Metaruang | Dianto Bachriadi: Global Land Forum dan Omong Kosong Reforma Agraria (Bag. 1-2)
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17614
post-template-default,single,single-post,postid-17614,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Dianto Bachriadi: Global Land Forum dan Omong Kosong Reforma Agraria (Bag. 1-2)

Hari menjelang sore waktu kami tiba di kantor Agrarian Resource Center (ARC) Jumat (9/3). Di lapangan yang tak seberapa besar dekat kantor, tampak seekor kuda tengah asyik merumput. Bandung memang sedang basah-basahnya, namun agak aneh hujan belum turun sampai sepetang ini. Kami lantas duduk sebentar hingga tiba Izzu, salah seorang pekerja di ARC, mempersilakan kami untuk masuk. “Mas Gepeng (sapaan akrab Dianto) sedang diwawancara oleh orang dari Historia,” paparnya. Dalam setarikan napas, kami memasuki kantor berupa rumah kecil itu. Kami memulai ritual; membakar sebatang sigaret kretek dan menghisapnya perlahan. Satu menit, dua menit, hingga setengah jam terlewati, kami tangkap derit pintu dan suara yang tak asing itu.

“Oh, ini dari Metaruang, ya. Tunggu, saya menghabiskan sebatang rokok dulu di luar.” ujar Dianto.

Pria berusia 53 tahun yang sempat menjadi Wakil Ketua Komnas HAM dan bermasalah dengan rumah dinasnya ini lantas pergi sejenak. Setelannya tampak parlente; kumis yang disisir rapi, rambut tergerai sebahu, dan kemeja biru. Ia hisap rokok sebatang lalu menghampiri kami kembali.

“Jadi, apa yang hendak dibicarakan?” tanyanya.

Kami pun menjelaskan banyak seputar bahan wawancara kami, salah satunya mengenai Perpres RA yang dirilis pasca GLF 2018 lalu.

“Waduh, maaf, saya kurang tertarik, tapi biar bisa agak nyambung, saya cetak dulu.”

Naskah dicetak. Tak dibaca. Pria gondrong ini lantas menggunakan naskah yang ia cetak tadi sebagai alas duduk. “Saya malas membicarakan benda ini sebenarnya, enggak krusial,” jelasnya sambil menjadikan naskah Perpres tersebut sebagai alas pantat. Seekor kuda di seberang tahu: ini adalah sikap politik.

 

Metaruang

Dalam wawancara anda bersama situs Tribun di tahun 2014 lalu, anda menyebut bahwa sengketa agraria dan HAM saling berkorelasi. Tepatnya, di sebelah mana dua hal itu dapat saling berhubungan?

Dianto Bachriadi

Konflik agraria, jika mencakup persoalan perampasan tanah yang menjadi hak masyarakat, jelas itu pelanggaran HAM. Jika perampasan, pengambilalihan tanah-tanah hak masyarakat itu mengakibatkan masyarakat menjadi kehilangan akses terhadap sumber-sumber penghidupannya, ekonominya menjadi merosot, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya, itu juga berarti pelanggaran HAM berikutnya. Jika disertai kekerasan, penangkapan secara ilegal, bahkan mungkin pembunuhan dan sebagainya, di mana aparat negara –apakah dia terlibat atau membiarkan kejadian itu; kalau dilakukan oleh orang lain—itu jelas pelanggaran HAM. Jadi, konflik agraria adalah tempat di mana rangkaian pelanggaran hak asasi itu seringkali terjadi. Diawali dengan apa? Diawali dengan dirampasnya hak-hak masyarakat atas sumber penghidupannya. Padahal, negara mempunyai kewajiban melindungi, bahkan memajukan hak masyarakat. Korelasinya di situ.

 

Metaruang

Terkait penyelenggaraan GLF (Global Land Forum) di Bandung bulan September 2018 lalu, bisa tahu mengapa memilih kota Bandung lalu kemudian menuai protes. Padahal penyelenggaraan sebelumnya, di negara-negara lain tidak ada protes sama sekali. Siapa yang protes dan mengapa mereka protes?*

Dianto Bachriadi

Waktu itu saya sempat bertanya, mengapa di kota Bandung? Mengapa tidak di Jakarta saja yang fasilitasnya mencukupi untuk penyelenggaraan semacam itu, yang juga media lebih gampang meliput kalau butuh media yang besar. Dan infrastruktur jauh lebih baik, atau sekalian ke daerah yang dekat daerah wisata. Supaya para peserta yang jumlahnya dari luar negeri itu ratusan, bisa langsung berwisata mengenal Indonesia lebih jauh, dengan cara wisata. Seperti banyak dilakukan pertemuan-pertemuan atau konferensi-konferensi internasional yang lain.

Yang agak mengejutkan itu mereka mengatakan ada gagasan yang berkembang di KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria); KPA itu artinya, dari pengurus yang ada sekarang dan senior-senior serta kelompok-kelompok, yang sebagian mengklaim menjadi anggota dewan pakar. Pokoknya orang-orang yang di KPA. Cuma anggota ILC (International Land Coalition) yang lain, ada sejarah perlawanan terhadap imperialisme yang sangat kuat yang direpresentasi oleh Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Dan mereka mau katakan bahwa problem global itu sebetulnya juga adalah problem dari imperialisme pada hari ini. Jadi itu sangat tepat, menyelenggarakan satu pertemuan internasional yang membicarakan persoalan agraria, persoalan tanah, dilihat dari sudut kolonialisme hari ini, imperialisme hari ini, di kota Bandung.

Waktu itu saya bilang begini, kalau diselenggarakan oleh kelompok-kelompok yang betul-betul anti-kolonial atau anti-imperialis, maka pemilihan tempat di kota Bandung, dengan simbol anti-imperialisme 1955 itu tepat. Tetapi ILC itu kan ada unsur World Bank, ada juga berapa lembaga-lembaga yang sebetulnya penyikapannya gak jelas terhadap kolonialisme-imperialisme hari ini. Bagian juga dari imperialisme keuangan internasional yang direpresentasi Bank Dunia. Lalu lihat keanggotaan ILC itu, yang juga didominasi oleh lembaga-lembaga semacam Bank Dunia, di sana ada lembaga-lembaga keuangan internasional, badan-badan pembangunan internasional maupun regional, dia menjadi anggota ILC.

Kenapa Bank Dunia dominan? Lihat saja dari komposisi anggota yang ada di dewan kepengurusan ILC. Bank Dunia itu punya dua suara di situ, punya dua representasi. Sementara yang lain hanya satu. Kelompok-kelompok riset yang juga dibiayai Bank Dunia itu punya kedudukan penting di dalam penentuan-penentuan kebijakannya ILC. Jadi, saya bilang, kontradiktif gak menyelenggarakan GLF 2018, yang itu adalah acaranya ILC, di Bandung dengan mangambil ikon perlawanan terhadap imperialisme yang pernah dimiliki kota Bandung? Dan juga, hari ini masih banyak kelompok-kelompok yang anti-kolonialisme, anti-imperialisme, juga anti terhadap kapitalisme, di Bandung. Mereka bilang: enggak, kita kan memang masih anti-kolonialisme, anti-imperialisme, juga anti-kapitalis. Tetapi itu mungkin sikap KPA; tapi itu kan mewakili sikap ILC, kata saya. Akhirnya itu tertinggal saja menjadi sebuah perdebatan.

Kesimpulannya, KPA dan ILC memilih kota Bandung, dan memang atraktif terhadap perhatian publik. Seperti yang saya bilang, ada banyak kelompok di kota Bandung yang memang masih sangat kuat penyikapannya terhadap masalah-masalah pertanahan di Indonesia dan juga global, yang mana merefleksikan bekerjanya imperialisme-kolonialisme di dunia modern hari ini. Jadi, kalau kita lihat misalnya bagaimana land grabbing bekerja, itu bisa kita bilang mekanisme-mekanisme kolonialisme dan imperialisme terepresentasi dalam fenomena land grabbing itu. Nah, di Bandung cukup banyak kelompok yang menolak atau mengambil sikap tegas, menolak land grabbing, melawan land grabbing itu, dan melawan kelompok-kelompok yang mau menguasai tanah dalam skala besar, menciptakan ketimpangan, dan sebagainya.

Sampai di situ, berarti akan ada dua penyikapan yang berbeda nantinya terhadap pelaksanaan GLF di Bandung. Yang satu adalah masyarakat sipil Indonesia, intelektual, atau yang mengklaim dirinya sebagai schoolar activist, yang ikut di dalam forum GLF itu. Dan akan ada kelompok-kelompok yang sangat tegas mengatakan GLF itu sedikit banyak, sebetulnya, merepresentasi juga, menjadi bagian dari simbol kolonialisme baru. Kalau sudah begitu, kan gak baik. Gak baik di lingkungan sekitar kita di Bandung ini. Dalam arti, perbedaan pandangan sih oke-oke saja, apalagi kalau sampai perbedaan ideologi ya masuknya itu gak bisa diubah. Tetapi jangan, kalau dalam pandangan saya, muncul secara terbuka di hadapan orang lain dalam arti orang-orang luar, dan kemudian muncul kesan GLF itu seperti mengabaikan keberadaan kelompok-kelompok yang menolak kehadiran, dalam tanda kutip, agen-agen kapitalis, agen imperialis. Atau muncul ikon dan simbol-simbol neo-imperialisme  di kota Bandung yang malah diusung oleh kelompok-kelompok semacam KPA dan lainnya, yang katanya anti-kolonialisme. Jadi, kontradiksi-kontradiksi itu gak cantik. Dan itulah saya sebut sebagai ‘nyampah di kota Bandung’, bikin sampah baru di kota Bandung. Sudah banyak sampah yang lain, dari mulai sampah fisik, dan lain-lain. Itu yang membuat saya secara personal dan juga secara institusional, teman-teman di ARC misalnya, kita menolak penyelanggaran GLF di kota Bandung.

Artinya, kita bersetuju dengan cara pandang sejumlah teman-teman yang lain di Bandung ini, yang menganggap, forum semacam GLF itu, satu, tidak punya kontribusi yang signifikan untuk penyelesaian masalah-masalah agraria di Indonesia. Indonesia saja dulu, gak usah ke global. Yang kedua, ILC itu sendiri yang menjadi host dari event itu, adalah lembaga yang patut dipertanyakan penyikapannya terhadap persoalan-persoalan kolonialisme dan imperialisme. Kalau gak mau kita bilang mereka bagian dari itu, bila pernyataan itu dianggap terlalu keras. Yang ketiga, itu jadi pertanyaan-pertanyaan baru terhadap sejumlah lembaga yang sekarang ada di ILC. Dan menjadi suatu garis bawah yang tebal atas berbagai macam tuduhan yang sudah muncul ke KPA sejak KPA bergabung dengan ILC. Nah, saya bersetuju dengan pandangan teman-teman itu, lebih baik GLF ini tidak diadakan di Bandung. Bikin saja di Jakarta, yang jadi base-nya KPA, atau di Bogor yang jadi base tiga anggota yang lain. Toh, KPA juga sudah meninggalkan kota Bandung. Dia dengan sadar, ada generasi-generasi baru untuk membawa KPA keluar dari kota Bandung. Sekarang mau kembali ke Bandung hanya sekedar mau mengambil simbol atau ikon bahwa ada perlawanan terhadap kapitalisme, terhadap kolonialisme, terhadap imperialisme. Kalau itu gak pakai ILC, kita pasti akan ikut dukung. Tapi, ini kan ada hal yang kontradiktif. Ngomong anti-kapitalisme, anti-kolonialisme, anti-imperialisme, di gedung Konferensi Asia-Afrika yang sangat simbolik itu, sebagai perlawan rakyat terhadap liberalisme pada waktu itu, yang juga terus berlangsung sampai hari ini, tetapi di dalam satu forum yang dikomandani oleh lembaga yang diragukan penyikapannya terhadap tiga isu pokok itu: anti-kapitalisme, anti-kolonialisme, anti-imperialisme. Bahkan, kalau kita gak mau sebut dengan bahasa yang lebih keras, mereka bagian dari kolonialisme itu sendiri.

Itu yang membuat saya, khususnya dan teman-teman di ARC, sangat suportif dan bahkan kami bergabung dengan kelompok Aliansi Rakyat Anti Penggusuran. Nah ini juga harus dilihat, Aliansi Rakyat Anti Penggusuran atau ARAP ini, itu bukan baru muncul ketika mau ada GLF di Bandung. Ada semacam anggapan atau tuduhan bahwa ARAP ini dibuat-buat, hanya sekedar untuk menolak GLF waktu itu, karena orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada di ARAP itu gak dilibatkan di dalam GLF. Ini harus jelas, bahwa ARAP itu sudah terbentuk jauh hari sebelum ada kegiatan GLF itu. ARAP adalah betul-betul aliansi sejumlah organisasi, orang, dan juga masyarakat di kota Bandung dan sekitarnya, baik yang menjadi korban penggusuran atau tidak, yang menolak bahwa pembangunan kota itu menggunakan cara penggusuran. Dan korbannya sudah banyak, jadi memang ARAP dibentuk itu untuk menolak aktivitas-aktivitas pembangunan kota dengan cara menggusur di kota Bandung dan sekitarnya. Dan gagasan ini juga kita lempar ke lain tempat, bahwa seharusnya masyarakat kota di Indonesia itu beraliansi secara strategis dalam suatu organisasi untuk menolak pembangunan kota (yang) dengan cara menggusur. Nah, isu anti-penggusuran itu connect dengan anti-imperialisme itu. Memang, di forum GLF misalnya dibahas juga soal land grabbing, soal penggusuran, soal eviction. Tetapi sepanjang pengetahuan saya terhadap forum-forum ILC itu, perdebatan-perdebatan ilmiah maupun perdebatan retorik di forum-forum mereka itu tertinggal saja sebagai suatu discourse. Kalaupun lebih jauh, mereka masuk ke dalam teks-teks yang menjadi dokumen ILC, tetapi jelas tidak akan secara signifikan mengubah cara pandang Bank Dunia yang menjadi motor dari pembentukan kebijakan pertanahan global. Cara pandang Bank Dunia sudah jelas, pro-market, ia mau menciptakan pasar tanah, ia mau menyeragamkan semua sistem administrasi dan manajemen pertanahan agar kompatibel, fit-in dengan penguatan pasar tanah, which is penguatan kapitalisme global.

Kalau ada bahasa anti-penggusuran, ada bahasa pelibatan rakyat secara partisipatif, ada bahasa—mereka tidak menggunakan bahasa anti-land grabbing—anti-penguasaan tanah skala besar, itu lebih mengarah kepada strengthening the market itself, untuk penguatan pasar, bukan dalam konteks untuk bicara keadilan yang lebih jauh untuk masyarakat, bahkan yang sudah atau akan menjadi korban penggusuran atau bekerjanya pasar di kemudian hari. Jadi, ada compatibility, dalam pengertian anti-penggusurannya ARAP dengan ketidaksetujuan kita, ARAP, terhadap pelaksanaan GLF di kota Bandung. Yang kemudian menjadi lebih kental dengan bahasa tadi, ‘cuma nyampah di kota Bandung’.

 

Cara pandang Bank Dunia sudah jelas, pro-market, ia mau menciptakan pasar tanah, ia mau menyeragamkan semua sistem administrasi dan manajemen pertanahan agar kompatibel, fit-in dengan penguatan pasar tanah, which is penguatan kapitalisme global.

 

Metaruang

Kalau terkait dengan protes yang dilakukan ARAP ini kan kelihatannya memang sangat rapi, terorganisir, tidak hanya menyiapkan perangkat-perangkat protes seperti poster, flyer, dan lain-lain. Bahkan mereka menyiapkan kertas kerja, draft position terhadap GLF yang harus ditolak. Dan kemudian menyiapkan strategi yang lebih simbolik terkait dengan landmark Asia-Afrika yang menentang kolonialisme dan imperialisme melalui declaration land fair atau declaration land-grabbing yang sebenarnya mengambil 10 poin simbol dari deklarasi yang pernah muncul dari deklarasi Asia-Afrika 1955. Dan deklarasi serta kertas posisi ini jadi salah satu rujukan yang penting bagi media, terutama media internasional untuk dikutip, bahwa ada yang salah terjadi di Bandung sehingga menimbulkan protes oleh ARAP. Kami ingin tahu bagaimana pendapat mas Gepeng terkait dengan skema seperti ini, sebagai bagian dari social movement.*

Dianto Bachriadi

Harusnya begitu. Artinya, bahwa protes yang betul itu bukan sekedar spontan. Isunya memang menolak GLF, dalam hal ini ARAP itu tahu betul kenapa ILC dan GLF harus ditolak. Jadi secara substansi ARAP sudah bekerja dengan cara yang betul; mereka melakukan analisis yang baik terhadap isu itu. Jadi bukan hanya sekedar kenapa dia harus ditolak di Bandung, tetapi menganalisis lebih jauh ke akar masalahnya. Sehingga, karena mengkaji dengan baik, keluar pandangan-pandangan, dari kerja sistematik yang memenuhi kriteria penggalian data analisis yang cukup kuat; keluar dalam bentuk kertas posisi, penyikapan kenapa GLF itu harus ditolak. Jadi bukan hanya persoalan teknis, bukan hanya sekedar di kota Bandung atau karena tidak dilibatkan, tetapi lebih mengakar dari itu. Bahwa di ARAP, GLF-ILC itu kita ragukan komitmennya, bahwa mereka memang mau bekerja untuk keadilan. Kalau Bank Dunia, sudah jelas mereka memang bekerja untuk pasar. Kalau Bank Dunia menguasai ILC, sebagai inisiator ILC, maka bisa dong kita bilang bahwa ILC adalah salah satu kepanjangan tangan dari cara kerja Bank Dunia untuk melibatkan masyarakat sipil, dan ILC adalah bentukannya.

Position paper itu disusun untuk menjelaskan itu kepada publik. Dan itu satu cara yang baik. Harusnya begitu kalau mau bikin aksi menolak. Seperti misalnya kalau mau menolak penggusuran di suatu tempat, tentu kita akan melakukan suatu analisis mengapa cara menggusur, satu, tidak tepat, kedua, misalnya, mekanisme untuk membangun kota di situ itu betul atau tidak. Yang kedua, karena punya argumen dan data yang cukup, bisa diolah ke berbagai macam media lainnya. Salah satunya deklarasi anti-land grabbing, deklarasi anti-penggusuran, untuk menyejajarkan diri dengan deklarasi yang pernah muncul pada tahun 1955. Deklarasi Bandung pada tahun 1955 yang terdiri dari sepuluh poin yang kita kenal dengan Dasa Sila Bandung itu jelas sekali penyikapannya terhadap kolonialisme, terhadap imperialisme, terhadap solidaritas internasional untuk perjuangan rakyat. Tiga poin penting itu sejajar dengan argumen yang dibangun oleh ARAP di kertas posisi, sehingga mudah membuat deklarasi anti-penggusuran atau anti-land grabbing. Bila diambil sepuluh poin itu bisa jadi mode of expression, tetapi substansinya sejajar. Itu substansi yang penting. Jadi kalau itu bisa ditangkap oleh media-media internasional, itu berarti misinya tercapai. Berarti media internasional itu memang bisa, dalam tanda kutip, lebih objektif melihat persoalan. Kalau kita bandingkan, di media nasional itu sedikit yang mengutip argumen-argumen ARAP itu, ketimbang memberitakan peristiwa GLF. Itu juga bisa kita pahami karena di situ ada unsur politik, bahkan diisukan waktu itu akan dibuka oleh presiden Jokowi. Jadi, media di Indonesia itu senang sekali mencari yang ‘news’, terlepas dari persoalan politik mereka, saya gak mau bicarakan itu. Nah, kalau satu organisasi sudah membangun bangunan argumentasi yang jelas itu, mudah sekali untuk membuat apa saja. Itu contoh yang bagus bagi sebuah gerakan. Artinya, bukan mengada-ada, bukan sekedar muncul. Tetapi dia punya basis argumentasi yang solid. Karena itu jelas sistematik, dan memunculkan sepuluh poin anti-penggusuran.

Wawancara terkait: Hendro Sangkoyo: Mengurai Benang Kusut Krisis Agraria Indonesia

 

Metaruang

Apakah Global Land Forum (GLF) yang diadakan di Bandung Agustus tahun lalu itu dapat menyelesaikan sengketa agraria yang semakin berlarut-larut atau justru sebaliknya?

Dianto Bachriadi

GLF menyelasaikan? GLF jelas tak bisa menyelesaikan [sengketa agraria red]. Kita harus pahami terlebih dulu GLF itu barang apa. Global Land Forum itu hanya sebuah forum reguler dari satu lembaga yang bernama International Land Coalition. Jadi, mereka punya pertemuan tahunan, pertemuan anggota, yang di antara regularitas per-tahun itu, dua tahun sekali mereka (ILC) membuat semacam konferensi yang melibatkan pihak-pihak luas ketimbang hanya anggota.

Jadi itu mah hanya sekedar konferensi. Kalau di situ ada pemerintah dan pihak-pihak yang sangat berkepentingan untuk penyelesaian konflik agraria, mungkin saja di situ ada dibahas soal kasus, mekanisme penyelasaian konflik dan sebagainya. Mungkin. Tapi tetap, urusan otorisasi penyelesaian itu ada di si pemerintah, bukan di GLF. Apalagi kalau gak dibahas, apalagi kalau cuma dibahas secara umum. Jadi, menemukan relevansi antara penyelesaian konflik dengan forum semacam GLF itu nyaris tidak ada. Kecuali GLF itu adalah tempat di mana konflik agraria dibahas, didiskusikan. Bahwa nanti kesimpulan konferensinya, misalnya, di situ ada pelanggaran HAM, di situ negara harus menyelesaikan, harus yang berkeadilan, dan sebagainya, mungkin saja disampaikan ke pemerintah Indonesia. Keputusannya tetap dimulai dari yang bersangkutan. Mau gak, dia jalani? Emang ada hukumannya kalau gak menjalani? Kan enggak. Dan biasanya yang dibahas di forum semacam GLF itu bukan spesifik case by case negara tertentu atau kasus tertentu di satu negara. Namanya saja sudah ‘Global Land Forum’. Dia biasanya membahas problem global dari pertanahan.

 

Metaruang

Seperti yang kita ketahui, GLF di Bandung Agustus lalu adalah rangkaian kedelapan. Adakah konsekuensi yang merupakan dampak dari terselenggaranya GLF di negara-negara sebelumnya, lalu apa konsekuensi yang mungkin akan berdampak bagi Indonesia?

Dianto Bachriadi

Dalam soal penyelesaian? Saya gak bisa menunjuk ada atau enggak. Karena memang saya gak punya detail data ataupun informasinya. Tetapi saya bisa duga, itu kembali, kecil relevansinya karena dia tidak membicarakan kebijakan negara per negara. Dia (GLF) membicarakan skema global dari regulasi pertanahan. Dengan implikasi pada, mungkin, sejumlah negara yang menjadi anggotanya.

 

Metaruang

Implikasinya biasanya dalam bentuk apa?

Dianto Bachriadi

Isu konflik agraria hanya satu dari persoalan global pertanahan. Yang seringkali mereka bicarakan itu bagaimana, bahasa umumnya, masyarakat itu memiliki akses terhadap tanah. Atau tanah-tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka, atau memperkuat akses yang sudah ada. Termasuk di situ adalah memulihkan akses-akses mereka yang hilang akibat bersengketa. Itu tema umumnya. Tetapi, tema umum ini pada praktiknya dikembalikan kepada negara yang bersangkutan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Bisa saja jawabannya adalah memperkuat akses masyarakat (terhadap) tanah adalah sertifikasi.

Hal yang paling utama yang kurang diperhatikan orang-orang, yakni argumen-argumen yang berkembang di dalam GLF itu, menjadi masukan penting bagi lembaga-lembaga besar yang berkepentingan bagi penangkalan ulang regulasi pertanahan secara global. Siapa? Bank Dunia (WB) yang utama. Jadi, Bank Dunia akan sangat mempertimbangkan bagaimana dinamika masalah-masalah agraria di sejumlah negara yang muncul dari forum-forum semacam GLF, atau suara-suara yang muncul dari masyarakat sipil yang ada di dalam forum GLF, untuk mereka memperbaiki, merumuskan ulang kembali skema-skama yang sebetulnya sudah mereka desain. Apa itu desainnya? global land market intinya. Pasar tanah global, di mana melalui pasar tanah itu investasi dipermudah untuk menguasai tanah melalui mekanisme transaksi pasar. Itu sudah grand design yang tak bisa diubah. Kecuali terjadi perubahan di dalam rezim World Bank sendiri. Nah, di dalam grand design itu mereka perlu tahu dinamika-dinamika dan kemungkinan-kemungkinan hambatan. Salah satu yang sangat penting mereka ketahui itu adalah aspirasi-aspirasi, pandangan dari kelompok masyarakat sipil. Kelompok yang agak sulit mereka jangkau secara langsung. Kalau ke pemerintahan, itu bukan hal yang sulit bagi mereka. Mereka punya relasi utang-piutang, relasi pinjaman, relasi bantuan, grant, dan sebagainya. Bahkan, mungkin mereka ikut terlibat di dalam menyusun regulasi pertanahan termasuk kayak di Indonesia. Tetapi, bagaimana kelompok masyarakat sipil bereaksi, apa tuntutan riilnya, mereka akan sulit menjangkau. Paling-paling melalui riset. Nah, Bank Dunia di sini sangat berkepentingan terhadap lembaga bernama ILC yang  menjadi penyelenggara utama dari Global Land Forum.

Wawancara terkait: Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB: “Jahatnya Pembangunan dari Investasi dan Hutang”

 

Metaruang

Bagaimana pandangan Anda terhadap program bagi-bagi sertifikat gratis yang digadang-gadang sebagai salah satu prestasi Jokowi di ranah Reforma Agraria? Apakah program tersebut memiliki kait kelindan terhadap Agenda Bank Dunia yang sempat dibicarakan sebelumnya?

Dianto Bachriadi

Pertanyaannya agak rumit, tapi tidak apa-apa, kita harus urai satu persatu.

Pertanyaan pertama, apakah sertifikasi tanah sesuatu yang penting? Penting, jelas. Karena melalui sertifikasi tanah, masyarakat bisa mendapat kepastian hukum atas tanah-tanah yang menjadi miliknya. Tetapi, apakah pastinya mutlak kalau untuk kasus Indonesia? Bisa jadi tidak. Karena, walaupun kamu pegang Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian di tanahmu akan dijadikan jalan tol, maka tetap saja tanah itu harus dilepas walaupun ada transaksi di situ. Dan memang kalau tanah bersertifikat, di dalam transaksi pasar tanah, harganya lebih baik ketimbang yang tidak bersertifikat. Jadi, untuk pemilik tanah, sertifikat itu memang menguntungkan mereka; atau bagi orang yang akan dapat sertifikat, jelas itu menguntungkan.

 Ya, itu sisi positif. Lalu, kenapa harus sertifikasi? Karena, investasi itu selalu butuh kepastian hukum dan kemudahan. Jadi, kalau bertransaksi di atas tanah-tanah yang tidak bersertifikat, itu terlalu banyak pemainnya. Calo tanah, lah, pemertintah, lah,  jadi enggak bisa bertransaksi langsung sama pemiliknya. “Karena di sini tanahmu, tapi tak bersertifikat,” negara masih bilang seperti itu, jadi tanah negara. Harganya masih di bawah, padahal calo mainkan harga tinggi. Jadi tidak ada kepastian, dan investor paling enggak mau yang begitu. Nanti belum lagi, begitu tanah sudah dibeli, misalnya, kamu klaim balik. Ini jadi konflik: “Ini tanah saya,” atau bila bukan kamu, ya anakmu, keponakan adik, yang merasa enggak kebagian, ribut lagi, investasi enggak jalan. Investor tidak suka hal seperti itu. Lebih baik jelas siapa pemain di sana, ini kamu, sertifikatnya ada, oke, tawar-menawar di pasar, selesai. Investasi butuhnya seperti itu. Karena itu, di dalam iklim investasi bebas, yang seperti sekarang, maka sertifikat menjadi instrumen penting untuk menciptakan pasar tanah yang terbuka. Jadi kenapa Bank Dunia berkepentingan di dalam perubahan regulasi, termasuk memperkuat pasar tanah, karena itu.

Sebetulnya, jika kita membaca dokumen-dokumen Bank Dunia, mereka sedang membuat satu jalan agar investasi lebih lancar dan mudah melalui pasar tanah. Sertifikat adalah hal penting dalam pasar tanah. Jadi, tujuannya bahkan bukan untuk memperkuat hak masyarakat. Kalaupun ada, itu hanya bahasa-bahasa retorik, atau bahasa-bahasa cantiknya. Tapi kalau buka lagi dokumennya, semua dokumen itu paling pertama berbicara tentang mempermudah investasi, karena itu kepentingan mereka.

Nah, negara semacam Indonesia juga berkepentingan seperti itu karena memang masih banyak tanah-tanah di Indonesia yang belum bersertifikat, padahal dikuasai oleh masyarakat. Kenapa bisa begitu, panjang ceritanya. Intinya adalah selama ini negara kurang mengurus apa yang menjadi hak masyarakat. Sekarang, dengan didorong oleh Bank Dunia, melalui berbagai macam skema, utang, bantuan, dan segala macam, terutama utang karena utang bisa mengikat, pemerintah memperbesar proses, memperluas proses sertifikasi, memudahkan lah, kalau kata mereka. Sehingga terjadilah peningkatan jumlah sertifikat yang terbit, dan itu isu politik. Bisa jadi barang dagangan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang dan presiden sekarang. Apakah itu keberhasilan? Buat saya enggak. Di mana letak keberhasilannya? Satu, itu adalah tugas negara, memastikan hak-haknya masyrakat atas tanah itu pasti, menjamin itu. Bahwa selama ini rezim tidak melakukan, itu kesalahan. Tetapi kalau ada rezim yang melakukan, bukan prestasi, itu kewajiban. Analoginya, jika kamu muslim, menjalankan sholat lima waktu, apakah itu prestasi? Itu kewajiban! Tapi kalau kamu gak jalanin satu atau dua kewajiban yang lima ini, itu apa namanya? Kamu kurang baik. Jadi kalau rezim-rezim sebelumnya itu menunjukkan jumlah sertifikat yang terbit di masa mereka hanya segini, lalu ada rezim yang sekarang menunjukkan yang lebih tinggi, itu bukan prestasi.

Yah, itu mah biasa-biasa, kewajiban. Dan itu kan bukan barang gratis, tetap ada biaya sekecil apapun. Jadi, kalau dibilang Jokowi bagi-bagi sertifikat, ya enggak bisa bagi-bagi gratis. Biar bagaimana ada biaya, entah biaya itu dipungut langsung dari masyarakat, atau melalui skema-skema pembiayaan yang lain, diupayakan tetap harus keluar biaya. Jadi gak ada yang gratis. Ada biaya pengukuran dan segala macam. Coba lihat di beberapa kasus terbukti, sertifikat sudah terbit tapi tanahnya belum diukur, baru ribut. Ada yang salah, dicabut lagi. Jadi ini bukan prestasi, itu satu pekerjaan reguler saja. Dan jangan lupa, di BPN sendiri itu ada angka anggaran negara yang khusus untuk peningkatan sertifikasi tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). Jadi memang sudah ada budget-nya, bukan sesuatu yang luar biasa juga. Bahwa selama ini dijalankan lambat, itu masalah di dalam pemerintahan, tapi sekarang dijalankan lebih cepat, bukan prestasi sama sekali. Kecuali ada sesuatu yang lain, misalnya begini; kamu tak punya tanah, kamu petani tanpa tanah, tiba-tiba kamu dikasih tanah melalui program Land Reform, sesuatu yang dimandatkan oleh Undang-Undang tetapi gak pernah dijalankan itu boleh lah kita bilang prestasi. Nah, sekarang coba periksa baik-baik semua sertifikat-sertifikat yang keluar di masa ini. Berapa prosentase terbesar di atas tanah, atau diberikan kepada petani tanpa tanah. Kebanyakan tanah-tanah yang disertifikasi itu adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai, sudah digarap oleh masyarakat. Jadi itu, istilahnya secara administratifnya, adalah peningkatan status. Status dari tanah yang hanya dikuasai jadi tanah milik.

Atau, coba periksa lagi semua sertifikat yang keluar di masa sekarang, yang diklaim sebagai prestasi. Nah, di Mamuju misalnya, masyarakat menguasai tanah, mereka ribut, konflik dengan pemegang HGU tertentu. Masih bersengketa, masih ribut. Apakah keluar sertifikat di sini? Coba periksa, mungkin prosentasenya nol koma nol sekian persen. Kenapa? Karena enggak mau mereka [pemerintah red.] menerbitkan sertifikat di daerah yang berkonflik, di mana masyarakat berkonflik karena penting bagi mereka menguasai tanah itu. Sertifikat terbit di daerah-daerah yang sudah enggak ribut. Jadi, bukan prestasi. Publik yang enggak tahu, bisa dimanipulasi dengan media massa, pemberitaan, dan sebagainya. Mereka akan menganggap ‘wah itu kehebatan Jokowi’ ya, silakan saja memang boleh seperti itu. Tapi, yang mengerti harus tahu bahwa itu bukan prestasi, dan harus menyampaikan pada yang lain bahwa itu sebenarnya bukan prestasi. Itu biasa-biasa saja.

Lalu sertifikasi, apakah itu sejalan dengan program Reforma Agraria? Sertifikasi bukan Reforma Agraria. Tapi salah satu ujung dari Reforma Agraria memang adalah pemberian sertifikat tanah kepada petani-petani yang seharusnya memperoleh hak atas tanah melalui program redistribusi tanah. Apa yang harus diredistribusi? Tanah-tanah mana yang bisa diredistribusi? Itu aturan hukumnya sudah dijelaskan dalam UU Pembaruan Agraria 1960.

Satu, tanah-tanah kelebihan. Artinya, tanah-tanah yang dikuasai oleh seseorang yang melebihi jumlah yang diperbolehkan. Di Jawa, di daerah yang padat, walaupun peraturannya sudah agak tua tapi karena belum dicabut ya masih berlaku 5 hektar. Jadi, kalau kamu menguasai tanah lebih dari 5 hektar itu melanggar hukum. Menguasai, ya, bukan memiliki. Maksudnya apa menguasai? Kamu punya 3 hektar, punya nih, berarti milik. Nyewa nih sama dia 2 hektar, itu sudah mentok 5, berarti kamu menguasai 5. Tapi kalau nyewa sama dia 6, 1 [hektar red.] itu kelebihan walaupun nyewa. Jadi kamu gak boleh lagi nyewa 3 atau 2, apalagi kalau milik. Sekarang lihat, suruh BPN buka peta buka data, berapa banyak tanah yang dimiliki oleh seseorang yang jumlahnya di Jawa ini lebih dari 5 hektar. Itu objek redistribusi, pemerintah yang tegas, yang berani, itu akan dijadikan objek redistribusi, itu prestasi. BPN harus buka peta, BPN harus kasih tahu ke presidennya dan presiden harus lakukan. Itu tanah kelebihan.

Objek yang kedua, itu adalah tanah absentee. Maksud tanah absentee adalah kalau kamu punya tanah di luar kecamatan alamat tempat tinggal, itu objek redistribusi. Sekarang periksa, siapa yang punya tanah di luar tempat tinggalnya, di luar kecamatannya. Banyak orang Bandung ada di Sumedang, ada di Garut, ada di Pantura situ. Itu objek redistribusi semua. Artinya itu harus diberikan ke petani tak bertanah, harus dikasih ke petani yang menggarap tanah itu. Tuan-tuan tanah itu tanahnya banyak. Tuan-tuan tanah itu ada di lingkaran kekuasaan. Nah sekarang, berani enggak rezim yang berkuasa ini memangkas itu? Belum ada yang berani. Bukan prestasi jadinya. Karena nanti sesudah diresdistribusi, dikasih ke petani penggarap atau petani tak bertanah, baru terbit sertifikat baru atas tanah itu. Sertifikasi juga namanya.

Ketiga, tanah-tanah eks-swapraja. Tanah-tanah yang dulu dikuasai oleh pemerintahan-pemerintahan yang oleh Belanda dinyatakan sebagai pemerintahan otonom: Jogja, Solo, Cirebon. Eks-kesultanan lah. Ada berapa yang sudah diredistribusi? Sedikit jumlahnya.

Yang keempat, tanah-tenah negara yang lain termasuk ya itu, tanah-tanah yang sudah digarap masyarakat yang sekarang sudah jadi kebun HGU, kebun sawit, kebun teh, dan segala macam, itu yang dikasih. Nah, sementara yang terjadi kan enggak, sertifikasinya adalah di daerah-daerah yang tidak berkonflik. Bukan yang ini. Jadi, dari empat objek Land Reform yang ada yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan turunannya, itu sebetulnya minim dilakukan. Setelah Orde Baru berkuasa itu minim, termasuk program Reforma Agraria sendiri gak pernah diterapkan sebagai suatu program yang jelas.

Jadi, sertifikasi bukan Reforma Agraria. Bahkan redistribusi tanah saja bukan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu, secara keseluruhan konsepnya adalah menata ulang struktur penguasaan tanah agar ketimpangan berubah menjadi relatif tidak timpang. Bahasa teknisnya, praktek teknisnya adalah, apa penyebab ketimpangan? Penyebab ketimpangan itu kan dua soal; Satu, ada tanah dikuasai orang banyak, ada banyak orang tidak menguasai tanah. Berarti, yang terkonsentrasi ini diambil oleh negara, dibagi-bagi ke yang tidak menguasai tanah. Jadi yang harus dihitung adalah berapa orang yang butuh tanah. Berapa jumlah tanah di Indonesia, berapa jumlah petani penggarap yang butuh tanah. Kalau ada 24 juta, misalnya, berarti yang dibutuhkan adalah 48 juta hektar. Karena hukum mengatakan 2 hektar. Hitung-hitungan saya, angka itu, petani yang membutuhkan tanah itu ada sekitar 24 jutaan. Artinya diperlukan 40 juta tanah. Harus dicari dari mana? Dari empat sumber tadi kalau memang dia mau berfikir kesejahteraan [masyarakat, red].

Reforma Agraria dalam konteks kesejahteraan; kesejahteraan untuk petani tak bertanah dan petani penggarap yang memerlukan tanah. Nah, baru dia cari tanahnya dari empat objek tadi itu yang dibagi-bagi, yang disertifikasi. Bukan seperti yang sekarang, yang sejak zaman SBY bilang, “kami akan meredistribusi 9 koma sekian juta hektar,” dari mana angka 9 juta? Kalau misalnya dia bagi 2 hektar, berarti -dia berasumsi- hanya 4,5 juta rumah tangga yang membutuhkan. Data BPS saja mengatakan, yang membutuhkan tanah itu, lima kali lipatnya. Itu kan artinya dia [pemerintah, red] bersikap parsial. Kalau mau pakai bahasa politik, dia tidak berani menyentuh tanah-tanah yang dikuasai oleh tuan tanah besar. Itu komitmen rezim ini, dari mulai zaman SBY sampai sekarang, dan Jokowi sekarang bilang juga 9 juta lagi, enggak tahu asal-usul angka yang sama dalam dua rezim berbeda itu.

Ada sih penjelasannya, tapi bahasa gampang dari mana asal-usulnya saja ‘kan aneh. Berarti komitmen dia enggak sungguh-sungguh. Kalau komitmennya sungguh-sungguh, yang dia hitung adalah berapa rakyat, petani tak bertanah, petani penggarap, yang memerlukan tanah. Berapa tanah-tanah rakyat yang dirampas, yang harus dikembalikan, itu berarti jumlahnya lebih banyak lagi. Apakah itu tanah adat, yang berbentuk hutan dan sekarang berubah menjadi kebun sawit, termasuk yang konflik untuk HGU, tanah non-kehutanan, jumlahnya lebih banyak lagi. Itu penyelesaian konflik, yang masuk ke dalam kesatuan penyelesaian masalah di dalam program Reforma Agraria. Apakah hal itu disentuh? Enggak. Jadi, kalau dia bilang Reforma Agraria, kalau buat saya dan teman-teman di sini, itu omong kosong.

 

Di dalam iklim investasi bebas, yang seperti sekarang, maka sertifikat menjadi instrumen penting untuk menciptakan pasar tanah yang terbuka. Jadi kenapa Bank Dunia berkepentingan di dalam perubahan regulasi, termasuk memperkuat pasar tanah, karena itu.sertifikasi bukan Reforma Agraria. Bahkan redistribusi tanah saja bukan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu, secara keseluruhan konsepnya adalah menata ulang struktur penguasaan tanah agar ketimpangan berubah menjadi relatif tidak timpang.

 

[Bersambung ke bagian 2]

 

 

Dianto Bachriadi, Peneliti Agraria di Agrarian Resource Center, Profesor Tamu di Pusat Kajian Asia Tenggara, Kyoto University, Jepang.

___

Wawancara terkait:

 

Artikel terkait:

___

Disusun oleh: F. Ilham Satrio, Ilyas Gautama, Novandy Fiardilah, Dwi Nur Akbar

___

Diwawancara oleh: Novandy Fiardilah, Dwi Nur Akbar, Metaruang (ARC, Bandung 9 Maret 2019); *Frans Ari Prasetyo, (Kyoto University, 20 Maret 2019).

___

Dokumentasi: Dwi Nur Akbar

___

Editor: F. Ilham Satrio, Rifal Nur Goib

 

Metaruang

Bergerak, mengakar, kritis.

No Comments

Post A Comment