Metaruang | Papua: Ekspansi Kapital di Bawah Teror Negara
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17515
post-template-default,single,single-post,postid-17515,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Papua: Ekspansi Kapital di Bawah Teror Negara

Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampong yang dikasih habis sama ABRI; di lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitif; gunung itu dulu kami punya, sekarang orang sudah kasi rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan tetapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi undang-undang negara…” (Giay, 2000: 9).

 

BICARA soal Papua adalah bicara sejarah teror dan kekerasan selama berpuluh-puluh tahun yang dimulai Indonesia sejak awal 1960-an. Sejarah kekerasan di Papua oleh Indonesia itu, oleh Osborne, dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama (1961-1969) adalah periode saat Indonesia pertama kali hadir di tanah Papua dengan tujuan menggagalkan kehadiran Negara Papua Merdeka dan mengonsolidasikan dukungan terhadap Indonesia menjelang Pepera 1969.

Periode kekerasan yang kedua (1970-1977) bertujuan untuk mematikan semua bentuk perlawanan terhadap hasil Pepera dan menyiapkan keamanan bagi kehadiran PT. Freeport Indonesia. Sedangkan periode kekerasan yang ketiga (1978-1998) merupakan periode saat Papua dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), di sini kekerasan menjalar ke kampung-kampung untuk “membasmi OPM” dan menjaga keberlangsungan pembangunan.

Dalam periode lebih dari 50 tahun itu, dari total penduduk asli Papua yang berjumlah 800.000 orang, sekitar 500.000 orang asli Papua telah dibunuh dan disiksa di tangan aparatus negara1, 2, 3; ribuan perempuan Papua diperkosa, ribuan orang Papua yang memperjuangkan kebebasannya ditangkap, dipenjara, dijadikan tahanan politik[1]. Kekerasan ini hingga sekarang masih berlangsung di tanah Papua. Laporan Amnesty International pada 2018 menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010.

Angka 500.000 itu tentunya belum termasuk orang-orang Papua yang mati di bawah kekerasan sistemik-institusional dan politik tubuh pemerintahan Indonesia. Dibandingkan dengan kekerasan fisik langsung yang dilakukan oleh aparatus negara, manuver ini lebih merujuk kepada kebijakan dan regulasi yang diambil (atau tidak diambil) oleh pemerintah Indonesia yang berdampak terhadap populasi orang asli Papua.

Hal ini dapat dilihat dalam perubahan-perubahan besar terhadap kondisi ekologi dan cara-cara hidup tradisional penduduk asli Papua yang telah terjadi, sejak Indonesia hadir di Papua. Tambang mengotori sungai-sungai besar, pembalakan hutan merampas sumber kehidupan masyarakat adat. Kebijakan transmigrasi yang dimulai pada 1964 telah berdampak besar kepada tersingkirnya tiga-perempat juta masyarakat adat Papua[2]; jumlah mereka menurun drastis. Orang Papua sejak 1990-an telah menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Masyarakat adat Papua harus mengungsi ke wilayah dengan tanah tidak subur dan rentan penyakit.

Kesehatan orang asli Papua juga sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum kehadiran Indonesia. Di awal dekade 2000-an, lebih dari setengah anak-anak Papua di bawah lima tahun memiliki gizi buruk. Epidemik penyakit HIV/AIDS di Papua juga (secara sengaja?) tidak ditangani secara serius oleh pemerintah (atau bahkan direncanakan sendiri oleh pemerintah), melihat sekitar 40% kasus HIV/AIDS di Indonesia berlokasi di Papua, meskipun provinsi tersebut ditinggali kurang dari 1% populasi Indonesia sendiri. Ada ketimpangan etnis dalam pelayanan kesehatan; bahkan ada militer yang menghalang-halangi orang Papua yang terluka di daerah konflik[3].

Singkatnya, mengikuti jejak Belanda yang awalnya menjadikan Papua sebagai tanah koloni, pemerintah Indonesia telah mengubrak-abrik dan mengacaukan tanah Papua, serta menyingkirkan para manusia yang sejak dulu telah memiliki ikatan dan ketergantungan lahir-batin terhadap tanahnya.

Pertama-tama, harus ditekankan kembali bahwa Indonesia, sepanjang sejarah, tidak pernah punya legitimasi atas wilayah Papua. Seperti kita ketahui, Pepera 1969 yang hanya diikuti kurang dari 0,2% orang asli Papua (di bawah todongan senjata dan ancaman kekerasan dari militer) jauh dari referendum satu-orang-satu-suara[4]. Untuk mengetahui motif Indonesia dibalik pengacauan ini, kita bisa mulai dari menelisik sejarah penguasaan tanah atas Papua oleh Indonesia.

Awal celah pencaplokan lahan dan eksploitasi sumber daya alam

Indonesia memulai program transmigrasi di Papua pada 1964, tiga tahun setelah tentara Indonesia mulai datang ke tanah Papua dan aset-aset Belanda beralih ke pemerintah Indonesia. Program transmigrasi ini, yang hingga 1990-an telah mendatangkan 500 ribu orang[5] (lebih dari separuh penduduk asli Papua), telah membawa beberapa lapis bencana.

Pertama: program ini cara bagi pemerintah Indonesia untuk lebih mudah mencaplok lahan milik orang Papua. Untuk tiap keluarga, pemerintah memberikan jatah lahan pertanian sekitar 2 hektar; totalnya, terdapat 100-300 ribu hektar tanah orang asli Papua yang diambil untuk transmigrasi[6]. Beralihnya kepemilikan tanah ke tangan orang Indonesia inilah yang kemudian menjadi  jalan bagi perusahaan-perusahaan pembalak hutan dan perkebunan untuk mudah mendapatkan lahan di Papua. Dapat dikatakan bahwa transmigrasi membuat kondisi-kondisi tanah di Papua terdegradasi dan tidak cocok untuk agrikultur yang sustainable[7].

Kedua: program transmigrasi ini, jika ditelusuri lebih lanjut, merupakan bagian dari keseluruhan upaya sistematis untuk “menghapus” orang Papua; bersamaan dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di Jawa atau pulau-pulau padat lainnya, pemerintah juga mendapat celah untuk menjaga klaim territorial mereka atas Tanah Papua[8].

Upaya sistematis untuk memutihkan orang Papua ini juga dilakukan lewat penghapusan dan pembentukan kembali identitas para masyarakat adat di Papua; ke-Papua-an mereka dihapus dan diganti dengan identitas Indonesia. Pemerintah melakukan ini melalui apa yang disebut Gietzelt sebagai ‘Indonesianisai’[9]; akulturasi paksa gaya hidup dan cara pandang Indonesia (yang menurut  mereka lebih beradab dan maju) lewat sistem edukasi, media, pertumbuhan ekonomi dan transmigrasi, untuk menguatkan persatuan nasional dan sebagai celah untuk semakin mudah menjustifikasi eksploitasi dan perampasan terhadap sumber daya yang kaya di wilayah Papua. Singkatnya, kedatangan penduduk Indonesia di Papua (yang disengaja oleh pemerintah Indonesia), yang mengontrol ruang-ruang administratif, komersil dan industrial di Papua, telah (berhasil) memarjinalisasi orang-orang asli Papua.

Jika transmigrasi baru dimulai pada 1964, PT. Freeport Indonesia  (PTFI) sudah lebih dulu melihat gunung-gunung dan alam Papua sebagai sesuatu yang bisa dikonversi menjadi sumber kekayaan. PTFI merupakan perusahaan tambang pertama yang mulai bekerja sama dengan pemerintah Indonesia (tanpa melibatkan orang Papua sendiri) dua tahun sebelum tragedi aneksasi Pepera 1969 terjadi. Wilayah jajahannya membentang luas lebih dari 2,6 juta hektare di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.

Ada pula British Petroleum, yang bisnis utamanya merupakan kilang LNG di Papua Barat[10]. Luas proyeknya ribuan hektar. BP bisa jadi telah melakukan upaya eksplorasi di Papua sejak kolonialisme Belanda; namun industri tambang yang menguasai Papua hari ini bukan hanya PTFI dan BP.

Ada sekitar 240 perusahaan tambang yang hingga hari ini mengeruk bumi Papua. Dalam laporan yang dipublikasi Yayasan Pusaka, total luas tanah ulayat orang asli Papua yang dirampas untuk tambang berjumlah 9.110.793 hektare, dengan 5.932.071 hektare di Provinsi Papua dan 3.178.722 hektare sisanya di Provinsi Papua Barat. Ini sama dengan 22% luas tanah Papua itu sendiri.

Perampasan lahan masyarakat adat dan penduduk asli Papua untuk sektor perkebunan juga tak kalah masif, sesuatu yang juga sudah dilakukan pada penjajah pendahulu Indonesia, yakni Belanda. Pada 2005-2009, luas hutan Papua berkisar 42,22 juta hektar. Tiga tahun kemudian lebih dari 10 juta hektar hilang, yakni tersisa 30,07 juta hektar pada 2011. Laju deforestasi di Papua sekitar 143,680 hektar per tahun dan di Papua Barat 293 ribu hektar per tahun.

Deforestasi skala besar ini utamanya terjadi untuk pembukaan lahan perkebunan sawit. Ada sekitar 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 2.153.484 hektar. Pembukaan lahan ini juga bersamaan dengan komodifikasi hutan Papua melalui program HPH (hak pengusahaan hutan) dan HTI (hutan tanaman industri).

Mengutip lebih lanjut data dari Yayasan Pusaka, hingga hari ini, sudah ada 83 perusahaan pembalakan kayu yang menguasai kawasan hutan di tanah Papua seluas 13.334.260 hektar, ada 25 perusahaan hutan tanaman industri yang menguasai kawasan hutan seluas 3.700.000, ada 3 perusahaan pengelola hasil hutan sagu yang menguasai dusun sagu seluas 129.000 hektar, ada 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 2.153.484 hektar, ada 15 perusahaan perkebunan tebu yang menguasai lahan seluas 487.912 hektar.

Pemerintah Indonesia juga punya caranya sendiri untuk semakin meningkatkan laju eksploitasi atas nama ketahanan pangan. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah megaproyek yang diluncurkan pada 2011. Ragam korporasi mendapat celah untuk semakin banyak mencaplok lahan orang asli Papua seluas 2,5 juta hektar untuk berbagai macam sektor industri. Proyek MIFEE ini sejalan dengan enam koridor ekonomi yang direncanakan pemerintah Indonesia. Papua dan Kepulauan Maluku dijadikan pusat untuk perkembangan makanan, ikan-ikanan, energi dan tambang. Lewat proyek MIFEE ini, proses pembuatan kebijakan, koalisi kepentingan dalam tingkat internasional, nasional dan lokal dengan aktor-aktor korporat, pemerintahan, dan elit lokal bisa merampas lahan dengan lebih mudah dan lebih “diterima”[11].

Dinamika perampasan lahan untuk akumulasi ini dideskripsikan oleh seorang taipan dan founder Medco Group, Arifin Panigoro, yang menulis soal bagaimana 11 juta hektar di selatan Papua belum “disentuh” oleh agrikultur. Jika tanah-tanah kosong di Merauke disentuh oleh tangan-tangan produktif, ketahanan pangan Indonesia, katanya, akan lebih kuat. “Adalah tugas kita untuk meratakan Indonesia,” kata Panigoro.

Ketentuan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh suku Malind, awalnya, sempat menghambat dan menyusahkan pemodal seperti Panigoro untuk begitu saja mengambil tanah. Di sini lah besarnya peran elit lokal dalam melancarkan pencaplokan lahan–adalah Johanes Gebze, tepatnya, Bupati Merauke pada tahun 2001, yang mendukung dan mengundang ekspansi Panigoro ke Merauke.

Proyek pemerintah lainnya yang bertujuan untuk lebih lanjut merampas lahan orang asli Papua dengan dalih mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah tanah objek reforma agraria (TORA), bagian dari program reforma agraria palsu yang dibesut Presiden Joko Widodo. Lewat TORA, ratus ribu hingga jutaan hektar tanah di Papua akan dielpas untuk perkebunan dan program transmigrasi baru. Di Papua sendiri, pemerintah menetapkan objek TORA sebesar 1.729.175 hektar atau sekitar 43% dari luas objek reforma agraria nasional.

Berdasarkan catatan akhir tahun Yayasan Pusaka, kebanyakan lahan yang dilepas untuk TORA tersebut diperoleh dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 1.174.804 hektare.

Ekspansi kapitalisme di bawah teror negara

Tangan negara kolonial selalu berlumuran darah. Kekerasan memanglah suatu yang inheren dalam sistem ini, yang perlu mengukuhkan relasi dominasi-subordinat dan mendehumanisasi mereka yang dijajah (Fanon, 1991). Kekerasan yang pemerintah kolonial Belanda lakukan akhirnya merupakan bagian dari upaya perluasan kapitalisme: pertama-tama untuk merubah (paksa) gaya hidup dan pola produksi masyarakat adat, kemudian memperkenalkan mereka dengan pasar (produksi panen mereka dijual). Di sini lah letak lahirnya institusi kepemilikan pribadi, hak milik pribadi atas tanah (lewat pembelian dan barter tanah yang Belanda lakukan), dikembangkan lebih lanjut.

Negara Orde Baru, dengan teror-terornya, meneruskan dan membuat kekerasan ini lebih bersifat sistematis untuk perluasan kapitalisme yang lebih masif lagi. Inilah mengapa kita harus mulai memandang pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang Papua lebih dari sekedar statistik pelanggaran HAM per tahun atau kisah kebejatan (“oknum”) aparatus negara. Lebih dari itu, kekerasan yang dilakukan aparatus negara merupakan kendaraan untuk melakukan perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan segenap kaum pemodal.

Kita masih ingat peristiwa Wasior Berdarah pada 2001, aksi protes warga Papua terhadap keberadaan perusahaan pembalak kayu seperti PT. Menara Wasior (anak perusahaan Salim Group), PT. Wapoga Mutiara Timber, PT. Dharma Mukti Persada (DMP, anak perusahaan Kayu Lapis Indonesia), CV. VPP (Vatika Papuana Perkasa), berujung pada pembunuhan dan penyiksaan.

Ketika itu Polda Papua dan Kodam XVII Trikora melakukan operasi penyisiran, warga dikejar di seluruh desa, ditangkap, disiksa dan ditembak. Rumah-rumah mereka dibumihanguskan, hasil kebun dan ternak mereka dihancurkan. Orang-orang Papua, akibat kejadian ini, juga harus mengungsi secara massal.

Di atas darah orang-orang Amungme yang dibunuh aparat dalam aksi protes demi mempertahankan tanahnya dari pembangunan Freeport, ditambah lagi dengan penghisapan buruh-buruh yang bekerja di neraka-tambang Grasberg dan terowongan-terowongan Gossan, akumulasi kapital besar-besaran terus berlangsung. CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson sendiri, salah satu CEO dengan pendapatan paling tinggi sedunia, menerima $15,98 juta dolar pada 2016. Sedangkan para komisaris PTFI, termasuk Andi Mattalatta dan Nabiel Makarim yang berasal dari Indonesia, menerima Rp 6,5 miliar dalam setahun.

Kehadiran PT. Varita Majutama di tanah Papua adalah kisah lain soal bagaimana orang asli papua ditipu dan dibohongi demi sawit. Perusahaan ini, yang sekarang sahamnya diakuisisi Lion Group asal Malaysia, pertama kali membuka tiga blok perkebunan dengan total luas belasan ribu hektar di Teluk Bintuni pada 1996.

Lewat “meminta” tanda tangan kepada ketua marga yang sudah berusia lanjut dan buta huruf, PT. Varita Majutama mengklaim sudah memiliki persetujuan pembelian tanah kepada masyarakat adat. Dalam surat tersebut, mereka menukar 15.000-40.000 hektar tanah ulayat untuk uang Rp. 10 juta. Ekspansi mereka hari ini makin luas dan masif, sedangkan masyarakat adat di sekitar Tofoi tak kenal lelah terus menuntut kompensasi layak atas semua pohon-pohon yang telah ditebang, tempat keramat yang dihancurkan, dan satwa liar khas yang hilang dari wilayah mereka[12].

Potret yang muncul ini menunjukkan hal yang sama: bahwa korporasi multinasional dan kelompok-kelompok investor swasta merupakan aktor-aktor primer dalam perampasan lahan di Papua. Upaya ini, di sisi lain, diamankan dan dilancarkan dengan dukungan legal dan material dari pemerintahan nasional dan lokal Indonesia sendiri[13]. Dengan dirampasnya lahan, dikeruknya bumi Papua untuk minyak dan emas, dialihkannya secara masif hutan-hutan Papua menjadi sawit, yang paling diuntungkan bukanlah orang asli Papua atau bahkan rakyat Indonesia, namun lagi-lagi kelas pemodal.

 

___

Artikel terkait:

  1. Mengenang Wafatnya Sang Martir Nasionalis Papua Barat Arnold Clemens Ap.
  2. Di PT. Freeport, Emas Lebih Mahal daripada Manusia
  3. Menjadi Anak Papua di Tanah Jawa

Catatan:

[1] Laporan Human Rights Watch: soal pelanggaran HAM di Papua (termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan Papua), dapat diakses di sini. Soal tahanan politik di Papua, dapat diakses di sini.

[2] Wing, John Robert & King, Peter. 2005. Genocide in West Papua? The role of the Indonesian state apparatus and a current assessment of the Papuan people. Sydney and Jayapura: West Papua Project at the Centre for Peace and Conflict Studies.

[3] Bennett, Davies & Hidayana. 2018. Seksualitas di Indonesia : politik seksual, kesehatan, keragaman, dan representasi, hlm. 151. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

[4] Perry, Richard J. 2001. From Time Immemorial: Indigenous Peoples and State Systems. USA: University of Texas Press.

[5] Aditjondro, George J., 1986, “Transmigration in Irian Jaya: Issues, Targets and Alternatives Approaches”  dan Osborne 1985, Indonesia’s Secret War

[6] Tabloid Jubi, “Transmigrasi dan Migrasi di Tanah Papua

[7] Whitten, Anthony. 1987. “Indonesia’s Transmigration Program and Its Role in the Loss of Tropical Rain Forests” dalam Conservation Biology, 1(3): 239-246. Washington, DC: Society for Conservation Biology.

[8] Anderson, Kjell. 2015. Colonialism and Cold Genocie: The Case of West Papua” dalam Genocide Studies and Prevention, 9(2): 9-25.

[9] Gietzelt, Dale. 1989. “The Indonesianization of West Papua,” dalam Oceania, 59(3): 201-221.

[10] Laporan dari New Matilda oleh Michael Gillard. “BP In West Papua – Slow Motion Genocide, High Speed Profit. Dapat diakses di sini.

[11] Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman & Laksmi A. Savitri. 2014. “Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia” dalam The Journal of Peasant Studies 41:1, 29-50. London: Routledge.

[12] Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal. Penerbit Yayasan Pusaka. Dapat diakses di sini.

[13] Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman & Laksmi A. Savitri., ibid.

 

___

Pustaka:

  1. Antara Gereja Papua dan Jogn Rumbiak. Gereja, LSM, dan Perjuangan HAM dalam Tahun 1980-an di Tanah Papua, (Between the Church, NGOs and the Struggle for Human Rights in the 1980s in Papua Land), Abepura: Deiyai, 2009
  2. Osborne, 1985, Indonesia’s Secret War
  3. Fanon, Frantz. 1991. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

 

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

Dipanggil Stik. Sehari-hari kegiatannya ngejar-ngejar narasumber dan berusaha nulis berita secepatnya pakai dua jempol.

No Comments

Post A Comment