Metaruang | Mengingat ‘Ngak, Ngik, Ngok’, Pasal Karet, dan Involusi RUU Permusikan
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17552
post-template-default,single,single-post,postid-17552,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Mengingat ‘Ngak, Ngik, Ngok’, Pasal Karet, dan Involusi RUU Permusikan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2019 menuai protes dan kritikan dari para musisi. Mayoritas, mereka berpendapat bahwa RUU tersebut terkesan merugikan dan membatasi ruang kreativitas para pekerja seni musik. Terutama beberapa klausul yang rentan menjadi pasal “karet”—karena tak memiliki tolak ukur yang jelas—dalam penjelasan dan implementasinya.

Pasal 5 dan Pasal 32 menjadi klausul yang paling banyak menuai perbincangan sekaligus pertentangan. Dalam RUU Permusikan, Pasal 5 berbunyi, “Musisi dilarang mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi, memprovokasi pertentangan antarkelompok, menodai agama, membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat serta martabat manusia”. Secara tersirat, konten serta pesan dalam pasal ini sangat membelenggu kebebasan berkespresi musisi. Seturut hal tersebut, hasil wawancara Tirto dengan Cholil Mahmud, menegaskan bahwa interpretasi aparat tak selalu sama dengan pembuat lagu. Padahal, di satu sisi, kreativitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan seni.

Sementara itu, Pasal 32 dinilai sangat membelenggu sebab setiap musisi diwajibkan mengikuti uji kompetensi agar dapat diakui. “Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi”. Beberapa pasal lain yang juga dipertentangkan dan dianggap kontroversi adalah Pasal 18, 19, 42, dan 50.

Nilai dan Norma

Perjalanan reformasi di Indonesia sedang memasuki fase dekade ketiganya. Namun, praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat ternyata masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. RUU Permusikan, misalnya, sangat rentan mengerdilkan kreativitas musisi serta menutup ruang berpatisipasi secara aktif untuk menyampaikan pendapat. Musik, selain sebagai karya seni juga mampu mengobati penat, serta pembawa kabar sebuah peristiwa dan suasana kegundahan sosial, politik, ekonomi, ataupun budaya. Dalam pandangan saya, musik selain media untuk menggelorakan perasaan dan pikiran, pun menyediakan ruang dialog serta kontemplasi mengenai hal-hal yang tak dijumpai dalam ritus kehidupan sosial.

Pada umumnya, individu dalam masyarakat cenderung bersikap konformis (menyesuaikan cara hidupnya: cara berpikir, berperasaan, bertindak) dengan yang berlaku di lingkungan kelompoknya. Jika sikap konformis tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, maka individu atau kelompok akan mendapatkan sanksi atau dianggap melakukan perilaku menyimpang (deviance). Sebaliknya, jika disetujui, maka akan memperoleh ganjaran atau positive-incentive.

Secara sosiologis istilah “menyimpang” atau “deviance” lebih tepat daripada “melanggar” atau “violate”. Sebabnya perilaku yang dikatakan menyimpang di samping meliputi perilaku yang melanggar norma dan merusak atau mengacaukan kaidah yang ada. Acapkali terdapat pula perilaku yang tidak terbukti nyata merusak atau mengacau tatanan yang ada, melainkan hanya terasa lucu, aneh, nyentrik, dan malah dapat memperkaya alternatif perilaku.

Invensi-invensi kreatif dalam berperilaku yang masih dalam taraf individual peculiarities (keanehan pribadi), belum memasyarakat, belum terbakukan dan karenanya masih dinyatakan “melawan arus” dan dapat masuk sebagai perilaku menyimpang. Banyak perilaku-perilaku kreatif yang bersifat sangat rasional tapi dipandang menyimpang, hanya karena belum lazim dan berbeda dengan kaidah sosial yang berlaku, yang sesungguhnya tidak rasional.

Dalam konteks ini, jika kita melihat konten dalam Pasal 5 RUU Permusikan, maka pertanyaan yang bisa diajukan adalah: apa yang dimaksud dengan (pengaruh) budaya asing? Apakah musik-musik beraliran rock, punk, metal, hip hop, dan sebagainya juga berpotensi dilarang? Sebab, secara organik mereka adalah produk asing. Mengutip ucapan Ucok Homicide dalam hasil wawancara Tirto, RUU tersebut hanya lelucon saja karena sangat membatasi kreatifitas musisi dan pekerja seni. Ia juga menilai RUU tersebut sama saja dengan gabungan Orde Baru dan Orde Lama.

Membaca pasal ini, mengingatkan saya kepada pelarangan musik Rap Hip Hop di Iran. Dan di sana, musisi atau pekerja seni yang aktif dan mengadopsinya dianggap memanifestasikkan perilaku menyimpang.

Mari kita telisik sedikit perihal perilaku menyimpang. Pertama, perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di  luar batas toleransi (Van der Zanden, 1979). Kedua, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat (Horton dan Hunt, 1993). Ketiga, perbuatan disebut menyimpang apabila perbuatan itu dinyatakan menyimpang, sehingga penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan melainkan konsekuensi atau akibat dari adanya peraturan dan diterapkannya sanksi-sanksi oleh masyarakat (Becker, dalam Horton dan Hunt, 1993).

Dari tiga batasan di atas tampak bahwa penyimpangan bukanlah sesuatu yang melekat pada suatu tindakan, tetapi diberi ciri menyimpang melalui definisi sosial. Dalam hal ini, situasi definisi sosial dapat diberikan oleh golongan atau kelas berkuasa, atau oleh masyarakat pada umumnya.

Baron de Montesquieu dalam karyanya, The Spirit of the Laws, menjelaskan bahwa hukum adalah hubungan-hubungan niscaya yang muncul dari hakikat segala sesuatu. Mereka adalah aturan-aturan rasional mengenai sebuah universalitas dan kepermanenan tertentu.  Montesquieu menganggap pemerintah lewat ketetapan dan maklumat merupakan “jenis legislalsi yang buruk”. Di dalam ‘hukum’, saripati norma yang umum, abstrak dan permanen menggandeng rasionalitas, sehingga apa yang benar bertemu dengan apa yang adil—menjalankan kekuasaan direduksi menjadi sekadar perwalian bagi norma-norma semacam itu (Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, 1989).

Lex Generalis

Musik merupakan salah satu lanskap dalam bidang kesenian yang bisa dikatakan sangat banyak peminatnya. Selain itu, musik dengan instrumen dan pengaruhnya juga mampu menjadi katalisator untuk memanifestasikan ruang publik di masyarakat.

Secara historis, selama abad ke-18 dimensi polemik ruang publik yang mengusung pentingnya aspek politis hanya berfokus dalam konteks perselisihan terhadap hukum konstitusional yang berkenaaan dengan prinsip kekuasaan absolut. Menurut Habermas, literatur apologis yang membela jurus-jurus rahasia negara agar raja dapat mempertahankan jura imperii, atau kekuasaannya ini—khususnya arcana imperii—yang menjelaskan seluruh katalog praktik rahasianya diperkenalkan pertama kali oleh Machiavelli, dimaksudkan untuk mengamankan dominasi terhadap masyarakat yang tidak dewasa. Prinsip publisitas kemudian dikukuhkan dalam oposisinya terhadap praktik jurus-jurus rahasia negara tersebut (Carl Schmitt, 1928).

Dalam rentang sejarah setelahnya, yang justru menarik adalah musuh-musuh kontemporernya, yakni kaum monarko-Machiavellian, yang mempertanyakan apakah hukum sangat bergantung kepada kehendak arbitrer para penguasa, ataukah perintah-perintahnya menjadi legitim hanya jika didasarkan kepada hukum. Tentunya, pada waktu itu, hanya majelis ningrat saja yang mereka bayangkan sebagai legislator.

Berdasarkan gambaran historis tersebut, dalam konteks RUU Permusikan hukum harus mampu menjamin bukan hanya keadilan dalam artian hak-hak yang diperoleh sejak awal, namun juga legalitas dari praktik norma-norma umum dan abstrak. Menurut John Locke, dalam tradisi filosofis baik Aristotelian-Skolastik maupun Cartesian modern sangat akrab dengan kategori lex generalis atau universalis. “Dan begitulah, barang siapa yang memiliki kekuasaan legislatif atau tertinggi di dalam persemakmuran bersama, harus memerintah menurut hukum-hukum yang sudah disahkan, disebarluaskan dan diketahui semua orang, bukannya oleh ketetapan-ketetapan yang sudah usang”, (Locke, Two Treaties of Civil Government, 1953).

Sudah saatnya kerja-kerja kreatif para musisi dan pekerja seni lain mendapatkan dukungan yang jelas dan riil. Semoga situasi seni musik di Indonesia tidak menjadi involutif, serupa yang pernah tercatat dalam sejarah. Seperti yang pernah ditulis oleh David Hill dan Khrisna Sen di dalam bukunya, Culture and Politics in Indonesia; pada saat zaman Soekarno musik barat diistilahkan dengan ngak-ngik-ngok. Pemerintah Orde Lama melarang beragam jenis musik barat; segala sesuatu yang berkaitan dengan Elvis Presley dan The Beatles.

 

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

Dosen Sosiologi, FISIP Universitas Nasional

Tags:
No Comments

Post A Comment