Metaruang | Siasat Bengis Proyek Rumah Deret Tamansari
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17283
post-template-default,single,single-post,postid-17283,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Siasat Bengis Proyek Rumah Deret Tamansari

I

Mereka yang Masih Bertahan… 

Pak Aa, warga RW 11 Tamansari di Bandung, sehari-harinya menjaga parkiran Masjid Al-Islam. Namun pada Rabu, 1 Agustus 2018, ia dikejutkan oleh kedatangan serombongan aparat dengan tiba-tiba. Rombongan itu terdiri dari 8 orang Satpol PP, 4 orang TNI, 2 orang polisi dan 3 orang intelijen kepolisian.

Siang itu mereka membawa 20 lembar surat bagi warga Tamansari yang masih bertahan dan menolak penggusuran demi proyek rumah deret Pemerintah Kota Bandung. Surat itu merupakan surat peringatan pertama (SP 1) pengosongan lahan  RW 11 Tamansari yang harus dilakukan dalam kurun waktu 7×24 jam. Di dalam daerah yang harus dikosongkan tersebut, masih terdapat rumah-rumah yang dihuni oleh 26 kepala keluarga.

Karena panik didatangi orang-orang berseragam, tanpa pertimbangan kanan-kiri, kakek dengan tiga cucu itu langsung berjalan menuju belakang masjid untuk memanggil seluruh warga. Namun sebelum sempat pergi, Pak Aa telah lebih dahulu dipanggil Satpol-PP. Mereka menginstruksikan Pak Aa untuk segera menerima dan menandatangani surat terima SP 1.

“Bapak aja dulu. Yang lain mah gampang,” ucap salah seorang pihak Satpol-PP kepadanya, seperti yang diceritakan Pak Aa kepada Metaruang pada Jumat, 10 Agustus 2018.

Dengan setengah hati, Pak Aa menandatangani surat tersebut. Tanda tangan yang ia berikan pun asal-asalan, dengan harapan tanda tangan itu tidak berdampak buruk bagi warga lainnya. Ia kemudian bergegas ke belakang masjid.

Warga memang telah mendapatkan kabar pemberian SP 1 dari koran sejak seminggu sebelumnya. Sebenarnya mereka tidak mengharapkan kedatangan surat tersebut. Namun jika memang datang, warga telah berembuk, berdiskusi panjang, dan telah siap dengan segala argumennya. Oleh karenanya, saat itu juga warga langsung menuju parkiran.

Dengan langkah was-was sekaligus kesal, warga mendatangi aparat. Mereka menanyakan kejelasan pemberian SP 1. Namun jawaban pihak Satpol-PP tidak memuaskan.

Warga yang kesal langsung menimpali: “Bapak-bapak ini ngerti hukum nggak?! ‘Kan kita teh lagi ngajuin banding ke PTTUN Jakarta. Bapak mah, ai urusan yang kayak gini aja cepet!” bentak Reni.

“Saya juga nggak tahu, Bu,” balas salah seorang polisi.

Prosesi pemberian SP 1 berakhir dengan ditolaknya surat tersebut oleh seluruh warga. Namun, rasa bersalah dan kekhawatiran mengganjal di pikiran Pak Aa. Ia takut tanda tangannya–walaupun asal-asalan–dijadikan legitimasi pemerintah untuk melakukan hal buruk pada warga RW 11 Tamansari.

Reni dan Satria

Kurang lebih, satu minggu setelah kejadian tersebut (9/08/18) Metaruang menemui Teh Reni di rumahnya. Rumahnya tepat di belakang gedung Balubur Town Square, berjarak sekitar 10 meter dari sana. Rumah tersebut cukup besar jika mencakup kamar-kamar indekos yang sekarang sudah tak berpenghuni.

Sebelum datangnya kabar bahwa daerah RW 11 akan digusur dan diganti dengan rudet, peminatnya cukup banyak. Tetapi sekarang mereka hilang, bersama dengan pemasukan Teh Reni yang hanya mengandalkan para pengontrak indekos. Akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Reni hanya mengandalkan adiknya yang bekerja di Balubur Town Square (Baltos).

Saat SP 1 datang, Teh Reni sedang bersantai di ruang tengah sambil menunggui Dirga, keponakannya yang berusia sebelas bulan. Mendengar kabar SP 1, ia langsung mendatangi rombongan aparat di parkiran Mesjid Al-Islam bersama warga lainnya.

“Saya tegang saat menghampiri Satpol-PP beserta aparat lainnya. Cuma gimana lagi? Ya, harus diberani-beraniin,” jelas Reni.

Selain menghancurkan sumber penghasilan, kasus rumah deret yang dan kedatangan SP 1 telah merusak psikologi dan kesehatan Reni. Ibu dari seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Satria tersebut menceritakan bahwa sakit maag yang dideritanya seringkali kambuh.

Begitu juga dengan Satria. Sepulang dari sekolah badannya menggigil setelah mendengar kabar dilayangkannya SP 1. Ia takut rumahnya dibongkar paksa oleh rombongan aparatus represif negara.

“Anak saya punya keterikatan erat sama rumahnya. Sejak kecil dia di sini, dan dia tahu kita udah gak punya apa-apa,” tutur Reni.  “Makanya dia kepikiran terus, akhirnya sakit.”

Eva

Keesokan harinya, hujan turun pada Jumat malam ketika Metaruang menemui Eva Eriyani. Selepas mengurusi usaha konveksinya, ia bercerita saat SP 1 itu datang bersama para aparat di parkiran masjid Al-Islam.

“Warga otomatis keluar dari rumahnya, karena kaget kirain teh nggak jadi (keluar SP 1) ternyata jadi juga,” ungkap Eva. “‘Kan dibilang hari Senin, terus ada di koran hari Selasa. Eh, ternyata bener besoknya hari Rabu itu keluarlah SP 1 itu.”

Menurut Eva SP 1 tersebut malprosedur, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Warga bersama koalisi masyarakat sipil sudah melaporkan hal tersebut ke Ombudsman RI dan Komnas HAM mengenai keganjilan SP ini.

“Maladministrasi atuh itu mah. Kan seharusnya ada Tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dulu untuk datang ke warga. Kronologinya, kasus seperti apa dan tentang status tanah pun, [Satpol PP dan aparat] tahunya tetep aja tanah Pemkot,”  tambah Eva.

Kepada Satpol PP, Eva pun bertanya mengenai Perda Kota Bandung Nomor 9/2008 Pasal 3, tentang pengelolaan barang milik daerah. Pasal ini memang merupakan dalih hukum yang digunakan untuk membongkar rumah warga.

Jawaban yang Eva terima: “Tanah ini adalah aset Pemkot Bandung.”

Setelah menanyai kejelasan kepada Satpol-PP, Eva mendapat informasi bahwa SP 1 tersebut merupakan permintaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas, Pertanahan, dan Pertamanan [DPKP3) Kota Bandung. Eva menyayangkan keluarnya SP 1 yang serampangan, padahal ia bersama warga lainnya sedang menempuh jalur hukum dengan melakukan banding ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Jakarta.

‘Kan seharusnya saling menghormati dari sisi hukum, seperti apa sih? Katanya negara hukum. Hukum yang tertinggi yang dijunjung. Tapi ternyata Pemkot (Bandung) sendiri yang nggak ngerti hukum,” tandas perempuan tersebut.

Eva memahami bahwa lahan yang ditempatinya bukanlah aset Pemkot Bandung, namun merupakan tanah negara bebas. Hal ini dapat dibuktikan dalam peta interaktif BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, tanah negara bebas seharusnya diprioritaskan kepada rakyat yang mengelola dan merawat tanah tersebut, yakni warga RW 11 Tamansari itu sendiri.

Sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 3 UUD: “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

“Sekarang, andai kata [Satpol-PP dan Pemkot Bandung] tahu tentang hukum UUPA [Pasal 23], memang mereka mau negakin hukum itu?” kata Eva.

Surat Peringatan 1 yang dilayangkan POL PP kepada warga Tamansari RW 11, Bandung

II

Dalih Penataan Kawasan Tamansari

Berita di Harian Umum Pikiran Rakyat berjudul “Warga Tamansari Lapor Ke Ombudsman”, pada edisi 6 Agustus 2018, hlm. 3 memuat pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Dadang Iriana yang menilai bahwa apa yang dilakukan Pemkot bukanlah tindakan maladministrasi, melainkan upaya penegakkan aturan atas pelanggaran.

Dadang menjelaskan, Satpol PP Kota Bandung pun telah bersiap mengirimkan SP 2 kepada warga RW 11 Tamansari jika surat pertama tidak diindahkan. SP 2 tersebut pun akhirnya dilayangkan pada Senin, 13 Agustus 2018.

Dadang berharap warga kooperatif, agar pemerintah bisa menghindari tindakan pengosongan paksa.

“Perlu kami jelaskan proyek rumah deret ini bukan penggusuran. Pemkot akan menata kawasan itu, membangun rumah deret, lalu warga yang dahulu tinggal di lahan tersebut bisa tinggal lagi di sana. Tinggal di rumah yang baru, yang lebih baik,” ucap Dadang.

Upaya berliku legal-formal

Dalam kesempatan berbeda, Staf Advokasi Bidang Perburuhan dan Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Riefki Zulfikar menilai bahwa sejak awal proyek rumah deret ini bergulir, banyak sekali keganjilan. Mulai dari regulasi hingga SP 1 yang minggu kemarin dilayangkan oleh Satpol PP.

“Waktu itu awalnya ‘kan, sebelum kita menggugat itu kita melihat kebutuhan yang ada di warga  RW 11 Tamansari. Dulu nih masalah informasi soal pembangunan [rumah deret] di Tamansari liar sekali. Dulu pun mencuat isu bahwa Tamansari itu tanah Pemkot,” terang Riefki saat ditemui di kantor LBH Bandung pada Minggu, 12 Agustus 2018.

Pilihan yang ada saat itu bagi Riefki dan warga adalah untuk mengakses informasi soal pembangunan rumah deret serta status tanah di Tamansari ke PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Bandung.

Dari hasil penelusuran tersebut, mereka akhirnya mendapat bukti bahwa status tanah di RW 11 Tamansari adalah tanah negara bebas. Izin lingkungan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Bandung untuk melakukan pembangunan rumah deret pun ternyata tidak ada. Proyek pembangunan rudet ternyata memang memiliki banyak masalah.

Begitu juga dengan Surat Keputusan DPKP3 Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang penetapan kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017 tertanggal 26 September 2017, yang menjadi legitimasi pembangunan rudet di Tamansari.

“Kita juga melihat di ranah regulasi [SK DPKP3] itu tidak sah. Akhirnya, kita memutuskan untuk gugat ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Provinsi Jawa Barat,” jelas Riefki.

Fakta persidangan juga memperlihatkan bukti baru soal status tanah. Pemkot Bandung hanya memiliki dasar surat jual-beli pembelian tanah di Tamansari tahun 1930 yang menggunakan mata uang rupiah. Padahal waktu itu (sebelum 1945) rupiah belum berlaku.

Menurut ahli agraria Dianto Bachriadi dalam sebuah rilis yang dipublikasikan LBH Bandung, surat jual beli yang dilakukan oleh Gementee Bandung (Pemerintahan Kolonial) tidak serta merta diwariskan kepada Negara RI, dalam hal ini pemerintahan Kota Bandung. Selain itu, kepemilikan tanah tersebut oleh Pemkot juga harus tunduk pada UUPA yang mewajibkan pendaftaran atas setiap kepemilikan dan pengalihan hak.

“Kalaupun memang punya bidang tanah di situ, ya harus punya alas hak, yaitu sertifikat hak pakai. Dan itu pun juga bukan diperuntukkan buat pembangunan yang bersifat komersil, melainkan untuk kantor pemerintahan yang menunjang kegiatan administratif pemerintahan,” ungkap Riefki.

Meski SK DPKP3 cacat prosedur, gugatan warga terhadap surat tersebut tidak diterima oleh pimpinan sidang. Proses perjuangan warga RW 11 Tamansari juga menemui banyak hambatan.

Upaya hukum lainnya yang sedang ditempuh oleh Riefki dan warga RW 11 Tamansari adalah melaporkan tindak pidana lingkungan terkait proyek rumah deret yang tidak memiliki izin lingkungan dan AMDAL ke POLDA provinsi Jawa Barat. Tindak pidana lingkungan tanpa izin ini terdiri dari upaya pengeboran, pembongkaran, dan pengoperasian alat-alat berat. Namun lagi-lagi, upaya hukum apapun akan terhalang oleh hirarki politik (faksi borjuis-elit oligarki) yang berwatak predatoris, menurut Riefki.

“Kita sudah lapor ke Polda soal tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh kontraktor nakal tersebut, dan dendanya bisa sampai milyaran rupiah. Cuma penanganannya cenderung lambat sampai hari ini,” keluh Riefki.

Yang terpenting untuk sekarang, menurut Riefki, adalah kesadaran warga akan haknya dan keberanian untuk melapor. Pada 4 Juli 2018 silam, warga RW 11 Tamansari mengajukan keberatan terkait pengajuan sertifikasi oleh Pemkot Bandung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat. Karena, meski Pemkot dan aparat mengklaim bahwa tanah di RW 11 adalah aset pemkot, warga sendiri selama ini selalu membayar dan memiliki bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Riefki dan warga Tamansari juga mempertanyakan Perda Kota Bandung Nomor 9/2008 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Perda Kota Bandung 5/2010 tentang bangunan gedung dalam SP 1, yang digunakan untuk melegitimasi pengosongan paksa. Menurut Riefki, alasan Pemkot menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai legitimasi penggusuran bersifat mengada-ngada, dan dilakukan secara pilih kasih sesuai kepentingan pemerintah kota.

“Kalau lihat Perda Kota Bandung No. 5 tentang bangunan gedung, kok hanya Tamansari saja yang diberikan surat peringatan soal perda bangunan gedung?” tanya Riefki. “Padahal kalau nanti jatuhnya ke IMB, itu kan harus ditinjau dulu. Seluruh Bandung ini bangunan mana aja yang gak punya IMB. Siapa tahu aja gedung pemerintah gak punya IMB.”

Melapor ke Ombudsman

Setelah warga RW 11 Tamansari sudah menyadari haknya dan berani melapor, tentu Pemkot Bandung tidak lagi bisa membodohi warganya. Pada 3 Agustus 2018 kemarin, ia bersama warga melaporkan tindakan maladministrasi SP 1 yang dilayangkan Satpol PP ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

“Ombudsman segera merespon cepat dan melayangkan surat ke Satpol PP,” kata Riefki.

Surat rekomendasi Ombudsman bernomor 0048/SRT-ORI-BDG/PVL/VIII/2018/BDG perihal Permohonan Penundaan Penertiban Bangungan di Kawasan Kebon Kembang RW 11 Kelurahan Tamansari Kota Bandung yang dilayangkan ke Satpol PP itu mengimbau agar Satpol PP menunda dan mengkaji ulang proses penertiban bangunan di kawasan Kebon Kembang RW 11 kelurahan Tamansari Kota Bandung. Alasannya, proses hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih berlangsung, sebagaimana terdaftar dengan nomor: 189/B/2018/PT.TUN JKT tanggal 16 Juli 2018 untuk memastikan legalitas SK DPKP3.

Indikasi pelanggaran HAM

Riefki dan warga RW 11 Tamansari yang terdampak proyek Rumah Deret juga sempat berdiskusi. Mereka menyimpulkan bahwa proyek rumah deret di Tamansari terindikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pihak LBH Bandung dan warga Tamansari mengacu ke Komentar Umum PBB No. 7 tentang Penggusuran Paksa. Ada beberapa poin yang mereka jadikan referensi untuk mengkategorikan proyek rudet ini sebagai pelanggaran HAM. Pertama, informasi yang tidak transparan dan ditutup-tutupi. Kedua, soal penentuan waktu penggusuran. Ketiga, intimidasi psikologis dan fisik.

“Dengan datangnya alat berat waktu itu di malam hari, bisa dikategorikan pelanggaran HAM [berupa] intimidasi psikologis dan fisik. Seperti adanya preman, dan [elemen] solidaritas banyak menjadi korban. Dan kita coba adukan itu ke Komnas HAM,” ujar Riefki.

Intimidasi yang dimaksud adalah peristiwa yang terjadi pada 6 Maret 2018 yang dilakukan  preman bayaran (ormas) kepada Warga RW 11 Tamansari dan elemen solidaritas. Pada aksi yang dilakukan oleh warga dan elemen solidaritas di Balai Kota Bandung pun, aparat memukul, menyeret, dan menyiksa beberapa massa aksi.

Sedangkan laporan yang mereka ajukan ke Komnas HAM sudah direspon dengan dilayangkannya surat rekomendasi. Dalam surat bernomor NO. 001/STPL-KH/VIII/2018 tersebut dinyatakan bahwa selama proses pengaduan, Komnas HAM meminta kepada semua pihak untuk menghormati hak-hak pengadu, terutama yang berkaitan dengan hak kesejahteraan dan hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan peninjauan lapangan ke RW 11 Tamansari, yang akhirnya dilaksanakan pada Senin, 13 Agustus 2018.

Pasal 11 Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya (dan komentar Umum No. 7/1997 tentang penggusuran paksa) mengatur bahwa penggusuran hendaknya dijadikan solusi yang benar-benar terakhir karena berpotensi melanggar hak-hak dasar warga, seperti hak atas tempat tinggal, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan harta benda, kesamaan di hadapan hukum, hak atas pendidikan bagi anak-anak warga terdampak, dan sebagainya. Terlebih, resolusi Komisi HAM PBB No. 2004/28 menyatakan bahwa penggusuran paksa termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Tentunya Pemkot Bandung tidak mengindahkan apa yang tersirat dalam Komentar Umum PBB. Hal inilah yang mungkin menjadi acuan bagi Riefki dan warga RW 11 Tamansari untuk melaporkan Pemkot Bandung dengan ambisi serakah nan predatoris ke Komnas HAM Republik Indonesia, pada 6 Januari 2018, di Jakarta.

Menurut Riefki, sebelum pembongkaran dilakukan, seharusnya terlebih dahulu dilakukan sosialisasi serta penyidikan dari PPNS (Penyidikan Pegawai Negeri Sipil), tentang apa saja perda/peraturan yang dilanggar oleh warga RW 11 Tamansari, yang melibatkan partisipasi aktif dari warga itu sendiri.

“Seperti bangunannya dinilai kumuh, itu mesti ada rinciannya, tetapi ini ‘kan gak ada. Terus warga juga harus tahu rincian biaya soal pembongkaran. Kalau saya lihat sih, SP ini dalih [Satpol PP] untuk dengan mudah membongkar rumah warga,” tambah Riefki.

Riefki khawatir Satpol PP akan bertindak lebih dari kewenangannya, dan menjadi aktor kekerasan kepada warga terdampak proyek rumah deret. “Dulu yang asalnya warga berurusan dengan dinas terkait mengenai prosedur pembangunan… Mereka sengaja dimajukan ke depan dan bisa jadi menjadi aktor kekerasan kepada warga,” ucap Riefki.

Arogansi Pemkot

Kamis sore, pada 9 Agustus 2018, Metaruang berkesempatan berbincang dengan Yusuf. Yusuf adalah salah seorang kawan solidaritas Tamansari Melawan yang lebih dari 1 tahun telah ikut berjuang bersama warga RW 11 Tamansari.

Yusuf memandang Pemkot Bandung (beserta aparatur daerahnya) sangat arogan. Baginya, sikap Pemkot yang keukeuh mengklaim tanah Tamansari, serta SP 1 yang dilayangkan oleh Satpol PP kepada Warga RW 11 Tamansari berdalihkan Perda Kota Bandung 5/2010 tentang Bangunan Gedung merupakan kegagalan pengimplementasian nilai-nilai HAM.

Masalahnya, menurut Yusuf, BPN Jawa Barat sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tanah Tamansari berstatus tanah negara bebas. Memang, baik Pemkot ataupun warga belum bisa memiliki alas hak tersebut. Tapi bila melihat UUPA Pasal 23, rata-rata warga sudah menepati lahan ini lebih dari 20 tahun.

“Maka yang harusnya berhak ya warga dong. Tapi memangnya Pemkot mau lihat perspektif itu?” tandas Yusuf.

Yusuf menuturkan, Pemkot Bandung tidak lagi mementingkan rakyatnya, melainkan kepentingan investor. Buktinya sangat jelas. Warga Jalan Karawang, Kiaracondong, yang dahulu dijanjikan pembangunan 1 tahun Apartemen Paldam, dipindahkan dulu ke Rusunawa Rancacili tiga tahun lalu, setelah ditelantarkan dan sampai kini belum jelas nasibnya.

“Pola-polanya hampir mirip kayak [Tamansari]. Mereka seolah-olah ingin cepat menggusur dengan cara paksa, tapi tujuan pembangunan ini dibuat untuk merias Kota Bandung di balik gimmick dan gincu yang mereka bangun. Mereka bersolek dengan membangun taman-taman indah namun lupa dengan kemanusiaannya,”  jelas Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, ada dua aspek yang mesti diperhatikan kala bersengketa dengan pemerintah atau swasta dalam konflik agraria. Pertama, penguatan internal para warga RW 11 Tamansari yang masih melawan peliknya kasus proyek rumah deret, terutama ancaman intimidasi yang mengganggu psikis warga itu sendiri. Membangun persatuan rakyat dan saling menguatkan satu sama lain yang bagi Yusuf akan menentukan perjuangan ini.

Kedua, aktivasi ruang, yakni mengisi ruang di titik konflik menjadi ruang publik, tentunya dengan dibarengi partisipasi aktif dari warga RW 11 Tamansari.

***

Bola panas masih liar menggelinding ke permukaan. Pemkot Bandung terus berupaya membangun rumah deret, meski menyalahi prosedur bahkan mengklaim tanah yang bukan miliknya. Siasat bengis seperti apa lagi yang akan dikeluarkan Pemkot melalui alat-alat negara serta perangkat ideologinya?

 

Artikel terkait:

___

Dokumentasi: Rinaldi Fitra, ARAP

Rinaldi Fitra Riandi, mahasiswa Universitas Pasundan

1Comment
  • Lingas
    Posted at 17:13h, 15 August Reply

    Olah sampai akhir biar tau mana yang bakal jadi boomerang

Post A Comment