Metaruang | Ke Jakarta, Warga RW 11 Tamansari Bandung Geruduk Komnas HAM
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17524
post-template-default,single,single-post,postid-17524,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Ke Jakarta, Warga RW 11 Tamansari Bandung Geruduk Komnas HAM

Forum Juang Tamansari Bandung akhirnya mendatangi gedung Komnas HAM pada Senin, 3 Desember 2018. Dalam aksi ini, warga dan elemen solidaritas menyerukan kekecewaannya terhadap Komnas HAM yang mereka anggap telah gagal berpihak pada rakyat dan HAM.

Menurut warga yang tergabung dalam Forum Juang Tamansari Bandung, dalam proses mediasi Komnas HAM malah mengesampingkan usulan-usulan warga dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mereka alami dalam proyek pembangunan rumah deret. Sebagai mediator, Komnas HAM bukannya menjalankan tanggung jawab untuk menjamin hak hidup dan keamanan, namun malah berkompromi dengan Pemkot Bandung.

“Kita menuntut keseriusan kinerja institusi HAM agar berkomitmen dan berpihak pada rakyat,” sebut rilis dari Forum Juang Tamansari Bandung.

Sejumlah elemen solidaritas yang bergabung bersama warga Tamansari pun turut menyambangi gedung di bilangan Menteng, Jakarta Pusat ini. Di antaranya solidaritas warga Pekayon, sejumlah warga solidaritas dari Lidahkulon, Waduk Sepat, Surabaya, elemen mahasiswa LMND, serta elemen SPRI dan solidaritas buruh Freeport.

Sekira 70 massa memadati selasar gedung sejak pukul sebelas siang. Baik dari Surabaya, Bekasi, dan Bandung, berangkat dengan niatan yang sama: mencari perlindungan atas maraknya kriminalisasi pejuang lingkungan; mengawal keadilan dan jalan hukum yang tengah ditempuh warga dalam melawan kesewenang-wenangan. Sejumlah perwakilan bergantian menyuarakan tuntutan mereka.

Wabil khusus Tamansari. Meski pada November lalu Komas HAM memediasi dialog antar warga RW 11 Tamansari dengan Pemkot Bandung, rekomendasi yang dilansir Komnas HAM terkesan tak memihak pada warga Tamansari. Surat rekomendasi tersebut tak dapat dikata layak sebagai ikrar dari suatu komisi bergengsi yang peduli terhadap hak asasi manusia. Lebih-lebih, Komnas HAM dalam rekomendasinya tampak sebagai fasilitator belaka, yang menjembatani kepentingan pengembang atas proyek RUDET (Rumah Deret).

Sebelumnya, sengketa antar warga-pemkot-pengembang dapat dirunut sejak pertemuan “sosialisasi” kali pertama yang dihelat Pemkot pada 20 Juni, 2017. Undangan buka bersama tersebut melahirkan suasana yang gasal bagi segenap warga Tamansari yang menghadirinya. Seolah tak terbendung, arogansi Pemkot dan pengembang proyek pun berlanjut, hingga pada 6 Desember 2017 alat berat (ekskavator) dikerahkan untuk meratakan sebagian hunian, dengan dibarengi bentrokan demi bentrokan.

Klaim Pemkot atas wilayah Tamansari pun sebenarnya tak cukup valid. Apalagi untuk mengasongkannya pada pengembang proyek RUDET, dengan menyingkirkan sejumlah warga yang masih bertahan dan emoh direlokasi. Klaim jual-beli pada tahun 1930-an antara “Pemkot” dan Belanda, lebih dekat dengan cerita fiktif tinimbang faktual. Atas dasar ini BPN menangguhkan kepemilikan; dengannya pula warga RW 11 Tamansari mengajukan serangkaian banding ke PTUN Jawa Barat.

Namun, rupanya langkah-langkah hukum yang ditempuh warga tak kunjung diindahkan oleh baik Pemkot dan Pengembang. Terdapat ongkos psikologis dan material amat tinggi yang harus ditebus warga guna mempertahankan tanah yang telah didiaminya secara turun-temurun itu di hadapan intimidasi alat berat, aparat, ormas bayaran, dan layangan SP saban hari.

Atas dasar itulah, Komnas HAM semestinya dapat melampaui logika transaksional dalam merekomendasikan titik terang, utamanya bagi warga yang masih bertahan dan lebih dulu menjadi korban pembangunan yang timpang tersebut. Pintu amat terbuka lebar untuk terjadinya pelanggaran HAM di titik-titik konflik agraria, baik itu di kalangan rural maupun urban kota. Hal ini terkait akan tanah yang merupakan sumber hidup warga. Sekali tanah direnggut, maka unsur-unsur penopang hidupnya pun turut terenggut.

Komnas HAM wajib pro-aktif menelaah serentetan konflik agraria yang semakin lazim dari tahun ke tahun seiring keran investasi dibuka lebar-lebar oleh pemerintah. “Komnas HAM harus turun tangan dan cari tahu apa yang diinginkan rakyat,” seru koordinasi aksi dari solidaritas buruh Freeport di selasar gedung Komnas HAM. Senada, korlap SPRI pun menyatakan hal yang sama, “Ganti rugi bukan solusi. Solusinya adalah bangun kampung lagi. Tamansari harus dikembalikan seperti dulu.”

Dengan alasan rapat, sekira pukul tiga sore barulah tampak perwakilan dari Komnas HAM, Beka Ulung Hapsari, yang bersedia menemui peserta aksi. Seperti yang dijanjikannya, Komnas HAM akan segera melansir pernyataan tertulis guna menindaklanjuti dan menginvestigasi pelanggaran HAM di proyek RUDET Tamansari, Bandung. Tentu saja janji tersebut perlu untuk terus dikawal sebab Komnas HAM bukan semata mediator proyek, melainkan Komisi Nasional yang bekerja atas dasar-dasar hak asasi manusia, tak terkecuali perlindungan bagi para warga yang terancam kehilangan tanah mukimnya akibat pembangunan yang semena-mena.

___

Artikel terkait:

  1. Siasat Bengis Proyek Rumah Deret Tamansari
  2. Yang Diabaikan dan Dilanggar di Tamansari, Bandung

___

Dokumentasi: Figia

___

Militansi, Metaruang 2018

 

Metaruang

Bergerak, mengakar, kritis.

No Comments

Post A Comment