Loader

Perjuangan Rakyat Miskin: Hukum Bukanlah Panglima

Pengantar: catatan ini merupakan bentuk kritik-otokritik terhadap perjuangan rakyat miskin kota dalam mempertahankan hak atas tanahnya. Secara khusus dalam konteks Komite Rakyat Kebon Jeruk, yang sejak digusur lahan belum juga dikuasai penuh karena perjuangan yang terlalu bertopang pada hukum, bukan pada penguasaan lahan yang menjadi intinya. 

 

Kota Bandung menjadi salah satu kota tempat pelaksanaan program National Slum Upgrading Project (NSUP). Di Indonesia, program itu diterjemahkan menjadi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kotaku adalah program yang dikerjakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Indonesia mengeluarkan nilai sebesar $ 216.5 juta atau setara dengan Rp2,814 trilyun. Uang itu pinjaman atau hutang dari World Bank dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).

Program Kotaku di Bandung sudah mulai berjalan. Salah satu daerah yang terkena dampaknya adalah  RW 11 Kelurahan Tamansari. Namun, hingga saat ini, penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemkot Bandung masih tertangguhkan karena proses administratif yang masih cacat. Di samping itu, rakyat Tamansari juga menolak untuk digusur.

Jauh sebelum Tamansari, kita akan melihat beberapa penggusuran telah terjadi di Kota Bandung. Salah duanya, di Jalan Karawang dan Jalan Stasiun Barat. Di jalan yang terakhir disebut, sebanyak 53 kepala keluarga—yang telah tinggal di sana sejak tahun 1953—digusur paksa oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam rangka pemulihan aset, yang bertujuan untuk proses akumulasi lanjutan kapital perusahaan. Dalam prosesnya, lebih dari 1,500 aparat gabungan—Satpol PP, Brimob, polisi khusus kereta api (Polsuska) hingga TNI—terlibat dalam proses penggusuran ini.

Penggusuran demi penggusuran yang terjadi, dengan dalih apa pun, harus dapat kita terawang kepentingan yang melatarinya. Adalah bagian proses akumulasi kapital, agar kapital-kapital dapat bergerak dan terus bergerak, berakumulasi dan terus berakumulasi tanpa hambatan. Karena tanpa proses akumulasi, kapitalisme tak akan lebih baik dari sebuah mesin rongsok.

Akumulasi kapital dalam ruang teritorial

Dalam tahap awal perkembangannya, kapitalisme tumbuh dari pertarungan kelas yang bersifat revolusioner. Pertarungan kelas tuan tanah maupun kelas bangsawan dengan kelas pedagang, yang berakibat pada perampasan alat produksi (berupa tanah di zaman feodal), hingga akhirnya menciptakan sebuah pertentangan kelas sosial yang baru: borjuis dengan proletar. Karl Marx menyebut proses tersebut sebagai akumulasi primitif; proses kesejarahan pemisahan produsen dari sarana produksinya. Ia muncul sebagai yang primitif karena membentuk prasejarah kapital.

Kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi perkapalan dan komunikasi yang memungkinkan perkembangan pesat dalam arus perdagangan global, secara perlahan kaum borjuis berada pada posisi sosial yang semakin penting. Kaum borjuis yang dulunya tersingkir—kini dengan congkaknya membusungkan dada—mengubah sistem unit pemenuhan manorial (sistem tanah milik bangsawan) menjadi sistem akumulasi nilai lebih kapital demi kapital. Kapital yang menjadi semakin penting seiring dengan laju arus pertukaran global, meningkatkan kekuasaan ekonomi dan politik kelas borjuasi yang secara perlahan mampu mendominasi alat negara untuk kepentingan sepihak.1

Tahap perkembangan kapitalisme dalam proses akumulasi primitif; membutuhkan tenaga kerja, bahan baku, pasar produksi, yang merupakan bahan bakar wajib agar proses akumulasi dapat berjalan. Maka, untuk menunjang hal-hal demikian, agar kapital tidak mandek, kapitalisme dalam prosesnya yang nakal harus mampu mengatasi hambatan-hambatan yang merintanginya. Karena itu, ia mengekspansi dirinya, melakukan pencarian atau menciptakan wilayah-wilayah baru agar kapital bisa terus mengakumulasi dirinya dan surplus bisa terserap.

Dengan demikian, kapitalis akan menemukan cara produksi baru yang efektif untuk meraih sumber daya alam yang diperlukan dalam dan untuk menunjang proses produksi. Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalis akan selalu didorong untuk mengekstraksi bahan baku baru, atau biasa disebut sebagai imperialisme dan neo-kolonialisme. Dorongan-dorongan inilah yang membuat kapitalisme selalu menciptakan pasar yang kondusif di seluruh dunia.

Tetapi, meminjam perkataan Marx, kapitalisme akan menggali liang kuburnya sendiri; kapitalisme tidak akan bisa terlepas dari krisis yang dibuatnya sendiri. Salah satu sumber dari krisis kapitalisme itu ialah over-akumulasi, suatu keadaan ketika surplus tidak terakomodir dengan menyeluruh (berlimpahnya komoditi yang tidak laku di pasar) dan terjadinya fenomena surplus tenaga kerja.2  Akibat over-akumulasi, maka mau tak mau, kapitalis harus menemukan cara-cara baru untuk mengatasi atau menghindari krisis yang menghantuinya. Cara-cara baru itu harus ditemukan dan ditempuh agar kapital tidak mandek dan surplus bisa terserap sepenuhnya.

Dalam konteks perkotaan, David Harvey menyebutnya dengan konsep spatial fix. Konsep itu bermaksud untuk menjelaskan bahwa perkembangan kota telah memainkan peranan penting dalam mengatasi krisis over-akumulasi produksi kapitalis. Maka konsekuensinya adalah penciptaan pasar-pasar baru. Dengan cara ekspansi geografis atau membuat ruang-ruang baru untuk melakukan investasi.3  Melakukan bangun-membangun infrastruktur penunjang, agar surplus mampu terserap secara penuh. Sehingga akumulasi kapital dapat berlanjut.

Kekuatan rakyat, penguasaan lahan adalah kunci

Penggusuran yang dilakukan PT KAI tidak hanya dialami oleh rakyat Kebon Jeruk. Beberapa daerah di beberapa kota lainnya. Di Yogyakarta, misalnya, penggusuran dilakukan terhadap para pedagang kaki lima di sekitar Stasiun Tugu dan Pasar Kembang. Selanjutnya di Surabaya, penggusuran menimpa Rakyat di Jalan Kalasan. Itu hanyalah beberapa contoh kecil dari kasus gusur-menggusur yang dilakukan PT KAI.

Dengan dalih pengambilalihan aset negara (dibaca: nasionalisasi) yang bermodalkan akta tanah peninggalan zaman Hindia Belanda, PT KAI seakan sah untuk menggusur. Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan PT. KAI lebih layak disebut privatisasi ketimbang nasionalisasi. PT KAI melakukan penyingkiran-penyingkiran terhadap rakyat miskin yang bermukim di sekitar stasiun atau rel kereta, untuk kemudian PT KAI membangun infrastruktur yang bisa menunjang proses akumulasi kapital mereka lebih lanjut.

Gusur-menggusur yang dilakukan oleh PT KAI terhadap rakyat miskin kota merupakan salah satu bukti konkret bahwa pola pembangunan di daerah perkotaan—seperti yang dikatakan Harvey—berakar pada kepemilikan pribadi. Akibatnya, terjadi proses peminggiran kelas yang tidak memiliki alat produksi.

Hampir dua tahun sudah Rakyat Kebon Jeruk berjuang merebut kembali ruang hidupnya. Perjuangan melalui jalur litigasi dan non litigasi ditempuh. Dimulai dari gugatan hukum, aksi massa, hingga reclaiming lahan. Saat ini, perjuangan Rakyat Kebon Jeruk tengah dalam ombang-ambing proses kasasi. Sebelumnya, gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dimenangkan oleh Rakyat Kebon Jeruk di pengadilan negeri, dikalahkan PT KAI di tingkat banding.

Dalam proses merebut ruang hidup, hal utama yang harus dilakukan adalah penguasaan lahan secara kolektif. Karena pada prinsipnya, jantung kekuasaan pada konflik agraria adalah lahan itu sendiri. Dengan menguasai jantung kekuasaan, maka niscaya kemenangan Rakyat pun dapat diperoleh.

Kenyataan objektif yang terjadi di Kebon Jeruk, dari tanah seluas 1,200 meter persegi, pasca digusur, lahan yang baru terisi hingga sekarang hanya sekitar 350 meter persegi. Hal ini berbanding terbalik dengan perjuangan hukum yang dilakukan secara millitan.

Menjadikan hukum sebagai panglima dalam perjuangan Rakyat merebut lahannya, merupakan sebuah kesalahan berpolitik yang serius. Karena kita telah tahu bahwa hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang bersifat kapitalistik. Dalam alam yang kapitalistik dan borjuasi yang berkuasa di banyak institusi sosial, hukum hanya akan berpihak kepada kepentingan akumulasi kapital.

UUPA Nomor 60 yang kita pandang sebagai produk hukum yang progresif sekalipun, nyatanya masihlah sangat-sangat moderat. Terutama pada pasal 5, disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku tidak bisa bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan demikian, alih-alih hendak merombak struktur penguasaan tanah yang timpang, ia malah melegitimasi kepentingan-kepentingan elit kekuasaan, yang secara otomatis akan mengokohkan konsentrasi aset yang dimiliki oleh para pemodal.

Menimbang isi pasal tersebut, tentu saja bukan berarti kita menafikkan perjuangan hukum. Memaknai merebut kembali ruang hidup yang dirampas adalah berjuang secara sadar dengan kekuatan Rakyat untuk merebut ruang-ruang yang telah diprivatisasi; mengutamakan penguasaan tanah secara kolektif. Dan hukum hanyalah alat yang digunakan sebagai pelengkap dari perjuangan Rakyat.

Kita bisa mengambil hikmah penting dalam sejarah perjuangan petani penggarap di Badega. Petani penggarap Badega berhasil merebut kembali tanah yang telah digarapnya selama empat puluh tahun dari PT. SAM yang memiliki surat keputusan (SK) No. 33/HGU/DA/1986 dengan cara pendudukan lahan di perkebunan atau tetap menggarap di lahan.4

Perjuangan petani penggarap Badega telah memberikan pelajaran penting, bahwa dalam konflik agraria, berjuang dengan penguasaan lahan adalah kunci. Seperti yang terjadi pada petani penggarap Badega, hukum pun takluk pada kekuatan Rakyat.

Mungkin kita lupa atau kita tidak bisa mengambil hikmah dalam setiap sejarah perjuangan-perjuangan Rakyat. Bahkan, di Kebon Jeruk sendiri, kemenangan gugatan perdata dapat diraih karena di setiap persidangan, Rakyat Kebon Jeruk berhasil mengintervensi ruang sidang dengan melakukan aksi massa.

Masihkah kita harus menyangkalnya, kekuatan Rakyat (aksi massa) adalah kunci merebut kembali hak-hak atas ruang hidup? Sekali lagi, hukum hanyalah pelengkap dari perjuangan Rakyat. Dan kemenangan-kemenangan yang kita tuju dari perjuangan Rakyat adalah kemenangan proletariat, bukan kemenangan hukum.

 

Pustaka:

  1. Linda Sudiono, “Kapitalisme: Ancaman Kemerdekaan Manusia” dalam Koranpembebasan.org, 9 Oktober 2013.
  2. David Harvey, tahun, Imperialisme Baru, Yogyakarta: Resist Book, hal. 121.
  3. Ibid, hal. 98.
  4. Bachriadi, D.2002. Warisan Kolonial Yang Tidak Terselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat. In Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung, Lounela, A. & Zakaria, R. Y. (Eds.). Yogyakarta: Insist Press

___

Ilustrasi: F. Ilham Satrio

 

1 Comment
  • Geni
    Posted at 02:04h, 15 February Reply

    1. “Kenyataan objektif yang terjadi di Kebon Jeruk, dari tanah seluas 1,200 meter persegi, pasca digusur, lahan yang baru terisi hingga sekarang hanya sekitar 350 meter persegi”. Mengapa warga tidak bisa menguasai 850 meter persegi sisanya? Apakah serta merta karena mereka memiliki paradigma “hukum adalah panglima” atau ada faktor lain?

    2. Apa parameter/indikator perjuangan hukum dilakukan secara lebih “militan” daripada perjuangan “selain hukum” untuk kepentingan penguasaan lahan? Dan bagaimana penulis membedakan menggunakan hukum sebagai “alat” dan menganggapnya sebagai “panglima”?

    3. Bagaimana tanggapan penulis soal heterogenitas atau bermacam2 aspek kelas-sosio-kultural “Rakyat” Kebon Keruk yang berkontribusi pada relasi-relasi kuasa maupun sosial, dalam perjuangan melawan penggusuran saat ini? (belum ngomongin soal endapan sejarah ya…..)

    Serius nanya dan ingin tahu.

Post A Comment