Loader

Serikat Buruh Karya Utama PT. Intera Lestari Polimer Melawan Pembatasan Kebebasan Berserikat

Pria itu menghela napas. Sejenak ia diam, mencoba menyusun kata-kata. Tak heran, pengalaman dipotong gaji akibat berkegiatan di serikat bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Anton menjelaskan betapa alotnya perundingan ketika menuntut permasalahan ini dengan perusahaan, via telepon kepada Metaruang pada Kamis, 1 Agustus 2019.

“Meskipun kita mendatangkan pihak Binwas korwil, pihak perusahaan tetap tidak mengindahkan dan tetap pada pendiriannya,” sebut  Anton, salah satu Anggota SBKU (Serikat Buruh Karya Utama) PT. ILP (Intera Lestari Polimer) yang selanjutnya disingkat SBKU PT.ILP.

Perundingan ini bermula dari kasus pembatasan kegiatan berserikat pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2017. Saat itu, Anton dan satu kawannya di serikat bernama Danu melayangkan surat dispensasi untuk mengikuti kegiatan serikat kepada pihak manajemen.

Namun, pihak manajemen PT. ILP (Intera Lestari Polimer) justru memaksa mereka untuk mengambil cuti sehingga keduanya dikenakan potongan gaji. Tak hanya itu, salah satu pejabat manajemen bahkan memalsukan keterangan absennya Anton menjadi keterangan sakit yang diberikan kepada bagian HRD.

“Dan untuk pemotongan gaji sudah terjadi, gaji yang terpotong sebesar Rp. 350.000,- untuk  dua hari dan tidak dikembalikan karena alasan dari pihak manajemen sudah sesuai aturan perusahaan,” terang Anton.

Keputusan perusahaan yang sepihak ini, akhirnya mendorong Anton dan kawan-kawan serikat melaporkannya ke Binwas Korwil Pengawasan Ketenagakerjaan Tangerang 1 pada tanggal 4 Desember 2018. Pihak Binwas Korwil Pengawasan Ketanagakerjaan Tangerang kemudian memfasilitasi perundingan antara serikat dan perusahaan. Dalam rilis yang diterbitkan oleh SBKU PT. ILP, tercatat perundingan ini berlangsung tiga kali yaitu 29 Januari 2019, 10 April 2019 dan 18 Juli 2019.

Namun semua perundingan itu berujung deadlock. Dalam rilis yang diterbitkan oleh SBKU SBKU PT. ILP, perusahaan bahkan berkilah bahwa tidak memiliki daftar kegiatan organisasi selama satu tahun. Padahal menurut Anton, kawan-kawannya pernah memberikan daftar kegiatan itu kepada bagian HRD. Perusahaan juga enggan melakukan klarifikasi terkait dengan adanya pemalsuan keterangan bagian manajemennya.

Terkait dengan tuntutan untuk menjalankan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, perusahaan menjawab masih menunggu surat rekomendasi resmi dari Binwas Korwil Pengawasan Ketengakerjaan Tangerang. Padahal, pasal 28 dalam undang-undang itu telah jelas menyebutkan tentang perlindungan hak dan demokrasi bagi buruh.

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara; melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

“Jadi, rekomendasi dari pihak Dinas Pengawasan Kabupaten supaya perusahaan ini menjalankan apa yang jadi aturan yaitu Undang Undang 21 tahun 2000 terkait serikat pekerja dan hak-hak pekerja dalam berorganisasi juga tidak digubris,” tegas Anton.

Atas tidak adanya itikad perusahaan untuk bertanggung jawab, Anton bersama kawan-kawannya akhirnya memutuskan untuk mengadakan aksi. Mereka menuntut perusahaan untuk melakukan klarifikasi atas tindakan pemalsuan keterangan dan untuk memberikan hak berorganisasi kepada buruh, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 200 tentang Serikat Buruh.

“Segala mediasi atau perundingan sudah berlangsung selama dua tahun. Ya, awalnya kita mencoba bagaimana caranya untuk sampai tidak terjadi aksi kan ya. Kita sudah melakukan semua prosedur dan memang kita dengan kawan-kawan bersepakat hal itu bisa kita bicarakan secara baik-baik. Akan tetapi dari perusahaan itu selalu berpatokan kepada keputusannya,”  papar Anton.

Namun, upaya Anton dan kawan-kawan lainnya dalam menggalang massa aksi tak berjalan mulus. Tersiar isu ancaman kepada buruh yang bersepakat mengikuti aksi.

“Banyak dugaan dugaan intimidasi dalam bentuk intruksi dari masing-masing kepala departement yg mengharuskan  cuti, di anggap mangkir atau alpha, bahkan akan di potong gaji bila akan ikut aksi,” jelas Anton.

Meski demikian, perundingan yang berlarut dan tak membuahkan hasil, tak menyurutkan niat Anton dan kawan-kawan di serikat buruh untuk menuntut hak mereka.

“Setelah mediasi terakhir tak mendapatkan kesempatan, akhirnya kita mengadakan rapat bersama kawan-kawan pengurus dan mengharuskan kita melangkah maju. Mempersiapkan non-litigasi ataupun aksi. Karena memang prosedur-prosedur itu telah kita tempuh dan akhirnya kita sepakat untuk melakukan aksi,” papar Anton.

Aksi Menuntut Kebebasan Berserikat Itu Berbuah Manis

Matanya memandang tajam ke arah kawannya yang sedang berorasi di atas mobil komando. Alisnya nampak berkerut, ia mengepalkan tangan kirinya ke udara. Dalam foto dokumentasi aksi, Anton dan kawan-kawan serikatnya terlihat memenuhi halaman gerbang kantor PT. ILP. Warna merah dari seragam dan bendera serikat mendominasi, sisanya loreng hijau dan cokelat dari aparat kepolisian dan tentara yang berjaga di depan gerbang.

Aksi ini dihadiri oleh 300 massa aksi buruh. SBKU PT. ILP mendominasi jumlah massa dengan dihadiri 200 anggota saat itu. Sisanya adalah massa buruh yang bersolidaritas dari SBA-FSBKU[1] dan SGBN[2]

Dimulai sejak pukul 09:00 WIB, satu jam kemudian aksi ini direspon oleh perusahaan dengan mengajak serikat untuk berunding kembali. Perundingan berlangsung sejak pukul 10:00 WIB hingga 14:30 WIB. Setelah lima jam setengah berunding, akhirnya SBKU PT. ILP berhasil memenangkan tuntutan mereka.

“Sedikit alot. Oleh karena itu kawan-kawan minta break. Setelah break kita ambil jalan tengah juga, dan perusahaan menyepakatinya,” jelas Anton.

Jalan tengah yang dimaksud di sini adalah dengan memberikan tenggat waktu bagi perusahaan untuk menindak manajemen yang menjadi pelaku pemalsuan keterangan. Meskipun demikian, tuntutan yang lain berhasil dicapai. Perusahaan sepakat untuk memberikan 12 bentuk kegiatan dalam 1 tahun untuk pengurus dan anggota serikat berjumlah 3 orang setiap kegiatan (bukan 12 hari untuk 6 personil). Pengurus dan anggota serikat yang mengikuti aksi saat itu tetap mendapatkan upah, tanpa potong cuti, potong gaji, ataupun mendapatkan surat peringatan.

“Terkait masalah aksi, sebetulnya kita memang belum maksimal betul. Tetapi dengan solidnya kawan-kawan, minimal apa yang kita harapkan bisa tercapai. Karena memang berkat kerja sama dan keterlibatan kawan-kawan dari organisasi lain yang bersolidaritas, jadi kita sendiri agak sedikit merasa, wah,” jelas Anton

Menurut Anton, ia dan serikatnya akan terus menagih janji perusahaan untuk menindak manajeman itu. Perusahaan diberi waktu paling lambat satu bulan untuk melaksanakan janji mereka kepada serikat. “Ini tentunya pencapaian yang memuaskan bagi kami dan FSBKU. Juga tentunya hal ini patut disuarakan ke semua buruh Indonesia pada umumnya, karena dengan berorganisasilah persatuan buruh akan menghasilkan hasil yang baik,” pungkas Anton.


[1] FSBKU adalah singkatan dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU). FSBKU sendiri muncul pada tahun 1995 dari embironya yaitu PKU (Paguyuban Karyo Utomo). Pada tanggal 22 April 2001 di Tanggerang kemudian didirikan FSBKU. Hingga tahun 2016, FSBKU memayungi sekitar 40 serikat buruh dengan keanggotaan mencapai 5.000 anggota. FSBKU juga tergabung dalam Konfederasi Serikat Nasional (KSN).

  SBA-FSBKU adalah sebutan untuk Serikat Buruh Anggota (SBA) dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU).

[2] SGBN adalah singkatan dari Sentral Gerakan Buruh Nasional. SGBN merupakan federasi atau gabungan dari beberapa serikat buruh yang tersebar di beberapa pulau besar di Indonesia.

___

Militansi, Metaruang 2019

___

Dokumentasi: Militansi

No Comments

Post A Comment