Loader

Pramoedya Ananta Toer

 

Pramoedya Ananta Toer, atau biasa dikenal dengan sebutan Pram lahir di Blora, Jawa Tengah, pada tanggal 6 Februari 1925, dan meninggal di Jakarta, 30 April 2006. Pram adalah salah satu sastrawan Indonesia yang karya-karyanya banyak mendapatkan sorotan dari para sastrawan dunia. Ia dianggap sebagai penulis produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pram telah melahirkan lebih dari 50 karya dan karya-karyanya sudah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa asing. Sederetan penghargaan telah ia dapatkan, salah satunya penghargaan Freedom to Write Award dari PEN American Center, Amerika Serikat pada tahun 1988, kemudian penghargaan dari The Fund for Free  Expression, New York, AS pada tahun 1989, dan sederetan penghargaan lainnya. Namanya pun berhasil masuk dalam nominasi peraih Nobel Sastra, berjejer dengan nama penulis-penulis besar lain seperti dramawan asal Inggris, Harold Pinter. Hanya saja untuk mencapai semua itu, Pram harus membayarnya dengan mahal. Ia harus bekerja keras seumur hidup dalam memperjuangkan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Bahkan dampak dari keteguhannya itu—atau dari aktivitas politiknya pada masa kolonial sampai masa Orde Baru—membuat Pram harus berulangkali mendekam di penjara, 3 tahun saat masa kolonial, 1 tahun saat masa Orde Lama, dan 14 tahun mendekam di penjara Pulau Buru sebagai tahanan politik Orde Baru.

Pram adalah sosok pribadi yang keras dan tegas, terutama terhadap pemerintahan yang lalim pada rakyat kecil. Kritik-kritiknya yang tajam dan tak kenal kompromi terhadap pemerintah dan lawan politiknya membuat Pram hidup dalam kecaman. Misalnya polemik yang terjadi antara Pram (kubu Lekra) dan Bokor Hutasuhut (kubu Manikebu) yang menyerang Pram dengan serangan-serangan personal (ad hominem), menuduh Pram kurang revolusioner karena ketika ditahan di penjara Pram menulis renungan-renungannya dengan pena yang diberikan oleh Belanda. Bokor juga menuduh Pram melupakan rakyat dan Revolusi Indonesia ketika menulis tentang pembelaan Pram terhadap golongan Tionghoa yang terkena PP no. 10 (berisi larangan menjalankan usaha dagang di tingkat desa dalam rangka memberdayakan perekonomian Pribumi) yang berjudul Hoaw Kiauw di Indonesia. Polemik Pram dengan lawan politiknya di kelompok pembela Manikebu lain seperti HB Jassin, dan kawan-kawan di tahun 60-an terus berlanjut sampai tahun 1995 ketika Pram mendapatkan Hadiah Magsaysay. Sebanyak 26 sastrawan dan budayawan yang dipelopori oleh Taufiq Ismail menolak secara tegas Hadiah Magsaysay yang diberikan kepada Pram.1 Namun, Pram tetap tak pernah putus asa dan terus menulis demi memperjuangkan keyakinanannya dalam melawan ketidakadilan. Bahkan Pram sempat berani dibawa ke pengadilan jika memang tuduhan Taufiq Ismail dan kawan-kawannya serius, dengan syarat Pram harus diperbolehkan berbicara dan melakukan pembelaan.

Dalam bukunya yang berjudul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, Pram mengakui bahwa pemikirannya dalam kesusastraan banyak dipengaruhi oleh Maxim Gorky, salah satu sastrawan Uni Soviet yang menjadi pelopor Realisme Sosialis, dan Lu Xun dari Tiongkok. Paham Realisme Sosialis ini tentu saja sangat bertentangan dengan kalangan sastrawan yang tergabung dalam Manikebu (Manifes Kebudayaan) seperti HB. Jassin, Mochtar Lubis, Goenawan Mohammad, dan rengrengannya. Pram yang pada saat itu bergabung dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), sangat menentang gagasan Humanisme Universal yang diadopsi oleh Manikebu. Ceramah Pram di FS UI pada 26 Januari 1963 menekankan pada penerapan sosialisme dalam kreasi sastra, menjadikannya bagian integral dari mesin perjuangan umat manusia untuk menghancurkan penindasan rakyat pekerja oleh imprealisme. Kata Pram diceramah itu, sastra realisme sosialis memiliki tanggung jawab untuk membuka kemungkinan-kemungkinan perkembangan hari depan yang adil bagi setiap dan semua rakyat pekerja yang berjuang, berproduksi, dan berkreasi.2

Paham Realisme Sosialis ini terwujud dalam kesuluruhan karya Pram. Pertentangan kelas serta pembebasan terhadap kaum proletar atau kaum pribumi yang ditindas, menjadi tema utama dalam karya-karya Pram. Berbeda dengan lawannya Humanisme Universal yang bersifat pesimis dan penuh ambiguitas, yang selalu terjebak pada konflik-konflik psikologi individu. Dalam novel Tetralogi Buru misalnya, nada heroik sekaligus romantik, juga militansi sosok Minke dan Nyai Ontosoroh dalam perjuangannya melawan segala bentuk penindasan dari kolonialisme dihadirkan dengan porsi yang determinan oleh Pram. Karya lain yang tak kalah penting dari Pram adalah buku Perawan dalam Cengkraman Militer yang ditulisnya saat di tahan di Pulau Buru. Di Pulau Buru itu, Pram mewawancarai mantan jugun ianfu yang tinggal di sekitar kamp. Buku itu menurut John Roosa menjadi buku sejarah lisan pertama yang ditulis oleh orang Indonesia yang berbicara mengenai kejahatan perang Jepang3. Sampai saat ini, buku tersebut menjadi rujukan penting para sejarawan dunia untuk menelusuri kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang terhadap perempuan. Lucunya, Pram sendiri tidak tahu jika buku itu termasuk ke dalam sejarah lisan, ia hanya mengira bahwa buku itu hanya sekedar data-data kecil mengenai kawan sepenanggungannya yang wajib ia tuliskan.

Namun anehnya, setelah kemenangan Humanisme Universal yang diadopsi oleh Manikebu. Sastra-sastra perlawanan ala Pram menjadi suatu hal yang sangat ditakuti. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan sejarah yang panjang. Pada masa Orde Baru, sastra Realisme Sosialis secara terang-terangan dilarang oleh pemerintah. Bahkan buku-buku yang dihasilkan oleh para penulis Lekra pun dimusnahkan. Juga tak jarang para mantan penulis Lekra yang selamat dari tragedi 30 September itu mendapatkan intimidasi. Seperti halnya Pram yang selama 43 tahun hak kepengarangannya dirampas dan buku-bukunya dibakar.4

Sementara pada masa Reformasi sisa-sisa sistem pemerintahan Orde Baru masih terus berdampak sampai saat ini. Orang-orang masih saja ketakutan untuk berbicara tentang Realisme Sosialis. Seakan-akan paham Realisme Sosialis ini adalah suatu paham yang “jadul” atau bahkan menindas seperti halnya fasisme. Maka tak aneh jika karya sastra yang hadir saat ini hanya terjebak dalam ranah sintaksis dan permasalahan estetika. Akibatnya sastra yang diproduksi oleh pengarang-pengarang yang tergabung di Manikebu semakin berdiri kokoh di puncak menara gading. Sementara permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan masih saja hadir dan luput dari pandangan para sastrawan.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih ada sastrawan yang menulis karya sastra sosial. Hanya saja tak jarang juga bahwa karya sastra tersebut masih saja terjebak hal-hal yang bersifat magis—yang cenderung menopang status qua. Memang permasalahan autisme-seni ini bukan permasalahan yang sederhana. Butuh perjuangan yang ekstra untuk semua itu. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi-politik saat ini yang diasalkan dari kapitalisme yang determinatif.

Maka dari itu—terutama bagi penulis—sudah saatnya sastra harus melek politik. Mulai meninggalkan tradisi narsistik yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan terhadap pembebasan. Jika saya tidak berlebihan, sudah saatnya sastra belajar dari sastranya Pram, yang suara pembebasannya terhadap kaum tertindas terus bergema sampai saat ini, bahkan abadi, dan masih akan hidup seribu tahun lagi.

 

Catatan:

  1. Asep Sambodja Menulis: Tentang Sastra Indonesia dan Pengarang-Pengarang Lekra, hal 20-25, Ultimus: 2011
  2. Bacaan lebih lanjut, “Lekra vs Manikebu” oleh Alexander Supartono
  3. Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65 (John Roosa Ed.)
  4. Surat Pram untuk GM, diakses via boemipoetra.wordpress.com

__

Visual: F. Ilham Satrio

 

No Comments

Post A Comment