Metaruang | Disebut Provokator, Didorong Saat Membawa Bunga, Inilah Kekerasan yang Menimpa Aktivis Penolak Limbah PT. RUM
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17274
post-template-default,single,single-post,postid-17274,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Disebut Provokator, Didorong Saat Membawa Bunga, Inilah Kekerasan yang Menimpa Aktivis Penolak Limbah PT. RUM

Agenda sidang pledoi Sukemi dan enam orang lain yang dikriminalisasi karena memprotes limbah pabrik PT. Rayon Utama Makmur (RUM) dihelat pada hari Selasa, 31 Juli 2018.

Munawar dan kawan-kawan solidaritas lainnya menunggu untuk bisa masuk ke dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang bersama warga terdampak limbah PT. RUM. Sidang ini seharusnya terbuka bagi umum. Namun polisi menahan mereka, dengan alasan ruang sidang sudah penuh.

“Sebenarnya juga ya [ruang sidang] gak penuh-penuh banget. Akhirnya beberapa ada yang masuk ruang sidang, beberapa orasi di depan PN,” kata Munawar ketika dihubungi Metaruang pada Jumat, 3 Agustus 2018.

Warga Sukoharjo, Munawar dan kawan-kawan solidaritas lainnya akhirnya menggelar aksi di depan gedung PN Semarang. Namun di tengah-tengah orasi, Munawar dan kawan-kawan lainnya sempat melihat sesuatu yang membuat mereka sedih.

Genta, anak dari Sukemi, yang mencoba masuk ke ruang sidang dengan membawa bunga mawar di tangannya untuk dipersembahkan kepada hakim, didorong oleh seorang petugas pengadilan. Ia pun lari keluar dan menangis, membuang bunga mawarnya.

“[Genta] didorong di dalam ruang sidang, disuruh keluar. Katanya ini bukan sinetron,” ucap Munawar. “Terus Genta nangis, keluar lah.”

Memang, niat awal upaya pemberian bunga mawar yang dilakukan oleh Genta hanyalah untuk membujuk hakim agar lebih berpihak pada ayahnya. Dimotivasi kejadian ini, ditambah ketidakjelasan yang dirasakan massa aksi terhadap proses sidang, mereka memutuskan untuk memblokir jalan. Mereka menuntut kepada aparat untuk diperbolehkan masuk ruang sidang. Di titik ini, keadaan di halaman PN Semarang mulai rusuh.

Ketika itu Munawar tengah berorasi di depan massa aksi yang membentuk barikade di jalan. Tiba-tiba rambutnya dijambak, badannya ditarik. “[Oleh polisi] dianggap aku sebagai provokator,” ucap Munawar.

Empat orang polisi mencengkram lengannya dan menyeret Munawar dengan paksa. Sandal yang ia kenakan copot, tertinggal di tengah kerumunan sembari ia ditarik hingga ke depan pintu ruang pengadilan.

Seorang kawan solidaritas, yang belakangan diketahui adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), sempat memotret kejadian ini. Ketika polisi mengetahuinya, mahasiswa tersebut dikejar dan ikut diseret; Munawar melihat polisi mencekik lehernya, kemudian mengambil HP mahasiswa tersebut dan menghapus fotonya.

Di depan pintu ruang persidangan, Munawar mendengar polisi-polisi bercakap soal apa yang akan mereka lakukan kepadanya. “Aku mau dibawa ke ruang tahanan laki-laki, itu aku dengar omongannya. Tapi kata [polisi lainnya] di situ banyak teman [Munawar], nanti malah bikin ribut lagi,” tutur Munawar. Akhirnya, ia dibawa ke ruang tahanan wanita.

Di sana Munawar digeledah; KTP-nya difoto, dan ia diancam. Para polisi menyebutnya sebagai provokator, dan bertanya di mana tempat tinggalnya. Setelah beberapa waktu, mereka melepaskan Munawar.

Sementara itu, tensi massa aksi di halaman PN Semarang makin naik. Keadaan makin rusuh, dan akhirnya pada sekitar pukul 17.00 lebih, mereka diperbolehkan untuk masuk ke ruang sidang.

Proses hukum yang penuh manipulasi

Proses hukum yang dilakukan terhadap ketujuh orang aktivis lingkungan penolak PT. RUM memang sudah memiliki banyak kecacatan dari awal; dari prosedur penangkapan yang janggal, hingga berbagai maladministrasi yang dilakukan oleh PN Semarang.

Namun kejanggalan proses hukum tak hanya berhenti di situ. Sejak awal proses penyidikan dilakukan, banyak keganjilan yang terjadi, menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

Saat dua warga yakni Sutarno dan Kelvin ditangkap, pihak penyidik memberi rekomendasi pengacara. Pihak keluarga awalnya menolak, namun akhirnya mereka dipaksa menggunakan pengacara yang direkomendasikan pihak penyidik.

Hal ini mempengaruhi proses penyidikan. Sutarno dan Kelvin ternyata menerima tekanan dari pihak penyidik; mereka berkali-kali dipaksa mengakui hal-hal yang tidak mereka lakukan, atau diarahkan untuk mengatakan hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

“Seperti penyidik bilang, ‘Sudahlah, kamu ngakuin aja, biar cepet!’ Padahal mereka di sana gak paham posisinya harus menjelaskan apa,” ucap Maya dari LBH Semarang, sebagai bagian dari tim kuasa hukum ketika dihubungi pada Jumat, 3 Agustus 2018.

Keterangan yang diberikan oleh Sutarno dan Kelvin pada proses penyidikan pun banyak yang dirubah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jelas Maya. Apa yang disampaikan Sutarno dan Kelvin ketika memberikan keterangan, berbeda dengan yang tertulis di BAP.

Padahal, pengacara yang mendampingi terdakwa dalam memberikan keterangan seharusnya memastikan bahwa proses penyidikan tersebut berjalan dengan kooperatif–terdakwa tidak boleh ada dalam paksaan apapun, dalam tekanan apapun dari pihak penyidik.

Hal ini merupakan hasil temuan LBH Semarang ketika pihak kepolisian akhirnya bersedia memberikan BAP kepada Sutarno dan Kelvin, setelah dipersulit selama berbulan-bulan, jelas Maya. Pada agenda penyidikan tambahan, Sutarno dan Kelvin pun akhirnya memilih untuk mengganti pengacara dan didampingi LBH Semarang.

Selain itu, dalam menuntut para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum banyak mengabaikan fakta persidangan. Keterangan yang tercatat di dalam BAP begitu saja diamini. Sehingga, dalam surat dakwaan, banyak perbuatan yang tidak terbukti dilakukan justru dimasukkan dan seolah-seolah ditampakkan sebagai fakta oleh JPU, mengutip rilis yang dipublikasikan LBH Semarang.

“Padahal dalam persidangan itu ada proses pembuktian, saksi-saksi yang dihadirkan. Kita mencari kebenarannya dengan cara bertanya,” ucap Maya.

Meski sarat dengan kejanggalan dan pemaksaan, sidang vonis bagi ketujuh orang aktivis lingkungan tetap akan dilaksanakan pada Selasa, 7 Agustus 2018. Dalam sidang itu, akan ditentukan nasib ayah Genta, Kelvin, Sutarno, dan yang lainnya: apakah akan dipenjara selama 4 tahun dan lebih, atau tidak.

Tulisan terkait:

___

Dokumentasi: SAMAR

Dipanggil Stik. Sehari-hari kegiatannya ngejar-ngejar narasumber dan berusaha nulis berita secepatnya pakai dua jempol.

No Comments

Post A Comment