Metaruang | Sebaik-Baiknya, Sehormat-Hormatnya
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17227
post-template-default,single,single-post,postid-17227,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Sebaik-Baiknya, Sehormat-Hormatnya

Duka di Kulon Progo berlangsung tiga hari berturut-turut. Sejak Kamis, Jumat dan Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 19-21 Juli, 2018, 33 rumah yang sebagiannya milik warga penolak bandara yang masih bertahan di Kecamatan Temon dirobohkan pihak Angkasa Pura 1. Rumah-rumah dan pondok belajar kini luluh-lantak. Menyisakan puing dan debu, menyisakan geram dan amarah.

Pada hari pemusnahan itu, Angkasa Pura 1 tak sendirian. Mereka datang bersama tim yang terdiri dari palang merah, relawan pengangkut barang, serta aparat. Yang terakhir disebut memang paling getol berdiri di paling depan. Membentengi ekskavator mengayunkan belalai mautnya ke tembok-tembok rumah warga.

Bukan yang kali pertama memang. Sejak awal tahun, secara bertahap rumah warga beserta sumber penghidupannya berupa sawah dan kebun itu telah dirongrong penggusuran. Hingga datang ultimatum, disusul aparat dan mesin ekskavator. Glagah, Palihan, Temon, kini tak ubahnya lanskap pasca perang. Puing-puing berserakan, debu beterbangan, kemanusiaan mendekati punah.

Padahal, warga telah memiliki surat tanah yang sah. Komplit baik bumi dan bangunannya. Surat keluaran BPN juga surat keluaran Pakualaman (tanah Sultan). Akan tetapi, seperti yang dapat kita lihat, warga tetap dipaksa untuk pergi dari kampungnya. Angkat kaki dari tanah kelahirannya dengan membawa nestapa dan perasaan getir di pangkal lidah. Dan dengan bebalnya, harian Kompas mewartakan peristiwa kelam ini dengan judul yang nir-empati: “Pengosongan Lanjut Terus” (Harian Kompas, 20/6/2018).

Penggunan kata “pengosongan” pada judul menyiratkan pada kita bahwa di atas tanah Kecamatan Temon hanya berdiri objek bangunan dan hamparan benda mati. Tak ada peristiwa, dan tak ada kehidupan di atasnya. Ibarat pengosongan bak mandi, maka air perlu dikuras, dibuang ke pelimbahan, selesai perkara. Tak ada sama sekali humanisme-transendental, yang konon menjadi ruh media cetak yang terbentuk pada 1965 ini.

Bila mau jeli, bila memang berpihak pada kemanusiaan, mestinya sensibilitas redaksi diarahkan pada yang tertindas dan memberi mereka suara, ketimbang memakai “rompi hijau” dan manut pada agenda barbarik bernama proyek pembangunan. Tampak pada berita tersebut, suara korban hanya diberi porsi satu paragraf. Narasi yang ditawarkan pun hanya mengandalkan melulu visual, dan kutipan dari pihak AP.

Warga dianggap objek mati. Dalam warta yang sama tak terdengar isak tangis. Tak ada amarah, dan tak ada jeritan. Deskripsi yang dibangun seolah ditulis oleh mesin yang tak memiliki telinga, kulit, lidah, dan perasaan. Ujung-ujungnya, media-media semacam demikian tak mengubah apapun selain mengamankan laju pemiskinan. Persis seperti tugas aparat, menjadi yang terdepan mengamankan penggusuran.

Sebelumnya, pada 27 Januari 2017, Tempo online menurunkan berita terkait proyek NYIA. Judulnya sungguh bikin perut melilit: “Presiden Jokowi: Bandara Kulon Progo Sudah Diramal Leluhur.” Memang bukan click bait, sang reporter (dan redaktur desk dan redpel dan pada akhirnya pimred) amat telaten mengutip seloroh Jokowi perihal ramalan yang disebutnya datang dari leluhur. Ramalan yang berusaha dibuktikan kelak pada Maret 2019, sesuai target beroperasinya NYIA versi pemerintah.

Tak ayal, celoteh bapak presiden ihwal pembangunan yang telah digariskan ramalan leluhur itu, juga paralel dengan corak dan tabiat akumulasi primitif. Kulon Progo ditargetkan mengundang 800 ribu turis tahun depan. Apakah ramalan yang sama juga berbicara tentang harga dari perampasan tanah? Apakah ramalan yang sama berbicara tentang kebangkrutan ekologi dan ekonomi atas maraknya polusi dan orang-orang asing berfoto ria di Glagah? Apakah ramalan yang sama juga berbicara tentang nasib yang berubah pasca warga tak lagi dapat menanam tanaman, dan karenanya harus menjadi buruh sampai jompo?

Terang saja pemiskinan sebagai efek susulan dari penggusuran, yang mengambil judul ‘pembangunan’ itu, tak akan tampak di layar kaca para pemirsa, bila mengandaikannya seperti sulap. Temon adalah desa agraris. 90 persen sumber hidup warga berasal dari pertanian. Terdapat 9 kelompok tani aktif dengan produksi yang beragam, mulai dari ternak, pertanian-perkebunan, dan kehutanan (tanaman jati, sengon, dan mahoni). Mereka telah berdikari tanpa perlu menukar sekian jam dalam satu hari hidupnya untuk menjadi buruh, oleh sebab kehilangan alat produksi.

Namun, rupanya AP 1 (dan pemerintah tentu saja), justru malah mendatangkan kemiskinan alih-alih pembangunan yang, lagi-lagi konon, mempunyai efek responsif atas apa yang disebutnya sebagai “kesejahteraan”. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir angka yang sungguh lucu terkait tingkat kemiskinan di Kulon Progo. Hasto, Bupati Kulon Progo, pada Januari lalu sempat mengeluh karena BPS menaikkan pendapatan perkapita Kulon Progo menjadi sebesar Rp312 ribu per bulan.

Pada 2017, angka pengangguran Kulon Progo mengalami penurunan 3,2 persen menjadi 1,9 persen, dan di sisi lain kemiskinan masih berada di angka 20 persen. Bupati beralasan, bahwa Kulon Progo lebih konsumtif, “Bisa dilihat dengan banyaknya warga yang membeli mobil dan motor. Adanya pembangunan bandara menyebabkan angka konsumsi meningkat, sementara angka produksi belum naik.” (Seruji, Januari 2018).

Namun, apa yang dilakukan sang bupati untuk menanggulanginya? Adalah dengan mempersilakan NYIA, mencerabuti para petani dari sumber kehidupannya, sekaligus merampas alat produksinya. 90 persen warga yang semula ditopang produksi mandirinya dari hasil bumi (peternakan, perkebunan, pertanian), akan serta-merta menjadi buruh. Corak agraris di Kulon Progo akan bertransformasi menjadi sektor jasa.

Skenario buruknya adalah ini: anak-anak petani itu kelak akan menjadi cleaning service, kasir toko, pelayan tamu, buruh sektor informal, atau tidak sama sekali. Semua terpaksa mereka lakoni hanya untuk menyambung hidup, membeli beras dan sayuran, mengakses komoditi yang semula mampu mereka produksi secara mandiri dan hidup sederhana darinya. Kemudian, para pelancong dan pebisnis mendatangi Glagah, Palihan, dan Temon. Tak berselang lama muncul lah hunian bertipe cluster, real estate, apartemen, hotel, mall, tembok beton yang dingin dan menjulang itu muncul untuk menopang lalu-lintas kapital dan para buruh yang pada akhirnya menyemut di sekitaran NYIA.

Apa yang dahulu dapat tumbuh di hamparan tanah desa, tentang sawah dan kawanan ternak, perlahan menjadi sejarah yang jauh. Bu Wagirah, yang teguh dan berani itu, akan menurunkan cerita pada anak-cucunya tentang tanah yang dirampas oleh negeri sendiri. Sumiyo akan bercerita tentang nol kompromi pada maling yang hendak menjarah dan merubuhkan rumahnya, meski dirinya dipaksa diikat dan diturunkan dari atap rumah. Ika akan bercerita tentang tangan-tangan keparat yang meninju wajahnya saat dirinya mempertahankan rumah.

Dan tentu saja, kita pun akan mewariskan bergenerasi epos tentang peperangan melawan pemiskinan dan perampasan sumber hidup, yang tak berhenti di hari NYIA menggelar landasan pacunya. Kita akan melanjutkannya, mempertebal kembali daya juang, dan berangkat dari reruntuhan yang sama.

Kita telah melawan, Bu Wagirah. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Kita bakal kembali mengupak api dalam sekam. Berulang kali.

___

Dokumentasi: Triyo Handoko

F. Ilham Satrio

F. Ilham Satrio (Juni, 1989) | buruh pabrik onderdil

No Comments

Post A Comment