Loader

May Day, Funday? Upaya Pemerintah Menceraikan Buruh dari Politik

Sejarah May Day diawali oleh perjuangan para buruh Amerika ketika eksploitasi semakin intensif dan tanggungan beban kerja yang sangat besar dengan waktu yang sangat panjang. Pada masa itu, di pusat-pusat industri di Amerika, para buruh bekerja sepanjang 14, 16 dan bahkan 18 jam sehari. Menantang perlakuan yang tidak manusiawi, para buruh mengorganisir diri, menuntut, tak sekedar upah layak, lebih dari itu adalah pengurangan jam kerja dan kebebasan berorganisasi. Mereka memperjuangkan gerakan 8 jam kerja sehari dengan melawan penguasa dan kapitalis, yang kemudian menjalar ke berbagai penjuru dunia dimanapun para buruh dieksploitasi di bawah sistem kapitalisme yang tidak manusiawi. Bahkan, di tempat yang jauh di Australia para pekerja bangunan juga mengusung slogan yang kelak menjadi terkenal: “8 jam kerja, 8 jam rekreasi dan 8 jam istirahat” yang berhasil mengamankan tuntutan ini pada 1856.[1]

Setelah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh presiden SBY di tahun 2013, kini tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai hari buruh internasional. Tak hanya Indonesia, atau negara-negara yang mengklaim berhaluan komunis, setidaknya lebih dari 90 negara telah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Di sinilah letak persoalan yang akan kita bahas. Hari libur dan peringatan May Day. Di satu sisi, penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional harus dihargai sebagai tendensi baik bagi demokrasi di Indonesia yang mencoba mengakui dan menghormati peran besar perjuangan buruh, baik dalam perjuangan kemerdekaan nasional maupun dalam perjuangan kemanusiaan secara global. Namun di sisi lain, pemberian hadiah libur nasional—bila bisa dianggap demikian—belakangan justru dijadikan pemerintah sebagai arena penundukan, pendisiplinan dan depolitisasi gerakan buruh yang dalam skema kebijakan pro investasi, sebatas menempatkan gerakan buruh sebagai ancaman.

Tulisan ini akan berfokus pada dua hal. Pertama, membongkar cara kerja ideologi penguasa memanipulasi makna May Day dan menghegemoni kaum buruh dengan menyebarkan ide bahwa perjuangan buruh di hari May Day dengan melakukan demonstrasi sebagai sesuatu yang negatif, yang perlu diganti dengan kegiatan yang menyenangkan dan dianggap lebih positif. Dan kedua, menjernihkan posisi agama, dalam hal ini Islam, yang telah dimanipulasi penguasa sebagai salah sebuah tajuk acara yang dianggap positif untuk mengisi May Day, yakni dengan mengaji al-Qur’an bersama.

Mengurai cara kerja penguasa memanipulasi May Day  

Kementerian tenaga kerja, seperti kita tahu, belakangan mempromosikan sebuah tema May Day yang dipopulerkan melalui tagline “May Day is A Fun Day”. Tanpa perlu berpikir terlalu dalam, setiap orang bisa dengan mudah memahami bahwa tema tersebut dimaksudkan sebagai strategi pemerintah untuk mendisiplinkan atau menundukkan gerakan buruh agar tidak menuntut hak-haknya dan menyuarakan aspirasi politiknya tepat di tanggal 1 Mei. Dalam bahasa yang lebih lugas, program tersebut intinya dipakai untuk menceraikan buruh dari politik.

Melalui tagline “May Day is A Fun Day” pemerintah seolah-olah hendak mengatakan pada para buruh: “sudahlah, tiap hari kalian sudah bekerja. Sekarang waktunya kalian untuk happy, bersenang-senang. Jadikahlah hari libur May Day sebagai hari yang menggembirakan untuk menghilangkan penat selama kalian bekerja”.  Untuk mewujudkan tujuan politiknya, pemerintah menggelar berbagai kegiatan seperti menari, senam, lomba memasak, bersih lingkungan, menanam, bahkan mengaji. Dalam sebuah berita di media daring bertajuk Sambut May Day, Kemenaker Gelar Lomba Senam Buruh, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar lomba senam Maumere bersama buruh dalam rangka menyambut May Day, di GOR Kamal Muara, Jakarta Utara, pada Minggu, 22 April 2018.

“Kegiatan senam Maumere, selain untuk menyambut May Day”, demikian kata Adriani, Direktur Pengupahan Kemenaker, juga “karena dengan berolahraga, buruh jadi sehat dan produktivitasnya akan meningkat.” Lebih lanjut ia mengatakan “Kita ajak kalangan pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama menyambut May Day dengan spirit produktivitas dan kekompakan, jadi sesuai dengan tema tahun ini May Day Is a Fun Day”. May Day tidak harus identik dengan demo. Kita juga bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang meriah dan menyenangkan. Misalnya, bakti sosial, lomba-lomba, dan kegiatan lain yang mampu meningkatkan kebersamaan dan produktivitas pekerja.”[2]

Agenda pemerintah memanipulasi May Day sebagai hari bersenang-senang berlangsung sejak tahun lalu, dengan slogan berbeda, namun tujuannya sama: “May Day is a Happy Day”. Dengan tema ini, di Manado, alih-alih memperjuangkan hak-haknya, pemerintah bersama para buruh menggelar berbagai kegiatan seperti pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah, yang oleh Ketua Panitia Hari Buruh Sulut, Jack Andalangi, dianggap sebagai kegiatan yang lebih positif ketimbang turun ke jalan.[3] Bahkan Menaker Hanif Dhakiri memberi kado hitam bagi gerakan buruh pada May Day 2017 dengan mengeluarkan surat tertanggal 11 April 2017, yang salah sebuah isinya menginstruksikan lembaga tripartit daerah untuk mengagendakan kegiatan ‘positif’, sehingga peringatan hari buruh internasional tidak digunakan sebagai aksi unjuk rasa, melainkan aksi sosial dan dialog.[4]

Tidak jauh beda dengan tahun sebelumya, di dalam situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (kemnaker.go.id), secara ironi dan naif, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengajak seluruh elemen pekerja/buruh untuk merayakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2018 ini dengan riang gembira. “Tahun ini, demikian kata Hanif, “kita mengambil tagline #MayDayIsAFunDay karena kalau May Day kesannya angker, serem, galau karena banyak masalah, saya khawatir gerakan buruh ini mengalami demoralisasi dan membuat buruh tidak tertarik kepada serikat pekerja/serikat buruh.”

Demi tujuannya mendepolitisasi gerakan buruh, menjelang peringatan May Day dan tepat di tanggal 1 Mei, pemerintah menggelar sejumlah kegiatan. Beberapa diantaranya adalah lomba memasak, buruh mengaji, lomba senam maumere, khitanan massal, lomba jalan sehat, sepeda santai, kompetisi band, dan puncak agenda yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei adalah final liga pekerja Indonesia atau LIPESIA.[5]

Hayani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, mengklaim berbagai kegiatan bersenang-senang dalam memperingati May Day ini inisiatifnya tidak lahir dari pemerintah, melainkan dari pihak buruh. Pemerintah hanya memfasilitasi kehendak para buruh. “Sejumlah elemen buruh di Bandung”, ujar Hayani, “sudah mengawali kegiatan May Day yang lebih positif sejak tahun 2016, seperti jalan sehat dan aksi memungut sampah ketimbang turun ke jalan.” Lebih jauh ia berdalih bahwa pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, tak lain agar masyarakat, khususnya buruh, dapat memanfaatkan waktu dengan menyenangkan.[6]

Mari kita urai logika berpikir pemerintah dengan terlebih dulu membaca kebijakan ekonomi pemerintah yang pro investasi.

Sekarang, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pemerintah terus berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan stabilitas keamanan dan politik, serta mewujudkan kepastian hukum bagi para investor. Langkah-langkah tersebut diawali dengan melakukan reformasi kebijakan perizinan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 26 Januari 2015 yang lalu. Melalui PTSP ini investor tidak perlu lagi mengurus perizinan dengan mendatangi seluruh Kantor Kementerian/Lembaga. Kini, dengan datang ke kantor BKPM saja investor telah dapat memperoleh informasi dari 22 Kementerian/Lembaga. Investor juga akan mendapat jaminan kepastian syarat dan waktu pengurusan izin, serta memonitor secara online permohonan perizinan yang diajukan. Bahkan investor dapat memperoleh informasi awal tentang lahan yang diinginkan baik status berpenghuni atau tidak, maupun harga pasar yang berlaku, sehingga dapat lebih tepat menyusun perencanaan investasi. Untuk izin yang dikeluarkan BKPM, investor dapat mengajukan secara online, dari mana saja dan kapan saja.

Penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui BKPM ini berlaku pada semua sektor, termasuk di dalamnya izin pertanahan di sektor agraria, kehutanan, migas dan perhubungan. BKPM dan Kementerian terkait juga sudah menyusun SOP mekanisme permohonan tax allowance, dimana maksimal 28 hari pemohon sudah mendapat keputusan disetujui atau tidak izin usaha yang diajukan.

Apa maksud dari semua kebijakan ini? Jokowi tak hanya sedang membangun lalu lintas cepat berupa jalan tol, tapi juga membangun lalu lintas perizinan berupa kebijakan pro investasi.

Apa dampaknya bagi buruh? Kebijakan tersebut hanya memberi kemudahan dan keuntungan besar bagi para pengusaha melalui penciptaan iklim investai yang kondusif. Maka agar investasi tidak terganggu, jalan yang harus diambil adalah mendepolitisasi gerakan buruh.

Meski demikian, dalam kondisi yang serba terbuka seperti sekarang, pendekatan dan cara koersi sebagaimana dulu dipraktikkan rezim Suharto, tidak lagi dimungkinkan, maka jalan satu-satunya adalah menggerogoti aspek politis gerakan buruh dengan jalan memanipulasi May Day agar buruh, pemerintah dan pengusaha bisa sinergis. Artinya, buruh dipaksa menerima paket kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan investor dengan kondisi kerja dan upah yang jauh dari kata layak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang selalu diklaim pemerintah sebagai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intensi pemerintah tak pelak lagi adalah depolitisasi gerakan buruh dengan cara menggerogoti elemen-elemen organisasi buruh, melancarkan pembelahan agenda politik di antara gerakan buruh, antara organisasi buruh yang menerima kebijakan pro investasi dan organisasi buruh yang menolaknya. Antara yang memperingati May Day dengan turun ke jalan melangsungkan protes, dan yang memperingati May Day dengan bersenang-senang.

Depolitisasi dan pembelahan yang dilakukan pemerintah juga ditopang oleh kondisi tingginya angka pengangguran yang memperlemah posisi tawar buruh. Sulitnya memperoleh pekerjaan membuat buruh takut untuk kehilangan pekerjaan dan cenderung memilih untuk tidak melawan. Kondisi ini semakin dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk menekan upah buruh semurah mungkin dengan menerapkan sistem kerja yang fleksibel, dengan syarat dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Pemerintah memanipulasi Islam untuk mendukung penghisapan

Seperti telah kita singgung di muka, salah sebuah kegiatan yang digelar pemerintah untuk mendepolitisasi gerakan buruh adalah mengaji bersama. Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, lagi-lagi dengan ironi dan naif secara sengaja memanipulasi Islam untuk melumpuhkan agenda perjuangan buruh yang semakin hari makin dirugikan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

Dengan berlagak seorang moralis, pemerintah menyerukan agar buruh untuk mendukung perubahan yang lebih baik bagi pembangunan Indonesia dengan landasan akhlak yang luhur. Pemerintah seolah-olah memposisikan dirinya bak gembala yang menentukan hitam dan putihnya sekawanan domba.

Tentu terdapat kekeliruan di sini. Justru para buruh yang memilih untuk ke jalan menuntut hak-haknya yang dirampas oleh para pencuri bernama kapitalis, merekalah yang sesungguhnya tengah menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan dalam Islam.[7]

Pemerintah seringkali juga menempatkan posisi buruh seolah-olah menggerogoti nasionalisme, sehingga mereka harus diberi asupan wawasan kebangsaan dan ke-Indonesiaan melalui berbagai kegiatan dialog, yang ujungnya adalah menyudutkan gerakan buruh. Apa yang dilupakan oleh pemerintah, khususnya Hanif Dhakiri adalah gerakan buruh, di Indonesia telah ada sejak masa pra-kemerdekaan dan menjadi kekuatan penting perjuangan nasional melawan Kolonial.

Dalam catatan sejarah, di Indonesia, gerakan buruh telah ada sejak tahun 1905. Pada tahun 1908 bertransformasi menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan, dengan terbentuknya perserikatan baru bernama VSTP (Vereeniging Spoor-en Tramweg Personeel) di Semarang. Melalui organisasi ini, gerakan buruh tak hanya memperjuangkan hak-haknya semata, lebih jauh daripada itu, menjadi salah sebuah kekuatan politik yang secara radikal melawan ketidakadilan yang diciptakan sistem kolonial dan menjadi awal mula gerakan sosial modern yang menggantikan gerakan-gerakan sosial sebelumnya yang lebih berjangkar pada nilai-nilai tradisional dan primordial. Pada tahun 1913 VSTP menjadi serikat buruh yang militan dan radikal, terutama pada tahun 1913 ketika kaum sosialis menduduki kepemimpinan di dalam organisasi.[8] Dengan demikian, seperti dikatakan Vedi R. Hadiz, gerakan buruh di Indonesia sempat menjadi primadona pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan.[9]

Bahkan, siapapun tak akan bisa membayangkan kemunculan konsep negara kesejahteraan “welfare state” (meski kita tak setju dengan jalan ini) di Eropa pada pertengahan abad 20, tanpa adanya pergolakan buruh di sana sepanjang abad 19 dalam merespon dehumanisasi kapitalisme pada masa itu.[10]

Pentingnya upaya penyatuan gerakan buruh

Hal utama yang tak bisa dihindari bagi kemajuan gerakan buruh—terlepas dari semua tantangan problem internal maupun eksternal di dalamnya—adalah mendengarkan kembali seruan Marx dan Engels dalam penutup Manifesto Komunis: “Kaum Buruh Sedunia Bersatulah!”.

Kesanggupan untuk bersatu inilah yang menjadi tantangan utama gerakan buruh hari ini. Pengertian bersatu tentu saja bukan berarti melebur berbagai organisasi atau serikat pekerja ke dalam satu serikat pekerja yang tunggal dan monolitik, melainkan adanya kesamaan metodis dan visi politik perjuangan buruh untuk keluar dari keterasingan yang disebabkan oleh mode produksi kapitalisme dalam hubungan kerja industrial. Itu artinya tak lain adalah menghapuskan sistem pembagian kerja kapitalistis (divition of labor),[11] dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Kesamaan metodis dan visi politik inilah yang seharusnya menjadi kompas perjuangan gerakan buruh hari ini.

Sayangnya, sepertinya seruan Marx rupanya belum memperoleh gemanya dari banyak pengurus serikat buruh dan banyak kelas pekerja. Bukan karena seruan tersebut belum pernah sepenuhnya terjadi di muka bumi, melainkan jalan penyatuan itu masih terus dibangun dan dicari. Gejala penyatuan dan perpecahan memang gejala dunia, gejalanya hidup, suatu hal yang lumrah dan tak perlu diratapi dan disesali. Meski demikian, bagi semua kaum buruh upaya penyatuan dalam semua aspek perjuangan yang diperlukan untuk memajukan gerakan buruh mesti terus dicari, karena tak ada jalan kemenangan di luar kebersatuan itu sendiri.

Tugas penyatuan ini makin hari bukan makin surut namun makin berat, dan justru karena makin berat itulah tugas ini harus dipanggul dan menjadi tanggung jawab bersama. Parameter kemenangan dan kekalahan mesti diuji kembali, utamanya perihal apa saja target perjuangan kaum buruh. Mengenai orientasi gerakan buruh, umumnya pertanyaan ada di seputar: apakah gerakan buruh sekedar menuntut kenaikan upah ataukah kehendak kolektif membangun kekuatan politik yang bisa mempengaruhi perubahan kebijakan ekonomi-politik negara, yang artinya bermetamorfosis menjadi mesin politik yang siap bertarung dalam politik elektoral.

Kedua hal tersebut, tuntutan hidup layak dan jalan pembentukan partai politik sangatlah penting dibangun secara bersamaan. Tanpa memiliki wakilnya sendiri di parlemen dan memenangkan pemilihan secara elektoral gerakan buruh akan terus berada di pinggiran. Mereka mau tak mau harus menitipkan agenda politiknya pada partai-partai borjuis yang berkedok partai nasionalis, entah yang diimbuhi adjective relijius maupun tidak –yang turut melanggengkan penghisapan bagi kaum buruh. Para politisi borjuis tentu akan membela kelas pemodal bukan kelas pekerja.

Marx mengingatkan bahwa di bawah kapitalisme akan terjadi penurunan upah relatif (tidak absolut). Hal ini terbukti benar: tak ada perusahaan yang menikmati kenaikan nilai lebih sebesar 20 persen yang akan membagi-bagi hasilnya kepada tenaga kerjanya dalam bentuk kenaikan upah 20 persen. “Dari sini dapat disimpulkan”, tulis Marx, dalam proporsi kapital berakumulasi, situasi si pekerja, biarpun upahnya tinggi atau rendah, mesti bertumbuh lebih buruk”[12]. Seberapapun keuntungan perusahaan tak akan membagikan hasil keuntungannya secara adil dan merata pada kaum buruh yang telah menjadi produsen sesungguhnya dari pekerjaannya tersebut.

Itu artinya, penderitaan, kesusahan, dan kemalangan kelas pekerja menjadi prasyarat bagi kekayaan, dan kelimpahan kaum borjuis. Mereka menghisap keringat yang bernama nilai lebih. Dengan demikian, hanyalah ilusi di siang hari menghendaki kesejahteraan dengan berharap adanya saling pengertian antara buruh dan majikan jika tujuan majikan yang paling utama adalah akumulasi nilai lebih sebanyak-banyaknya dengan memeras tenaga buruh sekeras-kerasnya.

Tiap menjelang pemilu, mudah kita jumpai pemimpin serikat pekerja duduk bersama dengan para politisi hipokrit dengan memanipulasi kaum buruh. Gejala serikat pekerja bergabung dan menjadi proxy partai borjuis, dengan dalih strategi perjuangan, melalui apa yang disebut sebagai politik diaspora, tak akan melahirkan apa-apa bagi kemajuan politik buruh selain serangkaian kekalahan. Alih-alih menyejahterakan kaum buruh dengan terpenuhinya hak-hak dasar yang telah dirampas, justru menjadikan kaum buruh sebagai sekedar pelumas kepentingan politik borjuis. Mereka tak hanya dihisap di dalam perusahaan tapi juga dihimpit dalam lapangan politik. Terlebih lagi di dalam iklim demokrasi prosedural, nyaris seluruh infrastruktur politik didominasi oleh oligarki,[13] yakni sedikit minoritas orang kaya yang beroperasi membentuk jejaring di antara mereka yang menguasai dan mengendalikan agenda politik untuk keuntungan mereka sendiri.

Penutup

Bila kita baca ke belakang dalam lanskap sejarah politik Indonesia, pendisiplinan melalui kebijakan yang bertujuan untuk menceraikan buruh dari politik telah berlangsung lama, khususnya di era Orde Baru, yang salah sebuah bentuknya adalah mengganti kata buruh menjadi karyawan untuk mengeliminasi aspek politis yang melekat di dalam kata buruh. Bahkan, dalam narasi sejarah orde baru, peran buruh dalam perjuangan kemerdekaan dihilangkan, sedangkan di masa pasca reformasi upaya-upaya pendisiplinan dan penundukan tersebut sedang dilangsungkan melalui beragam kegiatan yang berlangsung secara halus dan manipulatif.

Kaitan buruh dan politik tak ubahnya hubungan ikan dan air. Menceraikan buruh dari politik tak ubahnya membuang air dari ikan yang hidup di dalamnya. Politik dan buruh merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Bersatulah kaum buruh sedunia, hancurkan kapitalisme!***

 

Pustaka:

[1] Tentang sejarah May Day, selengkapnya lihat di https://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html

[2] http://news.metrotvnews.com/read/2018/04/23/864284/sambut-may-day-kemenaker-gelar-lomba-senam-buruh

[3] http://news.metrotvnews.com/daerah/ZkePn75b-may-day-is-a-happy-day

[4] Untuk uraian lebih lengkap mengenai beragam cara pemerintah melakukan penundukan gerakan buruh bisa di baca tulisan Dina Septi di http://majalahsedane.org/pembajakan-peringatan-mayday-2017/

[5] http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/menaker-mari-rayakan-may-day-dengan-riang-gembira

[6] https://elshinta.com/news/104738/2017/04/12/kemenaker-buruh-sepakat-may-day-a-happy-day

[7] https://www.nu.or.id/post/read/89311/jelang-may-day-kemnaker-gelar-nusantara-buruh-mengaji

[8] Untuk memahami watak politik gerakan serikat buruh yang radikal pada tahun 1950-an ada dalam kajian Iskandar Tedjasukmana. Lihat.  Iskandar Tedjasukmana, Watak Politik Gerakan Serikat Buruh, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Far Eastern Studies, New York: Cornell University, 2008. hal. 135-146.

Tedjasukmana, I. 2008. Watak Politik Gerakan Buruh Indonesia. Terjemahan oleh Oey Hay Djoen. Jakarta: TURC.

[9] Vedi R. Hadiz, Gerakan Buruh dalam Sejarah Politik Indonesia, Prisma No. 10 Tahun 1994, hal. 77-79.

[10] Hadiz, V.R. 1992. Pengantar Redaksi. Prisma No. 3, Tahun 1992.

[11] Menurut Marx dalam Manuskrip ekonomi politiknya (1844), mengatakan buruh teraleniasi (aleniation) oleh kondisi kerja produksi industrial yang diciptakan kapitalisme. Pertama, buruh terasing dari hasil pekerjaannya sendiri. Buruh terasing dengan apa yang diciptakannya sendiri, karena hasil kerjanya tidak menjadi miliknya. Melainkan menjadi milik majikannya. Kedua, buruh terasing dengan sesama buruh sendiri. Ketiga, buruh terasing dari dirinya sendiri karena mereka mencipta tidak atas dasar kehendak dirinya sendiri, melainkan atas perintah majikan. Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, dalam Robert C Tucker (ed.), The Marx-Engels Reader, New York: W. W. Norton & Company, 1978, hal. 72.

[12] Francis Wheen, Das Kapital : Kisah Sebuah Buku yang Mengubah Dunia, Serpong: Marjin Kiri, 2012, hal. 64.

[13] Vedi R. Hadiz dan Richard Robison,The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia, Jurnal Indonesia edisi khusus,“Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics”, Cornell Southeast Asia Program Publications, No. 96, Oktober 2013, hal. 35.

___

Dokumentasi: Roy Murtadho

 

No Comments

Post A Comment