Metaruang | Pelecehan Seksual Sebagai Bentuk Terorisme
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
89
post-template-default,single,single-post,postid-89,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Pelecehan Seksual Sebagai Bentuk Terorisme

 

Oleh: Sri Rezeqi Puja Lestari & F. Ilham Satrio

 

Negara demokrasi boleh diisi oleh masyarakat demokratis. Orang mengandalkan hukum untuk memutuskan apakah suatu tindakan dianggap ilegal atau tidak. Kelompok lain bisa mempertahankan keyakinannya di sidang pengadilan. Sialnya, tak jarang sistem yudisial nasional sering diletakkan di posisi yang menguntungkan bagi kelompok tertentu, sehingga menyebabkan kelompok lain kurang berkenan. Pemerintah acap kali menentukan kelayakan tradisi tertentu.

Seperti halnya pemilik kuasa terhadap Hukum dan HAM negara ini, yang menilai bahwa pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual tidak terlalu mendesak untuk diatur dalam perpu yang diterbitkan dalam keadaan genting dan memaksa. Penambahan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual dinilai jauh lebih mendesak untuk memberi efek jera. Para pelaku bisa terancam hukuman mati, seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Pelaku juga bisa mendapat hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi, pemasangan deteksi elektronik, dan identitasnya diumumkan ke hadapan publik.

Di sisi lain,  Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut pengaduan pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak menghimpun data selama tahun 2010-2015, dengan jumlah aduan pada tahun 2010 terhitung sebanyak 2.046 kasus; sebanyak 42 persennya merupakan kejahatan seksual. Kemudian jumlah tersebut meningkat tajam pada tahun 2015 hingga mencapai 2.898 kasus, dengan jumlah 59,30 persennya berupa kekerasan seksual.

Hal yang mencengangkan adalah sebanyak 62 persen dari ribuan kasus tersebut terjadi di lingkungan terdekat, seperti keluarga dan lingkungan sekolah. Sedangkan selebihnya terjadi di ruang publik.

Kultur

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan ihwal apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Aparatus hukum nyatanya masih merespon kasus kemanusiaan ini dengan sangat lamban dan malah melahirkan kebijakan-kebijakan prematur. Kebijakan yang pemerintah ambil, baik yang diniatkan sebagai ‘hukuman’ (pemberlakuan kebiri kimiawi) dan ‘pencegahan’ seperti RUU Pornografi, misalnya, selalu saja menuai kritik dari masyarakat dengan jumlah tak sedikit. Kritik sebagai tanda tidak terakomodirnya aspek-aspek lain yang sifatnya preventif dan korektif atas suatu kebijakan. Kita masih bimbang, bahkan jadi pesimis, apakah produk hukum itu mampu menyelesaikan masalah hingga ke akarnya, atau malah berkembang menjadi hal-hal lain yang juga tak dapat dikendalikan dengan baik.

Belum rampung kasus Yn, kita sudah disodori kasus-kasus lain dengan tema serupa. Bahkan, untuk satu bulan, warta berita dapat menyuguhkan satu kasus pelecehan seksual hingga pemerkosaan setiap minggunya. Dengan adanya eskalasi kasus sejak tahun 2010 sampai sekarang, tentang hak dan perlindungan korban, maupun produk hukum pencegah sekaligus hukuman, adalah perlu untuk dirumuskan bersama-sama. Semuanya sudah serba mendesak, bahkan hampir terlambat.

Pelaku kekerasan seksual tak bisa hanya diselesaikan dengan kastrasi semata. Ada tatanan kompleks yang melatarbelakangi tindakan pelaku.

Ciri universal dari motivasi manusia adalah semuanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor itu akan menghasilkan perkembangan historis, religius, politik, kultural, dan sosio-ekonomi.

Kita tengah berada dalam segumpalan benang yang luar biasa kusut. Ia akan memberi beberapa pilihan pada kita: ikut kusut, membuat kita abai, atau membuat kekusutan itu terurai. Dalam hal inilah, baik pelaku maupun korban–tanpa mengurangi rasa kemanusiaan—dapat dilihat sebagai korban.

Kasus paedofilia Emon yang menggemparkan di tahun lalu, ternyata bermula dari Emon sebagai korban yang kemudian lambat-laun membentuknya sehingga berkembang menjadi pelaku.

Berbagai kasus yang sudah terjadi, baiknya menjadi cerminan untuk kita semua, bahwa tidak ada kultur yang bebas dari agresi. Motivasi agresi memiliki banyak faktor penyebab, mulai dari faktor kimiawi dan fisiologis, sampai faktor politik, psikologis, dan sosio-ekonomi. Kemiskinan, kurangnya kesempatan, sosialisasi, sejarah kekerasan, juga faktor-faktor lainnya ikut berperan bagi hadirnya kekerasan. Jangan sampai para korban memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengalamannya pada tindakan yang akan menjerumuskannya kelak, pada hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku terdahulu.

Perempuan dan Korban

Di alam yang serba patriarkis ini, banyaknya kasus pelecehan yang tercatat maupun tidak, secara otomatis menempatkan perempuan dalam sebuah diskursus tertentu. Meski pelecehan tak menutup kemungkinan juga terjadi pada lelaki dewasa, namun pertanyaannya adalah: mengapa korban pelecehan seksual banyak terjadi pada perempuan?

Salah satu alasannya, adalah karena laki-laki disosialisasikan untuk secara seksual agresif, untuk menganggap perempuan sebagai makhluk inferior, untuk memandang kepuasannya sendiri sebagai tujuan terpenting dalam relasi seksual.

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kekuasaan dan dominasi, dan hal itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

Jika pelecehan seksual dipandang sederhana sebagai sebuah kenyataan hidup, sesuatu yang mana kaum perempuan mampu belajar dan menanganinya dengan baik, hal itu tak akan melahirkan masalah serius menyoal kesetaraan gender. Bukti menunjukkan bahwa kaum perempuan telah secara negatif ikut terpengaruh dalam jumlah yang tak sedikit.

“Depression and anxiety resulting from psychological distress are among the best documented outcomes of sexual harassment.” –  Rudman & Glick

Bahkan, saat pelecehan relatif jarang terjadi dan mengambil bentuk yang halus, efek psikis terhadap korban justru sama-sama perlu diperhitungkan. Lebih jauhnya, perempuan yang urung menerjemahkan pengalamannya sebagai korban dari pelecehan seksual menanggung beban psikis yang sama dengan perempuan yang sadar dirinya menjadi korban pelecehan.

Meski berbentuk pelecehan ‘halus’ (panggilan, godaan, dan tatapan), atau yang tak tertanggungkan biadabnya, yang terlabeli maupun tidak, pelecehan seksual pada akhirnya tetap melukai kejiwaan sang korban. Lebih dari itu, pelecehan seksual juga dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang tidak secara langsung menjadi korbannya.

Di sinilah pelecehan seksual tak jauh berbeda dengan tindakan terorisme. Seiring eskalasi kasus dari tahun ke tahun meningkat, rasa khawatir dan takut ikut juga meningkat. Terorisme menghadirkan rasa takut dan trauma bagi korban, di saat yang sama masa depan mereka ikut terenggut. Sebab, bagaimanakah kita atau anak-anak kita bisa memastikan bahwa lingkungan yang kita tinggali bebas dari predator seksual, atau aman dari para residivis pemerkosa?

Walaupun laki-laki menghadapi lebih banyak resiko kekerasan hingga pada taraf pembunuhan, perempuan berkecenderungan melaporkan lebih banyak rasa takut ihwal kemungkinan dirinya akan diserang oleh orang asing. Sedemikianlah, perasaan yang mengancam akan terjadinya pemerkosaan itu, akhirnya melahirkan mekanisme pertahanannya sendiri pada diri perempuan, khususnya menyoal pakaian. Meski dalam realitasnya banyak pula lingkungan terdekat dari korbanlah yang melangsungkan tindakan keji.

Pikiran yang Jernih

Presiden Joko Widodo telah meneken UU Kastrasi terlepas paham-tidaknya beliau tentang krisis kemanusiaan ini. Meski UU tersebut tak mampu mengakomodir motif kuasa dari si pelaku, kita hanya bisa berharap bahwa penurunan hormon secara kimiawai itu benar-benar menghadirkan efek jera. Walaupun, lagi-lagi, kita tak bisa mengharapkan lebih dari sekedar kastrasi biologis. Andaikata ia dapat menjangkau ranah psikis, terlebih sosio-kultural, maka mungkin saja tindakan biadab itu mampu sirna betul bahkan sejak dari pikiran masing-masing.

Hal yang juga tak boleh dilupakan, adalah bagaimana rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Korban dapat direhabilitasi, baik secara psikis maupun sosial. Bagaimana ia bisa pulih secara psikologis dan psikososial. Karena tak jarang korban pelecehan malah diusir dari lingkungan keluarga atas dasar aib. Sedangkan pelakunya sekedar menginap di hotel prodeo untuk beberapa tahun. Itu jika dilaporkan, dan jika tidak, pelaku dibenarkan atas nama ‘khilaf’ belaka. Belum termasuk satu hal yang tak kalah absurd bahwa pelaku kekerasan seksual, dalam hal ini pemerkosa, dipaksa bertanggung jawab (baca: dikawinkan) dengan si korban tanpa mampu bagi si korban untuk menolak sebab tindakan demikian. Karena tak jarang, mekanisme moral seperti ini dianggap faktor sebab-akibat, semata konsekuensi.

Adalah PR kita yang juga merupakan tanggung jawab bersama untuk saling menjaga satu sama lain. Mencegah memang lebih baik sebelum semuanya terlalu terlambat. Mencegah di sini bukan justru mengurung perempuan di dalam rumah dan mendomestifikasinya. Akan tetapi memberi baik laki-laki maupun perempuan, pengenalan bukan hanya tubuh biologisnya, organ reproduksinya serta etika yang berlaku di masyarakat tentangnya. Hal yang juga mendesak, yakni bagaimana kita semua dapat memproses perasaan, emosi, dan pikiran-pikiran kita menjadi hal yang positif dan tidak melulu porno sekaligus melecehkan. Lebih baik menjaga lingkungan terdekat sebelum semua terlalu terlambat.***

 

 

Ilustrasi: Adinda Rizki Primafera

 

No Comments

Post A Comment