Loader

Politik Ruang dalam Perampasan Ruang Hidup Masyarakat

Kebijakan dan regulasi yang pro investasi kini menjadi ancaman yang serius bagi setiap masyarakat. Semakin banalnya rezim infrastruktur, dari waktu ke waktu selalu memakan korban. Motif yang digunakan oleh rezim ini masih sama, yaitu pemaksaan kehendak, masyarakat disudutkan, dialienasikan dari ruangnya, sehingga terancam mengalami disrupsi atas hak-hak ulayatnya. Di dalam konteks Pulau Jawa saja menurut catatan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016 menyebutkan, jika sepanjang tahun 2016 terdapat 450 konflik agraria dengan skop wilayah konflik sekitar 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Berselang satu tahun setelahnya, KPA tahun 2017 mencatat terjadi adanya peningkatan jumlah konflik agraria sekitar 659 konflik agrarian atau ada penambahan kasus sebesar 209 konflik, dengan skop  520.491,87 hektar dan melibatkan 652.738 KK.

Eskalasi konflik yang meningkat hampir 50% dari tahun 2016 ke tahun 2017 mungkin akan semakin bertambah besar di tahun 2018, mengingat eksploivitas konflik mulai bermunculan di tiap-tiap daerah dengan beragam persoalan. Mulai dari rencana pembangunan infrastruktur, ekspansi kawasan industri, proyek energi nasional, perebutan lahan pertanian sampai pada titik eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi ekstraktif.

Pada konteks kasus terkait terjadinya eksproriasi atas tanah masyarakat, terdapat kesewenang-wenangan negara dalam merepresi warganya, baik secara implisit maupun eksplisit. Dapat kita lihat dari perjuangan petani Kendeng ketika melawan Semen Indonesia, di atas kertas mereka berhasil menang, namun lagi-lagi negara abai. Apa yang terjadi di Sukamulya ketika aparat melakukan eksekusi paksa dan melukai warga, sangat erat dengan apa yang terjadi di Kulonprogo, motif dan objeknya sama yakni ekspropriasi warga tani dari tanahnya untuk proyek infrastruktur.

Begitu pula yang terjadi dalam konteks konflik agraria perkotaan, yang mayoritas terjadi di kampung kota. Masifnya penggusuran yang terjadi di Jakarta, Surabaya dan Bandung memiliki keterkaitan satu sama lain. Cara represif dan intimidatif digunakan dalam upaya “menggusur”. Di Kampung Pulo misalnya, atau cara-cara barbar yang mengambil tempat di Tamansari, Bandung. Bagaimana warga dipaksa menyetujui pembangunan kampung deret, ketika mencapai kebuntuan “alat-alat berat”, digerakkan untuk meratakan siapapun yang dianggap menghalangi proyek yang katanya “maslahah ammah.”

Demikian dengan warga Teluk Jambe Karawang dan masyarakat adat Baduy di Jawa Barat yang berjuang mempertahankan tanah garapannya. Mereka telah bertahun-tahun menempati tanah leluhur itu dengan mudahnya diusir tanpa melihat hak-hak mereka. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah sendiri ada kasus limbah beracun di Lakardowo dan Sukoharjo, terkait limbah beracun juga belum tercium adanya penyelesaian, parahnya di Sukoharjo warga yang melawan malah dikriminalisasi karena dianggap sebagai provokator atas aksi ricuh.

Di Banyuwangi kuasa oligarki begitu kuat dalam mencengkram dan upaya mengalienasi warga dari alam dan tanahnya demi investasi tambang emas yang desktruktif. Hal tersebut secara langsung dirasakan oleh warga Pesanggaran yang berjuang melindungi gunung Tumpang Pitu. Mereka kian hari kian resah dengan ekspansi ekstraktif yang semakin menjadi-jadi, sehingga berakibat pada banyaknya warga yang dikriminalisasi termasuk kasus Budi Pego yang dianggap “komunis”, yang kini malah berpotensi bertambah menjadi tiga tersangka, yang semuanya adalah warga penolak korporasi ekstraktif emas.

Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya jumlah konflik yang mulai meluas dari titik ke titik. Tidak hanya persoalan ekstraksi oleh tambang, di sektor perkotaan terdapat agenda penggusuran yang cukup masif, bahkan di desa-desa juga mulai marak penggusuran, semuanya atas nama pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan dan kepentingan pemodal

Melalui skema  rencana pembangunan jarak menengah nasional yang telah dirancang dan diintegrasikan dengan kebutuhan multisektoral, pembangunan kian banal dan meresahkan. Di dalam pelbagai rencana pokok kerja kementrian, jika dicermati secara seksama terdapat sebuah skema yang saling dukung baik dari darat maupun laut, dengan pembangunan yang terfokus pada infrastruktur untuk mendukung adanya eksploitasi sumber daya alam.

Sebagai contoh di RZWP-3-K nasional yang merupakan bagian dari poros maritim nasional baik yang sudah ada yaitu Perda Provinsi tentang pengelolaan pesisir terintegrasi dengan RZWP-3-K nasional, regulasi ini memiliki umur 20 tahun dan dapat ditinjau 5 tahun pelaksanaan berkala. Keberadaan zonasi pesisir tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jarak Menengah Nasional (RPJMN), yang berkorelasi dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) nasional maupun daerah. Baik RTRW, RZWP-3-K, merupakan regulasi yang saling mendukung satu sama lainnya. Menjadi satu kesatuan yang menyokong kebijakan pembangunan nasional maupun industrialisasi nasional. Jika kita cermat maka semuanya memiliki persinggunggan dengan proyek strategis nasional terutama terkait zonasi pertambangan dan energi.

Regulasi tersebut hanya sebagai contoh ketika kita ingin masuk pada pembahasan mengapa pembangunan infrastruktur, selalu dikaitkan dengan nama negara untuk mendisrupsi hak-hak masyarakat di suatu daerah. Tanpa adanya rencana tata kelola wilayah, zonasi yang terangkum dalam sebuah regulasi, tidak ada yang namanya argumentasi mengenai penggusuran paksa atas nama kepentingan publik yang diasosiasikan dengan kontinuitas kesejahteraan secara makro, lalu direlasikan dengan kedaulatan negara.

Kebijakan tersebut muncul akibat kebutuhan akan ruang-ruang produksi untuk pengakumulasian nilai keuntungan, yang secara general dapat dilihat dari relasi pihak pemodal dalam pelbagai agenda pembangunan. Kondisi tersebut muncul akibat semakin kompleksnya kapitalisme, karena dalam suatu ekspansi industri, pembangunan infrastruktur hingga penggusuran tak lepas dari campur tangan kepentingan pemodal. Hal ini bisa dilihat dari keterkaitan antara oligarki politik, alat keamanan negara, korporasi, dan bank. Sebagai contoh saja dalam pembangunan PLTU, Industri Semen hingga pembangunan perkotaan tak lepas dari campur tangan empat aspek tersebut.

Berdasarkan laporan dari kajian responsi bank yang digagas oleh beberapa organiasai lintas disiplin yang berjudul, Peran Perbankan Dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang, mengemukakan fakta yang mengejutkan. Pembiayaan atas pembangunan Semen Indonesia nyatanya tidak murni dari uang negara atau bank nasional seperti Mandiri, tetapi disokong pula oleh bank Standard Chartered cabang Vietnam, yang merupakan sekutu dari bank asal Jepang bernama Sumitomo Mitsui.1 Kemudian dalam pembangunan energi khususnya pembangkit listrik, Elsam mencatat bahwa terdapat kurang lebih 40 PLTU, 40 PLTPB, PLTN dan pembangunan infrastruktur lainnya, dibiayai oleh pinjaman dari Bank Pembangunan Multilateral, seperti  sindikasi Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Belum lagi program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang menyisir rekonstruksi metropolitan seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya, yang semuanya dibiayai melalui skema pinjaman Bank Dunia dan AIIB.2

Semua pembiayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan arah kebijakan (regulatory  capture) yang akan diambil, terutama dalam pembuatan RPJMN beserta kebijakan-kebijakan lainnya yang terangkum dalam regulasi terintegrasi. Melalui kebijakan tersebut, masifnya perampasan atas ruang-ruang kehidupan masyarakat semakin cepat dan terkendali. Sehingga banyak di antara masyarakat yang pada akhirnya harus terdisrupsi dari ruang hidupnya, atas nama negara dan kedaulatan.

Relasi kebijakan dalam perampasan ruang

Secara mendasar kebijakan dan regulasi yang menjadi satu paket dalam MP3EI era SBY kemudian dilanjutkan Jokowi dalam skema rencana pembangunan jangka menengah nasional, dengan dukungan paket kebijakan ekonomi yang kemudian diejawantahkan melalui regulasi terintegratif dari kementrian multisektoral, yang melatarbelakangi aneka proyek pembangunan besar di sektor ekonomi. Seperti Kendeng di Jawa Tengah, Tumpang Pitu di Banyuwangi, Reklamasi di Bali, ekspansi Bandara di Kulonprogo Jogjakartan dan Sukamulya Jawa Barat sampai pada rencana pembangunan megapolitan Gerbang Kartosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) di Jawa Timur.

Munculnya konflik-konflik yang berada di daerah-daerah terutama di Jawa, pada hakikatnya muncul akibat kebijakan dan regulasi yang tidak berorientasi pada maslahah amah, melainkan hanya bagian dari reproduksi lokus produksi spasial kapitalisme dengan sentuhan oligarki. Dalam konteks ini ada pengaruh dari relasi kuasa; ada sebuah logika kekuasaan yang turut melanggengkan perampasan hak. Meminjam Arrighi dalam Harvey (2003:27), logika kekuasaan ini memiliki dua sisi, yaitu secara teritorial dan kapitalis.3

Logika kekuasaan kapitalis dapat dilihat dari penguasaan kapital uang, yang pada intinya ingin meletakkan kapital sebagai dasar untuk pengakumulasian laba di manapun tempatnya. Pada umumnya logika kapitalis ini berusaha untuk mengakumulasi lebih banyak lagi kapital. Sementara pada konteks teritorial, dapat dilihat jika pada umumnya politisi dan negarawan  berusaha untuk mengejar harta keluaran-keluaran yang akan melanggengkan atau memperbesar kekuatan kuasa atas negara, atau hal yang menguntungkan kelompok berkuasa. Hal ini dapat dimaknai jika kapitalis berlomba menguasai ruang dan waktu, maka politisi berusaha berkuasa atas teritori, yang keduanya memiliki relasi yang kuat untuk saling menguatkan dan menguntungkan satu sama lain.

Lefebvre dalam Eigler (2014:32-33), terdapat sebuah ruang yang merupakan lokus produksi atau tempat di mana terjadi proses produksi untuk akumulasi keuntungan. Seperti dalam konteks terjadinya konflik yang mendera di berbagai wilayah di Jawa merupakan sebuah problem hasil dari pemaknaan terhadap ruang sebagai arena produksi, kemudian ruang tersebut dikonsepsikan sesuai dengan kepentingan kapitalis dan pemerintah, sebagaimana dijabarkan oleh Arrighi.4 Secara mendasar dapat dilihat jika dominasi kaum kapitalis dalam penguasaan ruang dan pemerintah pada konteks teritori, merupakan sebuah praktik ruang yang menurut Lefebvre sebagai upaya peleburan ruang representasional ke dalam reprentasi ruang. Di sini representasi ruang dapat dimaknai pola hubungan produksi dan tatanan yang memaksa suatu pola-pola hubungan tertentu seperti pemaknaan atas ruang (dikonsepsikan). Sementara ruang representasional lebih kepada ruang hidup yang nyata, suatu hal yang dipandang sebagai tempat berinteraksi secara sosial serta menggambarkan simbol kepemilikan atas ruang (dipersepsikan).

Dari penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa ruang ini merupakan sebuah prasyarat bagi kapitalisme dalam upaya penguasaan atas perekonomian, kemudian juga dapat dilihat bahwasanya untuk penguasaan atas ruang maka dibutuhkan kebijakan dari penguasa teritorial. Keduanya sangat relasional dalam upaya perampasan ruang hidup. Kemudian Harvey (2004: 72-73) memandang kondisi tersebut akan mendorong sebuah akumulasi melalui penjarahan (Accumulation by Dispossession), yang dapat kita maknai sebagai pelepasan terhadap sejumlah aset (pelepasan ruang termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang relatif sangat rendah (dan biasanya tanpa biaya).5 Kondisi ini dapat dilihat dalam proses komodifikasi tanah hingga sumber daya alam, yang berujung pada pengusiran secara paksa yang mengakibatkan konflik. Pada satu  titik dalam upaya perampasan ini, senantiasa pihak pemodal dan pemerintah melakukan cara-cara represif melalui apparatus, hingga berujung pada kriminalisasi serta eksekusi paksa.

Kondisi perebutan atas ruang dengan melibatkan pemodal dan pemerintah yang berkuasa, semakin nyata dalam perampasan ruang hidup masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dibuat sangat relasional dengan kepentingan penguasaan atas ruang, sebagai syarat dari produksi untuk akumulasi laba. Tercerabutnya hak masyarakat atas ruang hidupnya merupakan implikasi dari sebuah kebijakan dan regulasi. Ini dapat dilihat dari bagaimana relasi program Kotaku yang merampas hak masyarakat marjinal, pertambangan emas di Banyuwangi, pertambangan karst di Kendeng, proyek infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang merampas hak hidup masyarakat, sangat ditentukan oleh relasi-relasi kebijakan dan kepentingan modal.

Konflik yang terjadi sesungguhnya bukan sebuah kebetulan atau untuk kepentingan umum secara menyeluruh. Namun merupakan sebuah skema yang telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan perencanaan yang telah digagas. Represifitas, kriminalisasi, hingga penggusuran secara paksa, merupakan praktik-praktik kekuasaan yang telah terakomodasi oleh kepentingan pemodal. Dengan kata lain, perampasan ruang hidup merupakan implikasi dari kepentingan kekuasaan dan akumulasi keuntungan. Lagi-lagi masyarakat yang dijadikan korban atas kesewenang-wenangan, di mana mereka teralienasi dari ruang hidupnya.

 

 

Catatan Kaki:

1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) .(2015).Laporan Penelitian: Tentang Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang

2. ELSAM. (2016). Siaran PerS: Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU. Diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 22.00 WIB. http://elsam.or.id/2016/10/bahaya-hutang-bank-dunia-dalam-proyek-kotaku/

3. Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press: New York

4. Eigler, F. (2014). Heimat, Space, Narrative: Toward a Transnational Approach to Flight and Expulsion (Vol. 147). Boydell & Brewer

5. Harvey, D. (2004). The New imperialism: Accumulation by dispossession. Actuel Marx, (1), 71-90.

 

Referensi:

Eigler, F. (2014). Heimat, Space, Narrative: Toward a Transnational Approach to Flight and Expulsion (Vol. 147). Boydell & Brewer.

ELSAM. (2016). Siaran Pers: Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU. Diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 22.00 WIB. http://elsam.or.id/2016/10/bahaya-hutang-bank-dunia-dalam-proyek-kotaku/

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press: New York

Harvey, D. (2004). The New imperialism: Accumulation by dispossession. Actuel Marx, (1), 71-90.

Laporan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria

Laporan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) .(2015).Laporan Penelitian: Tentang Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang. Diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 22.10 WIB. https://walhi.or.id/peran-perbankan-dalam-pengembangan-industri-semen-di-cekungan-air-tanah-cat-watuputih-rembang/

___

Ilustrasi & Infografik: F. Ilham Satrio

 

No Comments

Post A Comment