Metaruang | Menjawab Alternatif Sebagai Tantangan*
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17253
post-template-default,single,single-post,postid-17253,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Menjawab Alternatif Sebagai Tantangan*

Ketika momen momen politik—menjelang pemilihan elektoral dan kep(em)iluan—sedang berlangsung, mata kita akan dibuat meleleh membaca kalimat bombastis dari partai politik borjuis maupun para oligarki. Lewat baligo-baligo yang terpasang di jalan raya, di gang-gang sempit, ataupun di sekretariat partai itu sendiri. Peraga-peraga kampanye itu seakan membawa secercah harapan untuk masa depan baru nan jaya di hadapan Rakyat.

Partai-partai politik baru bermunculan pun oligarkis bermunculan—meminjam pepatah kuno—tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, pada dasarnya partai politik maupun para elit oligarkis yang akan bertarung dalam ajang pemilihan dari yang baru sampai yang kolot sama sekali tidak pernah berpihak kepada Rakyat. Tak ada satupun program politik yang secara tegas akan memperjuangkan kepentingan Rakyat. Sekalipun ada, itu sekadar retorika bau oportunis.

Terbukti, berkali-kali ajang pemilihan elektoral semacam pilkada ataupun pemilu berlangsung, elit-elit oligarkis yang berhasil menang dan naik ke tampuk ke kekuasaan hanya menjadi perpanjangan tangan dari para borjuasi untuk mempertahankan status quo, agar akumulasi kapital dapat terus berlanjut dan lestari.

Tim militansi dalam tulisan mereka yang bertajuk “Pilkada: Janji Manis Oligarki” serta “Golput dan Politik Alternatif” memberi tawaran konkrit sebagai konter terhadap kekuatan politik borjuasi. Adalah membangun politik alternatif; melakukan pengorganisasian massa, membangun partai alternatif, dan golput hanya akan menjadi omong kosong jika semua itu tidak dilakukan secara beriringan.

Dalam tulisan sebelumnya “Politik Alternatif (?)” saya telah mengatakan bahwa saya mengamini langkah yang ditawarkan oleh tim Militansi. Jika saya “luput minjau peta kultural-politis di saat angin kampanye mulai berembus kencang. Yang berkonsekuensi, gagal melihat relevansi embrio massa mengambang di kantung-kantung komunitas musik di Bandung, yang akhirnya terkonversi menjadi angka pendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil and co”. Sepertinya penanggap gagal memahami konteks gagasan dalam tulisan. Sekali lagi saya tegaskan, saya mengamini langkah-langkah yang telah ditawarkan.

Yang menjadi pertanyaannya adalah partai alternatif seperti apakah yang hendak ditawarkan oleh tim Militansi? Apakah partai alternatif yang terjalin kelindan dengan gerakan massa atau tidak. Jika partai alternatif yang ditawarkan tidak terjalin langsung dengan gerakan massa sebagai penopangnya, maka ia terlihat seperti partai politik elit oligarkis.

Selanjutnya, menyoal persoalan yang disoal-soalkan. Ketika gagasan kekuatan politik alternatif dengan membangun partai politik alternatif hanya akan terjatuh pada pengulangan simbolik, dan “alternatif adalah upaya menentang struktur bahkan meneroka apa yang disepakati sebagai alternatif”, di sini terlihat penganggap seakan memfinalisasi partai sebagai solusi alternatif yang telah gagal. Padahal partai alternatif masih memungkinkan untuk memiliki potensi kekuatan politik.

Kemenangan Chavez bersama partai Movimiento V [Quinta] República (MVR) dalam pemilu tahun 1998 tak bisa terlepas dari dukungan massa Rakyat dan pengorganisasian komite-komite bolivarian adalah salah satu contohnya. Pasca naiknya Chavez ke tampuk kekuasaan, hal pertama yang dilakukan adalah mengubah konstitusi lama yang berpihak kepada kapitalis dan tuan tanah di Venezuela menjadi kontitusi yang pro Rakyat dengan pelibatan Rakyat di Venezuela melalui referendum.

Gerakan bolivarian bukan hanya kepemimpinan Chavez. Adalah gerakan yang ditopang oleh dukungan Rakyat, gerakan akar rumput progresif dari buruh dan tani, lingkungan dan perempuan di dalamnya. Di tengah dominasi Partai oligarkis di Venezuela, AD dan COPEI, gerakan bolivarian mampu menjadi kekuatan politik tandingan. Dewan dewan komunal Rakyat di bangun dari berbagai level massa hingga ke desa untuk mengintervensi roda pemerintahan yang akan berjalan.

Dan keberhasilan Chavez membalikkan demokrasi representatif menjadi demokrasi revolusioner telah berimplikasi pada proses radikalisasi kesadaran Rakyat. Pada tahun 2002, Seperti yang terekam dalam film dokumenter bertajuk Revolution Not Will be Televised, pemerintah Bolivarian dikudeta oleh militer dengan sokongan media liberal dan korporasi. Selama satu hari militer berkuasa, dengan mengangkat presiden boneka, pengusaha Pedro Fransisco Carmonga Estanga.

Mendengar kudeta tersebut, ratusan ribu Rakyat mengepung istana kepresidenan Mirofles yang berada di ibukota Venezuela untuk menuntut Chavez dikembalikan. Keesokan harinya, tanggal 14 Feburari 2002, kudeta berhasil digagalkan dan Chavez dibawa kembali dalam pengasingannya oleh tentara bolivarian kembali ke istana.

Pembelajaran dan pengalaman di Venezuela bisa dibaca atau dilihat berdasarkan: dua proyeksi, perjuangan melalui jalur gerakan ekstraparlementer dan intraparlementer.

Proyeksi perjuangan melalui jalur intraparlementer ditujukan untuk membelejeti faksi borjuasi dari dalam sistem pemerintahan. Lebih rincinya menyangkut atau menghadirkan wacana-wacana alternatif; mempertontonkan secara langsung kepada Rakyat, bahwa kebijakan yang dibuat oleh faksi borjuasi tidak berada pada kepentingan Rakyat.

Proyeksi kedua, menyangkut gerakan ekstraparlementer, proyeksi yang mengharuskan suatu praktek pengorganisasian Rakyat dari bawah. Proyeksi ini mengharuskan partai alternatif  bersentuhan langsung dengan gerakan Rakyat dan secara langsung bersama-sama melawan kekuatan politik borjuasi.

Tentu proyeksi ini berbeda dengan upaya change within yang dilakukan oleh kelompok oportunis seperti Budiman, Dita Indahsari, dan Faisol Reza. Karena apa yang dilakukan oleh kelompok oportunis tersebut adalah melakukan change within dengan menunggangi partai politik borjuis; PDIP dan PKB, tidak melakukan pembelejetan di dalam parlemen, dan terlepas dari gerakan Rakyat.

Dari dua proyeksi yang sudah saya hadirkan, terlihat partai memiliki potensi dan memperhitungkan kondisi objektif di Indonesia, di mana faksi borjuasi yang ada di Indonesia (partai Nasionalis, partai Islam, Tentara dan sisa-sia Orde Baru) hanya berpihak kepada kepentingan akumulasi kapital. Maka tawaran membangun politik alternatif, yakni partai alternatif akan menjadi relevan untuk menandingi kekuatan politik borjuasi. Otomatis hal ini masih patut dicoba dan memiliki proyeksi strategis.

Alasan-alasan tersebutlah yang membawa saya merujuk kepada Venezuela. Ini jelas sebagai bentuk politik alternatif. Karena pemerintah kala itu tidak melibatkan Rakyat secara langsung. Dari syarat tersebut, maka yang dilakukan di Venezuela merupakan bentuk politik alternatif karena selain bertujuan untuk menentang status quo, politik ini juga memiliki watak partisipatif aktif dari massa Rakyat.

Mengapa saya tak melongok ke Ciptagelar? Bagi saya jelas, desa Ciptagelar tidak bisa dijadikan contoh sebagai “laku eksperimentasi yang otonom”. Secara kasat mata, mungkin kita melihat bahwa di Ciptagelar terdapat beberapa hal yang tampak seperti “laku otonom”. Namun kita tidak bisa menutup mata dari keterlibatan negara dalam “mengkonservasi” Ciptagelar—atau setidak-tidaknya kompromi negara dengan aturan adat setempat—yang di baliknya termuat motif ekonomi-politik tertentu. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan bahwa Ciptagelar dijadikan komoditi pariwisata oleh negara, serta jadi salah satu sarana menjaga citra Indonesia di mata internasional (misal: UNESCO). Tanpa “konservasi” dan “kompromi” tersebut, mungkin Ciptagelar sudah seperti masyarakat Samin di Kendeng, Rembang.

Sisi otonomis dari Ciptagelar tidaklah berasal dari gerakan massa Rakyat untuk menentang status quo. Kekhasannya didapatkan dari legitimasi pemerintah. Dengan demikian, contoh Ciptagelar sebagai salah satu bentuk politik alternatif, belum bisa dibilang tepat.

Terakhir, menyoal penggunaaan kata Rakyat. Penggunaan kata Rakyat yang saya gunakan di sini mengacu pada pemaknaan kata Rakyat yang dicetuskan oleh Soekarno, si playboy kelahiran Surabaya, sebagaimana yang dikatakan Max Lane dalam buku Unfinished Nation, kata Rakyat mengandung muatan kelas. Definisi Rakyat yaitu “orang-orang” yang dihisap dan ditindas, dan secara tersirat menjelaskan bagian masyarakat “non-Rakyat”[1]. Jadi menurut saya, akan keliru jika kata “Rakyat” di sini tidak akan menjangkau spektrum yang luas. Atau jangan-jangan penanggap beranggapan buruh, tani, kaum miskin kota, dan lumpen proletariat, bukan orang-orang yang dihisap dan ditindas? Semoga saya keliru.

 

Catatan:

[1] Max Lane, 2014, Unfinished Nation, Yogyakarta: Djaman Baroe, hal. 402.

 

___

Artikel terkait:

Alternatif Sebagai Tantangan

Politik Alternatif

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

Wisnu Tri

Penikmat Sheila on 7 & Chrisye yang hobi makan bakso

No Comments

Post A Comment