Metaruang | Perampasan Lahan di Caringin Sukabumi, Dari Orde Babi Sampai Hari Ini
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
16651
post-template-default,single,single-post,postid-16651,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Perampasan Lahan di Caringin Sukabumi, Dari Orde Babi Sampai Hari Ini

RABU siang, 20 Desember 2017, sehabis hujan mengguyur daerah Sukabumi, saya berniat mengunjungi Desa Pasir Datar dan Desa Sukamulya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, yang kabarnya sedang mengalami permasalahan perampasan lahan: pertarungan antara petani melawan pihak korporasi. Bahkan sampai saat ini, konflik agraria masih belum selesai. Ada 10 orang petani yang masih menjalani proses persidangan atas dugaan pengrusakan dan pembakaran properti milik PT SN.

Membutuhkan waktu satu jam perjalanan dari rumah saya untuk mencapai daerah tersebut. Rumah saya berada di Kp. Cibolang Kidul, Kabupaten Sukabumi, dekat dengan jalan alternatif yang baru selesai dibangun beberapa tahun silam. Ketika Anda singgah ke tempat tersebut, Anda akan segera disajikan dengan pemandangan alam yang masih begitu asri nan sejuk. Tempat yang masih dipenuhi dengan hijaunya alam pertanian dan perkebunan; bukan dengan deretan gedung, pabrik, mall, dan apartemen-apartemen.

Tidak terlalu sulit untuk menemukan daerah tersebut. Spanduk penolakan yang terpampang di pinggiran jalan dan bendera SPI yang tertancap di pesawahan, menandakan daerah tersebut sedang  berada dalam konflik.

Untuk mendapat informasi terkait konflik yang sedang berlangsung, saya bertemu dengan Koordinator Kecamatan Serikat Petani Indonesia (SPI) Caringin, Bubun Kusnadi, 48 tahun. Pria dengan perawakan kurus dan rambut yang sudah mulai beruban, menjelaskan secara rinci—meski saat itu ia sedang berada pada kondisi badan yang kurang sehat—kronologi pencaplokan tanah yang terjadi di desanya.

Lahan sudah dikelola sejak zaman kemerdekaan

Kasus pencaplokan tanah ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, dari zaman kolonial sampai kemerdekaan, lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Pasir Datar dan Sukamulya—dahulu Kecamatan Caringin—merupakan lahan produktif yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menanam beragam jenis sayuran. Hingga pada 1973, satu perusahaan perkebunan bernama PT Gede Wangi (GW) yang mendatangi desa tersebut.

“Sebelum 1973, tanah yang ada (sudah) dikuasai dan dikelola oleh masyarakat. Dari 1973 ke belakang. Pokoknya, dari tahun 1945 sampai 1973,” kata Bubun. “(Ketika pada 1973) PT GW datang ke sini, seolah-olah ingin lahan dikuasi PT. (Dengan alasan) mau menyejahterakan warga.”

Namun, Bubun menjelaskan, karena pengetahuan warga akan kepemilikan dan pengelolaan lahan yang minim, proses pembebasan lahan pun terkesan mudah dan dijual murah: di antaranya Rp.5.000/Hektare – Rp.20.000/Hektare paling mahal, bahkan ada lahan yang diambil secara gratis. Meski pada waktu itu, warga sudah memiliki blanko tanda bahwa lahan yang sedang digarap memiliki legalitas.

Tak hanya itu, kendala seperti luasnya lahan dengan minimnya penggarap, menjadi alasan pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan begitu mulus. Tak ketinggalan, intimidasi menggunakan prajurit dari Koramil, semakin menambah mulus proses penguasaan sepihak. “Dulu juga banyak yang bertahan (untuk tidak menjual lahannya), tapi dipanggil oleh Koramil. Dulu mah masih bagian Koramil. Jadi bukan Polisi yang membantu perusahaan, tapi Koramil. Masih zaman Soeharto,” lanjut Bubun, “jadi, ancaman (lainnya) dari PT GW waktu dulu ketika lahan ini tidak (diberikan), bahasanya lahannya harus dikembalikan ke negara. Karena ini lahan negara. Jadi warga banyak (yang memberikan lahan). Sehingga jumlah lahan yang diperkirakan 400Hektare semuanya, perusahaan dapat 320Hektare. Sisanya, 80 Hektare digarap masyarakat,” tutur Bubun.

Namun, produktivitas PT GW tak berjalan lama, meski HGU dikeluarkan pada 1985. Diperkirakan hanya bertahan selama lima tahun, dalam rentang 1973-1978. Itu pun, menurut Bubun, hanya sekitar 30% dalam proses penggarapan lahan selama lima tahun yang dilakukan perusahaan. Sisanya, lahan yang tadinya produktif, “Terlantar,” katanya.

Ia melanjutkan, dalam situasi seperti itu, warga mencoba untuk menjadikan lahan terlantar itu agar kembali produktif. Namun upaya warga untuk menggarap lahan, selalu dilarang oleh pihak perusahaan. Hal tersebut, kata Bubun, membuat warga secara sembunyi-sembunyi menggarap lahannya.

Hingga pada 1991, kabar baik menghampiri warga Pasir Datar. Menurut Bubun, lahan seluas 80Hektare yang dikelola warga, disertifikasi oleh pihak BPN. Bahkan bertambah 5Hektare. “Jadi ketika diukur BPN, jumlah luas lahannya jadi 85 hektare.”

Konflik semakin pelik kala didatangi korporasi baru

Memasuki era 1993, Pasir Datar kembali disambangi korporasi. Lahannya kini kembali terancam oleh korporasi bernama PT Suryanusa Nadicipta (SN) yang membutuhkan lahan seluas 700Hektare. Yang sampai sekarang “warga belum tahu mau dibangun apa”. Berbekal pelepasan tanah dari PT GW pada 1996, PT SN lantas bersikap intimidatif terhadap warga. Ia mendatangi rumah-rumah warga yang ada di sekitaran Pasir Datar dan Sukamulya untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihaknya.

“Sampai banyak yang ditakut-takuti. ‘Kalau lahan ini tidak dijual, ke PT ini, jangan salahkan jika nanti lahan Anda terganggu. Kalau nanti (lahannya) dipager, bapak tidak bisa masuk sini (PT SN).’ Pokoknya banyak lah ancaman-ancaman yang dikeluarkan. Sehingga, 45 hektare lahan warga beralih ke pihak PT SN. Dijual oleh warga, harganya Rp. 1.250/meter,” tutur Bubun.

Seperti main-main, yang dilakukan PT GW pada 1980 terulang kembali. Menurut penuturan Bubun, pada medio 1997 lahan kembali terlantar. Tidak dipakai sebagaimana peruntukan dan fungsinya. “Akhirnya, dibuka (kembali lahannya) oleh warga, sampai hari ini. Malah, dulu pernah ada instruksi dari Habibie dan Wiranto, jangan sampai ada tanah yang terlantar. Harus dikelola masyarakat,” lanjutnya.

Beragam intimidasi, kriminalisasi sampai pembakaran properti pabrik

Sepanjang masa awal 2017, beragam intimidasi secara masif dilakukan PT SN. Dari mulai pengerahan alat berat hingga kriminalisasi kepada para petani Pasir Datar dan Sukamulya. Situasi makin memanas ketika alat berat mulai muncul, pada April 2017, ke permukaan alam Caringin. Namun, niatan PT SN untuk mengeruk lahan yang ada di sana, berhasil dihentikan oleh warga. “Ada alat berat sudah nongkrong. Dua bulan setengah. (Tapi) setiap mau gerak, di hadang, gerak di hadang,” ujar ayah dari empat anak itu. Namun, ketika alat berat berhasil dicegah untuk beroperasi, kriminalisasi terhadap warga sekitar pun terjadi. Kala itu, dengan alasan penguasaan lahan tanpa izin sesuai dengan ketentuan Perpu 51 Tahun 1960. Sebanyak  empat orang warga pada 12 Juli divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Sukabumi selama 15 hari dengan denda sebesar Rp. 2.000.

“Termasuk saya, diproses, sampai dijatuhi vonis. Karena saya tetap yakin untuk tidak melepaskan lahan pada perusahaan, sehingga empat orang sudah bebas, sudah menjalani proses hukum. Karena banding tidak berhasil.” Selanjutnya, pada awal Agustus, beredar isu penculikan di antara warga. Bubun menuturkan, keluarga dan warga pada waktu itu berbondong-bondong pergi ke kantor PT SN yang terletak tak jauhdengan pemukiman warga untuk menanyakan keberadaan satu warga yang kabarnya menghilang. Namun, pihak PT SN seakan mempermainkan warga dengan menjawab sekenanya. Hingga terjadilah pengrusakan dan pembakaran properti milik PT SN.

Sontak kejadian tersebut berujung pada kriminalisasi terhadap warga. Sebanyak 8 orang warga dibawa paksa ke Polsek Caringin untuk diperiksa sebagai saksi tanpa disertai surat pemanggilan. Bukan hanya itu, dihadapan penyidik, karyawan PT SN melakukan pemukulan terhadap satu warga. Hal ini, menurut Bubun, sebuah bentuk arogansi yang diperlihatkan oleh sebuah perusahaan yang datang dengan tiba-tiba, meminta lahan warga dengan memaksa, kemudian mengkriminalisasi warga seenaknya. “Padahal ini lahannya milik warga. Sekarang ada dua PT yang datang ke sini, tapi gak jalan. Bingung. Ada apa mereka datang ke sini dengan ngotot?” tandas Bubun.

__

Foto pada Ilustrasi: dokumentasi warga

Syawahidul Haq

Syawahidul Haq lahir dari rahim ibu di rumah bersalin Sukabumi, Desember 1994.

No Comments

Post A Comment