Metaruang | Membaca Wijaya Herlambang: Menguak Praktik Kekerasan Budaya Pasca-1965
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
42
post-template-default,single,single-post,postid-42,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Membaca Wijaya Herlambang: Menguak Praktik Kekerasan Budaya Pasca-1965

 

(Tulisan ini adalah pengantar diskusi buku Kekerasan Budaya Pasca-1965 karya Wijaya Herlambang di Kedai Kopi Das Kopital, 30 Juli 2016)

 

Di suatu sore yang cerah, segerombolan orang yang diduga bagian dari kelompok Front Pembela Islam (FPI) berkumpul di depan gedung Institut Francais Indonesia(IFI) untuk melakukan protes agar pementasan Tan Malaka segera dihentikan -karena dianggap sedang mempromosikan kembali ajaran komunisme dalam bentuk seni. Pelarangan ini berlanjut dalam bentuk—yang bagi saya—sangat menggelikan yakni razia atribut dan pembakaran buku-buku kiri atau yang berhubungan dengan komunisme, dilakukan oleh sekelompok ormas dan aparatus negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi secara sporadis ini mungkin membuat kita geram. Bahkan, dari beberapa data yang coba saya himpun melalui media cetak maupun online sejak 2014-2016, atas kejadian semacam itu, tercatat ada 19 kasus (dan bahkan lebih) pelarangan dalam berbagai bentuk terhadap aktivitas gerakan kiri.

Semua jenis peristiwa tersebut menunjukan pada kita secara jelas. Walaupun Orde Baru sudah tumbang sejak 1998, pelarangan dan pengiblisan terhadap komunisme masih terus berlangsung. Akibatnya, ada trauma yang dalam bagi orang-orang, terutama bagi siapa saja yang mencoba membuka luka sejarah 1965-1966. Adakalanya sebagian orang dibuat kesulitan untuk menjelaskan secara gamblang bagaimana hal tersebut terjadi, bahkan sampai pada tindak kekerasan yang paling ekstrim. Dalam hal ini, Wijaya Herlambang tampil sebagai salah satu peneliti yang kukuh dari banyak peneliti lainnya untuk membongkar kebusukan rezim Orde Baru dalam praktik kekerasan terhadap anggota dan simpatisan komunis. Dalam bukunya, Kekerasan Budaya Pasca-1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, yang diterbitkan oleh Marjin Kiri (2013), yang sempat menjadi perdebatan sengit antara Martin Suryajaya dan agen kebudayaan liberalisme Goenawan Mohamad, Wijaya berupaya menjelasakan dengan sangat sistemik mengenai kekerasan dalam bukunya itu.

Wijaya mendefinisikan dan merumuskan kekerasan dalam domain kebudayaan, yang menjadi salah satu aspek penting guna melegitimasi kekerasan terhadap simpatisan komunis. Produk kebudayaan seperti ideologi, negara, museum, monumen, diorama, folklore, buku-buku, film dan sastra, menjadi faktor krusial atau pendorong utama dalam praktik kekerasan. Ia pun menelusuri awal mula praktik kekerasan terhadap simpatisan komunis, dan membongkar struktur ideologis anti-komunis yang menjadi wacana utama di Indonesia dan masih bertahan sampai saat ini. Selain melalui sektor kebudayaan, wacana utama anti-komunis yang bertahan hingga saat ini adalah dampak dari pendekatan politik Orde Baru untuk menghancurkan komunisme demi mewujudkan kepentingan ekonomi AS. Sejalan dengan itu, Wijaya berargumen bahwa pendekatan kebudayaan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dan agen-agen busuk kebudayaannya, jauh lebih berpengaruh terhadap pembentukan ideologi anti-komunis.

Dalam hal ini, Wijaya memfokuskan analisinya pada dua produk kebudayaan, yaitu ideologi liberalisme, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah humanisme universal, dan versi resmi peristiwa 1965 yang menjadi narasi utama rezim Orde Baru. Kedua hal itu saling berkait kelindan dengan proses pembentukan ideologi anti-komunis, yang bahkan menjadi instrumen legitimasi atas kekerasan terhadap orang-orang yang diduga komunis. Untuk memahami agresi liberalisme dalam kebudayaan Indonesia, Wijaya menjelasakan secara terperinci bagaimana ide-ide liberalisme ini beroperasi dan siapa saja yang berperan di dalamnya. Sebelum memahami lebih jauh ide-ide liberalisme ini ditancapkan pada setiap pemikiran intelektual Indonesia, ada baiknya kita mengetahui terlebih dulu istilah liberalisme yang sering digunakan di berbagai tempat dalam studi kebudayaanya.

Menurut Wijaya, istilah liberalisme dalam studinya harus dipahami dalam terminologi ekonomi-politik, selain dalam konsep kebudayaan. Wijaya pun sangat dekat dengan tradisi Marxisme, yang memandang liberalisme sebagai teori atau praktik-praktik politik ekonomi yang bersifat eksploitatif dalam distribusi sumber daya, dengan kemampuan masing-masing individu melalui mekanisme pasar. Sementara liberalisme dalam terminologi kebudayaan, mengacu pada gerakan kebudayaan yang berorientasi pada Barat, yang mulai berkembang di lapangan kebudayaan Indonesia sejak perang dunia II. Istilah liberalisme dalam pengertian kebudayaan merujuk pada konsep-konsep semacam “kebebasan intelektual”, “kebebasan berekspresi” dan “kebebasan artistik”. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ideologi liberalisme di lapangan kebudayaan pada tahun 1960an, merupakan hal penting. Ideologi ini tidak saja untuk menghancurkan ide-ide Marxisme, tetapi juga untuk mewujudkan model ekonomi kapitalisme.

Para budayawan intelektual dan seniman anti-komunis seperti Mochtar Lubis, HB. Jassin, Wiratmo Soekito, Taufik Ismail, Arief Budiman, dan Goenawan Mohamad, sangat berpengaruh dalam pembentukan wacana anti-komunis di lapangan kebudayaan Indonesia. Bahkan, Wijaya menjelaskan, dalam konteks perdebatan kebudayaan di sekitar 1963 antara sastrawan dan seniman Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan Manikebu (Manifes Kebudayaan) yang mendukung ideologi humanisme universal (liberalisme), merupakan manifestasi Perang Dingin di bidang kebudayaan. Dengan dukungan dari elemen-elemen sayap kanan dan lembaga seperti CCF (Congres for Cultural Freedom) yang merupakan onderbouw CIA. Tugas utama dari CCF adalah melepaskan komunisme dari kalangan intelektual Indonesia.

Para penulis yang tergabung dalam lingkaran CCF memperlakukan gagasan liberalisme sebagai senjata ideologis, untuk menyingkirkan komunisme dan aktivitas kebudayaannya. Melalui cara pandang ini, ide demokrasi pun dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pro-Barat yang kapitalistik. Ivan Kats adalah salah satu tokoh perwakilan CCF untuk program Asia yang berperan sangat penting sebagai penghubung antara intelektual Indonesia anti-komunis dalam kiprah kebudayaan. Kats telah banyak mendistribusikan buku-buku penulis Barat yang anti-komunis, misalnya seperti tokoh eksistensialis, Albert Camus.

Dalam hal ini, jelas sekali bahwa PSI (Partai Sosialis Inonesia) sebagai organisasi politik yang berperan penting menjadi perantara masuknya CCF di bawah naungan filantropi raksasa Rockefeller dan Ford Foundation, sangat bertanggung jawab atas penyebarluasan ide-ide liberalisme. Para pemimpin PSI seperti Sjahrir, Sumitro Djojohadikusomo, dan Soedjatmoko, memiliki orientasi politik yang berpihak pada kepentingan Barat, terutama AS. Melalui lingkaran PSI, jaringan kompleks anti-komunis dibangun dalam konteks lokal dan internasional. Bahkan, pada tahun 1951, Sumitro sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), berhasil memberangkatkan sekitar 900 mahasiswa Indonesia untuk pelatihan teknik dengan kucuran dana dari filantropi raksasa, Rockefeller dan Ford Foundation.

Wijaya pun memaparkan, bahwa di saat elemen-elemen pro-Barat mempersiapkan basis ideologis dan intelektual untuk menjustifikasi wacana kebudayaan anti-komunis, pada saat yang sama militer mengambil peran penting. Mereka menghancurkan kaum komunis secara fisik dengan dukungan pemerintah AS, yang mendapatkan momentumnya pada 30 september 1965. Peristiwa kudeta yang dilakukan Soeharto pada pemerintahan Soekarno adalah bentuk nyata dari pengejewantahan ide-ide liberalisme untuk menyingkirkan komunisme. Hanya dengan waktu yang sangat singkat, dimulai sejak 2 Oktober 1965, Soeharto bersama Angkatan darat yang dipimpinnya, melakukan kampanye kekerasan tehadap PKI dan yang berafiliasi dengannya seperti Lekra. Hingga dalam peristiwa kudeta ini, hampir jutaan orang dibantai, hilang, dan dipenjarakan. Pembunuhan masal inilah yang membuat Soeharto berhasil merebut kursi kekuasaan dan membentuk sebuah kekuasaan diktator militer. Akibat dari itu, sepanjang pemerintahan Orde Baru dan sesudahnya, wacana anti-komunisme menjadi wacana dominan di masyarakat Indonesia. Dalam hal inilah Wijaya mempertanyakannya: bagaimana ideologi anti-komunisme bertahan lama, bahkan jauh setelah jatuhnya Orde Baru?

Dengan berlandaskan pada teori kekerasan budaya Johan Galtung, Wijaya berupaya membongkar bagaimana ideologi anti-komunis ini dikonstruksikan pada produk-produk budaya seperti film dan karya sastra, demi melegitimasi praktik kekerasan. Ada tiga tipe kekerasan dalam teori Galtung, yang digunakan Wijaya untuk menjelaskan bagaimana kekerasan budaya bekerja. Yakni kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang diakibatkan atas tekanan sistem, sehingga kaum yang “tertindas” mencoba membebaskan diri di dalamnya dan kemudian berhadap-hadapan dengan lawan mereka (aparatus negara), yang menginginkan sistem itu tetap terpelihara, hingga dimungkinkannya kekerasan terjadi. Sementara kekerasan struktural, adalah segala jenis represi dan eksploitasi yang dilakukan kelompok orang terhadap kelompok lainnya. Kekerasan ini bersifat tidak langsung dalam arti kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh melalui senjata. Tapi, ia terlaksana melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, atau ketidakadilan sosial-politik. Wijaya memberikan contoh bahwa kemiskinan merupakan praktik kekerasan struktural. Kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan, sumber-sumber ekonomi, pekerjaan dan pendidikan, yang disebabkan oleh kebijakan politik dan ekonomi yang merupakan bentuk kekerasan struktural.

Sementara legitimasi atas kekerasan langsung dan tak-langsung, yang biasanya dilakukan melalui produk-produk kebudayaan, juga merupakan bentuk kekerasan. Kata “legitimasi” merupakan kata krusial dalam model teoritis Galtung untuk menjelaskan bagaimana kekerasan budaya dapat beroperasi. Penggunaan kata “legitimasi” dalam hubungannya dengan praktik kekerasan negara, berarti bahwa kekerasan sesungguhnya dapat “dibenarkan” melalui produk-produk kebudayaan yang berfungsi, terutama untuk menjelaskan transformasi nilai-nilai moral dan ideologis agar masyarakat dapat melihat praktik kekerasan sebagai kejadian yang normal atau alamiah. Dengan demikian, pembenaran atas praktik kekerasan melalui produk-produk kebudayaan merupakan bentuk kekerasan yang disebut Johan Galtung sebagai “kekerasan budaya”. Ketiga bentuk kekerasan yang telah dipaparkan tadi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk merumuskan sebuah pengertian bagaimana kekerasan dapat terjadi di dalam masyarakat. Bahkan, untuk memperkuat argumennya, Wijaya melangkah lebih jauh dalam menjelaskan kekerasan budaya lewat kacamata teori kekuatan simbolik Piere Bourdieu dan teori ideologi Louis Althusser.

Ia pun menganalisis ‘sejarah’ yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto, tentang percobaan kup 30 September 1965 yang menjadi versi resmi Orde Baru, yang juga ditransformasi ke dalam produk-produk budaya seperti film dan novel. Dalam karyanya itu, Nugroho menyimpulkan bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa kudeta tersebut. Tentu saja pernyataan ini hasil dari rekayasa yang diciptakan olehnya, di bawah pimpinan Soeharto. Nugroho adalah orang yang sangat dekat dengan militer. Ia menjabat sebagai kepala Pusat Sejarah ABRI sekaligus sejarawan di Universitas Indonesia (UI). Ia pun menikah dengan keponakan Direktur Seksoad Jendral Suwarto, yang menjadi orang penting PSI di Angkatan Darat, juga sangat dekat dengan para pemimpin PSI seperti Sumitro Djojohadikusumo.

Argumentasi dasar Nugroho bertumpu pada pernyataan Soeharto pada 1 Oktober 1965, bahwa PKI berada di balik peristiwa ‘kup’ tersebut. Untuk memperkuat pendapatnya, Nugroho melakukan “interogasi” terhadap para pelaku kunci percobaan kup seperti Kolonel Untung (komandan G30S), Mayor Sujono, Kolonel Latief, Sukirman (anggota PKI), dan Nyono (anggota PKI). Bahkan, Nugroho melanjutkan penjelasannya dengan menjabarkan bagaimana ketujuh perwira itu diculik dan dibunuh, dilanjutkan dengan deskripsi tentang bagaimana militer, di bawah komando Jendral Soeharto, bereaksi dan melumpuhkan pemberontakan yang berbuntut pembantaian masal terhadap pengikut PKI.

Namun, tak lama karya awal Nugroho itu disusul bantahan dari tiga orang sarjana Amerika yang secara serius mengkaji peristiwa tersebut: Ben Anderson, Ruth McVey, dan Frederick Bunnel, di Universitas Cornell. Buku yang diberi judul Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia kemudian dikenal dengan istilah Cornell Paper. Sebuah karya paling pertama yang menyangkal argumen Nugroho, yang menurut Wijaya sendiri, menghadirkan bantahan serius tidak saja terhadap legitimasi kekerasan pada komunis, tapi juga atas berdirinya pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya bantahan ini, Nugroho pun mau tak mau menulis ulang karya awalnya yang berjudul 40 Hari Kegagalan G30S secara “komprehensif” ke dalam versi bahasa Inggris di bawah arahan Guy Pauker, salah satu agen CIA, dan diberi judul The Coup Attempt of the “September 30thMovement. Itupun didukung oleh hasil dari persidangan militer yang menurut para sarjana, telah dimanipulasi adanya.

Setelah terbitnya buku tersebut pada tahun 1967, Nugroho melanjutkan penyebaran ideologi anti-komunis melalui produk-produk kebudayaan. Museum, monumen, diorama, novel dan film yang, tentu saja usaha itu dibangun menurut versi Orde Baru. Dalam pembentukan wacana anti-komunis ini, salah satu produk kebudayaan yang paling berpengaruh adalah film Pengkhiantan G30S / PKI (1981) besutan Arifin C. Noer, yang juga dinovelkan oleh Arswendo Atmowiloto (1986). Melalui film inilah nilai-nilai moral dan ideologis Orde Baru ditransformasikan untuk membentuk perspektif masyarakat bahwa komunisme adalah musuh utama negara.

Saya jadi teringat saat pertama kali menonton film propaganda Orde Baru itu, kalau tak salah ketika saya berusia 8 tahun. Alasannya, sekolah wajib membekali muridnya dengan pengetahuan sejarah. Kesan yang saya dapat setelah selesai menonton film itu, adalah ketakutan yang sangat mengerikan terhadap komunisme. Bahkan, sesampainya di rumah, saya tak bisa tidur karena setiap adegan demi adegan masih melekat kuat di dalam ingatan saya. Kesan komunisme yang saya bayangkan seperti iblis yang sangat mengerikan, terus berlangsung sampai saya memasuki usia remaja. Mungkin saja perasaan horor itu tidak dialami semua orang. Namun, bertolak dari pengalaman itu, saya menyimpulkan kemudian, ihwal betapa bengisnya rezim Orde Baru dalam membentuk perspektif masyarakat tentang komunisme.

Dalam hal ini, Wijaya memaparkan bahwa pentingnya film klasik itu terletak pada dramatisasi yang tidak mungkin tersaji dalam karya sejarah Nugroho. Dalam film Pengkhianatan G30S / PKI, Nugroho hanya terfokus pada poin-poin referensi idelogis yang bertujuan untuk membangun kerangka di mana PKI dapat diperlihatkan sebagai satu-satunya pelaku kup 30 September. Hal yang hadir berdiri sendiri tanpa perlu menggambarkan secara rinci urutan kronologis dari percobaan kup atau penculikan dan pembunuhan tersebut. Karakterisasi dan dramatisasi film ini, menjadi sebuah instrumen ampuh untuk mencakupkan pesan-pesan ideologis dan memanipulasi opini publik. Pada akhirnya, film Pengkhianatan G30S / PKI ini berfungsi untuk merekontruksi drama dari peristiwa 1965.

Melalui narasi dan dramatisasi itu, penekanan bahwa PKI-lah yang membunuh para perwira militer, melekat dalam benak permirsa secara nyata. Film tersebut tidak hanya melegitimasi peran politik militer dalam mendominasi panggung politik Indonesia, dengan Soeharto sebagai pahlawan yang berhak menjadi pemimpin, tetapi juga melegitimasi pembunuhan masal terhadap komunis. Dalam hal ini, teori kekuatan simbolik Bourdieu menjadi sangat berguna untuk menjelaskan legitimasi praktik kekerasan tersebut. Simbol, sebagai bagian dari produk kebudayaan di dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting untuk membuat realitas menjadi kabur. Bahasa dan seni, misalnya, merupakan simbol yang sangat ampuh mempengaruhi pikiran dan memiliki kemampuan untuk mengubah dan memelihara nilai-nilai moral.

Dalam bukunya, Language and Symbolic Power (1991), Bourdieu berargumen bahwa kekuatan simbolik adalah sumber penting kekuasaan. Kekuasaan ini dapat digunakan oleh mereka yang menggenggamnya, buat mempengaruhi pihak lain yang lebih lemah demi mencapai dan mempertahankan dominasi. Dengan kata lain, ini merupakan praktik kekerasan simbolik yang dalam istilah Galtung disebut sebagai kekerasan budaya. Praktik semacam ini dapat juga diartikan sebagai proses untuk mempengaruhi pikiran masyarakat guna melihat tindak kekerasan sebagai hal yang wajar. Sistem simbolik adalah semacam instrumen politik yang otentik, dan hal inilah yang mempengaruhi terminologi “ideologi” dalam perspekif Marxis. Para pemikir Marxis mengartikan fungsi politik dari “sistem simbol” dengan cara menghubungkan proses produksi simbol dengan kepentingan kelas yang dominan. Ideologi yang diintegrasikan ke dalam proses produksi simbol, dalam perspektif Marxis, mewakili kepentingan-kepentingan khusus dari kelas yang berkuasa. Sejalan dengan pendapat Graeme Turner, yang membahas bagaimana film dimanfaatkan sebagai instrumen idologis, dalam buku Kekerasan Budaya Pasca-1965 ini. Turner mencatat bahwa film tidak dapat lagi dianggap sebagai karya seni, melainkan medium praktik sosial di mana ideologi dan praktik kebudayaan berinteraksi.

Dengan demikianlah, semuanya nampak terang benderang. Film Pengkhianatan G30S / PKI menjadi alat ideologi Orde Baru dengan fungsi politik menormalisasi pembantaian masal terhadap para anggota dan simpatisan PKI, hingga dimungkinkannya wacana anti-komunis hadir dalam benak masyarakat Indonesia.

Tentu saja film Pengkhianatan G30S / PKI bukanlah satu-satunya yang diproduksi dalam bidang kebudayaan, untuk melanggengkan kekuasaannya yang fasis dan membentuk wacana anti-komunis. Membahas ragam produk budaya yang dianalisis oleh Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca-1965, tentunya sangat tidak dimungkinkan. Namun, sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin menegaskan tanpa bermaksud mengkultuskan beliau, bahwa Wijaya Herlambang telah berkontribusi sangat besar bagi kita. Karyanya adalah upaya menegakkan keadilan lewat pembongkaran praktik kekejaman Orde Baru dan pembantaian masal yang dilegitimasinya, dalam sejarah (kelam) Indonesia.

2016

 

No Comments

Post A Comment