Loader

Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

Lewat akun Instagram miliknya, seorang mahasiswa Universitas Airlangga, Abhista Bima Anjazzmara, mengancam untuk menjual kumpulan foto dan video dari mantan kekasihnya dalam bentuk Compact Disc (CD) dan flash disk. Dengan bangganya, Abhista memamerkan hasil penjualan kumpulan foto dan video tersebut yang disinyalir mencapai 12,9 juta rupiah [1]. Abhista bahkan tak segan-segan mengunggah foto dan video dari mantan kekasihnya tersebut. Semua ini dilakukan Abhista karena ia tidak terima diputuskan sang mantan.

Mirisnya, bukan kali pertama hal serupa terjadi di Surabaya. Desember 2018 silam, M. Yusuf, calon mahasiswa magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, menjadi tersangka dari penyebar foto tanpa busana dari mantan kekasihnya [2]. Jelas bahwa selama akar dari kekerasan seksual tidak diberantas, perkembangan teknologi yang ada justru kerap membuat perempuan rentan menjadi korban.

Bukannya melindungi, hukum yang kini berlaku justru rentan mengkriminalisasi perempuan korban dari Revenge Porn atau kekerasan berbasis siber lainnya [3]. Misalnya, dalam Undang–Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 4,8, dan 10, jika korban kekerasan berbasis siber disinyalir “mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan muatan pornografi” atau “memamerkan aktivitas seksual” walaupun ada unsur pemaksaan di baliknya, ia bisa dijerat dengan UU Pornografi.  Penekanan pada aktor yang dianggap melecehkan norma kesusilaan berarti korban kekerasan berbasis siber lebih rentan dikriminalisasi daripada pelaku “di belakang layar” yang menyebarkan video dan foto korban [4].

Mirisnya lagi, korban justru kembali dihadapkan pada ancaman kriminalisasi yang berlipat ganda begitu penyintas bertekad untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Baiq Nuril, misalnya, justru divonis melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE oleh Mahkamah Agung ketika rekaman telepon yang merupakan salah satu alat bukti pelecehan seksual yang ia alami beredar di dunia maya. Alasannya? Pelecehan verbal yang dilontarkan oleh Muslim (pelaku kekerasan dalam kasus Baiq Nuril) dalam rekaman tersebut disinyalir sebagai ‘unsur asusila’. Jelas bahwa aktor dari tindakan asusila dan pornografik tersebut bukanlah Baiq Nuril, melainkan Muslim. Jikalau ada yang harus dipidanakan, ia tak lain dan tak bukan adalah Muslim. Lucunya, dengan dijatuhkannya pasal ini kepada Baiq Nuril, seolah Baiq Nuril sendirilah yang merupakan pelaku, yang telah melecehkan norma kesusilaan di masyarakat, walaupun jelas ia di sini adalah seorang korban yang telah dilecehkan oleh Muslim.

Kasus yang serupa dialami oleh Anindya Shabrina, anggota Front Mahasiswa Nasional (FMN) Surabaya yang justru diancam dengan UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik ketika menyuarakan kekerasan seksual yang ia alami melalui laman sosialnya. (UU ITE maupun UU Pornografi jelas tidak mempedulikan apakah perempuan mengalami kekerasan atau tidak, karena tolok ukurnya hanyalah norma kesusilaan.)

Louis Althusser mengatakan bahwa Negara –dalam hal ini negara dunia ketiga yang notabene semua pemimpinnya adalah boneka imperialis Amerika Serikat– akan selalu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap perlu dalam upaya melanggengkan kekuasaan. Negara menggunakan Reppressive State Apparatus (RSA) dan Ideological States Apparatus (ISA). Dalam hal ini, hukum menjadi salah satu aparatus negara dalam mempertahankan nilai-nilainya melalui platform ideologi. Jika merujuk pada seorang Emma Goldman dalam The Tragedy of Woman Emancipation, maka akan terlihat bagaimana negara, melalui hukumnya berusaha melegitimasi ketimpangan-ketimpangan gender yang ada. Salah satunya dengan menggunakan logika hukum positif yang patriarkis yang sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Dengan segala kepincangan nalarnya, jelas hukum positif yang kini berlaku di Indonesia telah menjadi tangan kanan patriarki dalam melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Seolah-olah, hukum positif Indonesia ingin memberikan peringatan kepada para penyintas: “diam, atau kau akan binasa”. Hal ini terlihat sangat jelas dalam kasus Anindya Shabrina. Bahwa dari awal, kekerasan digunakan aparat sebagai instrumen politis —dengan menebar ketakutan— dalam rangka melumpuhkan aktivisme Anindya yang gencar menghadvokasi kasus kelompok marjinal di Surabaya. Di saat yang bersamaan, hukum positif yang berlaku turut membantu agenda politis yang ada untuk membungkam segala perlawanan yang timbul terhadap kekerasan yang berlaku.

Oleh sebab itu, perlu ada perombakan iklim hukum positif  patriarkal guna mendampingi gerakan “#MeToo” yang ada, agar tidak menjadi buah simalakama bagi korban kekerasan yang maju memperjuangkan keadilannya. Pengesahan RUU P-KS —tanpa menghapus pasal-pasal yang esensial— menjadi salah satu urgensi gerakan pembebasan perempuan di Indonesia.

Dengan adanya RUU P-KS sendiri, korban akan dilindungi dari segala ancaman kriminalisasi yang telah dijabarkan di atas. Korban tidak lagi perlu takut untuk dijatuhi ancaman pidana ketika melaporkan atau menyuarakan kasus kekerasan seksualnya.

RUU P-KS juga menjadi jawaban bagi rendahnya kasus kekerasan seksual yang tuntas hukum. Survei 2016 oleh Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co, dan Change.org, menunjukkan bahwa hanya 1% kekerasan yang diproses dari 25.214 responden yang diwawancarai [5]. Ini tak lain dan tak bukan karena kekerasan kini seolah-olah masih ‘disahkan’ negara karena hanya perkosaan dan pencabulan saja yang diakui. Pasal-pasal yang mengatur (pasal 285-288 KUHP) mengenai kekerasan seksual sangat menekankan pada pembuktian unsur “persetubuhan”, yang kemudian diartikan lebih lanjut pada ‘penetrasi’ laki-laki terhadap perempuan atau ‘peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan’. Padahal, kasus perkosaan tidak selalu melibatkan penetrasi [6]. Pembuktian ‘penetrasi’ melalui visum et repertum juga tidaklah mudah, apalagi dalam kasus kekerasan lama [7]. (Belum lagi, Berdasarkan asas legalitas, jika sebelumnya perbuatan tidak diatur ketentuan hukumnya, ia tidak akan bisa diproses hukum. Dengan menganggap remeh kekerasan jenis lainnya, maka ini berarti secara tidak langsung negara mengizinkan kekerasan seksual untuk terjadi.

Kekerasan? Diatur hukum saja tidak! ‘Toh, ujung-ujungnya bebas.

Sedangkan, RUU P-KS mengakomodasi berbagai jenis kekerasan seksual agar berbagai jenis kedzaliman terhadap perempuan bisa diproses tuntas melalui hukum. 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 11-20 RUU ini adalah sebagai berikut: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, aspek bahwa korban kekerasan seksual sedang di bawah trauma tidak menjadi pertimbangan. Akibatnya, ketika korban mencari keadilan melalui hukum, korban seringkali kembali menjadi korban (reviktimisasi). Sehingga, layaknya tindak pidana yang lain, tujuan penyidikan adalah semata-mata pembuktian tindak pidana. Pertanyaan-pertanyaan traumatis dan berulang-ulang kepada korban pun kini masih menjadi bagian yang memang sewajarnya ada dalam suatu prosedur “demi menggali kebenaran”. Akibatnya, dalam upayanya mencari keadilan, perempuan justru mengalami trauma berulang (reviktimisasi) [8].

Pada 2016, Kapolri Tito Karnavian menyatakan bahwa tidak ada yang salah jika penyidik menanyakan ‘apakah (perkosaan itu) nyaman’ kepada korban kekerasan. Perempuan hanyalah alat untuk mendapatkan alat bukti dan ‘kebenaran’[9]. Namun toh, justru korban sendirilah yang harus mencari alat bukti. Korban pulalah yang harus membayar visum dan biaya operasional yang dijadikan sebagai alat bukti. Ketidakmanusiawian hukum acara akhirnya mencegah korban melaporkan kasusnya

Jika sebelumnya rentan terjadi pelecehan saat pelaporan, maka RUU  P-KS mewajibkan adanya pemantauan oleh lembaga HAM independen dalam setiap tahapan peradilan kekerasan seksual, demi keamanan dan kerahasiaan korban. Aparat penegak hukum yang menangani kekerasan pun diwajibkan mengikuti, terlatih dalam hal ini, dan dipastikan keberpihakannya terhadap korban. Ada larangan tegas bagi aparat penegak hukum untuk tidak merendahkan korban.

Keberpihakannya yang jelas terhadap perempuan menjadi titik balik RUU ini. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, tiadanya ketentuan mengenai pemulihan dalam hukum yang berlaku menunjukkan bahwa KUHAP masih menitikberatkan keadilan pelaku, bukan korban. Sebagai solusi, dirumuskanlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang menjamin sistem peradilan, perlindungan, pemulihan holistik, pemantauan, dan pencegahan yang berpihak pada perempuan. Pemulihan tidak harus menunggu pelaporan selesai. Dari awal pelaporan, akan ada pendampingan fisik, psikologi, rehabilitasi sosial (termasuk Rumah Aman), bahkan hukum dan pemberdayaan ekonomi [10]. Artinya, korban difasilitasi dalam perjuangan resistusinya. Korban bukan lagi ‘objek’ investigasi yang ditelantarkan pasca tuntutan.

Sayangnya, dengan mengamputasi ruh dari RUU ini —bab mengenai Hak Korban— negara malah berkhianat dan menolak menunjukkan keberpihakannya pada perempuan. Pasal 42-78 mengenai ‘penanganan’ kekerasan tidak segan-segan dipangkas pemerintah menjadi ‘penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan’ [11]. Padahal, penanganan kekerasan tidaklah terbatas pada pembuktian kekerasan. Akibatnya, pasal lain yang mengatur pemulihan akan sendirinya gugur. Jelas, tiap pasal merupakan landasan bagi pasal yang lain. Jika jenis kekerasan tidak diperluas, kebanyakan kekerasan masih tidak diakui negara dan tidak bisa diproses. Jika bab tentang hak korban ‘diamputasi’, praktik hukum akan kembali berkutat pada pembuktian kekerasan. Layaknya efek domino, runtuhnya masing-masing pasal akan ‘mengompongkan’ pasal lainnya.

Sudah saatnya kita turut berjuang dalam pembebasan perempuan dari cengkraman budaya Patriarki yang sebagian merupakan warisan kolonialisme Belanda dan Perancis. Sejatinya, walaupun RUU  P-KS sering difitnah sebagai “budaya Barat”, nyatanya, KUHP yang kini berlaku di Indonesia-lah yang merupakan hasil konkordansi KUHP dari Wetboek van Stratchfrecht (WvS) Belanda, yang kemudian banyak mendapat pengaruh dari Code Penal Perancis [12]. Sebaliknya, RUU P-KS sendiri disusun dari pengalaman Komnas Perempuan mendampingi berbagai jenis kekerasan seksual yang khas terjadi di Indonesia —walaupun sudah jarang di budaya Barat— seperti FGM dan pemaksaan pernikahan anak. Mendukung pengesahan RUU P-KS berarti sama saja memerjuangkan pengalaman empiris perempuan Indonesia yang selama ini harus terbungkam dikarenakan kepincangan nalar KUHP yang ada.

RUU P-KS Sebagai Kemenangan Kecil yang Dinantikan

Tentunya RUU P-KS hanyalah sebagai kemenangan kecil yang perlu diusahakan tiap-tiap perempuan di Indonesia. Perjuangan sejati kaum perempuan bukanlah tentang “selesainya pelecehan seksual” atau “dijeratnya predator seksual” namun, jauh dari itu. Mewujudkan perjuangan inklusif, menghabisi patriarki, membangun solidaritas perjuangan dengan kaum marjinal lainnya untuk bersatu melawan segala penindasan oleh negara dan korporasi. Kita perlu memahami, bahwa kemenangan-kemenangan kecil, seperti halnya pengesahaan RUU P-KS ini perlu dalam mengakomodir, dan mempersatukan barisan-barisan perempuan dan laki-laki allies dalam menantang isu besar selanjutnya. Kita tidak boleh terlena dalam permainan politik rezim hari ini mengenai isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Karena tujuan kita untuk menghapus segala bentuk penindasan oleh kapitalisme tidak akan tercapai apabila kita berhenti di kemenangan kecil kita. Kita perlu untuk terus tetap bergerak menyatukan massa rakyat dalam pendidikan, pengadvokasian permasalahan perempuan, dan melawan semua akar dari penindasan yang ada.

 

 

Artikel terkait:

Kita Semua adalah Penyintas, Kita Semua adalah Pelaku

Pertemuan Politik: Feminisme dan Psikoanalisis Lacanian

Melihat Kasus Perkosaan Anggota POLRI dari Kacamata Film Korea

Pelecehan Seksual Sebagai Bentuk Terorisme

 

Referensi

  1. Story Instagram https://instagram.com/abhiztaz/ Diakses pada tanggal 26 Februari 2019 melalui https://chirpstory.com/li/418601
  2. https://news.detik.com/berita/d-4334187/motif-cari-duit-sarjana-hukum-penyebar-video-bugil-pacar Diakses pada tanggal 26 Februari 2019
  3. Catatan Akhir Tahun 2017, Komnas Perempuan
  4. Vincenzo Jonathan, S. & Sandi Pratama, H., 2012 “Analisis Foucauldian Terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”. Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
  5. https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei Diakses pada tanggal 24 Februari 2019
  6. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan
  7. https://regional.kompas.com/read/2019/01/10/19074321/penyintas-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-tolak-visum-et-repertum-ini-alasannya Diakses pada tanggal 24 Februari 2019
  8. Pengalaman Pelaporan Seorang Penyintas Alumni Univ. Airlangga saat Pelaporan Kasus Pelecehan yang dialaminya, 2019. Diakses di arsip PurpleCode Space, Tebet, Jakarta.
  9. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41676366 Diakses pada tanggal 25 Februari 2019
  10. Membangun Akses ke Keadilan bagi Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep SPPT-PKKTP, 2017. Komnas Perempuan
  11. http://mediaindonesia.com/read/detail/152327-pembahasan-ruu-kekerasan-seksual-alot Diakses pada tanggal 25 Februari 2019
  12. Moeljatno, 1985. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, T.B. Rahma, Solo.
  13. 13. Goldman, Emma. “The Tragedy of Woman’s Emancipation”. 1911. http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/goldman/aando/emancipation.html

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

___

Disclaimer: Esai murni opini penulis (kontributor). Metaruang bertugas untuk mengkomunikasikan ragam ide dan gagasan.

No Comments

Post A Comment