Loader

Populisme Sayap Kanan: Induk Rayap Demokrasi

Tidak mudah menjadi Indonesia ketika bersifat rasis dan anti-kiri” –Ariel Heryanto

 

Populisme akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang cukup seksi dan menjadi salah satu istilah politik yang paling populer di dunia beberapa tahun belakangan. Bahasan tentang populisme makin memanas mendekati pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak pada 19 April 2019. Populisme bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah gerakan politik dari rakyat biasa untuk melawan kaum elite yang mapan. Menurut John Judis, populisme sebagai sebuah logika politik dan bukan sebuah ideologi. Ia menganalogikan populisme sebagai sekumpulan orang-orang biasa, yang tidak terikat oleh sekat kelas, yang melihat para elite sebagai sekelompok orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak demokratis. Inti dari populisme adalah massa rakyat, para elit dan kehendak umum. Suara mayoritas dianggap sebagai suara tuhan. Para elit harus segera digantikan karena tidak dapat memenuhi kehendak umum.

Kaum populis memiliki kecenderungan mengikuti atau patuh kepada pemimpin yang dianggap mampu merepresentasi kemauan rakyat. Pemimpin tersebut seperti seorang komposer pada sebuah orkestra yang memberikan instruksi kepada anggotanya. Pemimpin seolah menjadi wajah yang akan mewujudkan kehendak rakyat dan berbicara atas nama rakyat. Ketergantungan para populis kepada pemimpinnya ini, menyebabkan kelompok massa sangat mudah digerakkan demi mencapai tujuan-tujuan politis pemimpinnya.

Kebangkitan populisme secara umum muncul karena meningkatnya ketidakpuasan publik atas status quo. Ketidakpuasan ini diasalkan dari ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan permasalahan ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin kaum populis sebagai momentum untuk menyalahkan para elit sebagai sumber dari carut-marutnya keadaan. Narasi-narasi yang dibangun oleh pemimpin kaum populis biasanya mengenai tingginya angka kemiskinan, sedikitnya lapangan pekerjaan, dan perampasan-perampasan ruang.

Populisme bukanlah “massa aksi”, tetapi merupakan “aksi massa” karena massa yang bergerak tidak memiliki arah politik yang jelas. Massa yang bergerak tidak memiliki kesamaan imajiner tentang bentuk tatanan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sekumpulan orang ini dikatakan sebagai aksi massa karena mereka bergerak tanpa visi. Massa yang bergerak adalah sekumpulan orang yang dieksploitasi rasa kekalahan dan kefrustrasiannya. Berbeda dengan gerakan-gerakan massa aksi yang memiliki kesamaan visi dan misi membentuk suatu tatanan yang lebih baik di dalam suatu payung ideologi.

Menurut John Judis, Populisme terbagi atas dua spektrum, yaitu populisme sayap kanan dan sayap kiri. Populisme sayap kiri digambarkan sebagai pertentangan vertikal antara massa rakyat dengan para elit yang dianggap sebagai bidan dari kemelut permasalahan. Sedang populisme sayap kiri berbeda dengan gerakan-gerakan kiri. Gerakan kiri memiliki misi menyatukan atau mensinergikan kepentingan lintas kelas serta memiliki “common enemy” yang harus dihancurkan, yaitu kapitalisme. Populisme kiri menurut John Judis hanya pertentangan dua arah, antara massa rakyat dengan elit.

Hemat penulis, contoh dari populisme kiri adalah gerakan OPM atau Papua Merdeka yang merupakan suatu bentuk populisme kiri. Sementara itu, populisme sayap kanan bersifat pertentangan tiga arah. Selain pertentangan vertikal antara massa rakyat dengan para elit, populisme kanan juga menganggap ada pihak ketiga sebagai sebab akibat dari kesulitan kondisi kontemporer masyarakat. Pihak ketiga ini adalah kelompok di luar kelompok mayoritas. Sehingga, populisme kanan juga merupakan pertentangan horizontal antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Populisme kanan tentunya jauh dari semangat kebhinekaan Indonesia, serta mengancam hancurnya demokrasi Indonesia karena akan menciptakan dikotomi minoritas-mayoritas, chauvinistik, ego sektarian dan determinasi kekuatan arus utama.

Populisme di Indonesia hadir pada kelompok sayap kanan. Sebuah gerakan Islam baru yang modern. Gerakan yang bertumbuh pesat merasuki lintas kelas sekaligus. Gerakan Islam ini bergerak hanya untuk menegakkan moralitas Islam, tetapi tanpa visi atau misi tertentu untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi akar rumput. Dari penjelasan di atas, penulis melihat ada beberapa embrio yang melahirkan rayap-rayap di dalam bangunan demokrasi Indonesia. Karena populisme kanan Indonesia tentu tidak terbentuk sekedar karena nativisme atau sektarianisme. Ada beberapa aspek yang memaksa terbentuknya populisme kanan ini.

Baca juga: Golput dan Politik Alternatif

 

Era Post Truth

Salah satu hal yang membantu populisme hadir adalah kemajuan teknologi informasi. Para populis dengan mudahnya mengeksploitasi kemarahan massa dengan saluran media sebagai corong besar hegemoni. Kemajuan teknologi informasi yang begitu massif, transparansi arus informasi begitu cepat dan mudahnya menyebar ke seluruh pelosok-pelosok negeri dan sendi-sendi kehidupan manusia. Pada abad ke 20, arus informasi dikuasai sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan tertinggi negara melalui aparatus ideologis negara hingga pers. Corong besar reproduksi informasi dikuasai secara eksklusif oleh penguasa. Sementara pada era modern ini, penyebaran informasi dapat dilakukan oleh siapapun. Masyarakat bukan lagi sekedar konsumen informasi seperti abad ke 20 dengan relasi kuasanya. Masyarakat kontemporer, tanpa terkecuali, dapat menjadi produser informasi. Menurut Ariel Heryanto, Kemajuan teknologi informasi merupakan sarana pembantu manusia. Seperti halnya kaca mata membantu manusia untuk melihat dengan jelas.

Teknologi informasi membantu setiap orang untuk dapat dengan mudah melihat, mendengar serta berbicara, tetapi kedatangannya tidak berjalan selaras dengan nalar manusia. Modernitas ini menjadi suatu paradoks, di sisi lain membantu manusia tetapi juga bersifat buruk karena modernitas ini tidak dibarengi dengan nalar masyarakat. Arus informasi dapat dimanipulasi oleh siapa pun tanpa ada pertanggung jawaban kepada pembunuhan kebenaran.

Menurut Jurgen Habermas, pada awal kemajuan teknologi informasi, ruang publik masyarakat mengalami perpindahan dari yang semula di warung-warung kopi hingga salon-salon, ruang publik pun kini beralih ke media massa. Semula media memang dibentuk dan menjadi bagian integral dari ruang publik. Media sebenarnya dapat memainkan peranan signifikannya dalam membentuk dan menyebarluaskan informasi dalam pembentukan opini publik. Hanya saja, media dikomersilkan menjadi komoditas sehingga menjauhkan perannya semula sebagai pengisi ruang publik. Ruang publik berubah menjadi ruang borjuasi, ibarat sebuah lapangan besar dan memiliki banyak ruang publik, setelah masuknya ekspansi kapital, ruang-ruang tersebut dikuasai oleh segelintir orang serta hanya orang-orang tertentu saja yang dapat berpartisipasi. Sulit rasanya bagi media massa untuk menciptakan sebuah ruang publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan bebas dari bias kepentingan. Habermas menyebutkan tentang degradasi ruang publik oleh media massa yang justru menumbuhkan budaya masyarakat konsumtif daripada masyarakat kritis.

Rekam jejak sejarah lainnya menunjukkan, sebelum lahirnya kemajuan teknologi informasi, pengetahuan adalah sesuatu yang mahal dan dicari. Kontestasi interpetasi pada pengetahuan terjadi di mana-mana dengan pengujian kritis terhadap suatu pengetahuan baru yang datang. Sementara pada zaman modern ini, informasi cenderung mendatangi “konsumennya”. Perilaku menelan tanpa mengunyah membudaya seiring mudahnya akses terhadap informasi. Berimplikasi pada perilaku acuh tak acuh terhadap informasi yang datang. Masyarakat  hanya melihat seberapa banyak orang yang menelan informasi ini, dan ketika dipercayai oleh mayoritas maka akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Kebenaran pada kondisi hari ini, tampaknya bekerja pada kepemilikan isu yang ada atau kebenaran yang sesuai dengan emosi sosial. Masyarakat memiliki tendensi mengikuti kelompok sosial di dalam ruang spasial mereka yang berkonfrontasi dengan para elit. Suara mayoritas yang ada, dianggap sebagai suatu kebenaran absolut tanpa pengujian terhadap suatu informasi. Pengujian kebenaran di era modern ini terkonstruksi menjadi sesuatu yang tidak lagi penting alias sampah.

Baca juga: Politik Alternatif (?)

 

Wacana dominan dan posisi minoritas

Ketika berbicara mengenai wacana dominan yang ada di kehidupan sosial masyarakat kontemporer saat ini. Agama menjadi simbol penting yang memberikan wacana moral serta efek domino pada setiap tatanan sosial terkait praktik sosial kehidupan. Penanaman wacana moral semenjak dini, tentunya memengaruhi cara berfikir dan mendorong cara seseorang berperilaku. Indonesia memiliki warga negara bermayoritaskan agama Islam dan memiliki agama-agama minoritas lainnya. Sehingga wacana dominan yang dipegang sebagai tonggak moralitas adalah moralitas Islam.

Masifnya saluran artikulasi Islam melalui media, lembaga dakwah, sekolah, universitas dan ruang-ruang lainnya, membentuk kelompok ini menjadi kekuatan arus utama. Saluran artikulasi ini tidak mendapat counter hegemoni berarti sehingga terus berkembang biak. Absensi partai kiri yang seharusnya hadir sebagai lawan ideologi, menjadi salah satu sebab hadirnya populisme kanan di Indonesia. Namun, situasi ini tak terlepas dari dinamika perjalanan sejarah Indonesia. Dibumihanguskannya partai kiri pada genosida 65’ yang dianggap tidak Pancasilais pada rezim Orde Baru, membentuk paradigma dan mendarah daging di kalangan masyarakat bahwa yang “kekiri-kiran” itu adalah sesuatu yang “haram”, tanpa pernah membuka satu lembar pun literatur-literatur kiri. Kelompok-kelompok progresif di Indonesia pun masih bergerak secara terfragmentasi dan individual. Hilangnya variasi medium yang merepresentasikan rasa ketertindasan, menjadikan medium agama dianggap sebagai satu-satunya yang dapat merepresentasikan masyarakat.

Sementara itu, menjamurnya ormas Islam vigilante sampai ke pelosok-pelosok negeri juga sangat memberi andil atas berkembang biaknya populisme kanan di Indonesia. Target utama ormas vigilante dalam perekrutan anggota adalah kampung kota dan kawasan kumuh yang penuh dengan pemuda miskin dan pengangguran. Ketika bergabung dengan ormas, orang-orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa di lingkungan mereka kini mendapat pengakuan. Identitas yang melekat menjadi sebuah tanda kehormatan dan pengukuhan identitas. Tidak jarang ormas membantu memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggotanya. Dengan menjadi anggota, pemuda yang sebelumnya pasrah dengan nasibnya kini memiliki “pekerjaan”, seinformal apa pun itu.

Bagi pemimpin populisme kanan dan ormas vigilante, tidak sulit untuk menggerakkan massa. Isu-isu seremeh apa pun, mulai dari acara Djakarta Warehouse Project, penyelenggaraan Miss World, pembacaan puisi, penggunaan atribut Natal, acara TV yang dianggap menghina, pembubaran diskotek-diskotek hingga rumah makan yang beroperasi saat bulan ramadhan, dianggap sebagai ancaman, penghinaan, atau pelecehan terhadap Islam. Pemimpin populis berhasil menanamkan perasaan dalam anggota bahwa mereka sedang berjuang untuk Islam.

Lalu bagaimana posisi minoritas di dalam populisme kanan di Indonesia? Menurut Eddie Terre, kelompok minoritas sebenarnya dapat diterima dan hidup selaras dengan kelompok mayoritas. Tetapi sifat subordinasi terhadap kelompok minoritas memang sulit dihilangkan. Kelompok mayoritas dapat menerima kelompok minoritas hanya karena tanpa perlawanan. Konsensus yang disepakati mayoritas harus diterima kelompok minoritas dengan terpaksa. Karena sekat kepentingan antara kelompok mayoritas dan minoritas akan selalu ada. Di sini peran pemimpin populis yang biasanya menentukan lahirnya sentimen antar kelompok horizontal dengan menyalahkan kelompok minoritas sebagai sumber dari kesulitan yang ada. Pelabelan kelompok minoritas berakar pada primordialisme. Primordialisme mengikuti konsep Aristoteles yang berarti “berperang ke luar” dan “konsolidasi ke dalam”. Karena itu, populisme selalu menjemput konflik baik bersifat vis-a-vis maupun dialektik. Mendefinisi diri sebagai “yang sama” dan “yang lain”. ”Yang sama” selalu bermakna mayor, sementara “yang  lain” selalu bermakna minor.

Contoh 212 dan 411 kemarin, merupakan manifestasi populisme kanan di Indonesia. Basuki Tjahaja Purnama ditampilkan sebagai non-mayoritas, sebagai petahana gubernur DKI Jakarta ia mendapatkan penolakan secara besar-besaran dari beberapa kelompok Islam. Narasi diusung oleh kubu yang yang lihai memekikkan takbir (dengan pentungan), serta satu paket propaganda bila memilih pemimpin selain Islam adalah haram, yang kemudian bermutasi untuk mengkafirkan para pemilih Ahok. Lewat kekalahan dan penangkapan Ahok yang terjadi, dianggap sebagai kemenangan besar bagi kaum islam.

Hal tersebut merupakan awal dari bangkitnya populisme kanan di Indonesia dan akan berkelanjutan pada musim-musim elektoral berikutnya. Kelompok mayoritas menjadi lumbung suara yang paling dicari oleh para calon penguasa. Pembuktian siapa “yang lebih Islam” dan siapa yang lebih banyak menggandeng tokoh agama akan mewarnai pemilihan-pemilihan yang akan datang. Ini sekaligus menutup kesempatan dan kemungkinan kelompok minoritas untuk mengikuti maupun memenangi kontestasi politik di Indonesia. Wacana dominan dari kelompok mayoritas yang mendeterminasi kelompok minoritas seolah sangat bias dari demokrasi yang ideal.

Kapitalisme sebagai sebab utama

Kapitalisme adalah sebuah sistem yang adaptif, kapitalisme selalu membutuhkan narasi-narasi besar sebagai sebuah “topeng”. Setiap hari, mayoritas besar manusia datang ke gelanggang kerja yang bukan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi untuk menghasilkan laba bagi pemilik modal yang telah menginvestasi. Negara kapitalis, berposisi sebagai ruang penyatu antara kelompok penerima upah dan pemegang modal yang sama-sama terkungkung di dalam ruang yang sama: ruang yang membebaskan seluruh entitas kelas guna mengakumulasi keuntungan dengan cara apapun. Ruang yang menciptakan antagonisme kelas akibat perbedaan kepentingan di dalam relasi produksi. Ruang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kelompok mayoritas, serta menyebabkan ketimpangan akut di dalam struktur sosial.

Ketimpangan menjadi problematika utama seluruh negara. Kondisi ini membidani lahirnya segregasi sosial, kecemburuan sosial, serta sangat berpotensi menciptakan konflik. Tidak terpenuhinya hak-hak fundamental dan ketidakadilan membuat massa akar rumput sangat mudah dimobilisasi dengan rasa kepemilikan isu yang sama. Peran para pemimpin populis kanan di sini adalah mengeksploitasi rasa kemarahan dan kebingungan masyarakat. Hegemoni yang merasuki lewat saluran-saluran artikulasi yang dikuasai, ditelan dengan sempurna tanpa pengujian kebenaran oleh masyarakat.

Banyak argumen mengenai terbentuknya populisme kanan di Indonesia, salah satunya disebabkan karena minimnya konsumsi literasi masyarakat Indonesia untuk kemudian menjadi premis utama yang menkonklusikan masyarakat-memang-mudah-terprovokasi. Menurut hemat penulis, ketika kita menilik jauh ke belahan dunia lainnya sebagai komparasi, Amerika dan negara-negara Eropa memiliki masyarakat yang tinggi akan minat baca atau “melek literasi”. Populisme juga bukan hanya diisi oleh kelas bawah, tetapi juga merasuki kelas menengah terdidik. Penulis beranggapan bahwa minimnya literasi masyarakat bukan menjadi faktor utama terbentuknya populisme kanan di Indonesia.

Ketika kita melihat terbentuknya populisme kanan di Amerika, Donald Trump datang dengan kebijakan dan visi untuk membangun sistem Republikan di Amerika Serikat. Ia mereformasi pajak dan menyelenggarakan kebijakan anti-imigran. Donald Trump dan kubunya menghegemoni rakyat dengan memproduksi narasi besar bahwa  kekacauan dan kesulitan yang dihadapi rakyat selama ini disebabkan oleh banyaknya imigran seperti orang-orang latin dan muslim. Seolah-olah, kesulitan yang dihadapi masyarakat dikarenakan imigran.

Memang sekilas terlihat seperti sebuah kebenaran ketika argumen yang dilontarkannya kepada publik, khususnya mengenai lapangan pekerjaan yang sempit karena banyaknya imigran yang juga memperebutkan kesempatan kerja yang sama dengan warga Amerika “asli”. Tetapi, ketika melihat dinamika perjalanan sejarah kapitalisme, kita akan melihat perbedaan kapitalisme abad 20 dengan kapitalisme modern di Amerika. Dalam kapitalisme abad 20, kebanyakan para pemilik modal juga merupakan pemimpin dan pemilik dari perusahaan. Sistem ini berubah pada kapitalisme modern saat pemilik modal belum tentu pemimpin sekaligus pemilik dari perusahaan. Kebanyakan dari pemilik modal pada kapitalisme modern cenderung menanamkan modalnya secara menyebar kepada beberapa perusahaan.

Ini membentuk para pemodal di era kapitalisme modern memiliki ketergantungan terhadap manajerial selaku leader dari perusahaan, yang dengan strateginya dapat melipat gandakan keuntungan dari para pemodal. Efisensi biaya produksi sering dilakukan untuk mengeruk keuntungan lebih besar, seperti menggantikan manusia dengan mesin atau penambahan jam kerja pada buruh. Hal ini berkorelasi dengan buruh-buruh yang hidupnya bergantung pada alat produksi milik para kapitalis. Kondisi ini juga membentuk ketimpangan yang cukup serius karena pemilik modal tak lagi memperdulikan keterampilan para buruh. Tak heran kita makin sering menyaksikan curamnya ketimpangan gaji buruh dan manajer.

Pada era kapitalisme modern juga terjadi pemindahan pabrik-pabrik dari Amerika ke negara-negara berkembang. Strategi dari pemindahan pabrik-pabrik tersebut tentu dengan asumsi ongkos biaya produksi yang lebih murah pada negara-negara berkembang. Jumlah buruh di Amerika pun mengalami penurunan sejalan dengan pemindahan pabrik-pabrik tersebut, yang mengancam kepunahan kelas menengah. Di beberapa negara Eropa pun mengalami hal yang hampir serupa. Dengan post truth yang menjadi wacana dominan, para pemimpin populis berhasil mengaburkan masyarakat dari masalah sebenarnya. Narasi-narasi besar menjadi “topeng” kapitalisme dengan ”menganak tirikan” para imigran.

Populisme kanan di Indonesia pun tampaknya terbentuk karena ketimpangan yang disebabkan oleh kapitalisme. Secara historis, ketika menengok ke zaman kolonial, struktur sosial di Indonesia terbagi tiga, yakni struktur sosial tertinggi dipegang oleh orang-orang barat sebagai pemegang kendali pasar. Diikuti pedagang-pedagang Tionghoa sebagai struktur sosial menengah yang cenderung lebih dekat dengan bangsa Eropa pada domain-domain ekonomi. Di paling bawah merupakan orang-orang Islam. Orang Islam yang merasa termajinalkan dalam era kolonial, membentuk suatu historikal memorial yang tertanam. Ketimpangan yang terjadi ini mendorong konflik etnositas serta narasi anti-Cina yang kuat pada kalangan Islam, khususnya kelompok Sarekat Islam yang pada waktu itu mengamini bentuk pan-Islamisme di Indonesia.

Melompat ke era orde baru, saat harga minyak dunia sedang meningkat di pertengahan tahun 70-an. Indonesia saat itu merupakan salah satu eksporter terbesar minyak dunia. Indonesia mengalami peningkatan pendapatan negara yang sangat besar dan cukup menebalkan kantung negara. Hal ini mengubah wajah Indonesia yang sebelumnya bergantung pada penanaman modal asing untuk pembangunan. Sedemikian hingga ketergantungan tersebut berkurang seiring pendapatan Indonesia dari sektor minyak meningkat. Ini membuat rezim Orde Baru pada saat itu berusaha membangun perusahaan-perusahaan domestik dengan cara memberikan subsidi, kredit, dan monopoli.

Hal demikian berkorelasi dengan politik, dan pada saat itu rezim Orde Baru punya catatan khusus akan kekuatan Islam. Karena pasca genosida terhadap PKI, kekuatan sosial yang memiliki potensi memobilisasi massa di tingkat akar rumput adalah Islam. Maka rezim Orde Baru memiliki strategi untuk membangun konglomerat-konglomerat Tionghoa. Sebab konglomerat-konglomerat Tionghoa ini dianggap saat besar nanti, mereka tidak akan menjadi ancaman politik. Posisi minoritas etnis Tionghoa di sini dianggap akan selalu membutuhkan perlindungan dari negara. Ketika orang pribumi yang diberikan kesempatan sebagai konglomerat, rezim Orde Baru memiliki ketakutan kepada pengusaha domestik dari kalangan pribumi karena memungkinkannya untuk menjadi donatur oposisi terhadap rezim. 10 sampai 20 tahun kemudian, tahun 1980-an sampai 1990-an dapat kita lihat, pengusaha-pengusaha Tionghoa ini menjadi kapitalis besar dan oligarki berkat monopoli yang diakomodir oleh rezim Orde Baru.

Pada perjalanannya pun diperburuk dengan “spoil sistem” dan nepotisme. Ditambah dengan industri modern yang berkembang, makin lebarlah jarak ketimpangan dan memperkuat antagonisme kelas antara para kapitalis dan tenaga kerja. Kekuasaan negara pada rezim tersebut melahirkan perbudakan sosial yang membentuk dan melegitimasi kepentingan kelas kapitalis, serta menjadi sebuah mesin tirani kelas.

Kegagalan negara untuk menyediakan kesejahteraan dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar telah menyebabkan keputusasaan dan kekecewaan di antara rakyat miskin, yang selain terpinggirkan secara ekonomi dan dikebiri hak-hak politiknya, juga mengalami berbagai bentuk penindasan seperti penggusuran yang marak beberapa waktu lalu, penganiayaan, dan upah murah. Sentimen ini tak hanya dirasakan oleh kaum miskin, tetapi juga oleh kelas menengah “berpendidikan”. Ketidakpastian kerja dan biaya hidup yang semakin meningkat, menimbulkan kecemasan bagi mereka

Ketimpangan ekonomi tersebut berkelanjutan sampai hari ini, yang membentuk kecemburuan sosial dan sentimen rasial akut. Implikasi dari ketimpangan ini melahirkan kelompok yang merasa kalah dari kelompok lain. Kelompok mayoritas yang kalah, bergerak menegasikan atau mengkambing hitamkan kelompok minoritas sebagai luapan kemarahan dan kekalahannya.

Preskripsi

Kemunduran nalar dan ketimpangan yang menyebabkan kesulitan hidup kaum mayoritas, membuat populisme kanan semakin beranak-pinak. Agama yang hadir sebagai satu-satunya medium, menawarkan harapan dan keteduhan bagi mayoritas rakyat yang terpinggirkan secara ekonomi dan politik, serta tak dilindungi hak-haknya karena ketidakberdayaan. Bagi kelompok menengah berkecukupan, yang sehari-hari merasakan hiruk-pikuk kehidupan kota dan tekanan dunia kerja, agama dapat membawa ketenangan dan harapan.

Melalui narasi besar ini, masyarakat terkaburkan dari permasalahan yang sebenarnya. Hal tersebut mereduksi kesadaran perjuangan kelas termarjin yang seharusnya melawan kapitalisme, menjadi sekedar menegasikan etnis dan agama lain. Di sini terlihat masyarakat membutuhkan wadah tandingan yang dapat menampung dan menawarkan jawaban yang dapat merangkul kelas termarjin keluar dari ketertindasan.

Gerakan-gerakan progresif maupun gerakan-gerakan kiri yang tadinya terfragmentasi harus segera berkonsolidasi membangun sebuah partai yang secara implisit berhaluan kiri: kekuatan politik alternatif yang dapat memukul kapitalisme dari “dalam”. Karena usaha menghancurkan tirani kelas ini tidak hanya cukup dari luar saja.

Kekuatan alternatif dapat merangkul dan merepresentasikan kepentingan buruh pabrik, buruh tani, dan kaum-kaum marjinal lainnya. Dibentuknya sebuah medium baru ini, yang diharapkan dapat membukakan “topeng” kapitalisme dan dapat memutar balikkan arah perjuangan populisme kanan melawan musuh yang sebenarnya. Medium yang harus segera hadir melakukan penyadaran dan melontarkan wacana tandingan, yang dibungkus dengan artikulasi populer yang mudah dicerna semua kalangan, seperti lewat media sosial, pendidikan alternatif, serta membentuk suatu ruang publik dengan mengeksplotasi keresahan dan kepemilikan isu yang sama guna meningkatkan kapital sosial dan massa aksi.

Pembentukan partai kiri hari ini bukanlah sesuatu yang utopis. Pada saat fasisme Orba, Persatuan Rakyat Demokratik atau PRD dapat terbentuk. Organisasi yang mewadahi mahasiswa, buruh, aktivis dan petani di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki cita-cita tentang sosialisme. Partai yang dianggap ilegal pada saat rezim Orba tersebut, mengadopsi mekanisme organisasi partai pelopor dari Lenin. Partai tertutup dan sentralistik dalam pengambilan keputusan.

PRD hadir sebagai wadah persatuan dari organisasi akar rumput dan kelompok aktivis anti kapitalisme dan mengusung cita-cita sosialisme. PRD dengan strateginya, melalui proses “live-in” di dalam masyarakat, mengunggah kesadaran dan memantik perlawanan masyarakat kepada penguasa yang otoriter pada saat itu. PRD memilik dua strategi utama; yaitu strategi “atas dan bawah”. “Strategi atas” dimaksudkan sebagai strategi berbicara dengan massa seluas-luasnya melalui media massa dengan pemobilisasian massa, bertujuan untuk peliputan media massa, serta melalui jejaring sosial dengan tujuan penyebarluasan cita-cita politik dan mendapatkan basis massa. Sementara, strategi bawah yang dimaksud adalah konsolidasi, pengorganisasian dan memobilisasi massa.

Pendirian partai kiri hari ini adalah suatu preskripsi yang konkret untuk melawan kapitalisme. Medium dengan wacana tandingan yang akan menghancurkan sekat identitas akar rumput dan menciptakan kembali interseksi yang harmonis. Membentuk “common enemy” sesungguhnya di dalam kesadaran masyarakat melalui penyadaran yang massif. Partai kiri ini harus secepatnya dibentuk dan diharapkan mampu menjadi pembasmi “rayap-rayap” di bangunan demokrasi Indonesia.

 

Artikel terkait:

 

Pustaka:

  • Judis, John. 2016. “The Populist Explosion. How the Great Recession Transformed American and European Politics”, New York: Columbia Global Report.
  • Habermas, Jurgen.  1997. ”The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society”. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
  • Ir. Soekarno. 1964. “Dibawah bendera revolusi : Panitia Penerbit
  • Wilson. 2015. “Soekarno, komunis, dan fasis orba”. Malang: Kelompok Intrans Publishing
  • Jones, Pip. 2016. “Pengantar Teori-Teori Sosial”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
  • Arif  Novanto dkk. 2018.  “Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas” . Jakarta: Jurnal LIPI,  31-48
  • Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”
  • Ariel Heryanto, “Kebangsaan & Keagamaan: Dua Kiblat Indonesia di Persimpangan Jalan”

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

___

Disclaimer: Esai murni opini penulis (kontributor). Metaruang bertugas untuk mengkomunikasikan ragam ide dan gagasan.

No Comments

Post A Comment