Provinsi Banten bulan September 2017 tercatat sebesar 5,59 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan 0,14 poin dibanding semester sebelumnya yang sebesar 5,45 persen.

Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,14 poin ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,79 ribu orang dari 675,04 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 699,83 ribu orang pada September 2017. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,25 menjadi 4,69 dan persentase penduduk miskin di pedesaan naik dari 7,61 pada Maret 2017 menjadi 7,81 pada September 2017.

Di tahun yang sama, didapati bahwa beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan (18,03%) maupun di pedesaan (27,38%). Sementara komoditi non makanan pemberi sumbangan terbesar untuk garis kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan berasal dari sumber yang sama. Kelima komoditi non makanan penyumbang garis kemiskinan di perkotaan adalah biaya perumahan (9,85%), bensin (4,35%), listrik (3,69%), perlengkapan mandi (1,67%), dan pendidikan (1,64%). Untuk wilayah pedesaan, didapati komoditi non makanan penyumbang garis kemiskinan antara lain biaya perumahan (10,69%), bensin (1,87%), listrik (1,79%), biaya pendidikan (1,48%), dan perlengkapan mandi sebesar 1,27%.

Baik beras maupun biaya rumah menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan di Provinsi Banten. Masyarakat yang berada pada marjin kemiskinan masih kesulitan mengakses kebutuhan papan yang layak lewat anggaran yang mencukupi. Terlebih terdapat ironi yang mengawalinya, akan mewahnya akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat agraris, yakni beras.

Seperti dilansir Kabar Banten (Desember 2017), pada November 2017 produksi beras di Lebak, Provinsi Banten, mengalami surplus. Terdapat sekitar 160.046 ton beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 13 bulan ke depan. Bahkan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak menyebutkan, surplus selama 13 bulan ke depan itu dapat menyumbangkan ketahanan pangan di tingkat nasional. Surplus tersebut mampu memenuhi permintaan pasar lokal, pun untuk dipasok ke DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung.

Walau didapat angka surplus, jika gundukan beras itu hanya bisa diakses lewat harga yang hanya mampu dilunasi oleh golongan menengah ke atas, tak bisa dibagi merata ke kalangan yang berada di bawah dan ambang kemiskinan, tentu saja berton-ton beras akan mengendap di dalam gudang bulog. Semakin lama sehingga warnanya kian menguning, penuh kotoran dan kutu, lalu dikemas sebagai Raskin.

Diskontinuitas-Kontinuitas

Henri Lefebvre dalam The Urban Revolution (Minnesota Press, 2003) menggunakan term “urban society” atas dasar “to refer to the society that results from industrialization, which is a process of domination that absorbs agricultural production” (hlm. 2). Tampak dalam paparannya bahwa urbanisasi adalah fenomena yang terus bergerak, dimana kontinuitas dan diskontinuitasnya ditopang oleh semacam krisis, dan dapat dilihat selanjutnya, lajunya pun menuju pada suatu krisis baru.

Krisis dalam konteks kapitalisme kontemporer ini adalah suatu bentuk over-akumulasi, atau apa yang kelak oleh David Harvey nyatakan sebagai spatio-temporal fixes. Suatu keniscayaan dalam kapitalisme untuk menciptakan krisis over-produksi yang berimplikasi langsung terhadap kondisi sirkuit produksi atas ruang dan waktu, sebagai sarana untuk menggelar akumulasi primitif. Adanya surplus kapital (dalam bentuk uang, komoditi atau kapasitas produksi), serta surplus kekuatan tenaga kerja yang mengiringi diskontinuitas, ekual dengan ekspansi geografis dan reorganisasi spasial yang diimplementasikan lewat investasi di sektor proyek jangka panjang yang butuh berpuluh-puluh tahun agar nilai investasi tersebut kembali bersikulasi lewat aktivitas produksi yang sedang mereka dukung pendanaanya, seperti misal jaringan transportasi (SHIA dan NYIA dengan Aeropolisnya), sektor teknologi dan komunikasi, pendidikan dan riset.

Sedang kontinuitas di sini dapat ditengarai datang dari kebijakan Provinsi Banten yang cukup gencar memperlebar kawasan industri khusus. Terdapat Kawasan Modern Cikande Industrial Estate di Kabupaten Serang seluas 1.800 hektar, Kawasan Industri Wilmar Bojonegara di Kabupaten Serang seluas 800 hektar, dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Kota Cilegon seluas 570 hektar. 20 kawasan industri lainnya masih tersebar di seantero Banten, yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Warta yang diturunkan Koran Jakarta (Mei 2017) menyebutkan, untuk Kawasan Modern Cikande Industrial Estate saja, dari total lahan 3.175 hektar, luas lahan yang telah dikembangkannya sampai saat ini mencapai 40 persen dengan sisa land bank sekitar 1800-an hektar. Kawasan industrial ini dihuni lebih dari 200 perusahaan, baik lokal maupun multinasional dari berbagai ragam jenis usaha. Terdapat perusahaan food & beverage, perusahaan chemical, diikuti oleh perusahaan yang bergerak di bidang metal product & smelter serta perusahaan di bidang home & building materials. Sebagai catatan, sepanjang 2016 lalu, lahan seluas 25 hektar milik kawasan industri ini telah laris terjual.

Jika kontinuitas dapat dimaknai sebagai sirkulasi dan ekspansi modal, diskontinuitas dalam gerak urban dapat merujuk pada pola-pola produksi agrikultur yang semakin termarjinalkan, yang tergeser semakin ke tepi. Tak hanya sawah, ladang, dan petaninya, melainkan kultur agraris yang dibangun oleh relasi produksi yang demikian pun perlahan turut bertransformasi sedemikian rupa. Mereka yang tersisa (dan tersisih) tak menunggu lama untuk kemudian bermutasi menjadi penopang kontinuitas baru bernama industrialisme atau sekedar hospitalitas transaksional seperti turisme sektoral spesifik.

Luas lahan sawah di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencakup 204.539 hektar, 94,74 persen di antaranya terletak di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Kota Tangerang Selatan adalah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki luas lahan sawah terkecil yaitu hanya sebesar 99 hektar atau 0,05 persen dari total lahan sawah di Banten. (BPS, 2017)

Mengecilnya lahan sawah di Kota Tangerang merupakan imbas langsung dari perluasan SHIA (Soekarno-Hatta International Airport) yang tercatat mempunyai lahan seluas 1.740 Ha (Bandara.id, Maret 2015). Malahan, total luas lahan belum ditambah total perluasan area Terminal 3, pembangunan jalur kereta bandara, kawasan bisnis terpadu bandara, serta area perkantoran baik dalam lingkup bandara maupun kawasan sekitar bandara.

Dalam konteks diskontinuitas-kontinuitas, yang dimungkinkan oleh spatio-temporal fixes, pemusatan suatu aktivitas dan sirkulasi kapital tak berhenti hanya pada satu titik konsentrasi, melainkan terus menyebar dan meluas. SHIA akan ditopang denyutnya oleh periferi, oleh rural yang tersisa di Tangerang. Pembangunan infrastruktur di sekitarnya akan senada seirama dengan corak SHIA sebagai gerbang yang mendatangkan (dan mengubah) segalanya.

Dalam radius 5 kilometer saja, salah satu kawasan yang terkena imbas adalah lahan sawah yang telah disulap menjadi kawasan bernama Aeroworld 8, yang merupakan bagian dari pengembangan Citra Garden City Jakarta, dengan total luas lahan 450 hektare. Sebelumnya, kawasan Aeropolis (105 Ha) telah berdiri megah, lokasinya tepat berada di ujung landasan pacu salah satu runway SHIA (Jl. Raya Suryadharma Ali). Di luar hunian cluster dan apartemen, juga terdapat kawasan pergudangan bandara yang lahir dari sulapan lahan sawah.

Diskontinuitas agrikultur yang lahannya diserobot sejumlah proyek infrstruktural ini, menurut Lefebvre, merupakan efek dari produksi agraria yang tak lagi memiliki kekuatan otonomi tersendiri dalam suatu negara industrial, dimana sistem yang dijalankannya (kapitalisme) merupakan bagian dari skema ekonomi global. Jika pun masih tersisa, sektor agraria berjalan dengan pola-pola industrial skala besar, agrobisnis sawit misalnya. Beralih dari yang semula sifatnya komunal, menjadi kerja-kerja agraria sebagai subordinat industrial demand.

Lebih lanjut, sektor pangan dan perikanan dapat sesegera mungkin menjadi bagian integral dari konsumsi dan produksi dalam coraknya yang industrialistik. Yang semula disebut sebagai budaya agraris, perlahan mulai menjadi residu (diskontinyu) dan titik berangkat (kontinyu) dari yang Lefebvre ekspresikan sebagai urban fabric. Urban fabric tak mesti merujuk pada ekses eksodus rural terhadap kehidupan kota; tak hanya apa yang diciptakan dari ekspansi ruang kapitalistik. Melainkan apa yang tampak dominan dan vulgar dari kehidupan metropolis itu sendiri, yang dimanifestasikan pada keberadaan jalan tol; supermarket; hotel, dll., yang terletak di periferi atau pinggiran kota.

Dalam sesi diskusi bertajuk Ancaman Program KOTAKU yang dihelat Festival Kampung Kota, Dago Elos, Bandung (9 Desember 2017), narasumber Hizkia Yosie Polimpung (Koperasi Riset PURUSHA; Indoprogress), mengelaborasi lebih lanjut tema klasik akumulasi primitif dengan menempatkannya ke ranah rural-urban. Baginya, apa yang Marx sebut sebagai perampasan alat produksi (lahan tani dan otonomi komunalnya), mesti ditarik ke ranah urban –dalam urbanisasi pun terjadi serangkaian akumulasi primitif.

Marx memeriksa petani di Inggris yang dikondisikan sedemikian rupa oleh borjuasi kapitalis untuk direnggut alat produksinya (Das Kapital I, Hasta Mitra, 2006). Akumulasi primitif merupakan titik berangkat kapitalis sebelum melaksanakan Akumulasi Kapital. Tujuan dari akumulasi primitif ini adalah untuk memisahkan para produsen independen, utamanya para petani, dari alat produksi mereka (tanah) melalui perampasan dan mengingkari hak-hak petani (termasuk hak-hak adat) atas tanah, sehingga kapitalis dapat memonopoli alat produksi.

Monopoli yang dilakukan atas alat produksi dalam hal ini erat kaitannya dengan penguasaan ruang (lahan) secara masif. Hilangnya alat produksi para petani dan nelayan, seketika berefek pada kerentanan hidup (subsisten) sekaligus berpeluang besar bagi mereka untuk terjual ke kelas kapitalis dalam proses akumulasi kapital. Inilah yang disebut sebagai proses proletarisasi, yakni terintegrasinya mereka yang alat produksinya terampas, untuk masuk ke dalam proses akumulasi kapital sebagai tenaga kerja yang kini harganya kian murah.

Pada titik ini, Hizkia menekankan bahwa terjadinya tranformasi corak produksi yang berimplikasi pada proletarisasi, tak lain merupakan momen urbanisasi itu sendiri. Dalam Lefebvre, apa yang semula dapat diproduksi secara mandiri dan otonom, mengalami diskontinuitas untuk kemudian kembali bergerak dalam aras proletarisasi di bawah wacana industrialisme. Sederhananya, manusia urban dipaksa untuk tetap hidup sekaligus bekerja. Hidup yang disituasikan dan ditopang oleh mediumisasi segala akses kehidupan, dari mulai outsourcing sampai platform kerja ojek online. Serta bekerja, yang ironisnya, terlaksana untuk menyangga urbanisasi itu sendiri agar tetap berlangsung; agar kapital terus tersirkulasi dan menghasilkan infinit profit.

Tak ayal, luasnya progress industrialisasi (ekspansi modal dan ruang), berujung pada Implosion-Explosion: penciptaan titik-titik konsentrasi urban. Terdapat arus eksodus dari rural Provinsi Banten yang deras ke Tangerang. Urban fabric pun terbentuk, sama gencarnya dengan laju arus lalu-lintas manusia. Hingga kini, Tangerang Selatan memiliki setidaknya dua buah mall baru (Tangcity dan Mall Balai Kota, beroperasi sekitar tahun 2016) yang saling bersaing menyedot antusias kalangan rural-urban Tangerang.

Tentu saja, yang menjadi pekerja di pusat-pusat perbelanjaan itu; menjadi pegawai toko di gerai-gerai komersil SHIA, serta ribuan buruh pabrik yang menghabiskan waktunya di balik assembly line, sebagian besar adalah warga Kota Tangerang yang subsisten. Mesin penggerak Kota Seribu Industri ini juga ditopang oleh suplai buruh dari urban fabric serupa, seperti Jababeka. Proletarisasi ini jugalah yang menjadi bagian dari proses akumulasi primitif. Akumulasi primitif itu sendiri menunjukkan bahwa perubahan sosial, yakni penetrasi corak produksi kapitalis, sedang berlangsung dan menghegemoni (Dede Mulyanto, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 2,  Juli 2008). Penciptaan kelas pekerja modern merupakan prasyarat utama di samping komodifikasi tanah. Dan yang belakangan disebut, merupakan kontinuitas dari urbanisasi total.

Kapital Spasial

Kota Tangerang adalah mega–arena pergulatan produksi, reproduksi, dan rekonfigurasi ruang. Bentuk kontemporer kapitalisme yang tak lebih dari perputaran kapital dan rekonstruksi ruang. Amat kentara bila mengingat Marx soal “penghancuran ruang melalui waktu” menjadi manual utama dari perkembangan kapitalisme mutakhir ini. Suatu proses yang menysaratkan restrukturisasi geografis yang secara sederhana dapat diartikan menjadi relokasi situs akumulasi: de-industrialisasi di sana, re-industrialisasi di sini, yang menjangkiti negara-negara berkembang di Asia.

Kondisi baru bagi perkembangan kapitalisme kontemporer tersebut disituasikan dari bagaimana ruang (spasial) hadir. Ruang spasial dalam masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Dengan kata lain, ruang bersama (common space) akan selalu menyesuaikan kepentingan kapital dalam rangka menjamin relasi atau hubungan produksi dan reproduksi yang bersifat kapitalistik.

Dalam pengertian ini produksi ruang secara spasial akan mempengaruhi mentalitas para penghuninya sehingga menciptakan apa yang disebut Henri Lefebvre sebagai produksi ruang sosial, yakni relasi produksi antara ruang secara spasial dengan masyarakatnya. Dalam pengertian ini, produksi ruang (baik secara spasial maupun secara sosial) erat kaitannya dengan perkembangan “mode of production” suatu masyarakat modern, yakni produksi pengetahuan mengenai ruang adalah refleksi atas relasi keduanya. Konstruksi atas ruang merupakan hal yang esensial dalam aras kapitalisme. Kondisi basis dalam mana corak produksi menyejarah, tak lagi memungkinkan dan tak lagi otonom, dan mendeterminasi kemudian bagaimana impuls kultural suatu masyarakat diekspresikan; bagaimana kemudian suprastruktur menjalankan perannya sebagai imperium, baik monopolis maupun oligarkis.

Dengan kata lain, kapitalisme modern telah menjadikan ruang sebagai “locus of production” sekaligus cara untuk mengartikulasikan komoditas yang akan terus berkembang. Argumen Lefebvre dalam The Production of Space (Georgetown University Press: NY, 2000) adalah Ruang sebagai produk sosial, atau konstruksi sosial yang kompleks (berdasarkan nilai dan produksi sosial atas makna) yang memengaruhi praktik ruang dan persepsi atas ruang. Meminjam Antonio Gramsci, oleh karenanya produksi sosial dari ruang dalam konteks spatio-temporal fixes diprakarsai oleh kelas hegemonik sebagai alat untuk mereproduksi dominasinya. Ruang sosial pada akhirnya merujuk pada produk sosial-ruang yang diproduksi sebagai cara tertentu guna menjadikannya alat berpikir dan bertindak. Yang secara dialektis bermutasi menjadi kontrol dan kemudian dominasi alias kekuasaan.

Dalam bingkai demikian lah keinginan Ibrahim agar cucu-cicitnya turut terintegrasi ke dalam dunia yang kini menghegemoniknya itu terbentuk. Bahkan ribuan Ibrahim lainnya, dengan ditopang oleh wahana spatio-temporal fixes, dari mulai sekolah kejuruan sampai politeknik, turut berperan menyuplai tenaga cadangan agar urbanisasi total terus berlangsung; agar akumulasi surplus yang semakin mematahkan waktu menemukan fluiditasnya yang sempurna. Tak ayal dalam konteks urban, kota-kota besar marak dikonotasikan dengan kehidupan yang serba keras akibat resisten organik masyarakatnya sekaligus kompetisi siang-malam para pelakunya. Bahkan Lefebvre berpendapat bahwa obsesi seisi kota cenderung dogmatik: “They are dogmatic without realizing it, and the more competent they are, the more dogmatic.” (Henri Lefebvre, The Urban Revolution, Minnesota Press, 2003).

Sedemikian dalam gerak urban total ini, perasaan akan rumah atau situs sebagai sebuah kediaman yang nyaman, sebagai home dan bukan house, semakin terkikis seiring tereliminirnya waktu dari suatu ruang, yang membuat persaingan menjadi elan utama kehidupan yang menasbihkan profit sebagai tuhan. Secara dialektis, di saat yang sama Tangerang pun memiliki potensi resisten yang besar. Selain memiliki ribuan Ibrahim, Tangerang memiliki ribuan buruh yang terbiasa turun ke jalan membuat macet siklus produksi.

Pertanyaannya, bagaimana dengan Ibrahim-Ibrahim yang sama, Tangerang mampu menggerakkan potensi munisipalitas organiknya yang cair itu? Bila mendambakan sebuah perubahan total dari pabrik raksasa bernama Kota Tangerang, di alam kapitalisme mutakhir hari ini, keterlibatan segenap elemen masyarakat adalah levelitas yang paling mungkin guna meretas kekakuan simbolik. Implosi-Eksplosi akan menuai krisis, artinya urban fabric akan sampai pada urbanisasi total.

Radikalisasi Hak Atas Kota, Urgensi Utopia

Pandangan Harvey dan Levebfre tentang “Hak atas Kota” tak dapat dilihat hanya sebagai ‘hak’ dalam semesta liberal semata. Hak yang pasif, yang terberi berkat diandaikannya mekanisme politico-economy ‘yang baik’. Dalam hal ini hak warga atas kotanya sendiri, atas ruang spasialnya itu, mestilah direbut. Singkatnya, mengambil alihnya dari administrasi borjuistik dan mengubahnya menjadi spasial yang swakelola. Gagasan ini memang terdengar naif bagi suatu kota industri kompleks seperti Tangerang. Karenanya dalam horizon yang sama Levebfre memberi distingsi tegas antara urban dan kota (the city).

Urban dalam Levebfre tak selalu merujuk pada arus migrasi, tetapi suatu bentuk masyarakat yang terbebas dari alienasi, yang bercirikan kohesivitas erat antar inhabitan yang membentuk interkoneksi jaringan sosial, yang umumnya mengambil bentuk sebagai aliansi atau front. Sementara kota ditempatkannya sebagai katalisator dalam mana urban mampu melampaui kapitalisme. Kota sebagai sebuah wadah yang mempertemukan semua, menghadirkan semua, mensubordinat semua, serta menghancurkan semua. Yang tersisihkan, seperti Ibrahim, dan tak lagi memiliki alat produksi itu mengambil sebuah tapak-tapak habitasi yang Levebfre sebut sebagai para inhabitan. Dan kota yang bergerak dalam aras kapitalistik tak akan mentolerir keberadaan inhabitan yang mengotori fantasi borjuis akan suatu kota yang luksurius, dengan ghetto atau kampung kotanya. Namun di saat yang sama, hanya di kota sajalah inhabitan mengambil tempat, dan karena itulah suatu urbanisasi total dapat dimungkinkan.

Urgensi utopia ini memerlukan apa yang Levebfre nyatakan sebagai “a style of thinking turned toward the possible in all areas.” Suatu interpretasi aktif atas politik kota baik dalam produksi, apropriasi, dan swakelola ruang. Yang membedakannya dari utopia abstrak adalah Levebfre menggoreng gagasannya ke dalam suatu inisiatif sosial dan kolektif, menantang struktur yang telah ada yang melulu menyerahkan keputusan-keputusan strategis kepada mereka yang berada dalam bingkai kekuasaan. Urban adalah proyek masa depan, yang tak hanya memerlukan suatu terobosan teoritis atas taktik spasial, melainkan partisipasi total segenap inhabitan.

Bagi Levebfre urban dapat mengkonstitusi revolusi; memerlukan tempaan, aksi-aksi kecil, aktivasi-aktivasi minimalis di tiap harinya. Memperebutkan hak swakelola spasial, hak atas kota, adalah titik berangkat bagi dunia alternatif, yang dimungkinkan lewat pembacaan urgensi atas utopia. Posibilitas tersebut memang jalan yang panjang, tetapi juga, di saat yang bersamaan, berada tepat di depan kita.

 

 

Pustaka

  • Henri Levebfre, The Urban Revolution (Minnesota Press, 2003)
  • Henri Levebfre, The Production of Space (Georgetown University Press: NY, 2000)
  • David Harvey, The Right to the City (New Left Review 53, September-Oktober)
  • Mark Purcell, Possible Worlds: Hendri Levebfre and The Right to the City (Journal of Urban Affairs, 2013)

 

___

Ilustrasi: Lana Syahbani

 

No Comments

Post A Comment