Loader

Pilkada: Janji Manis Oligarkis

“BESOK nyoblos siapa, pak?”

Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh seorang pemuda yang tengah bersantai di teras rumah Agus, warga Tamansari RW 11, yang masih berjuang menolak penggusuran.

Agus, yang saat itu tengah basah kuyup sehabis diguyur hujan langit Bandung, melepas sendalnya sebelum masuk ke rumah.

“Nyoblos kabeh!” balas Agus dengan tegas dalam bahasa Sunda, yang berarti “mencoblos semuanya!” Pemuda itu pun tertawa.

Keesokan harinya, yakni 27 Juni 2018, Agus dan warga Tamansari lain harus pergi ke Tempat Pemungutan Suara untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. Namun, Agus telah melihat langsung bagaimana elit-elit politik yang memenangkan pilkada akhirnya lupa akan janjinya terhadap rakyat. Kepercayaannya sendiri terhadap perhelatan demokrasi elektoral, agaknya sudah hilang dan diganti dengan rasa kecewa terhadap segala hal berbau birokratis.

Istrinya, Enok, memiliki sikap yang sama. “Siapapun yang nanti kepilih, gak ada yang bisa dipercaya,” ucapnya. Dengan alasan tersebut, Enok pun memiliki niat yang sama: menyoblos semua nomor paslon di TPS.

Pasalnya, pada Pilkada Bandung 2013 lalu, beberapa warga Tamansari sempat memilih paslon Ridwan Kamil dan Oded M. Danial. Ridwan Kamil yang akhirnya terpilih pada pilkada silam itu merupakan walikota yang akhirnya mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)—program di balik penggusuran rumah-rumah warga Tamansari yang penuh cacat hukum dan prosedur.

Begitu juga dengan paslon-paslon di berbagai kontestasi elektoral lain di Indonesia, yang pernah menggunakan hak suara warga Tamansari. Ketika masa-masa kampanye, segenap paslon mengumbar perlbagai janji untuk menyejahterakan rakyat dan membuat kehidupan mereka lebih baik. Namun hidup Agus, Enok, dan warga Tamansari lainnya tak kunjung berubah.

“Kalau siapa pun sudah kepilih, pasti lupa sama janji-janjinya,” tegas Enok.

Buruh gigit jari

Di hari yang sama, Aan Aminah, Ketua Federasi SEBUMI-KASBI Kota Bandung, didatangi oleh partai pendukung salah satu calon Pilgub Jabar 2018. Mereka bertanya kepada Aminah perihal pilkada besok: “Ibu pilih calon yang mana?”

Aminah menjawab tegas, ia tidak memilih calon manapun. Sikap ini tentunya tidak muncul tanpa alasan.

Kondisi buruh hari ini makin miris, jelas Aminah. PHK masal sewenang-wenang oleh perusahaan, upah yang tak kunjung dibayar, pemberangusan serikat, hingga praktik outsourcing, telah menjadi makanan sehari-hari kaum buruh.

Saat itu, ketika ditemui di depan Pengadilan Bandung pun, Aminah dan buruh-buruh lain yang tergabung di Sebumi dan KASBI tengah melakukan aksi mengawal buruh-buruh PT. Metro Tara yang digugat perusahaan karena melakukan protes untuk meminta rincian tabungan uang mereka sendiri.

Selama bertahun-tahun, tiap kali Aminah dan kawan-kawan buruh mengajukan berbagai kasus-kasus ketidakadilan ini kepada pemerintah, mereka tidak pernah didengarkan.

“Sudah ke walikota, ke kementerian, ke mana-mana, tidak ada yang mendengar,” tutur Aminah. Upaya Sebumi tiap kali mencoba untuk berkomunikasi dengan walikota Bandung Ridwan Kamil pun selalu berujung nihil. “Seolah-olah kami diusir di sana!”

Karenanya, dengan tegas Aan menyatakan bahwa buruh-buruh yang tergabung dalam serikatnya memiliki sikap antipati terhadap elit politik dan demokrasi elektoral. “Siapapun dia, kalau jadi pemimpin tidak berpihak pada buruh dan hanya berpihak kepada pemodal, kita tidak mendukung,” tutur Aminah.

Maraknya praktek kolusi

Selepas reformasi, pilkada yang diselenggarakan di tiap daerah selama 20 tahun telah melahirkan rotasi kepemimpinannya masing-masing. Pemimpin setelah pemimpin terus berganti, namun Agus, Enok, dan Aminah tidak pernah merasakan perubahan yang signifikan.

Hal ini pun diamini oleh peneliti Intrans Institute Novrianus Bunga. Rotasi kepemimpinan daerah terjadi tiap beberapa tahun—namun kehidupan rakyat semakin memburuk. Praktik-praktik perampasan lahan dan penggusuran semakin banyak, kondisi buruh makin memprihatinkan.

Paslon Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memenangkan Pilpres 2014 meraup sebesar 53,15% suara pemilih di Indonesia, yang terdiri dari buruh, petani dan warga-warga di berbagai kampung kota di Indonesia.

Namun MP3EI dikukuhkan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diteken Jokowi, dan karenanya lebih dari 220 proyek infrastruktur harus menggusur jutaan hektar lahan produktif dan tempat tinggal rakyat[1].

Jokowi pula yang menandatangani Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015, yang memulai fleksibilisasi upah dan sebagai dampaknya semakin memperburuk kondisi ekonomi buruh, menurut Lembaga Informasi Perburuhan Sedane.

Berbagai macam kalangan masyarakat, menurut Novri, akan mengatribusikan terjadinya bentuk-bentuk ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang dialami rakyat ini dengan parameter-parameter seperti moralitas dan itikad yang dimiliki pemimpin daerah. Andaikan saja pemimpin daerah yang dipilih memiliki karakter dan niat yang baik, hal-hal tersebut tidak akan terjadi, sebut cara pandang tersebut.

Novri dengan tegas membantah hal tersebut. “Ini soal sistem,” ucapnya, ketika dihubungi Metaruang pada Senin, 25 Juni 2018. “Sistem yang membuat siapapun aktor yang masuk tidak bisa membuat perubahan apapun yang signifikan.”

Oleh karenanya, selama kekuatan-kekuatan politik oligarki masih menggenggam suara basis dan menguasai sistem ekonomi-politik Indonesia, tidak akan ada perubahan signifikan yang lahir dari pergantian pemimpin daerah.

Papar Novri, hajatan demokrasi berbentuk pilkada, terlebih lagi, telah menjadi alat bagi para oligarki ini untuk mempertahankan aset bisnis dan kekayaan mereka.

Ia bersama Intrans Institute, meneliti soal adanya kolusi antara elit politik dan bisnis yang semakin terlihat pada masa pilkada. Relasi simbiosis ini biasanya berbentuk sokongan dana dari pengusaha-pengusaha kepada para elit politik yang menyalonkan diri di pilkada. Biasanya dana ini dibutuhkan oleh para paslon pilkada untuk keperluan kampanye, ataupun biaya internal di partai seperti mahar politik.

Biaya yang diperlukan untuk bertarung di pilkada sangatlah besar. Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa calon bupati atau walikota biasanya membutuhkan dana Rp20-100 miliar untuk memenangi pilkada[2].

Ketika elit politik tersebut memenangkan pilkada, ia kemudian akan “membalas budi” atas sokongan dana yang telah diberikan oleh pengusaha, ungkap Novri. Balas budi ini bisa berupa kemudahan izin dalam membangun bisnis, pemenangan tender proyek, peringanan pajak, dan sederet kebijakan lainnya yang memudahkan para pengusaha.

Penelitian yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bahkan menemukan 170 obral perizinan pertambangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada 2018[3]. Perizinan tersebut diidentifikasi memiliki hubungan dengan biaya politik para kandidat daerah.

Inilah mengapa Novri menyebut pilkada sebagai ajang kontestasi kepentingan oligarki. Pilkada, ternyata, memang merupakan kesempatan yang menggiurkan bagi elit ekonomi yang ingin mencari cara untuk mempertahankan aset bisnis dan melipatgandakan kekayaannya.

Novri melanjutkan, para aktor-aktor yang bermain dalam kontestasi politik memang tidak pernah berdiri sendiri. “Selalu ada aliansi gelap antara elit politik-birokrasi—dalam hal ini pemerintah dan parpol—serta elit ekonomi atau para pengusaha,” kata peneliti yang juga aktif bergiat di Jaringan Pemuda Kristen Hijau tersebut.

Hal ini dapat dicermati hampir di semua daerah di Indonesia, walau tentunya dengan pola yang berbeda-beda. Yang pasti, menurut Novri, bukan rakyatlah yang pada akhirnya diuntungkan pada pilkada.

“Perayaan pilkada dalam balutan sistem kapitalisme hanyalah seremonial yang miskin makna, sekaligus memperparah jalan demokratisasi Indonesia,” ucap Novri.

Hal ini bukan berarti rakyat harus menjadikan golput sebagai cita-cita akhir rakyat. Namun jika menginginkan perubahan yang signifikan, rakyat harus merubah sistem itu sendiri, bukan mengganti pemimpin daerah di dalam sistem yang sama. Dalam kata lain, mata rantai oligarki itu sendiri harus diputuskan, jelas Novri.

“Kita butuh partai alternatif, kekuatan politik alternatif. Dimana partai politik benar-benar mewadahi kepentingan rakyat,” pungkasnya.

 

 

Catatan:

[1] http://katadata.co.id/berita/2016/01/26/pemerintah-bentengi-225-proyek-infrastruktur-dari-kriminalisasi

[2] https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/09494501/mahalnya-ongkos-politik

[3] http://www.balairungpress.com/2018/06/obral-izin-usaha-tambang-dalam-proses-elektoral/

___

Laporan disusun oleh tim Militansi Metaruang: Astika Andriani, Ilyas Gautama, Rinaldi Fitra, Syawahidul Haq.

 

 

No Comments

Post A Comment