Loader

Hendro Sangkoyo: Mengurai Benang Kusut Krisis Agraria Indonesia

PADA SEPTEMBER lalu Indonesia menjadi tuan rumah Global Land Forum (GLF). Forum pertemuan internasional yang mengambil tempat di Bandung tersebut diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC), dan dihelat setiap dua tahun sekali. Konon, forum yang banyak menuai pro dan kontra itu hendak membicarakan ihwal kepastian hukum hak atas tanah, tentang konflik agraria, pencaplokan tanah (land grabbing), serta reforma agraria.

Memang janggal rasanya. Wacana reforma agraria yang digelontorkan rezim kini faktanya tak benar-benar menjangkau banyak kalangan. Masih ada petani yang dikriminalisasi, masih terdapat penyerobotan lahan, lengkap dengan para pejuang lingkungan yang diamankan di balik jeruji besi. Bila bukan seremonial belaka, apa sebenarnya maksud dan tujuan penyelenggaraan GLF? Terlebih, mengapa sekonyong-konyong muncul wacana reforma agraria di tengah maraknya kisruh tenurial baik di kota maupun di sektor rural?

Astika Andriani dari Metaruang berkesempatan menghubungi Hendro Sangkoyo, peneliti agraria dan pendiri Sekolah Ekonomika Demokratik (SED), atau School of Democratic Economics (SDE) pada Jumat, 21 September kemarin. Mas Yoyok, sapaan akrabnya, tak hanya mendedah kompleksitas sektor agraria beserta parameter hukumnya yang centang perenang. Dengan amatan mikroskopiknya ia turut menguliti relasi MP3EI, ILC, GLF, sekaligus apa yang kita perlukan untuk melawan agenda tenurial predatoristik yang siklusnya semakin kencang belakangan, seiring pintu modal investasi dibuka lebar-lebar.

 

 

 

Metaruang

Bagaimana perspektif Mas Yoyok soal GLF? Mengapa GLF harus ditolak?

Hendro Sangkoyo

Di antara banyak masalah dengan GLF, dua yang mencolok bisa kita bicarakan di sini simpul-simpulnya.

Pertama, jerat lintasan perubahan (path dependence) sejak pembesaran perampasan tanah di zaman kolonialisme Eropa di abad ke-19 dulu sampai sekarang menuntut tindakan dengan dua ujung tombak: melawan perusakan dan memulihkan yang rusak. Sesuatu rumusan tindakan untuk melawan perusakan atau memulihkan yang rusak semestinya merupakan jerih-payah mencapai kesepakatan dan bertindak dari para pelakunya. Bukan hanya pekerja-tani dan warga sistem-sistem subsistensi menyejarah, tetapi juga penduduk-kota miskin, khususnya yang mengungsi dari perdesaan. Bukan hanya di negara miskin uang, tapi juga di negara kaya. Dalam kasus Indonesia, mereka yang disebut terakhir tadi telah didiskriminasi dan dikenai kekerasan terorganisir lewat rasisme ideologi urbanisme kapitalistik setelah Sukarno.

Lihatlah GLF 2018. Acaranya sendiri tidak berdiri sendiri, dan merupakan bagian dari rangkaian tindakan pembaruan kendali atas penggunaan tanah di seluruh Bumi, termasuk “Konperensi tentang Penguasaan Hutan, Pengurusan dan Korporasi” (2011) serta “Konperensi tentang Penguasaan (Tanah dan Hutan)” (2017). Coba tanya juru-bicara rumah-tangga tani satu-satu, desa demi desa, apakah mereka ada kasih mandat kepada siapapun, untuk berunding dengan para penguasa pasar-uang dunia, FAO sebagai diktator politik pertanian global, atau UNEP/Program Lingkungan PBB, yang bukannya pontang-panting mencari antidot dari akar penyebab krisis sosial-ekologis Bumi, tapi justru sejak 2015 sedang sibuk mengemas “sistem pengelolaan keuangan global tahan banting”?

Jadi, yang pertama dan paling jelas terlihat, ini kongkow-kongkow bukanlah milik, agenda, dan inisiatifnya petani. Penyepakatan agendanya, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang gigih membelanya dan terlibat aktif di prosesnya, serta prakarsanya, secara umum berwatak anti-musyawarah, anti proses rembug-desa, dan hendak mengaku mewakili penduduk pedesaan terutama di negeri-negeri bekas jajahan Eropa di sekujur sabuk tropika.

Lebih jauh sedikit, berbagai kata-kata kunci yang dipertukarkan oleh anggota klub-klub kekaisaran uang ini membutuhkan rasa humor yang tinggi untuk menebak maksud yang disembunyikan di baliknya. Perkebunan boleh disebut sebagai hutan. Angka kerusakan hutan, oleh karenanya, biasanya disertai dengan angka tambahan “hutan baru”. Reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan hendak diatasi dengan perluasan perkebunan, serentak dengan dilanjutkannya perusakan hutan untuk perluasan situs tambang dan bahkan juga perkebunan sendiri. Dalam cerita REDD sendiri, dengan atau tanpa tanda + (plus), tidak ada agenda tegas untuk menghentikan perluasan pertambangan bahan energi fosil atau “produksi” kayu dari hutan-hujan tropis. Perluasan kebun industri boleh dilekati dengan judul “restorasi ekosistem” atau “pembangunan rendah karbon”. Kebutuhan tanah untuk keberlanjutan perluasan investasi tak mungkin dituturkan oleh para anggota klub sebagai “perampasan tanah”. Jadi harus ada unsur pengakuan hak-atas-tanah dari penduduk di situs investasi, konflik kepentingan harus dipecahkan lewat perdamaian, aturan pengaman kepentingan penduduk dan aturan bagi-bagi manfaat. “Revolusi pertanian” jilid dua sedang dirumuskan, di atas pembesaran pesat dari industri racun pertanian dan integrasi pasar tanah global, lewat kajian nilai dolar tanah pertanian di setiap negara, atau penaksiran kekayaan ekosistem-ekosistem terpenting di seluruh Bumi yang disponsori Bank Dunia

Kedua, GLF 2018 itu bagaikan pertunjukan tonil salah judul, salah skenario, salah panggung, salah pemain. Untuk menelisik relevan tidaknya prosesnya, kita bisa periksa apa yang justru tidak dibicarakan di situ. Ini beberapa ilustrasi dari Indonesia.

Tujuh tahun yang lalu, regu pengurus negara sebelum yang sekarang berkantor, membubuhkan setempel keabsahan pada rencana perampasan ruang-hidup penduduk kepulauan kita atas nama rencana induk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Adakah dalam agenda GLF 2018 pernyataan pembatalan seluruh kerangka MP3EI dan perumusan rencana tandingan yang membela kepentingan antar-generasi dari penduduk pulau, terutama yang hidup di jantung infrastruktur ekologis pulau-pulau kita? Lepas dari MP3EI yang secara misterius sekarang tidak dibicarakan di media, bukankah penduduk pulau justru sedang digelontor oleh banjir bandang baru perampasan tanah, air dan ruang publik di setiap wilayah administrasi publik, atas nama proyek infrastruktur, proyek mega-properti milik maskapai-maskapai real-estate atau keuangan raksasa nasional, proyek pertambangan, proyek perluasan kebun-industri? Bagaimana membandingkan MP3EI dengan investasi raksasa percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang habis-habisan dipacu sekarang? Perombakan dan pembaruan relasi-agraria macam apa yang sesungguhnya justru jauh lebih mendesak saat ini daripada hadiah sepetak-tanah tanpa pemulihan ruang-hidup? Apakah yang serba mendesak tersebut menjadi fokus dan titik-berat dari regu pengurus-negara yang sekarang memimpin?

Di tahun 2014, citra NKRI muncul di seantero media komersial internasional, bukan tentang naik-turunnya penduduk kaya atau tambahan kekayaan uang di tahun itu, tapi sebagai negara yang bertanggung-jawab atas penggurunan hutan-hujan-tropis di Kalimantan, pulau ketiga terbesar di Bumi. Di antara 1973 dan 2010, menurut laporan yang pertama dimuat di jurnal PLOS-ONE itu, ekosistem hutan yang mencakup ruang hampir sepertiga luas daratan pulau dinyatakan tamat riwayatnya. Laporan itu sendiri meskipun berharga, mengecil-ngecilkan derita manusia di sepanjang proses perusakan, dan derita dari penduduk pulau yang belum lagi dilahirkan. Kalau dalam empat puluh tahun pembangunan bisa membunuh sistem-sistem kehidupan berskala raksasa di Kalimantan, apa yang boleh jadi bakal diderita oleh penduduk pulau dalam empat puluh tahun ke depan?

Metaruang

Apa dampak dari hasil rumusan GLF terhadap berbagai kalangan, dari petani, hingga elemen rakyat lainnya, menurut pandangan Mas Yoyok?

Hendro Sangkoyo

Saya belum baca rumusannya. Tapi rumusan sebuah forum antar-bangsa hanyalah sebaik agenda pemilik dan penyokong forumnya, proses politik serta cara bermufakat di baliknya. Dari penglihatan petani yang putus-putus napasnya karena rendahnya jaminan keselamatan hidupnya, kesepakatan-kesepakatan dari GLF atau forum-forum fabrikasi kesepakatan semacamnya, termasuk proses penyepakatannya, sudah tentu bersifat aksi sepihak. Biasanya seusai pertunjukan, akan ada pemberitahuan kepada penduduk—“sosialisasi hasil forum”— dan perumusan “rencana tindak lanjut” oleh panitianya atau regu yang ditunjuknya. GLF sendiri tentu dianggap penting dan besar oleh FAO dan badan-badan PBB yang sekarang juga menjadi rumah dari rencana-rencana se-Bumi, untuk mendisiplin dan merapihkan rerantai nilai termasuk rerantai pasokan bahan dan tenaga-kerja guna menjamin keberlanjutan aliran kapital yang mulus. Tapi dia hanya satu di antara berbagai bentuk tindakan dan proyek mobilisasi lain, yang diangankan sudah bisa dilihat bentuk utuhnya di tahun 2030 nanti. Bagi pelaku institusional dari GLF di Indonesia sendiri, pemberitaan tentang pementasan maupun pentas GLF sendiri agak mirip dengan sebuah rapat kerja kedinasan bagi beberapa kementerian yang bersangkutan, dengan alokasi ruang atau tanah untuk perluasan rerantai ekonomi di luar sektor energi dan bahan-mineral. Tidak adanya pelaku institusional di sektor yang disebut belakangan itu mengungkapkan bagaimana rezim “tata-ruang” termasuk “re-alokasi tata-guna tanah dengan mobilisasi tenaga-kerja dari pemegang sertifikat tanah” sebetulnya cuma bisa beroperasi di ruang-ruang residual di luar jejaring blok-blok konsesi industri ekstraktif dan perkebunan raksasa yang tidak hendak diganggu-ganggu oleh GLF.

Metaruang

Soal one map policy-saya dengar itu soal pendaftaran sistematis lengkap dengan pendekatan pemetaan partisipatif untuk memetakan seluruh tanah serta peruntukannya dibiayai oleh WB. Nah lalu kenapa kira2 ada 1-map ini, untuk kepentingan sepetti apa di pihak pemodal, dan dampaknya?

Hendro Sangkoyo

Sebuah sistem pengurusan perubahan tidak mungkin beroperasi dengan bertumpu pada himpunan informasi yang beragam sistematika-nya. Begitu juga, adanya sistem-informasi pendukung keputusan yang bersifat tunggal harus dipertanyakan, untuk apa dia ada, untuk kepentingan siapa, bagaimana informasinya dihimpun, siapa yang menghimpun informasinya, apakah berdasarkan kesepakatan dan izin dari penduduk negara yang dipetakan, macam apa status legitimasi politik dan hukumnya. Proyek “satu-peta” macam ini bisa saja bermanfaat buat memudahkan kerja awak kantor-kantor negara. Pada saat yang sama, adanya satu-peta untuk semua kegiatan menyangkut penguasaan tanah di satu negara tidak ada kaitannya dengan watak dari politik agraria di negara tersebut. Baik dicatat bahwa hanya dalam dua dekade pendek belakangan, kritik tajam atas sertifikasi tanah untuk perluasan medan ekstraksi sektor keuangan atau perbankan dan proyek infrastruktur di paruh kedua 1990-an dulu telah mundur jauh menjadi dukungan dan pencucian nama: dari proyek neoliberal yang harus dilawan, menjadi program redistribusi (sertifikat) tanah yang raut mukanya agak mirip sedikit dengan reforma agraria, dan oleh karenanya wajib didukung habis-habisan sekarang, bukan besok.

 

Metaruang

Kenapa ada organisasi-organisasi yang sudah cukup umur, yang mengaku mendukung reforma agraria tapi mendukung skema GLF?

Hendro Sangkoyo

Saya tidak mungkin bicara untuk menjelaskan duduk-perkaranya. Saya bukan juru-bicara dari perhimpunan-perhimpunan yang tidak muda lagi usianya itu. Banyak kemungkinannya. Saya pernah diminta duduk sebagai anggota regu pemikir dari KPA di tahun 2013, dua tahun setelah MP3EI digenjot habis. Di pertemuan pertama dari pengurus dan regu (dewan) tersebut, saya dengan ditemani oleh seorang kolega senior yang meyakinkan saya untuk tetap berkontribusi di regu tersebut, menuliskan draft nota kesepakatan politik bilateral di antara setiap anggota regu atau dewan dengan pengurus organisasi, sebagai semacam “pengaman nama baik” organisasi. Pada saat itu telah muncul mencolok kecenderungan eskalasi perampasan tanah yang dilekati label “kepentingan nasional”, termasuk melalui mekanisme sertifikasi tanah yang didorong oleh Bank Dunia maupun FAO beserta kantor-kantor think-tank serta pengaliran dananya di negara selatan khususnya di Indonesia. Tidak ada yang benar-benar baru di sini. Seingat saya, sudah lima anggota dewan yang membubuhkan tanda-tangan di dokumen dalam versi yang disepakati bersama tersebut. Seminggu kemudian, berlanjut sampai berakhirnya kepengurusan, bahkan sampai sekarang, permintaan saya untuk mendapatkan salinan dokumen tersebut diabaikan. Pengalaman ini dan beberapa catatan perjalanan serupa selama satu dekade terakhir membuat saya berpikir: Apakah kaum paling terpelajar dan awak atau kepemimpinan gerakan sosial di Indonesia secara umum memang tidak cukup rendah hati untuk menyantuni orang biasa, mereka yang berada jauh di luar hiruk-pikuk di kantor-kantor organisasi, yang tidak mampu bersekolah, apalagi yang belum dilahirkan?

 

Metaruang

Menanggapi skema GLF (yang adalah agenda pertemuan para stakeholder dari tingkat lokal hingga global untuk membicarakan soal tanah), apa yang harus dilakukan untuk melawannya? Apa yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, dari petani itu sendiri, buruh, rakyat kota, hingga intelektual-intelektual agraria sendiri, menanggapi skema tersebut?

Hendro Sangkoyo

Pertama, penglihatan tandingan memerlukan bingkai-acuan waktu dan ruangnya sendiri, di luar logika pemusatan dan penumpukan kekayaan yang menguasai kehidupan penduduk Bumi sekarang. Penduduk kepulauan di pulau manapun sejarah-hidupnya diguratkan, tidak beroperasi sendiri-sendiri. Kawin-mawin melintasi batas-batas keturunan maupun ruang-hidup menyejarah bukanlah kelainan. Sejarah sosial-ekologis kepulauan Indonesia–berkelindan penuh dengan evolusi bahasa-bahasa yang hidup sampai sekarang—tidak berlangsung dalam tabung-tabung identitas rakitan yang ditempelkan pada wilayah-wilayah kadastral yang terukur luasnya. Peta-peta macam ini dapat digunakan sebagai dokumen hipotek atau agunan, dan alat mobilisasi politik serta pengerahan kesepakatan kongsi-usaha dengan pelaku investasi atau ekstraksi kekayaan, daripada untuk memulihkan rumah-tangga bersama beserta fungsi-fungsi ekologis di situ. Dengan kata lain, penghimpunan peta-peta yang “bankable” seperti ini boleh jadi bermanfaat dalam hitungan masa-hidup para promotornya, tapi bisa juga berwatak gadai, berbahaya untuk kehidupan-bersama di masa depan. Bagaimana kita mau bicara soal ini, sedangkan keberatan atas MP3EI dari tujuh tahun yang lalu saja sekarang kita batalkan dengan dukungan pada investasi infrastruktur dalam logika pembesaran aset keuangan pemilik proyeknya?

Kedua, protokol pengurusan perubahan, beserta modalitas mekanisme serta instrumentasi hukumnya, di Indonesia maupun di negara-negara lain yang menjadi sasaran perampasan ruang-hidup untuk perluasan investasi, bahkan tidak mampu mengodifikasi wujud-wujud bahaya yang mengancam warga negara sekarang dan nanti, atau wujud-wujud krisis ekologis macam cerita pembunuhan Kalimantan tadi. Di atas kertas dan di depan corong pengeras suara, sudah lama dinyatakan bahwa nilai uang tambahan dari produksi konsumsi per tahun harus dikoreksi dengan kerusakan lingkungan, naiknya jumlah penduduk dengan potensi gangguan kesehatan, dan hilangnya daya-tahan rakyat.

Pertanyaannya, siapa yang menghitung? Apakah berbagai derita macam itu boleh dikonversi sebagai kerugian yang bisa dipulihkan dengan kompensasi, dihitung-hitung nilai uangnya? Apakah ada rencana pembesaran produksi barang industrial, yang menaruh keselamatan manusia dan ruang hidup perairan atau kepulauan Indonesia sebagai syarat yang tidak boleh ditawar?

Pendek kata, kita sedang “diurus” oleh sebuah daur pengurusan yang berwatak buta krisis. Lokasi dari sistem-sistem kenegaraan yang buta krisis ini tepat berada di tengah percobaan tak kenal lelah dari perhimpunan-perhimpunan korporasi raksasa untuk menaklukkan daya-pikir dan daya-tolak penduduk di tiap negara dan memanipulasi kata-kata kunci sehingga bertolak-belakang pemaknaannya. Di mana lokasi pengusiran, penggusuran, bencana industri, deforestasi, pencemaran, perampasan ruang publik macam teluk-teluk penting di berbagai pulau? Tepatnya, ya berimpit dengan apa yang sekarang disebut sebagai daerah administrasi publik. Sama sekali bukan di luarnya kan?

Kalau cerita Kalimantan pada kurun waktu yang sama juga berlangsung di pulau-pulau dan perairan pulau lainnya, berarti kita tengah menyaksikan sebuah sejarah pendalaman krisis yang berdimensi kemanusiaan dan ekologis. Pada titik ini pertanyaan “apa yang harus dilakukan” menemukan arena untuk kita periksa, pelajari bersama, dan kita kerjakan sebisa-bisanya. Seorang kawan pernah berefleksi, kenapa gerakan warga-negara di pedesaan dan di perkotaan seperti dipisahkan oleh lautan? Kita bisa melengkapi refleksi tersebut dengan bertanya kenapa dalam satu generasi gerakan sosial terakhir ini, “organisasi-organisasi” pelakunya beroperasi seolah-olah lokasi arena perlawanan dan pemulihan itu bisa diperlakukan sebagai sektor, tak ubahnya sebuah “sektor pembangunan” atau “sektor kementerian”? Kenapa lebih dari satu abad setelah tesis Furnivall tentang sekat-sekat “masyarakat majemuk Hindia Belanda”,‎1 kita masih doyan banget berlomba mendirikan dinding penyekat di benak kita, untuk memisahkan kita dari mereka yang tidak segolongan dengan kita? Adakah peran penting dari berbagai pengelola dana hibah dalam pengerdilan gerakan seperti ini?

Di hadapan pendalaman krisis tadi, kita bisa mengenali adanya tiga fungsi-fungsi faal gerakan perlawanan dan pemulihan yang barangkali penting kita pertimbangkan untuk menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan: Pertama, pentingnya berlatih dan berpraktik bersama untuk menggunakan nalar tandingan dalam menggunakan ruang, waktu, tenaga dan bahan-bahan alam, sehingga pembesaran rumah-tangga kolektif kita di berbagai skala rumah-tangga dan ekonomi —dari dusun dan banjar sampai pulau dan kepulauan—memicu perubahan yang bersifat memulihkan (“positif”) bagi manusia dan ruang-hidupnya. Kedua, pentingnya mengembangkan kemampuan bersama untuk merumuskan aturan-aturan yang dirancang untuk merem perubahan yang memperdalam krisis, dan memudahkan kegiatan produksi-konsumsi yang memulihkan kerusakan di situ. Ketiga, pentingnya kita mulai berpikir dan bertindak bersama dengan sebuah ikatan perkawanan, ikatan sosial, yang jujur dan terbuka, yang memungkinkan munculnya tuturan dan tindakan kolektif tandingan dari situs-situs kehidupan kita, dan yang memungkinkan kita bekerja-sama dan menghidupkan kembali mekanisme serta institusi solidaritas yang melampaui soal siapa kami-aku.

 

 

Metaruang

Tentang proyek sleeve art soal GLF bagaimana?

Hendro Sangkoyo

Tidak ada proyek khusus soal itu. Kritik atas acara-acara besar yang mengatasnamakan warga kampung selama ini tidak pernah gagal melibatkan pekerja seni dan gerakan seni kritis lewat berbagai ekspresi seni. Seperti ungkapan tajam dari petani gembel yang dituliskan James Scott dulu, ketika sang raja lewat melintas, maka sang petani pun tunduk membungkuk, lalu kentut diam-diam.

 

Metaruang

Dalam salah satu wawancara mas Yoyok, kami membaca soal bagaimana negara berkembang seperti Indonesia dijadikan tempat “pembuangan” sampah-sampah industrialisasi yang baru. Dulu, karena industrialisasi, negara-negara Eropa seperti Inggris juga mengalami perusakan lingkungan yang masif. Namun kemudian komponen industri yang paling mencemari dipindahkan ke negara lain. Bisa dijelaskan lebih lanjut soal itu?

Hendro Sangkoyo

Relokasi industri adalah salah satu contoh “jalan keluar spasial” untuk mempertahankan tingkat laba atau produktivitas kapital, dalam rezim produksi nilai oligopoli yang medan operasinya mencakup banyak negara. Beberapa picu favorit bagi keputusan relokasi industri adalah kemudahan fiskal dan perpajakan, rendahnya upah-buruh, toleransi politik-hukum atas cemaran limbah industri, atau lebih murahnya ongkos pemulihan gangguan kesehatan karena pencemaran industri.

Sisi politik relokasi industri yang menyangkut relasi imperial di antara negara-negara Utara dan Selatan menjadi pengetahuan bersama di tahun 1991, ketika Larry Summers sebagai direktur Bank Dunia salah-kirim memo pribadi di intranet perusahaan itu, sehingga bisa dibaca ramai-ramai. Memo salah alamat itu menyarankan agar sebaiknya Bank Dunia lebih gigih mendorong migrasi industri kotor ke negara-negara (yang) sedang berkembang. Summers mengemukakan tiga pertimbangan penting: Pertama, hitung-hitungan ongkos pencemaran yang mengganggu kesehatan bergantung pada hilangnya pendapatan dari naiknya kerentanan kesehatan dan kematian. Karena itulah, produksi cemaran industri yang mengganggu kesehatan mestinya dilakukan di negara yang upah buruhnya terendah. Kedua, ongkos-ongkos pencemaran tidak linier, sebab di tingkat awal pencemaran ongkos untuk mengatasinya barangkali murah sekali. Ketiga, makin tinggi tingkat pendapatan di satu negara, makin tinggi tuntutan akan lingkungan hidup yang bersih dari sisi estetika dan kesehatan. Pemindahan beban dan ongkos-ongkos sosial-ekologis industrialisme dari Utara ke Selatan tersebut juga bisa kita lihat misalnya dalam soal krisis perubahan iklim. Khususnya sejak 1997, ketika Protokol Kyoto membolehkan negara industri maju emitor gas rumah-kaca memilih mekanisme longgar lewat pasar-karbon sebumi, fokus mitigasi bergeser, dari penghentian atau penggantian konsumsi bahan-bakar fosil dan pengeremen laju konsumsi energi dan bahan di negara-negara Utara, ke finansialisasi serapan karbon dari jutaan hektar hutan dan tanah-tanah di negara-negara Selatan, yang bobotnya diperbandingkan dan dipertukarkan dengan semburan gas rumah kaca setara karbon.

Di akhir dekade kedua abad ini, sebagai contoh lain, kenaikan cepat dari tingkat upah di RRC memicu relokasi industri ke India, salah satu negara yang terendah tingkat upah buruh industrinya.

 

Metaruang

Lalu bagaimana kerusakan ekologis itu dibandingkan dengan pada tahun 1980-an, ketika korporasi membelanjakan lebih banyak uang untuk jual-beli saham dibandingkan untuk investasi di sektor produktif? Apakah dengan perubahan ini, kerusakan ekologis makin masif?

Hendro Sangkoyo

Lonjakan perusakan infrastruktur ekologis wilayah-wilayah daratan utama Bumi setelah Perang sudah berlangsung setidaknya sejak 1950-an. Pembongkaran ruang-hidup Amazon di dekade 1970-an menggurunkan hutan dengan kecepatan-bongkar sekitar 6000 hektar (kurang-lebih seluas tanah yang dicaplok oleh industri properti Bumi Serpong Damai) per hari. Di kepulauan Indonesia, gelombang pertama ekstraktivisme setelah kemerdekaan naik pesat sejak 1970-an, dipelopori terutama oleh korporasi raksasa jepang importir kayu, kayu lapis dan bahan bubur kayu dari hutan tropis, termasuk Marubeni, Itochu, Nisho-iwai dan Nichimen. Peluasan hak-milik konsesi tambang dan ekstraksi kayu-gelondongan & kayu keping—di luar industri minyak & gas fosil—berlangsung di bawah naungan proteksi negara di sepanjang rejim Suharto. Pembesaran kapital keuangan dari perluasan industri lapar-tanah justru terjadi sejak 1990an dan di sepanjang dekade 2000-an dengan perluasan kebun-kebun industri raksasa baik sawit maupun bahan bubur kayu. menggelembungnya surplus dari perluasan ini telah ikut berperan antara lain dalam percepatan aliran kredit raksasa di industri properti di kawasan-kawasan kota Indonesia.

 

Metaruang

Sejak awal, bentuk dan hukum produksi kapitalis memang sudah bertujuan untuk mengacaukan seluruh dunia sebagai gudang untuk kekuatan produktif. Namun, seperti yang mas Yoyok juga sempat sebut di wawancara sebelumnya soal GLF (pertanyaan ke-1), korporasi menggunakan cara-cara untuk mengaburkan dampak kerusakan ekologis yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Misalnya lewat (mengutip kata-kata mas Yoyok) “restorasi ekosistem” atau “pembangunan rendah karbon”—semuanya tentu dilakukan serentak dengan dilanjutkannya perusakan. Hingga ada juga program seperti UN-REDD dan UN-REDD+. Ada juga korporasi yang menggunakan kampanye isu-isu lingkungan sebagai teknik marketing untuk menjual produknya. Bagaimana pandangan mas Yoyok soal fenomena ini?

Hendro Sangkoyo

Sistem konsesi yang menjadi kendaraan dari ekstraktivisme kayu gelondongan, tambang dan kebun monokultur Orde Baru merupakan kunci dari kelancaran proses ekosida kepulauan sampai hari ini. Dua ciri utamanya adalah, pertama, tipisnya perbedaan dalam operasi sehari-hari dari perusahaan, di antara apa yang boleh dan yang tidak dibolehkan oleh hukum—bukan legal atau ilegal yang terpenting, tetapi posisi alegalnya, yang menumpang pada lubang-lubang yang tersedia dalam sistem hukum. Ciri kedua adalah pada penyempitan sistematis atas kenyataan sosial ekologis dari wilayah-willayah daratan dan lautan, untuk mengekstraksi nilai uang dan bahan dari situ. Karst? Ada berapa ton gamping di situ. Hutan? berapa meter kubik kayu, berapa metrik ton batubara atau mineral lain yang ekonomis ditambang. Sekarang, hutan punya konversi lain: berapa ton karbon yang terkandung di wilayah seluas satu hektar di situ. Dengan jurus yang sama, kebun monokultur industri bahkan bisa diperbandingkan bobot karbonnya dengan hutan hujan tropis. Bagaimana dengan musnahnya kehidupan beragam di satu ekosistem hutan tropis karena perluasan situs tambang atau kebun industri? Dengan asas tukar guling yang sama, “semua bisa diatur”. Bila suatu operasi ekstraktif merusak seribu hektar hutan, si perusahaan “bisa menggantikan yang rusak” dengan hutan di lokasi lain yang belum dirusak.

Dua dekade lebih setelah diundangkannya UNFCCC di tahun 1994, di tengah pemahaman tentang rontoknya daya regulasi termal dari selubung atmosfera Bumi karena pembakaran minyak, gas dan batubara fosil, negara-negara utara yang mendominasi sistem penggemukan kekayaan sebumi tidak juga hendak menghentikan penyebab mendasar dari krisis ekologis “eksistensial” tersebut. Negara-negara selatan khususnya di sekujur sabuk tropis, sudah sejak paruh kedua 2000-an menjadi bulan-bulanan dari ekspansi kapital keuangan mondial untuk menguasai tanah-tanah hutan berskala raksasa, dalam sebuah transaksi keuangan untuk menjualbelikan kuota emisi karbon. Dengan asas tukar guling di atas, perluasan kebun-kebun industri, bahkan perluasan tambang, bisa disebut sebagai “pembangunan rendah karbon”.

Sejak akhir 1990-an, pulau-pulau konsentrasi ekosistem hutan tropis di Indonesia menjadi sasaran ekonomi kompensasi emisi karbon, di bawah tekanan politik dari negara Annex-1 yang hendak terus memelihara dan meluaskan industri bertenaga bahan bakar fosil, negara dan industri raksasa di Utara. Program REDD+ dengan gelontoran umpan pembiayaan dari negara utara masuk ke situs-situs logging dan tambang yang masih terus dibongkar, kali ini dengan hitungan berapa ton karbon-biotik tersimpan di hutan, untuk “menghapus” muntahan milyaran ton emisi karbon industrial di utara. Sampai dengan anti-klimaksnya di 2014-2015, jutaan dolar telah dihabiskan— sebagian lewat berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia—untuk mengampanyekan “kesiapan pelaksanaan REDD” bagi pengurus-publik di Jakarta dan di daerah serta bagi industri. Bagaimana kenyataan di lapangan dari demam REDD-plus ini? Laporan KPK-Republik Indonesia di tahun 2015 justru memberi konfirmasi kenaikan sekitar dua kali lipat ekstraksi kayu dari hutan hujan tropis Indonesia di selang-waktu 2003-2014, dari ±43 juta meter-kubik (2003) menjadi ±78 juta meter-kubik (2014). Angka-angka tersebut jauh lebih besar daripada laporan-publik resmi kantor negara urusan hutan untuk selang-waktu yang sama.2 Di 2010 kampanye reduksi emisi yang sama mengalirkan dana satu milyar dolar dari Norwegia. Hibah bilateral yang baru sebagian kecil terbelanjakan tersebut mirip lelucon, dibandingkan dengan hilangnya pendapatan publik bukan pajak (PNPB) di antara 2010-2014 dari ekstraksi kayu saja, yang sudah mencapai ± 4 milyar dolar.3 Paradoks yang sama berlangsung dalam perampasan tanah-tanah berskala raksasa di situs-situs ekstraksi bahan-energi-fosil, yang terus membesar di tengah kampanye resmi pembesaran pangsa energi bersih sebagai iuran mengatasi krisis perubahan iklim yang tengah membesar sekarang.

Tentang pemulihan, mari kita pertimbangkan: mana yang lebih masuk akal, memulihkan kerusakan ekologis yang spektakuler dengan mengalirkan dana publik dan hutang publik lebih besar lagi untuk mensubsidi perluasan penanaman pohon di situs-situs deforestasi, menjadi kebun-kebun raksasa milik korporasi besar, atau menghentikan lebih dulu operasi pembongkaran hutan yang meliputi wilayah seluas jutaan hektar dan telah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warga-negara Indonesia di masa depan yang dekat ini?

 

Metaruang

Kemarin, bertepatan dengan agenda GLF, Perpres no. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria baru saja disahkan. Bagaimana opini mas Yoyok secara singkat soal perpres tersebut?

Hendro Sangkoyo

Peraturan Presiden no.86 tahun 2018 tersebut boleh jadi bukan sebuah berita gembira bagi masa depan warga tani. Dia baik diperiksa sebagai bagian dari bangunan hirarkis instrumen politik berkekuatan hukum di Indonesia setelah Sukarno. Bagi seorang warga negara Indonesia yang menggantungkan reproduksi hidupnya atau rumah tangga ekonomiknya pada produksi nilai dari kerja tani, baik-tidaknya pengumuman satu aturan baru dari pengurus publik bergantung pada ada-tidaknya tindakan resmi dari kantor publik tersebut untuk menghentikan atau menghapus biang penyebab dari gangguan pada ekonomi-tani tersebut di ruang hidupnya.

Sejak pengerahan terorganisir tenaga kerja tani secara besar-besaran di tahun 1980-an dengan judul mentereng “revolusi hijau”, sampai sekarang, gangguan bagi satuan-satuan dasar ekonomi tani-pangan subsistensi atau “keluarga” telah menguat menjadi tekanan sistematis, yang mengecilkan potensi pemilikan sepetak sawah untuk menopang kehidupan rumah tangga. Dalam ragam konteks setempat di kepulauan, ongkos produksi rumah tangga penghasil pangan lebih besar dari nilai tukar hasil panen; biaya uang dari konsumsi pangan lebih besar dari nilai uang hasil kerja tani; sumber-sumber pangan menyejarah bukan padi hilang karena tanah tempat hidupnya diduduki untuk industri, properti atau bangunan saluran bagi aliran uang barang dan manusia.

Di hadapan ancaman nyata tersebut, kemudahan-kemudahan baru tidak berarti kemajuan, seperti sekelumit ilustrasi berikut: konstruksi bangunan irigasi baru—di beberapa daerah bahkan dipersulit prosedur untuk mendapatkannya, tersedianya petak tanah atas nama sendiri yang siap diagunkan untuk berutang ke rentenir, ijin berbatas waktu untuk turut memakai sepetak tanah berhutan milik negara yang infrastruktur ekologisnya sudah bangkrut, tersedianya lebih banyak stok racun serangga dan nutrien tanah produksi pabrik, atau membesarnya bujukan uang serta peluang berhutang ke bank, untuk beralih menjadi buruh atau berproduksi-tani sebagai bagian dari kebun-kebun industri bahan pangan dan energi nabati atau bahan-mentah industri kertas dan kayu.

Pembaruan kemudahan, seperti yang rupanya hendak dikemukakan ke publik lewat peraturan Presiden yang dimaksud setidaknya menjanjikan manfaat nominal bagi warga-negara yang disasar. Meskipun begitu, di tengah krisis agraria bagi pekerja tani hutan, huma, ladang, sawah, di kepulauan Indonesia sekarang, bahkan tawaran anugerah tersebut tidak mustahil justru merupakan garis depan baru untuk pengerutan daya subsistensi dari subyeknya. Terlalu kecil dan terlalu terlambat. Dari bacaan awal atas teksnya, janji pelaksanaan aturan baru tersebut jelas tidak menguatkan jaminan keselamatan jangka-panjang pekerja tani dan ruang hidupnya.

 

 

 

Astika Andriani, Metaruang 2018

 

Catatan:

  1. Menurut amatan Furnivall, masyarakat Hindia Belanda adalah “Masyarakat Majemuk”, yaitu bentukan sosial yang tersusun dari dua atau lebih tata kemasyarakatan, hidup berdampingan di bawah satu kesatuan politik, tanpa /hanya sedikit berbaur, kecuali di pasar. Furnivall, John Sidenham (1939). “Netherlands India: A Study of Plural Economy”, Cambridge University Press.
  2. KPK, Direktorat Riset & Pengembangan, Deputi Pencegahan (2015). Preventing State Losses in Indonesia’s Forestry Sector An Analysis of Non-tax Forest Revenue Collection and Timber Production Administration, Executive Summary, h. ii.
  3. , h.iii.

 ___

Artikel terkait:

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

No Comments

Post A Comment