Metaruang | Domestifikasi Media: Seperti Apa Tamansari dan Kulon Progo di Mata Media?
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17258
post-template-default,single,single-post,postid-17258,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Domestifikasi Media: Seperti Apa Tamansari dan Kulon Progo di Mata Media?

Berbarengan dengan peristiwa penggusuran yang terjadi di Temon Kulon Progo, surat kabar Tempo online memuat berita “Tolak NYIA, Foto Perempuan Bersimpuh di Depan Aparat Ini Viral” (21/6/2018) dengan ilustrasi heroik foto seorang ibu memakai mukena yang bersimpuh di hadapan barisan polisi, yang seolah ingin menyuarakan kesewenang-wenangan kekuasaan di hadapan rakyat yang tak berdaya. Di surat kabar lainnya, Pikiran Rakyat online (PR) memuat berita mengenai proses eksekusi lahan hidup warga Tamansari, “Proses Banding, Pemkot Segera Kosongkan Lahan Proyek Rumah Deret Tamansari”, (25/6/2018) pun menggunakan ilustrasi foto tak kalah heroik, tiga anak kecil yang sedang bermain di tengah reruntuhan pemukiman(nya?), yang seolah hendak menunjukkan ironi kekuasaan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah benar mereka (media) peduli?

Tempo.co dalam hubungannya dengan Bandara NYIA, melakukan manuver yang seolah hendak mengakselarasi konstruksi opini publik dengan menstigma habis-habisan unjuk rasa Hari Buruh Internasional 1 Mei di Yogyakarta. Tempo.co membingkai aksi protes tersebut sebagai aksi penolakan pembangunan NYIA saja. Berbagai klaim direka untuk mengonstruksi opini publik agar antipati pada aksi tersebut, yang implikasinya adalah mereka antipati juga pada mereka yang dilecehkan hak-haknya atas pembangunan NYIA. Berbagai klaim bombastis dimuat; aksi yang berujung ricuh, peserta aksi sebagai pengguna narkoba, ancaman membunuh sultan, kesaksian satu organisasi yang menyatakan hubungan mesra organisasinya dengan kraton dan sultan, hingga pernyataan sultan yang rendah hati memaklumi isu pembunuhan terkait dirinya sebagai hal biasa. Sultan sendiri mengaku dirinya adalah seorang demonstran saat muda, dan di rubrik lain Tempo.co memuat sejarah kelam lahirnya May Day, namun mengapa di sisi lain mereka abai pada nasib kelam penduduk Kulon Progo yang terampas lahan hidupnya akibat pembangunan NYIA?

Tempo.co dalam topik Bandara NYIA tak sekalipun membahas bagaimana dampak buruk pembangunan tersebut terhadap hajat hidup yang ada di kawasan lahan bangunan, yang kelak akan menjadi sejarah kelam bagi mereka.

Aparatus dan media

Tulisan ini bertujuan memetakan efek pemberitaan media atas pemberitaan kasus Tamansari melalui analisa framing yang dikolaborasikan dengan konsep aparatus. Aparatus ini sendiri adalah sebuah skema kekuasaan yang bertujuan menciptakan kepatuhan tanpa melalui kepentingan langsung; menggunakan serangkaian perangkat-perangkat heterogen yang terdiri dari wacana, institusi, bentuk arsitektur, statement ilmiah, keputusan regulasi, hukum, tindakan administratif, proposisi filosofis, moral, dan filantopis. Aparatus memiliki fungsi strategis merespons keadaan yang mendesak.1 Tulisan ini hendak meneroka jalinan aparatus yang berkait kelindan dalam pemberitaan surat kabar online PR mengenai pembangunan Rumah Deret yang disertai penggusuran di Tamansari, Bandung. Surat kabar online dipilih dengan pertimbangan agar pembaca bisa dengan mudah mengklarifikasi asumsi-asumsi yang dibangun dalam tulisan. Berita di bawah adalah yang terhimpun di PR dengan tagline Tamansari. PR dipilih berdasarkan popularitasnya sebagai media regional yang bisa mengondisikan opini publik pembacanya dalam skala provinsi.

26 September, 2017, terhitung merupakan awal pemuatan berita mengenai Tamansari dalam hubungannya dengan program pemkot Bandung, yakni Rumah Deret. Dalam berita tersebut, PR memuat “Pemkot Bandung Data Rumah Terdampak Kampung Deret Tamansari” (26/9/2017). Perangkat filantropis bekerja dengan baik. Kekuasaan dikonstruksikan berhati dermawan, mengilustrasikan walikota yang berniat mengganti kerugian warga penghuni, sekalipun tanah yang mereka huni adalah miliknya, mengentaskan kekumuhan tanpa menggusur, dan pemberian kebebasan untuk memilih rumah yang akan disewa sesuai kehendak warga terdampak.

Berita kedua, “Melihat Calon Lokasi Rumah Deret Tamansari Bandung dari Taman Film” (22/10/2018). Pemberitaan tidak memuat klaim apapun selain informasi mengenai sejumlah anak yang sedang berlatih taekwondo di Taman Film, bersebelahan dengan kawasan RW 11 sebagai lokasi Rumah Deret akan dibangun. Namun, bila diperhatikan, foto yang digunakan memuat perbandingan view, antara Taman Film dan kawasan RW 11 Tamansari. Perbandingan ini merujuk pada klaim menggunakan perangkat arsitektural, yang secara tidak langsung menyimpulkan Taman Film jauh lebih viewable dibandingkan RW 11. Taman Film adalah produk dari satu program pemkot Bandung.

Selanjutnya, “Penggusuran Bangunan di Tamansari Bandung Urung Dilakukan” (23/10/2018). Kalimat tersebut menyiratkan kiat baik rezim Rumah Deret yang seolah-olah rendah hati mempertimbangkan nasib warga penghuni kawasan “sengketa”. Sementara ilustrasi foto yang digunakan sama dengan berita sebelumnya, yang memuat klaim arsitektural. Terlihat jelas, lewat paradoks yang dikemukakan, PR bertendensi untuk mem-framing wajah kekuasaan agar tampak baik dengan melakukan kolaborasi wacana antara perangkat arsitektural dan filantropis. Kemudian, bangunan isi berita tersebut ditopang perangkat keputusan regulasi dari kesepakatan Pemkot Bandung dengan pemilik 65 bangunan di RW 11. Dari keputusan regulasi, lalu media membingkai kekuatan pemkot melalui serangkaian penggunaan perangkat lain yang kemudian digunakan, yaitu institusi—mendatangi 25 pemilik bangunan yang tidak sepakat disertai petugas polisi dan Satpol PP—, tindakan administratif—warga yang masih menolak tawaran pemkot Bandung, penggusuran dilakukan tanpa ada kompensasi—, dan filantropi—proyek pembangunan bertujuan memperbaiki kualitas hidup fisik warga memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka lewat penyediaan area komersial.

Pada berita “Protes Rumah Deret, Warga Tamansari Bandung Tempel Stiker di Lukisan Ridwan Kamil” (26/10/2017), selintas media tidak legitimated atas kekuasaan rezim Rumah Deret. Apalagi setelah pemuatannya, salah satu ormas menggeruduk kantor PR untuk mendesak agar berita ditarik kembali. Namun, bila dicermati di isi berita itu mengoperasikan perangkat wacana—kekecewaan dan penolakan warga atas proyek Rumah Deret. “Kekecewaan” seakan mengenyampingkan aspek lain yang lebih presisif sebagai dorongan warga melakukan aksi.

“Dialog dengan Warga Tamansari Tertunda” (30/10/2017). Ridwan Kamil (RK) dalam berita ini mengklaim Rumah Deret sebagai solusi untuk beberapa permasalahan sekaligus; dampak urbanisasi, hunian bagi anak cucu penduduk, pengentasan kekumuhan. Kekumuhan ini sendiri adalah perangkat hukum dalam konteks pembangunan, namun implikasi dari pengoperasiannya bisa merujuk ke aspek moral, yang berpotensi menciptakan stigma bagi warga. Pemberitaan apa yang menyebabkan pertemuan ini tertunda sama sekali tidak memuat klarifikasi dari warga.

“Korban Rumah Deret Tolak Bertemu Wali Kota” (20/10/2017). Berita ini seakan hendak mengklarifikasi kabar sebelumnya terkait mengapa warga tidak mau menerima undangan. Alasannya jelas, warga menolak persyaratan yang diajukan RK, yaitu pengumpulan fotokopi KTP bagi yang ikut serta dalam pertemuan. Namun jika dicermati, berita ini mengoperasikan perangkat wacana mengenai proses pembangunan Teras Cikapundung. RK mengklaim bahwa warga Cikapundung menyetujui proyek, sedangkan yang menolak adalah bukan warga, melainkan mahasiswa dan LSM. Perbandingan ini diambil untuk satu kesimpulan yang dimuat dalam berita, bahwa aksi protes warga ditunggangi kepentingan politik. Implikasinya adalah aksi-aksi yang bertujuan menuntut keadilan akan dipandang sebatas bagian dari skema politik praktis.

“Temui Warga Tamansari, Ridwan Kamil Diberondong Pertanyaan Soal Rumah Deret” (6/11/2017). Perangkat arsitektural kembali dioperasikan di sini. Berita memuat bahwa RK akan membuat lingkungan RW 11 akan dibuat lebih hijau, dengan banyak lapangan. Kepalang yakin, RK menantang kalau warga yang sudah melihat (desainnya) masih tidak betah, akan dicarikan solusi (lainnya). Kemudia perangkat filantropi, yakni kemudahan bagi warga miskin dan kesejahteraan bagi penghuni nantinya.

“Tolak Rumah Deret, Ridwan Kamil Persilakan Warga Tamansari Tempuh Jalur Hukum” (14/12/2018). Pada paragraf akhir, berita memuat proses pembangunan yang mengintimidasi warga dengan ancaman penculikan dan pengukuran yang melibatkan tentara. Menggunakan perangkat wacana, berita menyebutkan bahwa warga menuding pemkot dibalik keterlibatan aparat. Penggunaan kata “menuding” menunjukan bahwa pemuatan berita tidak terlebih dahulu melalui verifikasi dari pelaku dan korban, yang akibatnya bentukan opini akan simpang siur.

“Pjs Wali Kota Bandung: Proyek Rumah Deret Tamansari Tetap Berjalan” (8/3/2018). Pemerintah yang berniat baik menghargai warga pemilik 15 bangunan yang menolak berada di tanah milik pemkot Bandung. Hak penguasaan dan pemilikan lahan seakan sudah fix, sekalipun selama hukum yang dijadikan klaim pemerintah tidaklah akurat (janggal). Bila merujuk pada hukum yang berlaku, warga secara umum berhak atas lahan yang telah dikelola dan dihuninya selama lebih dari 20 tahun berdasarkan UUPA 1960 Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa bagi pihak yang dengan i’tikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasinya sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Sementara klaim pemkot Bandung terhadap lahan di kampung Tamansari ini berdasarkan skema pembelian tahun 1924-1941. Bukankah era itu masih era kolonial, yang legitimasi hukumnya notabene dicabut melalui UUPA 1960?

Terakhir, “Kelanjutan Rumah Deret Tamansari Belum Jelas” (8/5/2018). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan pelanggaran Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 hasil kajian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat tentang pematangan lahan dan perobohan bangunan-bangunan di lahan RW 11 mengoperasikan perangkat keputusan regulasi. Meski sebenarnya, menurut Syahri (LBH Bandung) selaku kuasa hukum warga RW 11 Tamansari, warga menuntut haknya yang tidak tercakup dalam mekanisme yang dianggap cacat hukum dalam penerbitan SK Rumah Deret. Pemberitaan ini secara tidak langsung mereduksi masalah utama, yaitu hak penguasaan dan kepemilikan lahan/ruang hidup.

Serentetan analisa di atas tidak berpretensi untuk mereduksi kerja-kerja jurnalistik yang tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam prosesnya, melainkan hanya mengemukakan efek yang dihasilkan dari hubungan antara framing dan aparatus yang beroperasi dalam pemberitaan.

Media dan kekuasaan

Terlepas dari nilai jurnalistik PR dalam hubungannya dengan pemuatan berita mengenai proyek Rumah Deret ini memenuhi kaidah atau tidak, tapi kita bisa melihat konstruksi realitas seperti apa yang secara tidak langsung ditawarkan PR bagi pembacanya terkait siapa yang lebih benar, pemkot atau warga.

Dari skema pembacaan sederhana di atas, adalah penting mengaitkan satu media dengan berbagai aspek yang mengitarinya; afiliasi politik, organisasi, sumber dana, iklan, pemimpin redaksi, pemegang saham terbesar, hingga kontributornya. Karena berbagai aspek itu yang kemudian akan mengintervensir kerja-kerja media. Karena pengertian domestifikasi media di sini adalah media yang sekadar pelayan bagi kekuasaan, seperti perempuan yang tersirap patriarki, yang impiannya hanya sebatas puas berbelanja perhiasan dari surplus yang dihasilkan dari kerja-kerja sang suami (kekuasaan). Ataukah memang kecenderungan watak media hari ini justru menghendaki domestifikasi, yang imbasnya menggadaikan idealisme demi meraup surplus?

 

 

Catatan:

Giorgio Agamben, “Apa Itu Aparatus?”, dialih-bahasakan oleh Ahmad Thariq.

___

Artikel terkait: Sebaik-baiknya, Sehormat-hormatnya

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

Penerjemah partikelir | Bergiat di komunitas Anak Semua Bangsa | prasetyodamnagus@gmail.com

No Comments

Post A Comment