Metaruang | Tanah Hilang, Generasi Petani Hilang
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17493
post-template-default,single,single-post,postid-17493,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Tanah Hilang, Generasi Petani Hilang

Jika merujuk pada berbagai sumber terkait profesi petani, kita akan mendapatkan sebuah realitas yang cukup meresahkan. Sensus BPS Pertanian pada 2013 mencatat ada sekitar 26.135. 469, penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Sebaran petani di tahun 2013 ini kebanyakan didominasi usia lanjut, tercatat dalam jabaran data BPS Pertanian. Mayoritas yang berprofesi sebagai petani rata-rata berusia 45-54, dengan rincian sebanyak 7.325.544 juta penduduk. Sementara di usia 25-35 yang tergolong fase produktif, jumlah petani berada di angka 3.128.644 juta penduduk. Lalu untuk usia muda yaitu pada rentang 15-24, sebaran petani hanya berada dikisaran angka 229.934 ribu penduduk.[1]

Hal ini juga didukung oleh situasi terkini, yang mana dalam rentang tahun 2003-2013, jumlah petani menyusut sekitar 5 juta penduduk dalam 10 tahun. Mirisnya jika diprosentasekan sekitar 60,8% petani rata-rata berusia lanjut, kurang lebih dalam range usia 45 tahun ke atas. Tidak hanya petani yang mengalami krisis, Petugas Penyuluh Pertanian juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Sekitar 70% PPL berusia lanjut, jika di rata-rata kurang lebih 50 tahun ke atas.[2]

Pada tahun 2015, sebuah lembaga yang berfokus pada kajian pangan yakni Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Mengeluarkan riset berjudul “Kajian Regenerasi Petani” yang berfokus menyikapi polemik semakin menurunnya petani di Indonesia. Dalam riset tersebut KRKP berfokus pada dua sektor, yakni pertanian pangan dan hortikultura, dengan lokasi riset tersebar di wilayah basis tani seperti Tegal, Kediri, Karawang dan Bogor. Pada wilayah tersebut tercatat bahwa mayoritas petani berusia 30 tahun ke atas. Sementara untuk berusia 30 tahun ke bawah jika diprosentasekan sebesar 3.55 %, lalu selebihnya 47.57% berada di range usia 50 tahun ke atas.[3]

KRKP juga mengungkapkan perihal regenerasi petani, terutama dalam aspek prefrensi profesi. Mereka mencatat sekitar 54% anak petani pangan bersedia melanjutkan profesi orang tuanya, sisanya 46% menolak untuk menjadi petani pangan. Berbeda dengan petani pangan, di sektor hortikultura regenerasi petani sangat terancam. Bagaimana tidak dalam riset tersebut mengungkapkan, jika 63.9% menolak untuk menjadi petani, hanya 36.7% yang bersedia melanjutkan profesi orang tuanya sebagai petani hortikultura.[4]

Faktor perampasan ruang produksi pertanian

Faktor krisis regenerasi petani diakibatkan oleh banyak hal, salah satunya ialah perampasan ruang produksi. Jika merujuk pada Das Kapital pertama yang bertajuk Kritik pada Ekonomi Politik; bagian ke-8 terkait dengan akumulasi primitif. Secara kompleks Marx menjabarkan jika masifnya akumulasi kapital, juga turut dipengaruhi oleh yang namanya akumulasi primitif. Dalam keumuman akumulasi primitive, menurut Marx, merupakan pemisahan alat produksi dari produsen independen untuk dimonopoli oleh pemilik modal, dalam hal ini korporasi yang mengambil tanah-tanah milik petani.

Rahasia akumulasi primitif ini didasarkan pada perubahan struktur komoditas. Tanah yang awalnya dimiliki perorangan atau kolektif, kemudian dikuasai oleh satu atau beberapa orang yang secara rakus memonopoli lahan. Akibatnya banyak pemilik lahan sebelumnya tidak memiliki alat produksi, menjadikan mereka akhirnya bekerja di lahan yang awalnya dimiliki, namun lahan tersebut sudah tidak menjadi alat produksi mereka lagi. Para petani ini kemudian hanya menjual tenaganya, mengalami alienasi dari alat produksinya yang kemudian sangat tergantung dengan pemilik modal.[5]

Mereka tak punya kuasa atas barang produksinya, diambil waktu kerja dan luangnya hal inilah yang dinamakan nilai lebih. Sederhananya suatu komoditas memiliki nilai pakai dan nilai tukar, namun dalam praktiknya tidak seimbang. Ada penghisapan dari proses tersebut: barang yang dihasilkan memiliki nilai tukar, namun terpisah dari pembuatnya karena pemilik modal telah membeli tenaganya. Sehingga penentuan jumlah produksi, harga, sampai keuntungan, pemilik modal yang mengatur, tidak proporsionalnya kondisi tersebutlah yang dinamakan nilai lebih. Situasi ini dinamakan proletarisasi, sebagai implikasi dari perampasan ruang produksi petani.

Situasi ini sebagai gambaran awal betapa kompleksnya perampasan ruang hidup, khususnya bila berkaca menurunnya generasi petani di Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena lahan yang menyempit mengakibatkan banyak masyarakat tidak punya pilihan lain, selain menjadi pekerja di tanah yang awalnya mereka miliki. Lahan merupakan komoditas penting, karena merupakan ruang vital untuk  berproduksi. Meminjam pemikiran Lefebvre dalam The Production of Space, bahwa lahan merupakan lokus produksi guna melancarkan proses akumulasi. Maka, kebutuhan akan ruang itu penting untuk menunjang produksi, guna melancarkan sirkulasi konsumsi yang telah dikonstruksikan oleh pasar.[6]

Ruang berproduksi yang merupakan cakupan tempat berproduksi dan reproduksi, lokasi khusus dan meletakkan karakteristik dari formasi sosial masing-masing. Tempat berpraktik yang menjamin keberlanjutan dan beberapa derajat kohesi (keterpaduan unsur). Pada intinya ruang adalah memiliki nilai sosial, memberikan relasi kuat antara ruang dengan manusia yang menempatinya. Jika ini dipisahkan maka akan merampas ruang-ruang hidup sebagai basis ekonomi, sosial dan budaya. Implikasinya dapat dilihat dalam realitas sekarang, mulai dari proletarisasi, terbentuknya sektor informal hingga mulai menurunnya jumlah petani.

Relevansi perampasan lahan dengan menurunnya jumlah petani

Penjabaran secara teoretik di atas memiliki suatu relevansi, dengan menurunnya jumlah petani, terutama diakibatkan hilangnya lahan pertanian secara masif dan terstruktur. Sebagai catatan menurut kementerian ATR/BPN ada sekitar 150.000-200.000 hektar lahan yang beralih fungsi, baik menjadi industri, perumahan bahkan infrastruktur. Pada konteks Jawa Timur tercatat selama empat tahun, dalam rentang waktu 2013-2017 terdapat 4.400 hektar lahan hilang, jika dirata-rata maka ada sekitar 1.100 hektar lahan yang hilang per tahunnya.

Sebagai contoh kasus di Jawa Timur, khususnya Kota Malang dan Kota Batu. Pada konteks Kota Malang pada tahun 2011 terdapat 1100 hektar lahan, menyusut ekstrim pada tahun 2017 menjadi sekitar 844 Hektar, lalu menjadi 822 hektar di tahun 2018. Sementara di Kabupaten Malang, tercatat sekitar 10 sampai 15 hektar lahan hilang pertahunnya, untuk Kota Batu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari tahun 2003 terdapat sekitar 29.326 hektar menjadi 17.358 hektar di tahun 2013.

Kondisi di atas turut mengakibatkan penurunan jumlah luasan lahan pertanian produktif, sehingga mengancam kedaulatan pangan di negeri agraris ini. Sebagai ilustrasi jika di Jawa Timur raibnya sekitar 4.000 hektar lahan pertanian untuk infrastruktur, industry, dan properti. Di sisi lainnya, 4.000 hektar lahan produktif tersebut secara hitungan ekonomis, jika masa panen tiga kali selama setahun secara kalkulatif menghasilkan 6 ton gabah kering. Lalu konsumsi beras 91 per kilogram, maka 72 ribu ton gabah tersebut bisa menghidupi 791 orang. Bisa dipahami mengapa pemerintah melakukan impor beras, atau mencoba memanipulasi struktur ekologi demi keseimbangan yang sebenarnya tidak sama sekali.

Karena situasi yang semakin pelik dan mengkhawatirkan, ruang pertanian yang hilang perlahan mengakibatkan perubahan paradigma masyarakat. Dari awal yang berbudaya agraris, kemudian lebih condong ke pragmatisme. Memang secara aktual rata-rata petani berpendidikan setingkat Sekolah Dasar terutama dalam usia 30 ke atas, sebagaimana riset dari KRKP. Berakibat pada stigma mengenai buruknya profesi petani, dan di level pembuat kebijakan sering menggunakan akademisi untuk membuat legitimasi perampasan lahan. Karena menganggap mereka tidak paham, bahkan dianggap tidak paham terkait situasi ekonomi terkini. Padahal petani tersebut lebih pandai dari seorang professor, terutama yang gemar mendiskreditkan petani.

Secara psikologis, asumsi dasar yang dapat dijadikan dasar diskusi adalah mengenai transmisi budaya yang terhenti. Di dalam riset KRKP mengungkapkan jika pada petani, tercatat 64% petani belajar secara otodidak, sementara 86.7% mengaku tidak pernah diajarkan. Situasi eksternal terutama lingkungan sosial dan kondisi ekonomi politik, turut mempengaruhi kondisi tersebut. Dalam konteks hegemoni modernitas yang dilegitimasi oleh institusi pendidikan, mengakibatkan stigma akan pertanian begitu merisaukan. Pada konteks petani pangan sekitar 42% orang mengaku pertanian itu buruk. Di sektor hortikultura sebanyak 66.7 % mengatakan pertanian jenis ini buruk. Selain problem lahan yang mengalami konversi, juga turut diakibatkan konjungtur pasar pertanian yang fluktuaktif.[7]

Padahal Global World Economic Forum dalam kajiannya, menyebutkan jika pada 2010 tercatat 40% lapangan pekerjaan tersedia di sektor pertanian.[8] Sementara pada laporan FAO tentang Employment in Agriculture, pada 2010 mencatat bahwa 40%-60% penduduk Indonesia berprofesi di sektor pertanian.[9] Hal ini menunjukan jika, mayoritas penyumbang terbesar lapangan pekerjaan berada di sektor pertanian. Namun tampak pemerintah abai dengan situasi ini, bahkan kondisi ini didukung oleh otoritas intelektual yang menambah panjang problematika “kedaulatan pangan”. Semisal tidak adanya institusi pendidikan yang secara kritis menyikapi problem agraria, bahkan tendensius menjadi intelektual konservatif yang turut mempertahakan struktur kuasa, demi menjaga status quo yang telah dicipta.

Refleksi

Sebagai penutup penulis mencoba mendekonstruksi pemikiran mereka yang masih konservatif, terutama para akademisi dan intelektual imbisil yang mengatakan profesi petani tidaklah bagus. Bahkan, mengatakan bahwa tugas intelektual itu netral, namun digunakan sebagai alat perampasan hak asasi manusia terutama hak hidup. Tanpa dosa mereka menjadi aktor perampasan ruang hidup dan biang kerok terancamnya kedaulatan pangan, serta turut menciptakan krisis sosial-ekologis.

Mengutip peneliti LIPI Haning Romdiati (5 Oktober 2015. Minat Bertani Generasi Muda Menurun, Indonesia Terancam Krisis Petani. Lipi.go.id):

Para pemuda mengalami perubahan persepsi seiring arus modernisasi sehingga menjadi petani tidak lagi menjadi pilihan mereka. Padahal Indonesia membutuhkan petani-petani yang produktif untuk memaksimalkan produksi pangan, terutama karena Indonesia adalah negara agraris.”

Tentu sangat miris sekali, jika manusia sekaliber rektor atau professor yang wilayahnya tengah terancam krisis petani dan lahan pertanian, malahan mengarahkan anak didiknya untuk menjadi teknokrat, politisi dan mendiskreditkan profesi petani. Peliknya persoalan pertanian, baik soal perampasan ruang produksi, kerusakan lingkungan sebagai daya tunjang produksi, masifnya korporasi ekstraktif dan rantai tengkulak penghisap. Menjadi salah satu hal yang turut diciptakan oleh akademisi konservatif, mereka berargumen atas nama pengetahuan, namun tak lebih dari invisible hand kapitalisme.

Tentu hal tersebut sangat substansial untuk dikritisi, perihal peran lembaga pendidikan dalam perampasan ruang hidup dan  kemiskinan struktural. Sehingga kita bisa menilai bagaimana posisi akademisi dengan keberpihakannya terhadap situasi sekarang. Di mana perampasan ruang produksi pertanian turut berkorelasi terhadap menurunnya generasi petani, dan barang tentu menjadi salah satu faktor masifnya konflik agraria. Kondisi itu juga turut mengakibatkan kerusakan keseimbangan lingkungan hidup multidimensional, yang jamak dikenal dengan krisis sosial-ekologis.

 

 

Catatan:

[1] Statistik, B. P. 2013. Hasil Sensus Pertanian 2013. Berita Resmi Statistik, (62/09).

[2] Ahmad Muawal, 27 April 2017. Indonesia Krisis Regenerasi Petani Muda, Tirto.id.

[3] KRKP.2015. Regenerasi Petani: Pada Keluarga Petani Padi dan Hortikultura November 2015. Bogor.

[4] Ibid, Hal 36-38

[5] Marx, K. (1867). Secret of Primitive Accumulation: Capital: A Critique of Political Economy, trans. Samuel Moore and Edward Aveling, ed. Frederick Engels3, Pp 507-510.

[6] Lefebvre, H., & Nicholson-Smith, D. (1991). The production of space (Vol. 142). Blackwell: Oxford.

[7] Ibid, Hal 25

[8] Hasil kajian global World Economic Forum (WEF) (2010) menunjukkan bahwa pertanian selain sebagai penyedia pangan juga merupakan sektor yang berkontribusi dalam hal: i) penyedia 40% lapangan pekerjaan, ii) penyumbang sekitar 30% gas rumah kaca (GRK) dan iii) pengguna sekitar 70% air. Di Indonesia, secara khusus pertanian dicirikan sebagai: i) penyumbang sekitar 14% GDP, ii) penyedia sekitar 45% lapangan perkerjaan, iii) pemilik lahan olahan yang sempit rata-rata sekitar 0,2-0,3 ha per petani

[9] FAO.2010. Presentation about Over 1 Billion People Are Employed in World Agriculture. Metalink: P1.RES.WBK.WDI.LAB.EAT, p. 78

___

Artikel terkait:

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

No Comments

Post A Comment