Metaruang | Luka Buruh Nanbu dalam Rantai Produksi Industri Otomotif Jepang
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
16961
post-template-default,single,single-post,postid-16961,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Luka Buruh Nanbu dalam Rantai Produksi Industri Otomotif Jepang

Jari tengah tangan kanan Atika Nafitasari terpotong oleh mesin press hari Senin itu, 26 September 2016.

Saat itu, Atika sedang bekerja lembur. Cahaya matahari di luar telah meredup—waktu menunjukkan pukul 18.00.

Ada suatu hal yang mengganggu Atika sejak ia mulai bekerja di pagi hari. Mesin press yang ia gunakan bertingkah aneh. Biasanya, setelah Atika memasukkan produk ke dalam mesin dan memencet tombol, angin yang keluar dari mesin akan berbunyi sekali.

Namun kali ini terdengar dua kali. Ia juga bisa merasakannya di kakinya.

Atika telah melaporkan hal ini ke bagian perusahaan yang bertugas untuk menangani mesin-mesin pabrik. Namun, atasan Atika berkata, “Sudah, kerja saja.”

Malam hari, peristiwa itu pun terjadi. Bagian mesin yang bergerak naik untuk menge-press barang tidak kunjung kembali turun. Atika memasukkan tangannya untuk mengambil produk. Ketika itulah mesin turun ke bawah, dan jari tengah Atika terpotong.

Saat itu, satu-satunya pekerja lain yang berada di sekitar Atika adalah Andri. Namun, karena tengah fokus pada pekerjaannya, Andri juga tidak melihat kejadian tersebut.

“Aku teriak, langsung manggil namanya. ‘Andri tolongin!’” ujar Atika mengingat kejadian tersebut, ketika dihubungi Metaruang pada Minggu, 8 April 2018.

Parahnya lagi, lanjut Atika, klinik di tempat kerjanya tutup pukul 17.00. Akhirnya Atika tidak bisa menerima pertolongan langsung. “Padahal kita kan kerja itu 12 jam,” tutur perempuan berusia 23 tahun tersebut.

Oleh karenanya, Atika pun harus dibawa ke klinik Fajar Medika di luar tempat kerjanya. Di sana, lukanya diberi obat dan diperban. Namun dokter di klinik tersebut mengaku bahwa mereka tidak sanggup menangani luka Atika.

Atika akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Hermina Grand Wisata di Tambun Selatan, Bekasi. Setelah memasuki unit gawat darurat, diberikan infus dan dibersihkan lukanya, Atika diberitahu bahwa ia harus dioperasi. Untuk itu, Atika harus menunjukkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pihak perusahaan belum pernah memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan Atika, walau upahnya telah dipotong selama 8 bulan ia bekerja di PT. Nanbu Plastics Indonesia (NPI) yang konon untuk iuran BPJS. Atasannya yang saat itu mendampingi Atika di rumah sakit akhirnya menghubungi bagian HRD PT. NPI.

Pihak HRD yang dihubungi berkata tidak bisa membantu. Alasan yang diberikan: mereka telah pulang kerja dan data nomor BPJS Ketenagakerjaan Atika ada di kantor perusahaan.

“Padahal saya sudah sekarat di rumah sakit. Sudah jam 12 malam, waktu terus berjalan, gak ditanganin apa-apa,” kata Atika.

Potongan jari Atika seharusnya masih bisa disambung kembali, jika operasi dilakukan beberapa jam setelah kecelakaan tersebut terjadi. Namun, pihak HRD baru mengantarkan kartu BPJS Atika pukul 13.00 siang, keesokan harinya. Barulah operasi dapat dilakukan. Atika harus menunggu 19 jam, dengan rasa sakit dan tangan yang terus berdarah.

***

Atika adalah salah satu dari sembilan buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ada di PT. NPI. Mereka awalnya mendaftar sebagai buruh magang, namun apa yang dijanjikan di awal pendaftaran tidak sesuai dengan apa yang mereka alami selama bekerja.

Fasilitas yang mereka dapatkan tidak lengkap, biaya jemputan ditanggung sendiri tanpa dijelaskan di slip uang saku. Mereka langsung bekerja tanpa adanya materi pelatihan, dan sering dipaksa untuk bekerja lembur.

Selain itu, Atika dan delapan buruh lainnya bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus. Menurut ketentuan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker 100/2004, seharusnya mereka diangkat menjadi karyawan tetap. Namun PT. NPI menolak melakukan hal ini.

Dengan bantuan teman-teman serikat pekerja di PT. NPI, yakni Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI), Atika dan delapan buruh lainnya akhirnya menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami Atika dan mengangkat sembilan buruh kontrak tersebut sebagai pekerja tetap.

Mereka melakukan perundingan bipartit dengan pihak direksi pada 10 Januari 2018, 17 Januari 2018 dan 19 Januari 2018.

Pada 19 Januari 2018, seorang figur baru bernama Richard Sinanu juga muncul di pihak manajemen PT. NPI. Richard, yang saat itu berlaku sebagai Senior Manager Human Resource, diberikan kuasa penuh sebagai wakil dari perusahaan untuk melakukan perundingan.

Untuk diketahui, Richard merupakan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Richard juga merupakan salah satu dari delapan perwakilan perusahaan (pihak pengusaha) yang hadir dalam rapat tripartit perundingan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi tahun 2018 bersama serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi pada 13 September 2017.

Di hari yang sama Richard dijadikan wakil perusahaan dalam perundingan, Atika Nafitasari mendapat PHK. Atika, seseorang yang merupakan “korban kecelakaan kerja karena kelalaian perusahaan,” mengutip Ketua SEBUMI Faisal Al Rahmad, malah mendapat PHK. Hal ini dilakukan PT. NPI dengan alasan jangka waktu PKWT Atika telah habis.

Dalam perundingan-perundingan tersebut, pihak manajemen juga berdalih bahwa mereka tidak melanggar aturan. Menurut mereka, jenis pekerjaan Atika dan delapan buruh lainnya merupakan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pesanan yang naik turun sesuai keadaan. Hal ini harus dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Jika semua karyawan PT. NPI berstatus PKWTT, laju perusahaan akan menurun.

SEBUMI kemudian melaporkan kasus ini kepada Bidang Pengawasan Wilayah II Jawa Barat pada 13 Februari 2018 dan melaporkan kasus kecelakaan kerja Atika ke BPJS Ketenagakerjaan Kab. Bekasi pada 1 Maret 2018. Aksi protes di depan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Sunter, Jakarta Utara, juga dilakukan didampingi kawan-kawan solidaritas, pada 8 Maret 2018.

Tiga kali mediasi antara SEBUMI PT. NPI dengan manajemen PT. NPI yang dijadwalkan oleh Disnaker Kab. Bekasi pada 20 Maret 2018, 27 Maret 2018 dan 29 Maret 2018 juga tidak bisa terlaksana karena pihak manajemen Nanbu datang tanpa membawa surat kuasa dari direktur.

Semua hasilnya nihil. Nanbu memang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kasus ini, sebut Faisal dalam sebuah rilis.

***

Pukulan terbesar PT. NPI kepada para pekerjanya adalah kejadian di awal April 2018. Lewat telepon, Faisal menuturkan kisah tersebut.

Pagi itu, para pekerja di PT. NPI baru saja selesai senam pagi. Mereka pun kembali ke lini kerjanya masing-masing. Begitu pula dengan Faisal, yang bekerja di bagian production engineering.

Faisal ingat betul suara paging (pengeras suara) yang terdengar di pagi itu, sekitar pukul 10.00. “Ting-nang-ning-nong, bunyinya,” tiru Faisal.

Suara paging dari pengeras suara tersebut mengawal sebuah pengumuman: Faisal dan teman-teman pekerjanya dipanggil ke Meeting Room 1.

Dikawal oleh petugas keamanan, mereka pun pergi ke ruangan tersebut. Di dalamnya, seorang figur yang telah mereka kenal betul tengah menunggu mereka, Richard Sinanu.

“Faisal, Ginta, Radit, kalian di-PHK!” seru Richard, seperti ditirukan Faisal. “Sisa kontrak kalian kami bayar.”

Merespon kabar ini, salah satu kawan Faisal bertanya. “Atas dasar apa kami di-PHK?”

“Kalian kerja gak bener, gak becus. Ya sekarang kalian keluar, saya kasih waktu 15 menit,” tandas Richard, seperti diceritakan Faisal.

Faisal dan kawan-kawan pun terpaksa meninggalkan tempat kerja mereka. Di luar, aparat kepolisian dan tentara berjejer, memastikan proses tersebut berjalan lancar.

Di dalam tempat kerja, pengeras suara berbunyi kembali, memanggil beberapa orang lain ke Meeting Room 1. Sama seperti Faisal, mereka juga di-PHK.

Suasana hari itu mencekam, Faisal bercerita. “[Pekerja] yang di dalam itu merasa tertekan. Tiap ada pagingan, mereka sudah pada ketakutan. Sudah gelisah semuanya,” ia berkata.

Hari itu, tepatnya pada 2 April 2018, sejumlah 61 pekerja di PT. NPI mengalami pemutusan hubungan kerja, berdasarkan daftar dalam surat yang dilayangkan Richard Sinanu dengan nomor NPI-2018/EXT/HRGA-II-01.

Faisal lebih lanjut mengonfirmasi bahwa seluruh pekerja PT. NPI yang di-PHK merupakan mereka yang tergabung dalam SEBUMI. Mereka merupakan orang-orang yang ikut bersolidaritas dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami Atika dan 8 buruh PKWT lain; bergabung dalam aksi protes dan mengadvokasi teman-teman mereka.

Derris Dewantika yang sedang hamil 6 bulan, merupakah salah satu dari 61 buruh yang mendapat PHK hari itu. Keputusan sepihak tersebut menambah daftar dosa yang dilakukan PT. NPI terhadap buruhnya, PHK juga dilakukan tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu.

Faisal dan mereka yang tergabung dalam SEBUMI juga sempat mengirim surat penolakan pada 3 April 2018. Namun, hal ini gagal mereka lakukan karena PT. NPI dijaga oleh aparat kepolisian dan tentara.

***

Luka Atika tidak kunjung sembuh, setahun lebih pasca kecelakaan kerja tersebut terjadi. Kuku jari tengahnya tumbuh melengkung, membuat jarinya bernanah. Semakin hari, keadaan tangannya semakin mengganggu aktivitasnya.

“Yang pasti menghambat aktivitas, karena kesenggol apa-apa, kena apa-apa, sakit. Apalagi kalau kena air,” ucap Atika, yang terhambat melakukan pekerjaan rumah mendasar seperti mencuci baju dan piring.

Sebelumnya, pada Desember 2017, Atika mendatangi klinik Rizki di Bekasi Utara karena kondisi tangannya semakin memburuk. Dokter di klinik tersebut menyatakan jari Atika harus diamputasi.

Karena sudah tidak bekerja lagi di PT. NPI, Atika mengakui ia semakin bingung harus pergi kemana untuk berobat dan mengamputasi jarinya. Atika tidak punya uang cukup. Sementara BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak bisa digunakan, karena ia sudah putus kontrak. Jika menggunakan BPJS Kesehatan, ia juga ditolak karena lukanya merupakan kecelakaan kerja.

“Jadi saya gak bisa berobat di mana-mana,” ujar Atika.

Untungnya, sejak mengalami kecelakaan kerja Atika selalu didampingi oleh kawan-kawan yang tergabung dalam SEBUMI. Bahkan ketika PT. NPI telah memberangus serikat pekerja tersebut lewat PHK massal, SEBUMI terus berjuang untuk membantu Atika mendapatkan hak-hak mendasarnya.

Didampingi oleh Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu (KSPBN), mereka kembali melakukan aksi serentak pada 9 April 2018 di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung dan Malang. Aksi ini dilakukan di depan dealer dan berbagai kantor cabang Toyota di kota-kota tersebut.

Mengapa Toyota? Karena penyelewengan yang dilakukan PT. NPI, dalam esensinya, memang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan manufaktur otomotif multinasional tersebut.

Dilansir dari rilis aksi KSPBN, PT. NPI merupakan perusahaan subkontraktor tier 2 yang memasok komponen spare part plastik untuk mobil ke PT. Autocomp Systems Indonesia (PASI). PASI adalah salah satu anak perusahaan dari Yazaki Group yang bergerak dalam bidang Automotive Wire dan Wiring Harness.

Setelah menerima hasil produksi dari PT. NPI, PASI akan memasok komponen tersebut ke Toyota. Selain menerima komponen dari PT. NPI melalui PASI, Toyota juga menerima komponen dari perusahaan-perusahaan pemasoknya yang lain. Komponen yang telah berkumpul di pabrik Toyota ini akan dirakit menjadi mobil.

Dalam kata lain, PT. Nanbu Plastic Indonesia dan Toyota merupakan hulu dan hilir dalam sebuah rantai pasokan (supply chain) yang menghasilkan produk yang sama.

SEBUMI menegaskan, Toyota ikut bertanggung jawab atas yang terjadi pada Atika dan 61 buruh PT. NPI yang mengalami PHK massal. Sebagai perusahaan induk yang memegang kendali terhadap perusahaan pemasok, Toyota harus memastikan code of conduct (COC) Toyota harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan pemasoknya.

Mengutip poin pertama dalam Chapter I COC Toyota[1], perusahaan harus “mengikuti semua hukum dan regulasi tenaga kerja yang berlaku di negara perusahaan.” Di poin yang sama, Toyota juga menyebut bahwa perusahaan harus “menghormati seluruh hak-hak orang yang bekerja untuknya, dan tidak akan mendiskriminasi mereka.”

Hal inilah yang mendasari dipilihnya dealer dan kantor cabang Toyota sebagai titik aksi SEBUMI. Untuk mengomunikasikan kasus ini, Faisal juga berkata nantinya SEBUMI akan mengirim laporan langsung ke perusahaan Toyota di Jepang.

***

Faisal dan mereka yang tergabung dalam SEBUMI mengaku sudah pesimis terhadap pemerintah, sejak hal yang terjadi pada 8 Maret 2018 kemarin ketika SEBUMI dan KSPBN tengah melakukan aksi di depan kantor cabang Toyota.

Siang itu, perwakilan dari Disnaker Monang Sitohang mendatangi manajemen PT. NPI tanpa pemberitahuan terhadap serikat pekerja. Hal ini akhirnya diketahui oleh beberapa pekerja PT. NPI. Mereka pun mengonfirmasi hal ini ke bagian HRD PT. NPI, walau bagian HRD menyangkalnya.

”Ternyata [Disnaker] sudah melakukan perundingan, pembicaraan dengan manajemen tanpa kami,” ujar Faisal. “Dia [pemerintah] tidak berpihak kepada kami.”

Disnaker menyebut kedatangan hari itu sebagai upaya pemeriksaan. Namun, hingga hari ini, hasil pemeriksaan masih belum juga dikeluarkan. Terkait perundingan yang tidak melibatkan serikat pekerja ini, SEBUMI akan melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Di waktu yang sama, SEBUMI dan kawan-kawan solidaritas lain akan terus melakukan aksi. “Ya rencana ke depannya aksi terus, sampai dia mengabulkan tuntutan kami,” kata Faisal.

Atika juga memiliki semangat yang sama. Menurutnya, merupakan hal yang konyol bahwa 61 buruh harus di-PHK karena dituding mencemarkan nama baik perusahaan.

“Kita kan ngomong sesuai fakta. Mencemarkan nama siapa? Kita cuma minta hak-hak kita,” kata Atika.

Toyota telah berdiri sekitar 43 tahun di Indonesia dan tercatat menguasai pasar otomotif Indonesia pada 2016 dan 2017, dilansir dari Tempo[2]. Produksi industri tersebut ditopang oleh 120 buruh yang tersebar di 798 perusahaan pemasok tier 1, tier 2 dan tier 3—termasuk Atika, Faisal, dan ratusan buruh lain di PT. NPI.

Jauh dari mendapat hak-hak mendasarnya, yang mereka terima adalah pemberangusan serikat dan PHK “terhadap korban kecelakaan kerja dan ibu hamil,” mengutip kata-kata Faisal.

Seperti yang diserukan SEBUMI, dalam poster-poster aksi dan kampanyenya: inilah potret luka dan penderitaan buruh Indonesia dalam rantai produksi industri otomotif Jepang.

 

Timeline:

  • 26 sep 2016 jari Atika terpotong
  • 27 September 2016 pada jam 13:00 Atika dilarikan ke ruang operasi dan jari tengahnya baru mendapatkan penanganan operasi.
  • 28 September 2016 pagi harinya, perawat rumah sakit mengatakan bahwa jari Atika tidak bisa disambung lagi
  • Oktober 2016 pada saat ia melakukan kontrol ke rumah sakit Hermina Grand Wisata, ia menanyakan kenapa jari tengahnya tidak bisa disambung. Jawaban dari dokter hanya “Mana bisa disambung?”
  • Desember 2017 Atika kembali mengecek masalah jari tengahnya yang semakin hari semakin bengkak dan mengeluarkan nanah di klinik Rizki di Jln. Gg. Simbang Kaliabang Tengah Bekasi Utara. Jari itu harus diamputasi kata sang dokter.
  • Perundingan bipartit dilakukan sebanyak tiga kali, yakni 10 Januari 2018, 17 Januari 2018 dan 19 Januari 2018.
  • 16 Januari 2018 Atika menanyakan perihal penanganan jari tengahnya yang akan diamputasi ke pihak perusahaan PT. Nanbu Plastics Indonesia. HRD, Seraphine Anne, menyuruhnya ke rumah sakit dan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.
  • 19 Januari 2018 PT. Nanbu Plastics Indonesia mengakhiri hubungan kerja Atika dengan alasan telah habis jangka waktu PKWT.
  • Kasusu ini dilaporkan kepada Bidang Pengawasan Wilayah II Jawa Barat pada 13 Februari 2018, turut serta dalam laporan kasus kecelakaan kerja Atika ke BPJS Ketenagakerjaan Kab. Bekasi pada 01 Maret 2018.
  • Aksi protes dilancarkan pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Sunter, Jakarta Utara, pada 8 Maret 2018
  • Tiga kali mediasi antara SEBUMI PT. NPI dengan manajemen PT. NPI yang dijadwalkan oleh Disnaker Kab. Bekasi, yakni pada 20 Maret 2018, 27 Maret 2018 dan 29 Maret 2018, tidak bisa digelar.
  • PHK sepihak terhadap 61 buruh pada 1-2 April 2018.
  • Surat nomor NPI-2018/EXT/HRGA-II-01 yang dilayangkan pada 03 April 2018 ke Disnaker Kabupaten Bekasi; Richard Sinanu mengatakan bahwa buruh dikenai PHK karena berperilaku tidak baik, menolak perintah kerja atasan dan melakukan aksi di customer PT NPI.

 

Catatan:

[1] Code of Conduct Toyota dapat diunduh di http://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/common/pdf/code_of_conduct.pdf

[2]https://otomotif.tempo.co/read/1054170/toyota-kuasai-penjualan-mobil-2017-7-merek-ini-tak-laku

___

Dokumentasi: Astika, Yagus Prasetyo

___

Infografik: F. Ilham Satrio

 

Dipanggil Stik. Sehari-hari kegiatannya ngejar-ngejar narasumber dan berusaha nulis berita secepatnya pakai dua jempol.

No Comments

Post A Comment