Loader

Melihat Kasus Perkosaan Anggota Polri dari Kacamata Film Korea

Ilustrasi kredit: Kaskus

 

Beberapa waktu lalu, banyak dari kita dikejutkan dengan berita-berita penegak hukum yang melakukan pencabulan hingga pemerkosaan. Jika Anda mengetik kata “polisi” dalam mesin pencarian Google, maka Anda akan menemukan berbagai macam berita-berita dengan gambaran buruk. Saya pikir ini sudah menjadi hal yang umum dibicarakan publik bahwa citra kepolisian kita di mata masyarakat tak seperti di film-film laga Hollywood. Ada beberapa kasus: Polantas Polres Batu, Brigadir EN melakukan pencabulan kepada seorang pelajar; anggota polisi Polres Klungkung Bali, Aiptu KA melakukan pemerkosaan selama lima tahun kepada seorang anak hingga mengalami depresi berat. Dan yang terbaru adalah anggota Polsek, Brigadir Mardiyus, yang melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap gadis di Pekanbaru.

Anda mungkin seorang mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengerjakan skripsi Anda, hingga menghabiskan waktu sampai malam hari. Anda mungkin seorang anak sekolah menengah yang kebingungan dengan hormon Anda. Memilih menggunakan sepeda motor meskipun Anda tak memiliki surat izin mengemudi. Anda mungkin seorang gadis yang hanya ingin menjalani hidup “normal” dengan bersekolah lalu mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Lalu Anda menyadari pada akhirnya bahwa kehidupan normal Anda tak dapat melindungi diri Anda dari ketidakamanan. Ketika Anda ketakutan dengan “orang-orang” jahat di luar sana, Anda memberikan kepercayaan kepada polisi yang mana dalam beberapa kasus, polisi justru melakukan tindakan yang berlawanan dari sebagaimana mestinya.

Jika Anda membaca ini sembari menganggukkan kepala tanda setuju –bahwa Anda merasa tidak aman—saya akan beritahu Anda. Apakah Anda pernah melihat negara, fungsi negara dan lembaga-lembaga negara yang dapat melindungimasyarakatnya? Apakah Anda merasa amandi dalamnnya? Apakah Anda yakin bahwa negara dan lembaga-lembaga di dalamnya dapat melindungi Anda? Bagi Anda yang selalu merasa ketakutan ketika keluar malam, berpakaian sedikit bagus, mengendarai motor di malam hari, atau berjalan kaki di trotoar dengan lampu jalan yang temaram dan mengalami kekerasan, Anda patut bertanya: apakah saya benar-benar seorang warga negara Indonesia? Seperti yang pernah saya tuliskan di Polisi Menciptakan Rasa Aman atau Rasa Takut.

Ketika Lembaga Kepolisian Merekrut Orang-Orang “Konyol”

Seharusnya, polisi memberikan rasa aman kepada kita, bukan sebaliknya. Kita sudah sering dipusingkan dengan banyaknya Polantas yang meminta uang “tilang” kepada pengendara meskipun sudah menggunakan surat-surat lengkap atau beberapa polisi yang bertindak seenaknya. Sudah cukup dengan sikap arogansi aparat kita. Kita dihadapkan dengan beberapa tindakan kriminal. Dalam banyak film-film Korea Selatan, kita dapat melihat gambaran lembaga kepolisian yang berantakan dengan ketidakcakapan dalam hal mengolah bukti-bukti hingga melakukan kekerasan dan korupsi.

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, kita dapat melihat lembaga-lembaga negara yang tak mampu melindungi warga negaranya. Kinerja kepolisian dan militer pada saat itu bersifat rigid dan militeristik. Hal ini juga terjadi di banyak negara, khususnya negara-negara Asia dan Afrika dengan permasalahan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian menjadi bagian internal lembaga tersebut, untuk bagaimana nantinya mengikuti irama rezim politik pada masa tersebut. Jika kita melihat dari sejarah di Indonesia, Polri pernah menjadi bagian dari militer hingga pemisahan Polri dari ABRI dengan langsung di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1999, dan setahun kemudian berada langsung di bawah Presiden.

Jika kita melihat dari sejarah negara-negara di Asia dan Afrika pasca Perang Dunia II, pengaruh dan intervensi institusi militer ke dalam lembaga kepolisian sangatlah besar. Hal itulah yang kemudian digambarkan dalam kebanyakan film-film Korea, dengan keterbukaan kinerja lembaga kepolisian sesungguhnya, bersama-sama militer yang berperan sebagai pendukung rezim politik yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Melihat dari konteks ini, adalah bahwa keberadaan lembaga-lembaga negara di bidang keamanan, khususnya kepolisian, cenderung rentan oleh adanya tekanan untuk lebih baik dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Korea Selatan, seperti bagaimana negara-negara Asia lainnya, mengalami kekuasan rezim politik oleh militer. Seperti kebanyakan perubahan geopolitik di dunia, Korea pecah dibagi dua, yang mana merupakan hasil perang. Perang Korea berlangsung dari 1950 hingga 1953, tapi sesungguhnya, Perang Korea bukanlah yang “benar-benar” memisahkan Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Sebelum Perang Korea terjadi, Korea sudah terpisah, dan kita harus melihat dalam gambaran yang lebih besar. Perang dingin sesungguhnya adalah Amerika melawan Rusia.

Korea Selatan tidak buta sejarah. Pengalaman yang dialami masyarakat Korea Selatan dengan saudara mereka sendiri, Korea Utara, mengharuskan mereka mengalami perperangan melelahkan. Seperti film Memories of Murder garapan Bong Joon-ho, Anda akan menemukan kebobrokannya dan “konyolnya” anggota polisi yang direkrut selama ini. Memories of Murderdiangkat dari kisah nyata di Korea Selatan. Di mana kejadian sebenarnya terjadi pasca Perang Korea, di mana rezim politik dikuasai militer. Aparat-aparat saat itu masih sangatlah rigid dan militeristik sehingga banyak dari mereka yang terbiasa melakukan kekerasan.

Di beberapa film perang Korea Selatan, seperti Welcome to the Dongmakdol, yang mengambil latar belakang Perang Korea, Korea Selatan melawan Korea Utara. Mereka menemukan romantisme, ikatan persaudaraan bersama mereka, meskipun tengah saling tempur. Situasi sungguh mengerikan pada masa lalu, masifnya pemerintahan dan lembaga hukum yang korup itu memberikan perubahan dan reaksi masyarakat di dalamnya, khususnya posisi daya tawar lembaga kepolisian secara politik, dengan adanya intervensi institusi militer di dalamnya. Namun lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat, justru sangat rentan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dengan “semberono” merekrut orang-orang “konyol”.

Hills, Alice dalam Towards a Critique of Policing,mengatakan bahwa kepolisian sebagai institusi berada dalam kondisi kritis dalam mengawal proses demokratisasi melawan korupsi dan kekacauan. Oleh karena itu, lembaga kepolisian dalam transisi demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang, dapat menjalani perubahan itu sendiri selama fase transisi dan melakukan perubahan normal perilaku dalam organisasi juga mekanisme pengawasan untuk mengakomidir sistem baru. Seperti yang dikatakan Scott Tanner, fase ketiga kepolisian adalah fase konsolidasi, di mana kepolisian dan masyarakat melakukan rekonsiliasi terkait dengan pelanggaran kemanusiaan di masa lalu dan yang tengah berjalan.

Masyarakat akan mulai mempertanyakan mengenai lembaga kepolisian Indonesia. Sudah banyak kasus di mana anggota-anggota Polri melakukan tindakan pemerasan, kekerasan, dan hal-hal lainnya yang tidak seharusnya mereka lakukan selaku penegak hukum. Jika memang polisi bekerja sebagai pengontrol sosial dalam masyarakat, apakah kita juga harus merasa ketakutan dan tidak aman terhadap lembaga kepolisian itu sendiri?

2016

No Comments

Post A Comment