Metaruang | Dianto Bachriadi: “Golput Saja Tak Cukup” (Bag. 2-2)
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17634
post-template-default,single,single-post,postid-17634,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Dianto Bachriadi: “Golput Saja Tak Cukup” (Bag. 2-2)

Hari menjelang sore waktu kami tiba di kantor Agrarian Resource Center (ARC) Jumat (9/3). Di lapangan yang tak seberapa besar dekat kantor, tampak seekor kuda tengah asyik merumput. Bandung memang sedang basah-basahnya, namun agak aneh hujan belum turun sampai sepetang ini. Kami lantas duduk sebentar hingga tiba Izzu, salah seorang pekerja di ARC, mempersilakan kami untuk masuk. “Mas Gepeng (sapaan akrab Dianto) sedang diwawancara oleh orang dari Historia,” paparnya. Dalam setarikan napas, kami memasuki kantor berupa rumah kecil itu. Kami memulai ritual; membakar sebatang sigaret kretek dan menghisapnya perlahan. Satu menit, dua menit, hingga setengah jam terlewati, kami tangkap derit pintu dan suara yang tak asing itu.

“Oh, ini dari Metaruang, ya. Tunggu, saya menghabiskan sebatang rokok dulu di luar.” ujar Dianto.

Pria berusia 53 tahun yang sempat menjadi Wakil Ketua Komnas HAM dan bermasalah dengan rumah dinasnya ini lantas pergi sejenak. Setelannya tampak parlente; kumis yang disisir rapi, rambut tergerai sebahu, dan kemeja biru. Ia hisap rokok sebatang lalu menghampiri kami kembali.

“Jadi, apa yang hendak dibicarakan?” tanyanya.

Kami pun menjelaskan banyak seputar bahan wawancara kami, salah satunya mengenai Perpres RA yang dirilis pasca GLF 2018 lalu.

“Waduh, maaf, saya kurang tertarik, tapi biar bisa agak nyambung, saya cetak dulu.”

Naskah dicetak. Tak dibaca. Pria gondrong ini lantas menggunakan naskah yang ia cetak tadi sebagai alas duduk. “Saya malas membicarakan benda ini sebenarnya, enggak krusial,” jelasnya sambil menjadikan naskah Perpres tersebut sebagai alas pantatnya. Seekor kuda di seberang tahu: ini adalah sikap politik.

 

[Baca wawancara bagian pertama di sini]

 

UU-PA itu jelas, menciptakan sosialisme Indonesia

 

Metaruang

Menjelang GLF kemarin, Jokowi juga menurunkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut?

Kalau saya sederhana. Saya agak malas ngomong ini (sambil mengacungkan naskah Perpres, red). Karena ini kan Perpres tentang Reforma Agraria, rezim ini jelas menunjukkan bahwa mereka tak sungguh-sungguh. Reforma Agraria itu sudah diatur oleh Undang-Undang, ini diturunkan lagi ke tingkat Perpres.

Sudah ada Undang-Undang yang ada dari tahun 60’. Yang dihapus soal Pengadilan Land Reform yang sudah dicabut, statusnya hanya Kepres dan bisa dibuat lagi. Tapi yang berhubungan dengan soal Land Reform dan penataan ulang penguasaan tanah itu belum ada yang dicabut. Artinya itu saja dipakai. Kalau itu dipakai harus konsisten. Objeknya misalkan redistribusi ke-4, tapi dua ini akan berhubungan dengan tuan tanah: tanah kelebihan dan tanah absentee. Yang ke-4 tanah negara yang lain akan berhubungan dengan konflik, dan ini pasti gak mau masuk ke situ. Termasuk rezim yang sekarang ini. Nah, ini saja, secara hukum buat saya, buat apa ada seperti ini? Buat apa membahas ini? Ini gula-gula saja! Dan ini terbit persis pada saat GLF itu berlangsung, seolah-olah ini jadi persoalan kemasan, seolah-olah GLF itulah yang mendorong, membuat gong Jokowi menyatakan ‘Ok sekarang kita jalankan reforma agraria yang menjadi apa yang saya janjikan di Nawacita.’ Ya enggak. Apa yang dia maksud Reforma Agraria di sini? Reforma Agraria yang benar ya itu tadi, menata ulang struktur penguasaan tanah yang timpang, itu saja. Implikasinya luas, salah satunya memastikan masyarakat yang membutuhkan tanah dapat [tanah, red] melalui program redistribusi tanah. Nah, ini bicara gak soal struktur penguasaan tanah yang timpang? Nah, periksa.

Kalau ujung-ujungnya One Map Policy, kebijakan satu peta, apalagi barang itu! Kita harus baca bagaimana kepentingan global memandang yang disebut dengan One Map Policy itu. Intinya, peta-peta itu, yang selama ini ada di tangan pihak-pihak yang berbeda-beda dengan berbagai macam kepentingannya sering menimbulkan konflik peruntukan. Misalnya peta itu dipegang oleh Departemen Kehutanan, mereka punya peta sendiri. Orang mau investasi di situ, tabrakan sama peta yang dipegang oleh BPN, tabrakan sama peta yang dipegang oleh ESDM, misalnya. Nah sekarang mau dikoordinasi menjadi satu peta. Maksudnya apa? Maksudnya supaya gampang masuk [investasi, red], supaya ini gak ribut. Sebetulnya One Map Policy itu sesederhana itu. Masyarakat akan dapat keuntungan gak? Mungkin; karena, secara teoritis, di situ disebut juga salah satunya yang akan jadi bahan pertimbangan adalah peta-peta partisipatif yang dibangun oleh masyarakat, peta-peta klaim masyarakat tanah yang dibuat secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif. Tetapi saya sudah berulang-ulang ngobrol, diskusi, bersama teman-teman Jaringan Kerja Pemetaan partisipatif (JKPP) yang menjadi salah satu motor kegiatan pemetaan itu, mereka selalu akan bilang bahwa peta-peta partisipatif itu justru peta yang paling tidak dihargai oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menjadi koordinator dari kebijakan One Map Policy. Kenapa? Karena ini peta konflik semua, peta atas lahan-lahan di mana di situ kebanyakan konflik. Artinya, kalau itu diakomodasi, itu berarti mereka harus menerima apa yang punya masyarakat. Tapi kalau konflik antara perhutanan sama perkebunan itu istilahnya cuma koordinasi antar lembaga.

Artinya, kalau kita ke Perpres tentang Reforma Agraria; Reforma Agraria apa sih yang dia maksud? Kalau Reforma Agraria yang dimaksud di sini sama sekali berbeda dengan pengertian menata ulang struktur penguasaan tanah yang timpang, di mana kemudian hak masyarakat khususnya petani, masyarakat adat, diperkuat, diperoleh, dst. Kalau bukan itu, buat saya bukan Reforma Agraria. Reforma Agraria bisa saja label, label untuk program semacam termasuk menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah yang sudah digarap oleh masyarakat. Label itu jadi gak penting, tapi tentu jadi barang dagangan politik.

Metaruang

Apakah UU-PA 1960 masih ideal untuk melihat kondisi Indonesia saat ini?

Dianto Bachriadi

Undang-Undang itu kan dibuat dengan tujuan tertentu. Undang-Undang itu diubah dengan dua situasi. Situasi pertama, apakah dia sudah mencapai tujuan. Kadang Undang-Undang itu mencapai suatu tujuan yang sangat ideal sehingga bisa bertahan, dia on going process terus, tujuan itu pencapaiannya jauh. Kedua, memang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak terakomodasi oleh Undang-Undang itu, sehingga dia ingin ada Undang-Undang baru yang mengakomodasi kepentingannya. Sebetulnya hanya dua situasi itu yang bisa membuat Undang-Undang diubah atau diganti. Kalau hanya ‘umurnya sudah tua’ dan segala macam, bukan persoalan menurut saya. Kalau tujuannya masih baik dan masih bisa memfasilitasi kebaikan itu, apa problemnya?

Metaruang

Mungkin masih ada plus-minusnya?

Dianto Bachriadi

Ya selalu. Setiap Undang-Undang tidak pernah sempurna. Itu bukan kitab suci. Itu bikinan manusia, selalu ada problem plus-minus. Tapi kalau sesuatu yang baik, seperti UU Pembaruan Agraria, saya menilai secara objektif itu baik. Jika mau diubah  dengan alasan sudah ‘out of date’, sudah tua, tidak sesuai dengan semangat zaman, dan sebagainya, itu berarti yang lebih banyak bekerja soal kedua: kepentingan. Ada banyak kepentingan yang menganggap UU-PA ini malah menghambat, bukan sekedar tidak memfasilitasi, malah menjadi penghambat. Tetapi, buat petani tak bertanah, buat orang miskin, UU-PA itu penting karena memang tujuan pokok UU-PA adalah memberi kesejahteraan untuk petani-petani kecil. Salah satunya melalui program Land Reform yang dimandatkan langsung oleh UU-PA melalui kebijakan pemerintah menata ulang struktur ketimpangan tanah.

Jadi, inti Reforma Agraria ada di dalam UU-PA. Tujuannya sudah tercapai? Tujuan negara ini sudah ke mana-mana, berbeda dengan UU-PA. Buka UU-PA, salah satu tujuannya adalah membangun Sosialisme Indonesia. Anda boleh enggak setuju dengan sosialisme, kita boleh enggak setuju, si ini boleh enggak setuju; ada prosesnya untuk itu. Tetapi, itu tujuan Undang-Undang, dan itu belum tercapai, dan tujuan negaranya sudah ke mana-mana. Memang kemudian, bahasa yang paling baik, UU-PA ini sudah ketinggalan zaman. Tapi negara ini juga enggak pernah tegas bilang tujuan kita apa. Tujuannya, sebagian besar masih sosialisme, kok. Tujuan negara itu ada di Preambule UUD; menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan melindungi rakyat. Nah, sekarang kalau jumlah orang yang menderita, yang mengalami ketidakadilan semakin bertambah, itu bagaimana? Pelanggaran HAM makin bertambah, itu bagaimana artinya? Kalau tanah-tanah rakyat yang dirampas semakin banyak, dan yang gak diselesaikan juga makin banyak, itu bagaimana? Apa artinya? Sementara negara ini gak pernah mau tegas-tegas bilang, bahwa negara ini diciptakan untuk kepentingan pengusaha. Kalau begitu kan jelas. Sementara semua Undang-Undang sekarang terutama pasca reformasi, kebanyakan untuk memfasilitasi investasi. Itu bagaimana?

Jadi, enggak perlu sampai ke yang paling ideal tadi, bahasa teks UU-PA itu jelas, menciptakan sosialisme Indonesia. Enggak usah sampai ke situ, lah. Ke yang lebih turun sedikit, kalau memang alergi dengan kata-kata sosialisme dan sebagainya. Jadi, UU-PA itu memang banyak kelemahan. Kelemahan itu harus ditambal oleh peraturan-peraturan lain termasuk peraturan pemerintah yang tidak boleh berlawanan dengan spirit UU-PA itu sendiri, dalam tanda kutip, harus mendukung. Kelemahan itu harus ditambal, bukan diganti Undang-Undang-nya. Kecuali diganti dengan yang lebih baik lagi, yang lebih tegas, misalnya, menegaskan Indonesia kembali ke jalan sosialisme, mungkin teu nanaon [mungkin gak apa-apa, red]. Tapi kan enggak. Malah mau diganti dengan peraturan-peraturan perundangan yang lain, yang dia memang lebih memudahkan untuk investasi. Dan itu bukan argumen saya. Kalau kamu buka dan baca dokumen Bank Dunia, dari tahun 80-an pertengahan 85-86 sampai awal tahun ‘90, itu sudah banyak kajian para ahli mereka yang mengatakan UU-PA itu hambatan. Kita balik lagi ke soal kepentingan Bank Dunia; kelancaran investasi. Jadi memang untuk investor UU PA itu hambatan.

“Yang penting dalam soal tanah itu bukan soal milik, tapi menguasai dalam skala besar, dan itu memang masalah.”

 

Metaruang

Belakangan ini salah satu barang dagangan kampanye Pilpres adalah isu-isu agraria, seperti lahan-lahan yang dikuasai Prabowo, dan lahan yang dikuasai jenderal-jenderal Jokowi. Bagaimana pandangan Mas Gepeng menyikapi hal tersebut?

Dianto Bachriadi

Itu memang problem. Mereka-mereka itu yang tadi saya sebut sebagai tuan tanah gaya baru. Tuan tanah yang di mana sebetulnya bisa jadi bukan mereka pemilik tanah itu; bukan individu per individu yang memiliki tanah, tapi menguasai tanah dalam skala besar melalui badan-badan usahanya, melalui bisnis, melalui korporasi. Tapi esensinya sama, penguasa. Yang penting dalam soal tanah itu bukan soal milik, tapi menguasai dalam skala besar, dan itu memang masalah.

Sebetulnya, masalah utamanya bukan dalam jumlah tanah yang dia kuasai, karena secara aturan hal tersebut  diperkenankan lewat HGU dan sebagainya. Masalah pertama adalah, kita harus melacak, menguasai tanah sebegitu besar carana kumaha? [caranya bagaimana, red] itu yang lebih penting. Satu, apakah di situ terjadi kongkalikong, manipulasi, kolusi, korupsi dan segala macam. Kalau itu didapat di zaman Orde Baru, kita bisa bilang mayoritas didapat dengan cara seperti itu. Berarti itu masalah. Paling tidak masalahnya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim pada waktu itu. Rezim berikutnya yang mengetahui itu, terutama rezim pasca reformasi, bukan hanya sekarang atau nanti pasca Pilpres, tapi sejak kita punya demokrasi dan mengklaim ini adalah rezim hasil reformasi dari mulai Habibie sampai Jokowi, itu ‘kan bukan berarti mereka gak tahu. Mereka tahu, karena reformasi ini antitesis dari otoriternya Orde Baru. Sebagai antitesis berarti semua yang dilakukan oleh Orde Baru salah. Kalau enggak semua, sebagian besar, makanya ada perubahan, bukan begitu? Mestinya, sejak zaman Habibie sudah mulai diurus perbaikan-perbaikannya. Dan ini, sudah hampir 20 tahun kita reformasi enggak pernah diurus. Artinya rezim ini gak pernah punya niat menyelesaikan masalah penguasaan tanah skala raksasa oleh para konglomerat itu, yang memperolehnya kebanyakan dengan cara-cara tidak benar. Itu dari soal korupsi-kolusinya, penyalahgunaan kekuasaan, lalu kalau di situ ada perampasan, penuh kekerasan, kematian, pembunuhan, penculikan, perkosaan, pemenjaraan, penyingkiran masyarakat, yang saya sebut sebagai pelanggaran HAM itu. Diselesaikan? Tidak. Artinya memang ada yang salah di situ. Belum lagi kalau kita nanti periksa apakah kalau menguasai 200 ribu hektar itu melanggar atauran, kalau 300 ribu hektar melanggar, 500, satu juta, dan sebagainya. Jadi, belum dulu, lah ke sana. Dan dalam debat kemarin, kita enggak lihat dua calon yang akan maju jadi presiden itu punya pernyataan suatu ketegasan, pernyataan, sikap: problem ini mau diapakan? Mereka enggak punya ketegasan, karena mereka sekarang juga bagian dari masalah.

Tadi misalnya, Prabowo sudah mengakui bahwa ‘ya, saya memang menguasai tanah besar dalam bentuk HGU, tapi ini bukan milik saya.’ Prabowo benar. Dia bikin pernyataan yang betul, memang bukan miliknya, itu tanah negara. Dia dapat dalam bentuk HGU, badan-badan usaha di mana dia menjadi pemilik saham terbesarnya, dia dan keluarganya; di situ dia benar. Tapi harus diperiksa, sebetulnya bagaimana dia dapat saat dulu itu? Kalau di situ ada yang salah, itu yang harus dikoreksi, yang harus diralat. Kalau di situ diperlukan suatu ketegasan, law enforcement, dan bahkan mungkin perubahan aturan-aturan yang menyebabkan mereka mendapatkan HGU, harus dilakukan. Kalau memang visinya antitesis, rezim ini adalah antitesis dari otoritarian Orba.

Yang kedua, ini bukan hanya menyangkut dia, orang di sekeliling dia, supporter pokoknya, para penabuh genderang, tukang berisik, dan lain sebagainya. Sama juga di Jokowi, bisa jadi, saya gak tahu, Jokowi tidak menguasai tanah dalam jumlah yang sangat besar seperti Prabowo. Tapi lihat orang sekitarnya. Kalau sama juga, dan saya yakin itu sama. Hal itu sudah terbukti di liputan KORAN TEMPO kemarin. Juru Kampanye Jokowi, Erick Thohir,  justru jumlah tanahnya jauh lebih besar dibanding Prabowo. Dia memang bukan kandidat presiden, tapi merupakan bagian dari Jokowi sebagai kandidat. Artinya, kenapa dua kandidat ini tidak bisa punya ketegasan waktu debat dan setelahnya. Satu, Jokowi tidak menguasai masalah itu, kalau tidak menguasai berarti yang jadi masalah adalah tim pemenangannya, ahli-ahli dan pakarnya, tidak memberi tahu. Lebih parah kalau tim ini pun gak tahu. Tapi kan gak mungkin. Yang kedua, adalah mereka diberi tahu, tapi itu menyangkut orang-orang di lingkaran itu. Artinya, dari satu masalah ini keduanya punya sikap yang relatif sama terhadap soal ketuantanahan ini. Di mana di balik ketuantanahan itu ada persoalan pelanggaran HAM, ada persoalan melanggar hukum, mungkin korupsi, kolusi, dan manipulasi yang harus diselesaikan, tetapi tidak. Itu analisa saya kenapa kedua kandidat ini tidak punya ketegasan; keduanya membawa masalah yang sama.

 

Metaruang

Mungkinkah momen elektoral membawa perubahan terhadap pandangan pemerintah menyikapi kasus semisal pelanggaran HAM atau ketimpangan tanah?

Dianto Bachriadi

Tidak. Satu, coba kita periksa soal ketimpangan. Apakah keluar statement, ungkapan, atau publikasi-publikasi yang lebih terbuka (tentang) langkah-langkah mereka? Jokowi tahun 2014, kenapa orang banyak berharap, jawabannya karena statement itu keluar. Mau menjalankan Reforma Agraria. Namun, Reforma Agraria seperti apa yang mau dijalankan? Itu yang perlu dipertanyakan. Tapi setelah sekian tahun, Apakah program tersebut dijalankan? 2014 terpilih, dan dia baru menjalankan Reforma Agraria yang sekarang cuma jadi sertifikasi itu tahun 2016 dan 2017 baru berjalan [sertifikasinya, red]. Pertanyaannya, kenapa harus menunggu tiga tahun? Kenapa 2017? Karena untuk jadi isu politik lebih enak 2017-2018. Kenapa baru sekarang ngotot jalan ke sana jalan ke sini, bagi-bagi sertifikat? Padahal itu mah gak usah dibagi-bagi, itu mah urusan Kepala Seksi (Kasi) di BPN. Bayangkan, gila, turun berapa derajat itu presiden? Kalau saya, terus terang, malu saya punya presiden kayak begitu. Iya, dong, kenapa? Menghabiskan anggaran! Memangnya presiden gak pakai anggaran? Keluar Istana di jalan Merdeka ke Jatinegara saja itu ada anggarannya, itu pasukan pengawalnya berapa?

Oke, soal penyelesaian pelanggaran HAM. Ada enggak statement yang lebih terbuka? Jokowi lagi-lagi, karena dia presiden incumbent, dia punya janji di 2014. Dia bikin, dia akan menyelesaikan ini; pelanggaran HAM baru akan diselesaikan ini-itu; konflik agraria diselesaikan—buktinya? Dan sekarang dia tidak berani lagi bikin pernyataan yang lebih terbuka. Karena, apa iya dia akan bilang lagi ‘kalau nanti saya terpilih lagi baru akan saya selesaikan,’ lucu kan? Artinya, kita dihadapkan pada ketidakpastian di antara dua kandidat itu. Di dalam politik elektoral Pilpres kita dihadapkan pada ketidakpastian untuk doa soal ini saja. Soal penyelesaian pelanggaran HAM dan persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Dua-duanya enggak ada yang tegas. Makanya langsung saya jawab Tidak.

 

“Di dalam politik elektoral Pilpres kita dihadapkan pada ketidakpastian untuk doa soal ini saja. Soal penyelesaian pelanggaran HAM dan persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Dua-duanya enggak ada yang tegas.”

 

Metaruang

Dalam kondisi seperti itu, apakah mungkin tercipta politik alternatif? Kira-kira bentuknya seperti apa?

Dianto Bachriadi

Maksud politik alternatifnya bagaimana?

Metaruang

Seperti membuat pilihan-pilihan lain, atau Golput?

Dianto Bachriadi

Oh, ya, banyak, kalau yang disebut alternatif dari situ. Artinya kita keluar dari sistem. Karena memang, problem pokok kita adalah banyak orang, termasuk para aktivis, tidak mau keluar dari sistem. Menganggap demokrasi yang ada sekarang itu final, yang perlu diperbaiki dari dalam. Makanya ada yang masuk ke dalam jadi tim sukses, jadi-ini, jadi-itu, berusaha jadi menteri, merasa bisa melakukan perubahan segala macam. Padahal enggak juga, kan. Perubahan itu terlalu kecil untuk sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa ini.

Jadi, memang justru kelompok-kelompok masyarakat itu harus membangun alternatif. Satu, para pendukung penyelesaian masalah HAM, dan para pendukung penyelesaian persoalan ketimpangan penguasaan tanah, ketika dua kandidat tidak bicara maka dia harus Golput. Itu kan konsekuensi logisnya. Golputnya terserah mau caranya bagaimana. Kalau sudah kepalang datang, mau dicoblos semua, itu Golput juga. Mau tidak datang Golput juga; mau gak mendaftar ke Pemilu, itu Golput juga. Jadi, ketika kita lihat tidak ada pilihan yang kena ke kita, alternatifnya apa? Ya, Golput.

Golput itu keluar dari sistem. Itu dari persoalan elektoralnya. Tetapi enggak bisa berhenti di situ, karena sekalipun Golput menang maka salah satu pasti jadi presiden di antara mereka kan? Karena itu Golput saja gak cukup. Golput itu harus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan proaktif. Kalau soal penyelasaian HAM, itu memang sulit, karena persoalan HAM itu selalu berkait dengan negara. Karena pemangku kewajiban untuk memajukan dan melindungi HAM itu ada di negara. Artinya, kita harus selalu berhubungan dengan negara. Tetapi untuk soal penyelesaian ketimpangan, ada cara tidak harus berhubungan dengan negara. Apa itu? Ya pengorganisasian, memperkuat serikat-serikat tani, serikat rakyat, di situ ada ketimpangan gak? Selesaikan sendiri saja. Tahu kan maksudnya? Kalau tanah itu memang dirasa tidak punya hak, ya sudah, garap, kerjakan. Jadi kriminalisasi? Ya pasti. Karena sistemnya akan membuat mereka jadi kriminal. Tapi, dengan pengorganisasian yang kuat, namanya juga alternatif, ujungnya melawan. Kenapa harus dilawan? Karena itu tadi, sistemnya sendiri tidak memberi ruang untuk dua hal yang mendinginkan.

Itu alternatif yang lain. Kalau seperti itu, bisa dikuasai, bisa bertahan, lalu apa? Ya kembangkan sistem ekonomi yang sedikit bertentangan, kalaupun tidak seratus persen menjadi antitesis dari ekonomi pasar. Perkuat di situ. Sistem ekonomi non-pasar, misalnya koperasi. Kalau dia semakin banyak, pasar akan menyerah juga. Tetapi itu semua memerlukan suatu proses koordinasi, pengorganisasian yang masif, yang mendalam, yang kuat, dan lain sebagainya dari daerah ke daerah. Karena pengorganisasian itu gak bisa langsung di tingkat nasional; kalau itu mah KPI namanya. Sedikit lembaga nasional, tapi gak ada kakinya. Justru yang berkewajiban memang enggak ada kaki, tapi kaki ini kan kadang-kadang hanya 20, 50, 100 keluarga, dan itu kan kecil sekali, dan itu harus basis. Basis itu harus diikat satu sama lain. Nah, itu kondisi yang diperlukan kalau kita mau membangun alternatif. Jadi, alternatif bukannya tidak ada, banyak! Bahkan alternatif itu yang sekarang harus dilakukan. Jadi demokrasi bukan yang terbaik, tapi demokrasi yang berkembang di Indonesia itu demokrasi yang justru dalam banyak hal menghambat masyarakat untuk terlibat di dalam pembentukan pemikiran publik. Karena proses-proses politiknya sudah dikuasi oligarki, oleh para tuan tanah, tentu untuk kepentingan dia. Oleh kapitalis global, untuk kepentingan investasinya. Rakyat hanya diajak berdemokrasi lima tahun sekali di Pilkada, Pilpres, Pileg, di Pemilu. Yang hasilnya gak balik lagi ke mereka.

Harus dikembangkan demokrasi yang lain, dan itu harus masuk, kalau tidak mau melawan sistem besar ini. Bukan berarti juga menjadi anti-demokrasi, harus bikin authoritarianism baru, misalnya, enggak. Tetap demokrasi, demokrasi juga variannya banyak. Itu yang harus dilakukan. Jadi, alternatif itu memang ada sesuatu yang harus dikerjakan dan dia tidak datang dari mana-mana. Demokrasi tidak akan datang dari negara, kasarnya yang datang dari negara, melalui sistem yang ada sedangkan sistem ini tak berpihak, makanya harus datang dari masyarakat sendiri, dari rakyat sendiri, dari kita sendiri. Di banyak hal, kita jadi harus melawan. Ya, melawan. Apa boleh buat.

 

“Golput itu keluar dari sistem. Itu dari persoalan elektoralnya. Tetapi enggak bisa berhenti di situ, karena sekalipun Golput menang maka salah satu pasti jadi presiden di antara mereka kan? Karena itu Golput saja gak cukup. Golput itu harus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan proaktif.”

Metaruang

Berarti, semakin banyak resisten dari akar rumput, apa kemungkinan bagi si empat objek buat redistribusi tanah bisa dilakukan? Dalam arti, UU PA tidak dilakukan oleh negara, tetapi kemudian masyarakat sendiri yang melakukan itu.

Dianto Bachriadi

Kalau masyarakatnya kuat, bisa. Dan itu yang terjadi di beberapa negara. Misalnya di Brazil, walaupun dia tidak mengandalkan proses tersebut, kekuatan perlawanan dari Serikat Petani tak Bertanah (MST) begitu kuat hingga bisa melakukan pendudukan tanah-tanah kebun, tanah-tanah ladang, tanah-tanah tuan tanahnya hingga bisa memaksa negara untuk memformalkan penguasaan tanah mereka. Dan mereka melawan; mau diformalisasi atau tidak, kumaha aing weh [terserah saya, red] pokoknya. Pokokna ku aing rek digarap, nyak digarap weh [pokoknya mau saya garap, ya saya garap saja, red]. Baku hantam dengan polisi? Nyak geus weh hayu hadapi [Ya sudah, ayo hadapi, red]. Dalam skala kecil sebetulnya banyak di Indonesia yang seperti itu. Yang kurang di kita itu adalah koordinasi antar jaringan gerakan. Pada masanya, SPP (Serikat Petani Pasundan) misalnya, melakukan hal yang sama, hanya skalanya kecil, di tiga kabupaten di wilayah tertentu.

Serikat tani lain melakukan juga. Tapi kok sepertinya enggak nyambung? Ya itu diskusi lain, lah. Diskusi tentang membahas dinamika gerakan. Tapi intinya begitu, dan sebetulnya hal tersebut terjadi juga dalam skala kecil. Mereka berhasil, mereka menguasai tanah-tanah kebun dan tanah-tanah kehutanan. Ada yang bertahan, enggak bisa digusur walaupun enggak dapat sertifikat. Dalam beberapa kasus, mereka yang dulu berhasil menguasai tanah-tanah tahun ‘80 akhir, ’90 awal, ’90 pertengahan, itu kemudian disertifikasi oleh Jokowi. Misalnya tanah Badega di Garut Selatan yang disertifikasi Jokowi itu, memangnya hasil Jokowi? Ya, bukan. Tahun ’80 sekian masyarakat sudah melakukan perlawanan, termasuk pendudukan tanah, zaman saya masih mahasiswa. Jadi, sudah sekian puluh tahun mereka aman. Dikasih sertifikat? Ya, diterima. Terus sekarang mau diklaim sebagai keberhasilan Jokowi? Nyak mangga weh [Ya silakan saja, red] Tapi sing baleg atuh nyak [tapi yang benar lah, red]. Yang modal darah mereka, yang berdarah mereka. Ke mana itu para orang yang berkuasa pada masa itu? Mungkin pak Jokowi juga masih jadi mahasiswa. Pertanyaannya, ke mana dia pada saat itu waktu mahasiswa? Mahasiswa saja banyak yang membantu Badega. Pejabat-pejabat yang ada di BPN juga dulu ke mana? Kalau memang mau merasa berkontribusi begitu.

Jadi, kemungkinan itu bisa terjadi. Sangat-sangat bisa.

Metaruang

Dan itu bisa terjadi di mana pun? Di daerah pedesaan yang coraknya lebih banyak pertanian, atau pun kampung kota?

Dianto Bachriadi

Ya, bisa. Dalam kasus seperti itu inti permasalahannya bukan pada penguasaan, tapi pada kekuatan pengorganisasian. Jadi, yang kalah-kalah itu biasanya dalam pengorganisasian tidak ada hal yang sangat mengikat. Tapi, kalau pengorganisasian kuat, paling enggak dia bisa bertahan, kalau enggak merambah jadi lebih besar. Memang untuk di perkotaan lebih kompleks, lebih sulit. Contohnya, Tamansari digusur, dia ‘kan tergusur ketika pengorganisasian sangat lemah. Dia mulai menjadi masalah dan mulai masuk ke aktivisme pengorganisiran dan lain sebagainya saat orang setempat juga mulai merasa perlu untuk berorganisasi memperkuat diri itu sudah tergusur, atau menjelang akhir tergusur, di mana sudah terjadi pembelahan, sudah ada yang mau menerima, setuju, dan sebagainya. Tapi coba bila pengorganisasian dibangun lebih kuat. Misalnya sekarang, ada berapa titik di bandung, ada 42, tiga puluh sekian, dua puluh sekian, misalnya, yang akan tergusur itu dilakukan pengorganisasian, pendidikan politik, penyadaran ke mereka kenapa harus bertahan, di mana haknya, di mana ruginya kalau tergusur dari Tamansari, Kampung Kolase, dan sebagainya. Kalau mereka sadar dan memperkuat diri, saya yakin enggak akan terjadi penggusuran di situ. Melawan weh, ti mimiti kitu di-assesment na [melawan saja, bila sudah sejak pertama diperiksa, red]. Jadi bisa di mana saja, memang begitu polanya. Nah, yang masalah ketika pengorganisasian gak ada, atau lemah, atau pengorganisasian baru kemudian ketika udah lapur [sudah kalah, red].

 

“Jadi, alternatif itu memang ada sesuatu yang harus dikerjakan dan dia tidak datang dari mana-mana. Demokrasi tidak akan datang dari negara, kasarnya yang datang dari negara, melalui sistem yang ada sedangkan sistem ini tak berpihak, makanya harus datang dari masyarakat sendiri, dari rakyat sendiri, dari kita sendiri. Di banyak hal, kita jadi harus melawan. Ya, melawan. Apa boleh buat.”

 

Dianto Bachriadi, Peneliti Agraria di Agrarian Resource Center, Profesor Tamu di Pusat Kajian Asia Tenggara, Kyoto University, Jepang.

___

Wawancara terkait:

 

Artikel terkait:

___

Disusun oleh: F. Ilham Satrio, Ilyas Gautama, Novandy Fiardilah, Dwi Nur Akbar

___

Diwawancara oleh: Novandy Fiardilah, Dwi Nur Akbar, Metaruang (ARC, Bandung 9 Maret 2019); *Frans Ari Prasetyo, (Kyoto University, 20 Maret 2019).

___

Dokumentasi: Dwi Nur Akbar

___

Editor: F. Ilham Satrio, Rifal Nur Goib

Metaruang

Bergerak, mengakar, kritis.

No Comments

Post A Comment