Metaruang | Buruh Nanbu Dipekerjakan Kembali, Status PKWT Belum Jelas
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17147
post-template-default,single,single-post,postid-17147,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Buruh Nanbu Dipekerjakan Kembali, Status PKWT Belum Jelas

Sejumlah 28 buruh PT. Nanbu Plastics Indonesia (NPI) yang terkena PHK pada awal April 2018 telah dipekerjakan kembali. Selain itu, pihak perusahaan juga telah melunasi seluruh hutang gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI) Faisal Al Rahmad. “Semua (buruh) yang di-PHK sepihak sudah bekerja kembali. Gaji, THR, sudah dibayar,” ucap Faisal lewat pesan singkat pada Kamis, 5 Juli 2018.

Keputusan ini merupakan hasil dari mediasi yang dilakukan antara pihak manajemen, serikat buruh dan Dinas Ketenagakerjaan. Dalam surat perjanjian bersama yang ditandatangani serikat buruh pada Jumat, 8 Juni 2018 tersebut, dinyatakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan kembali semua buruh yang di-PHK.

Faisal pun menyatakan bahwa 28 buruh tersebut sudah mulai bekerja kembali di PT. NPI sejak Sabtu, 2 Juli 2018. Ke-28 buruh yang kembali dipekerjakan ini termasuk seorang ibu yang tengah mengandung.

Namun, kesepakatan bekerja kembali ini tak berlaku bagi buruh bernama Azuhrotul, yang oleh perusahaan anggap telah mengundurkan diri. Perusahaan berdalih telah melakukan panggilan kerja sampai 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tak kunjung datang. Padahal, Azuhrotul tak sama sekali menerima surat apapun dari perusahaan (via JNE) atau dari pihak manapun.

Hasil pengecekan di JNE, surat pertama bersatus ‘return’; surat kedua statusnya diterima oleh orang bernama Retno, dan bukan atas nama Azuhrotul. Dan surat ketiga pun berstatus ‘return’. Tentu saja korespondensi yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 UUK no. 13 Tahun 2003, perihal pemanggilan buruh oleh perusahaan terkait pengunduran diri.

Lebih lanjut, upah yang sudah dibayarkan kepada 28 buruh belum pasti perinciannya. Sampai saat ini mereka belum menerima slip upah. Demikian Azuhrotul pun belum menerima upah sama sekali.

Biaya pengobatan Atika ditanggung perusahaan

Selepas surat perjanjian tersebut ditandatangani, PT. NPI juga menghubungi Atika Nafitasari, buruh PT. NPI yang mengalami kecelakaan kerja dan di-PHK pada Januari 2018. Kepada Atika, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka akan bersedia untuk bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja yang dialami Atika hingga dirinya sembuh.

“[Perusahaan] ngabarin ke aku, kalau [mereka] mau biayain masalah pengobatan,” kata Atika.

Atika adalah korban kecelakaan kerja yang membuat jari tengah tangan kanannya terpotong mesin press, pada hari Senin itu, 26 September 2016. Disinyalir, kondisi mesin press sudah tak optimal namun manajemen mengabaikannya dan tetap memerintahkan buruh untuk tetap bekerja.

Persoalan PKWT belum selesai

Sayangnya, PT. NPI masih enggan untuk menyelesaikan kasus buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hingga saat ini, perusahaan masih menolak untuk mempekerjakan kembali Atika dan delapan buruh magang lainnya, serta mengangkat mereka menjadi karyawan tetap.

Perkara menyangkut PKWT ini mesti mengacu pada perihal yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2018 lalu, yang menganjurkan agar status ke-7 orang PKWT statusnya diubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun, hingga kini anjuran tersebut belum ditindaklanjuti perusahaan. Malah, salah satu pihak dari HRD mengatakan dirinya menolak anjuran dari Disnaker.

Padahal, Atika dan 7 buruh PKWT tersebut bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus. Menurut ketentuan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker 100/2004, seharusnya mereka sejak awal diangkat menjadi karyawan tetap. Mempekerjakan mereka sebagai buruh magang merupakan hal yang melanggar hukum. Sampai laporan diturunkan, para buruh berstatus PKWT tersebut upahnya belum dibayarkan.

Faisal menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan kasus pelanggaran PKWT ini melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. “Kami akan terus berjuang sampai [kasus] PKWT selesai,” tutur Faisal.

Memang, keberhasilan ini merupakan buah dari perjuangan SEBUMI yang terus konsisten menuntut perusahaan untuk menghentikan penyelewengan dan perbuatan tidak adil terhadap buruhnya sendiri. “Itu hasil dari aksi kita,” ucap Atika.

Sebelumnya, puluhan buruh yang bekerja di PT. NPI terkena PHK setelah melakukan aksi protes. Aksi protes ini dilakukan sebagai respon terhadap pelanggaran ketentuan PKWT yang dilakukan perusahaan.

Mereka yang terkena PHK juga merupakan buruh yang tergabung dalam SEBUMI dan aktif mengadvokasi kawan-kawan sesama buruh di PT. NPI yang menerima perlakuan sewenang-wenang dari pihak perusahaan, seperti kelalaian perusahaan dalam menangani kasus kecelakaan kerja, pemaksaan kerja lembur, hingga fasilitas kerja yang tidak sesuai perjanjian

 

Artikel terkait:

___

Dokumentasi: SEBUMI; Militansi Metaruang (Astika)

 

 

___

 

Nanbu Employees Being Rehired, But Contractual Status Remains Unclear*

 

A total of 28 workers of PT. Nanbu Plastics Indonesia (NPI) which were laid off in early April has recently been reinstated. Furthermore, the company has also paid off all outstanding unpaid salary and end-of-Ramadhan allowance (Tunjangan Hari Raya/ THR).

This was conveyed by the president of the labor union SEBUMI Faisal Al Rahmad. “All unilaterally dismissed (labors) are working again. Salaries, THR, have been paid,” said Faisal via text message on Thursday, July 5, 2018.

This decision is the result of a mediation between management, the union and Municipal Representative of the Manpower Ministry (Disnaker). In a joint agreement signed by the union on Friday, June 8, 2018, it was stated that the company should reinstate all laid-off workers.

Faisal added that 28 workers have started working again at PT. NPI since Saturday, July 2, 2018. The 28 workers re-employed include a pregnant mother.

However, this re-employment agreement does not apply to a worker named Azuhrotul, whom the company deems to have resigned. The company claimed to have summoned him up to 3 (three) times, but he did not come. But on the contrary, Azuhrotul claims to not receive any invitation letter from the company (via JNE’s expedition service) or any other party.

A check on JNE shows the first letter’s status as ‘return’ – which means that it did not got through the recipient, and thus returned to the sender.  The second letter instead was shown to be accepted by someone named Retno, not Azuhrotul. Lastly the third one was again listed as ‘return’. Of course, such correspondence does not meet the provisions of Article 168 of Indonesian Labor Law no. 13 of 2003, concerning the invitation of workers by companies related to resignation.

Moreover, the said unpaid salary which the company have promised to pay are still uncertain in term of its details. Until now, they have not received any wage slip. This also obviously applies to Azuhrotul.

Atika’s medical expenses are borne by the company

After the letter of agreement was signed, PT. NPI also contacted Atika Nafitasari, a worker of PT. NPI who suffered an accident and was laid off in January 2018. To Atika, the company stated that they would be willing to take responsibility and bear all medical expenses due to said work accident experienced by Atika until she recovered.

“[The company] told me, that [they] want to pay for the treatment,” Atika said.

Atika is a victim of a work accident involving a press machine that makes the middle finger of her right hand cut off, on Monday, September 26, 2016. Allegedly, the condition of the press machine was not optimal, but the management ignored it and still ordered workers to keep working it.

The issue of contractual status (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) remains unclear

Unfortunately, PT. NPI is still reluctant to settle the case of employment agreement for a definite period of time (PKWT)—or in another terms is contractual employment. To date, the company still refuses to reinstate Atika and eight other interns, as well as hiring them to be permanent employees.

The case concerning the PKWT should refer to the subject issued on 28 May 2018, which recommends that the status of the 7 PKWTs of their status be changed to an employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT). However, until now the recommendation has not been acted upon by the company. In fact, one party from HRD claimed that he rejected the recommendations from Disnaker to change the employment status to permanent

In fact, Atika and other 7 contractual workers work in a continuous and fixed job. Under the terms of Article 59 of Indonesian Labor Law and Regulation of Manpower Ministry no. 100 of 2004, they should be appointed as permanent employees from the beginning. Hiring them as apprentices is unlawful. Until the report is revealed, the workers with the status PKWT have not paid their wages.

Faisal stressed that they will continue to fight for cases of violation of this PKWT through litigation and non-litigation. “We will continue to fight until [case] PKWT is solved,” said Faisal.

Indeed, this success is the fruit of SEBUMI’s continuous struggle to consistently demand the company to stop misappropriation and unfair conduct of its own workers. “It’s the result of our action,” Atika said.

Previously, dozens of workers working at PT. The NPI was laid off after a protest. This protest action was conducted in response to breach of PKWT provisions by the company.

Those affected by the layoffs are also workers who are members of SEBUMI and actively advocating their fellow workers at PT. NPI receiving arbitrary treatment from the company, such as the negligence of the company in dealing with accidents, forced overtime, to non-compliant work facilities.

 

___

Source: http://metaruang.com/buruh-nanbu-dipekerjakan-kembali-status-pkwt-belum-jelas/

Translator: Yanuar Farhanditya

Editor: Rizal Assalam

___

Catatan:

Artikel berbahasa Inggris di atas dimuat di situs ATNC Monitoring Network: A Labour Network Monitoring Asian Transnational Corporations, Nanbu Employees Being Rehired, But Contractual Status Remains Unclear.

 

Dipanggil Stik. Sehari-hari kegiatannya ngejar-ngejar narasumber dan berusaha nulis berita secepatnya pakai dua jempol.

No Comments

Post A Comment