Loader

Bank Dunia & Rezim Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama yang diusung oleh rezim Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam menjalankan roda ekonomi nasional pada lima tahun mendatang. Aroma ini tercium saat Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya di depan khalayak ramai pada 20 Oktober 2019. Ia mengungkapkan jika proyek infrastruktur merupakan pra syarat pembangunan ekonomi, sehingga proyek strategis nasional dalam bidang infrastruktur akan menunjang konektivitas antar wilayah yang mempermudah investasi.

“Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.” Ungkap Jokowi.(1)

Jika kita putar balik ke belakang sejenak sesungguhnya proyek infrastruktur ini sudah ada sejak era presiden SBY, melalui proyek ambisiusnya yang terangkum dalam MP3EI. Lalu, dilanjutkan di era Jokowi-JK dengan serangkaian program priorias nasional yang tercatat dalam RPJMN Nasional hingga terelasi dengan RTRW Nasional. Dua payung besar ini kemudian diintegrasikan ke level bawah dari RPJMD dan RTRW provinisi hingga ke kabupaten atau kota.

Proyek prioritas infrastruktur nasional pun difasilitasi dalam bentuk Perpres dan sebuah komite khusus yang bernama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Berdasarkan catatan yang dikulik dari kontan.co.id, menyebutkan jika proyek infrastruktur pertama kali ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dengan proyek prioritas sejumlah 225 dan satu program prioritas khusus. Lalu, di tahun 2017 pemerintah melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017, merevisi peraturan yang lama dengan memperbanyak proyek prioritas sejumlah 245 dan 2 Program. Di tahun 2018 sendiri, pemerintah kembali merevisi aturannya, kali ini dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 dengan total 223 proyek dan 3 program.(2) Dari Perpres percepatan tersebut realisasi program hanya bisa dirampungkan sekitar 36% dan 80% masih dalam tahap konstruksi.(3)

Namun dalam pelaksanaannya proyek ini pun tergolong lambat pengerjaannya sehingga menstimulasi rezim untuk mengakselerasinya, melalui stimulan progresif berupa menerbitkan aturan-aturan yang memudahkan investasi walaupun berkontradiksi dengan aturan yang sudah ada, misal wacana penghapusan AMDAL dan izin lingkungan yang ditujukan untuk mempermudah pembangunan, wacana ini mencuat kala pemerintah menawarkan program Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan menyederhanakan izin, sehingga proyek infrastruktur nasional dapat diakselerasi pembangunannya. Kemudian ada juga serangkaian aturan yang berkorelasi satu sama lain yakni aturan-aturan dalam bingkai UU yang masuk ke dalam prolegnas, seperti UU Pertanahan, Minerba dan aneka UU lainnya yang akan menjadi prioritas rezim Jokowi-Ma’ruf Amin.

Proyek Infrastruktur Mandat Bank Dunia

Bank Dunia melalui program prestisiusnya akan memberikan pinjaman percepatan pembangunan infrastruktur, tepatnya kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekonominya. Melalui skema pinjaman berbunga rendah (low interest loan), Bank Dunia berharap dapat merangsang pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan investasi, sehingga ekspansi ekonomi masif dapat dipercepat. Target dari program pinjaman infrastruktur ini menyasar negara-negara yang dilabeli berkembang seperti negara di Afrika dan Asia Tenggara. Indonesia sendiri menjadi salah satu target prioritas Bank Dunia, melalui skema Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD) dan juga Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF).

Melalui skema program tersebut Bank Dunia ingin menstimulasi pembangunan di Indonesia sesuai dengan target mereka, serta disesuaikan dengan tingkat pertumbuahan ekonomi dan juga tujuan utama yang dilabeli dengan sustainable development goals (SDGs). Kerangka ini merupakan suatu upaya dari Bank Dunia untuk mendukung beragam investasi di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, administrasi publik, infrastruktur, pengembangan sektor keuangan, swasta, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Program ini akan ditingkatkan melalui kerjasama dengan pemerintah, lembaga multilateral lainnya, bank komersial, agen kredit ekspor, dan investor sektor swasta.

Selain itu, di dalam laporan Bank Dunia menyebutkan jika mereka telah melakukan serangkaian diskusi dengan pemerintah Indonesia, khususnya untuk mendorong pembangunan infrastruktur masif melalui beberapa pembiayaan dan mendorong RPJMN 2020-2024 agar memfasilitasi upaya pengakselerasian pembangunan infrastruktur. Ini juga tercatat dalam laporan Bank Dunia dalam IIFF(4) yang menyebutkan pemerintah Indonesia telah menekan kontrak pembiayaan pembangunan infrastruktur sampai pada 28 Februari 2022 sebesar 100 milyar dollar Amerika Serikat. Tujuan Proyek ini sesungguhnya adalah untuk memperkuat dan mengembangkan kerangka kerja institusional sektor keuangan guna memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial dan dengan demikian meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia.(5)

Bank Dunia sendiri mengungkapkan jika tujuan pembangunan infrastruktur adalah mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, memperluas pasar, menciptakan peluang kerja, mempromosikan persaingan, dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih jelas. Dalam konteks ini dapat diintrepetasikan jika pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu syarat meningkatkan konektivitas antar sektor yang merupakan salah satu langkah jitu untuk mendorong efisiensi produksi dan mempercepat distribusi. Sehingga konektivitas merupakan kunci dari perluasan investasi, karena berkaitan dengan relasi produksi dan pasar.

Artinya aneka pembiayaan dan program dari Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lepas dari upaya memfasilitasi ekspansi investasi masif. Hal ini pun terekam dalam aneka proyek prioritas infrastruktur yang coba dikonstruksi pemerintah, melalui aneka aturan yang ada. Di dalam penjabaran KPPIP proyek strategis ini di dalamnya sangat relevan dengan tujuan Bank Dunia, karena memang tujuannya untuk memperluas investasi melalui skema pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antar sektor ekonomi kapitalistik.

Beberapa pembangunan infrastruktur masif ini akan direalisasikan dalam proyek nasional yang terintegrasi dengan daerah, melalui kerangka kerja kriteria dasar yang relevan dengan tata ruang, kriteria strategis yang memiliki muatan mendukung investasi sampai ke daerah dan kriteria operasional yang lebih bicara ke nilai investasi. Salah satu yang didukung dalam proyek ini adalah pembangunan jalan terintegrasi baik selatan, utara dan tengah, bandara, pelabuhan, smelter, waduk dan aneka pembangunan yang berkorelasi dengan investasi, khususnya di sektor sumber daya alam.(6)

Maka aneka skema-skema pembangunan baik yang diretorikakan demi kedaulatan rakyat dan nasional, tak lebih bagian dari intervensi Bank Dunia untuk mempercepat investasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini akan merenggut ruang hidup rakyat, alih-alih akan menyejahterahkan mereka. Sebagaimana Indonesia sebagai negara pinggiran yang kaya akan sumber daya alam, selalu menjadi sasaran empuk pemilik modal untuk mengakumulasikan keuntungannya.

Sebagai contoh pembangunan proyek infrastruktur bandara NYIA di Kulon Progo, Yogyakarta dan Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang memakan banyak korban ribuan petani, mereka harus tergusur oleh proyek negara yang tak layak, bahkan sebelumnya mereka dipaksa menjual tanahnya melalui legitimasi aturan hingga perlakuan represif oleh aparatus keamanan negara.

Ada juga pembangunan waduk dan bendungan yang akan menggusur beberapa desa, memaksa rakyat pindah dari tanah kelahirannya dan ruang hidupnya, demi proyek ambisius yang hanya memikirkan investasi belaka. Salah satu contohnya ialah warga Wadas di Purworejo Jawa Tengah yang akan kehilangan ruang kehidupannya. Dan masih banyak lagi, bagaimana proyek infrastruktur nasional merupakan salah satu kepanjangan tangan dari pemodal yang dilegitimasi melalui penindasan dan pemaksaan, dalam wujud perampasan hak untuk hidup.

Rezim Otoritarianisme ‘Kapitalisme Pinggiran’

Karena muatan pembangunan infrastruktur masif merupakan bagian dari kerja-kerja kapitalisme, tentu akan menghadirkan aneka implikasi negatif. Indonesia sebagai negara kapitalisme pinggiran secara konsep memang sangat tergantung dengan konteks negara pusat. Hamzah Alavi menyebutkan jika kapitalisme pinggiran memiliki karakter kolonial, yang terlalu bergantung pada produksi primer. Salah satu cirinya ialah barang-barang manufaktur yang diperlukan untuk konsumsi dalam negeri harus diimpor. Selain itu juga ada ketergantungan pada ekspor bahan baku, yang menyebabkan kerentanan terhadap pasar internasional. Situasi fluktuaktif ini terjadi karena kekuatan ekonomi sebenarnya tetap di tangan perusahaan asing, yang memulangkan keuntungannya ke luar negeri. Menurut Bulkin dalam Alavi (1982), Orde Baru mewakili penegasan kembali kapitalisme pinggiran yang sebelumnya telah dirusak oleh perang dan depresi ekonomi. Sebagai bukti ialah adanya hubungan ketergantungan eksternal pada pasar internasional, sumber-sumber pembiayaan modal, struktur ekonomi dan lembaga-lembaga yang berkepentingan.(7)

Bulkin dalam Vedi Hadiz (2001) menyatakan bahwa di dalam kerangka objektif negara kapitalisme pinggiran, para pemilik modal punya kecenderungan untuk mendelegitimasi pemimpin suatu negara, guna menerima suatu kerangka kebijakan yang cenderung mendelegitimasi rezim. Namun di satu sisi untuk mempertahankan struktur politik mereka memerlukan legitimasi politik rezim untuk kepentingan ekonomi. Dalam suatu kondisi kapitalisme pinggiran, legitimasi pemerintah diperlukan guna menjaga stabilitas politik dan penerimaan sosial. Karena itu proyek-proyek politik utama sewaktu orde baru adalah untuk menciptakan sistem politik yang terprogram dan pragmatis. Guna mempertahankan mesin-mesin politik untuk berkuasa. Praktik yang dilakukan untuk melanggengkan kondisi tersebut yakni kooptasi politik, ekonomi, dan kekuatan birokrasi. Seperti pemeliharaan institusi politik dan birokrasi untuk penindasan dan pemaksaan.(8)

Kondisi tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam kondisi terkini, di mana proyek infrastruktur nasional tak lebih dari program yang menjadi bagian kepentingan pemodal besar, melalui skema pembiayaan dari Bank Dunia dan kapitalisme keuangan yang cenderung mendikte berbagai kebijakan dan aneka aturan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa rezim sekarang secara tidak langsung kekuasaannya terdeligitimasi karena tidak dapat independen dalam menentukan apa yang ia bangun. Tetapi dibuat seolah-olah memiliki independensi dalam menentukan pembangunan, guna mempertahankan struktur politik dan sosial yang sudah eksis. Situasi ini pun sangat memprihatinkan kala melihat kebijakan yang tak lebih dari dikte kapitalisme, seolah-olah menggambarkan kepentingan rakyat. Namun di satu sisi rakyat sendiri yang digusur dari ruang hidupnya, melalui serangkaian penindasan dan pemaksaan yang dilegitimasi aturan yang dibuat oleh rezim berkuasa.

Sejalan dengan itu, wajah rezim Jokowi selain menampilkan bagaimana wujud negara kapialisme pinggiran dalam kerangka adanya dikte dari pemodal besar, serta dominasi kuasa yang melancarkan kepentingan mereka. Sebagaimana kerangka teori dari Mochtar Mas’oed yang memiliki pandangan dalam skruktur kuasa, bahwa pada konteks orde baru negara tak lebih dari pengejahwantahan bentuk korporasi dan otoritarianisme. Ia melihat bahwa struktur kuasa yang tergambar dari rezim otoritarian yang cenderung berwujud korporatisme, selalu menekankan pada pola pemerintahan yang otoriter, birokasi yang terisolasi teknokratisme dan kendaraan korporatis yang muncul dalam bentuk perwakilan. Ini penting untuk membaca mekanisme kontrol negara atas kehidupan politik, salah satunya dengan memaksakan aneka kebijakan infrastruktur yang koersif.(9)

Sisa-sisa orde baru inilah yang oleh Vedi Hadiz dikatakan tidak pernah hilang, karena mereka mereorganisasi ulang dirinya dan menyebar untuk menguasai sendi-sendi pemerintahan. Memanfaatkan situasi transisi untuk menghimpun kekuatan dan kekayaan, memanfaatkan demokratisasi untuk kembali menegaskan kekuasaannya, serta melindungi kekayaannya berbarengan dengan hadirnya ekonomi bercorak neoliberalisme yang diusung oleh IMF dan Bank Dunia.(10) Sisa-sisa Orde Baru merupakan kroni-kroni Suharto yang mendapatkan keuntungan dari serangkaian kebijakan kala itu. Sebut saja Indika Group yang mendapatkan proyek PLTU Cirebon, merupakan milik Sudwikatmono yang merupakan sepupu Suharto dan memiliki hubungan erat dengan Sudono Salim dan Athoni Salim sang taipan utama dalam kongsi bisnis Suharto. Belum lagi kita berbicara tentang Harry Tanu Sudibyo, Hartati Murdaya, Aburizal Bakrie, Surya Paloh dan aneka aktor Orde Baru yang masih eksis dalam politik dan bisnis Indonesia. Tak luput nama-nama seperti Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto dan sederet eks jendral militer yang memiliki privillege dalam catur bisnis dan politik Indonesia. Secara singkat nama-nama yang familiar tersebut merupakan sisa-sisa Orde Baru yang memanfaatkan demokratisasi pasca reformasi untuk mereorganisasi kekuataannya baik politik maupun ekonomi, sehingga kuku-kuku mereka bisa menancap kokoh dalam roda kekuasaan negara ini.

Maka tak ayal situasi sekarang sangat memiliki korelasi dengan wajah pemerintahan yang demokratis, namun sebenarnya otoriter. Hal ini tergambar melalui perampasan-perampasan ruang hidup rakyat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Secara jelas aneka proyek-proyek infrastruktur hadir melalui kebijakan yang terintegrasi dengan program Bank Dunia, lalu dilegitimasi melalui serangkaian aturan dan kebijakan yang sifatnya menindas dan memaksa. Dan aktor-aktor yang diuntungkan adalah elite-elite lama yang hanya berganti baju, namun sifat dan wataknya masih sama.

Kapitalisme pinggiran hanya menjadi kerangka baca, di mana negara pusat atau pemodal utama seperti Bank Dunia, IMF bahkan lembaga-lembaga internasional yang beririsan dapat menampilkan wajah ganda. Di satu sisi seolah-olah demokratis dengan mendorong transparansi, akuntabilitas dan demokrasi, tapi di sisi lain membiarkan otoriterisme melalui serangkaian represifitas langsung maupun tidak langsung, seperti kekerasan aparatur keamanan negara dan aturan-aturan perampas hak rakyat. Karena bagi mereka akumulasi profit lah yang utama, sementara skema demokrasi hanya kamuflase untuk menutupi wajah gandanya yang sebenarnya menindas. Jargon-jargon demokrasi hanya sebatas gurauan pelipur lara, sementara akumulasi profit melalui skema pembangunan masif, walau itu meninggalkan sesak di jutaan manusia tidak mereka hiraukan.

___
Catatan:

  1. Kompas.com. 20 Oktober 2019. Pidato Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Akan Dilanjutkan. Diakses pada 8 November 2019, https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/171945465/pidato-presiden-jokowi-pembangunan-infrastruktur-akan-dilanjutkan
  2. Kontan.co.id. 27 Mei 2019. Sebanyak 77 proyek strategis nasional selesai hingga Mei 2019. Diakses pada 8 November 2019, https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-77-proyek-strategis-nasional-selesai-hingga-mei-2019
  3. Cnbcindonesia.com. 2 Oktober 2019. Jumlah Proyek Strategis Jokowi Baru Tuntas 36% di September,  Diakses pada 8 November 2019, Jumlah Proyek Strategis Jokowi Baru Tuntas 36% di September
  4. https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/01/07/world-bank-statement
  5. https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/p092218?lang=en
  6. https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/
  7. Alavi, Hamza. 1982. “State and Class Under Peripheral Capitalism.” In Introduction to the Sociology of Developing Societies, edited by Hamza Alavi and Teodor Shanin. London: Macmillan and New York: Monthly Review Press.
  8. Hadiz, V. R. (2001). Capitalism, oligarchic power and the state in Indonesia. Historical materialism, 119-152.
  9. Mas’ oed, M. (1989). Ekonomi dan struktur politik Orde Baru, 1966-1971. Jakarta: LP3ES.
  10. Robison, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London: Routledge.
No Comments

Post A Comment