Loader

Golput dan Aral Partai Alternatif

17 April mendatang akan dihelat ‘pesta demokrasi’ serentak di seluruh Indonesia. Kiprah dua kandidat presiden dan wakil presiden telah menyita perhatian publik terhitung sejak masa kampanye resmi digelar beberapa bulan silam. Terdapat tak kurang 16 partai politik yang juga ikut bertanding dalam pemilu legislatif, yang turut menyemarakkan gelaran lima tahunan bertajuk pesta demokrasi.

Animo masyarakat semakin membuncah. Meminjam frasa yang paling kerap digunakan, bahwa kini di Indonesia konon tengah terjadi ‘polarisasi’ preferensi politik. Singkatnya, secara umum (sekaligus reduktif) masyarakat terbagi menjadi dua golongan: pendukung petahana Jokowi-Ma’ruf, dan pendukung Prabowo-Uno. Polarisasi ini disokong oleh penayangan profil (dan latar belakang) para kubu tersebut di media massa. Membuat Pemilu tak ubahnya derby paling bergengsi yang akan mengubah perwajahan Indonesia.

Lain halnya dengan apa yang berlangsung pada Jumat, 8 Maret 2019, tepatnya di depan kantor KPU, jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat. Warna merah menyala, di bawah terik matahari siang, semakin mencolok mencuri perhatian lalu-lalang warga. Dari atas mobil bak pekik orasi getas terdengar bersaing dengan deru kendaraan yang melintas. Di antara ragam organ, tampak elemen Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN).

Ketiga elemen aksi tersebut tergabung dalam Komite Politik Alternatif. Mereka hadir dengan ekspresi berbeda dari antusias mayoritas guna menyambut Pemilu mendatang. Bukan untuk menggalang dukungan bagi salah satu paslon capres-cawapres, aksi yang dihadiri oleh sekira seratusan massa ini justru mengangkat tema Golput alias tidak memilih, baik itu pasangan nomor urut satu, atau pasangan nomor urut dua. Dikutip dari pers rilis aksi, secara tegas ketiga elemen tersebut menyatakan diri untuk Golput, “Golput juga pilihan! Bangun partai alternatif!”

Bukan tanpa alasan. Dalam pers rilisnya, Komite Politik Alternatif memilih untuk Golput pertama-tama didasarkan pada tidak kompetennya kedua paslon yang ada. Petahana memiliki catatan buruk ihwal kinerjanya selama ini. Sedangkan lawannya sama-sama mempunyai rekam jejak yang kelam di masa Orba. Persamaannya: mereka sama-sama bungkam soal lusinan kriminalisasi petani, pejuang lingkungan, dan aktivis.

Hal demikian dimungkinkan akibat regulasi pemerintah bagi sebuah partai politik guna menjadi kontestan Pemilu, cenderung mengada-ada tinimbang memfasilitasi. Masih dari rilis mereka, tak ayal bahwa “cukup wajar jika dikatakan Pemilu 2019 bukan Pemilu rakyat, tapi Pemilunya oligarki.” Hal tersebut otomatis mempersempit ruang bagi partai atau calon-calon yang tumbuh dari pergerakan rakyat, yang juga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Baca juga: Golput dan Politik Alternatif

Partai Alternatif

Upaya untuk menghadirkan partai alternatif sendiri bukannya tak pernah dilakukan. Mulai dari Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR) di tahun 2004; Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS), dan Partai Perserikatan Rakyat (PPR) di tahun 2009, hingga ke rencana Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI); Rumah Rakyat Indonesia (RRI), serta Partai Hijau Indonesia (PHI) untuk turut menjadi kontestan Pemilu 2019. Tetapi toh semuanya kandas di depan regulasi Pemilu.

Dapat dibandingkan, UU Parpol 1999 dengan UU Parpol 2011. Dalam UU Partai Politik 1999, misalnya, syarat untuk mendirikan partai politik yang berbadan hukum hanyalah beranggotakan setidaknya 50 WNI yang telah berusia 21 tahun. Namun pada UU  Partai Politik 2011, syarat mendirikan partai politik berbadan hukum adalah memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kota atau kabupaten, dan 50% kecamatan serta kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten.

Celakanya, pemerintah bukan malah meninjau ulang regulasi tersebut, sebaliknya justru membendung upaya Golput segenap masyarakat. Seperti tempo lalu, dengan munculnya wacana yang bertolak dari pasal 515 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, wacana yang justru malah disuarakan sumbang: bahwa siapapun yang mengajak Golput dapat diancam pasal pidana.

Tentu wacana tersebut keliru, sebab pasal di atas lebih menekankan tentang politik uang (money politics) tinimbang menyasar pilihan untuk Golput. Bagi ketiga elemen massa aksi, sebagaimana yang tertuang dalam rilisnya, Golput adalah juga hak. Sama seperti seseorang boleh mengampanyekan Jokowi atau Prabowo.

Lebih jauh, dalam wawancara bersama sejumlah awak media, humas Komite Politik Alternatif, Herman Aburahman menyebutkan bahwa “seluruh warga negara punya hak yang sama dalam ruang demokrasi.” Selain memaparkan tentang perbedaan hak politik dan kewajiban, ia pun mengutarakan tuntutan Komite Politik Alternatif kepada KPU, “Pertama, kita mau menyatakan pada KPU hentikan kriminalisasi dan persekusi terhadap kelompok masyarakat yang punya sikap tegas Golput,” tambahnya “kedua, adalah bahwa kita menyatakan masih konsisten akan membangun alat politik alternatif, yang lahir dari pergerakan kami.”

Aksi yang digelar Komite Politik Alternatif menyampaikan tiga pernyataan, yakni 1) Mengancam intimidasi dan upaya kriminalisasi kaum Golput. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Oleh karenanya, Golput adalah juga pilihan politik, 2) Mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi atas aturan-aturan tentang Partai Politik dan Pemilu yang memungkinkan seluruh elemen rakyat dapat memiliki hak untuk menjadi kontestan Pemilu, 3) Menyerukan kepada seluruh rakyat yang aspirasinya tidak diwakili dan yang tidak percaya dengan seluruh calon peserta Pemilu, agar bersikap Golput; bergabunglah dengan wadah-wadah Komite Golput untuk kemudian bersama-sama membangun partai alternatif yang sesuai dengan aspirasi pergerakan rakyat.

Usai dari bilangan Menteng, elemen massa aksi Komite Politik Alternatif melanjutkan long march ke kawasan Istana Negara untuk turut merayakan hari Perempuan Internasional (IWD, 2019) bersama elemen massa aksi lainnya.

 

Artikel terkait:

___

Dokumentasi: Astika Andriani

___

Reporter: Militansi Metaruang, 2019
Editor: Astika Andriani

No Comments

Post A Comment