Metaruang | Spotify: Auto-Death Insting Musikal?
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
16624
post-template-default,single,single-post,postid-16624,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Spotify: Auto-Death Insting Musikal?

Tahun 2016 lalu Spotify masuk ke Indonesia. Layanan musik streaming yang berasal dari Swedia ini menambah daftar layanan musik serupa yang telah berada di dalam negeri seperti Guvera, Joox, Langit Musik, Apple Music, dan Deezer. Layanan streaming musik yang dilansir Oktober 2008  itu mengklaim telah memiliki 140 juta pengguna aktif per Juni 2017, dan memiliki sekitar 50 juta pengguna berbayar di seluruh dunia sejak Maret 2017.

Spotify merupakan layanan musik freemium. Sebuah wahana digital yang dapat diakses secara gratis dengan batasan-batasan tertentu. Versi gratis, salah satunya, tidak bisa memainkan lagu secara offline. Sedangkan fitur berbayar (premium) selain tanpa iklan, pengguna dipuaskan dengan kuantitas dan kualitas lagu. Misalnya, Spotify berbayar secara otomatis meningkatkan bitrate lagu menjadi 320 kbit/s.

Untuk Indonesia sendiri, cukup dengan Rp 49 ribu per bulan kita bisa menikmati fitur premium Spotify. Lebih murah dari layanan Apple Music yang mencapai Rp 60 ribu per bulan. Untuk versi Family dimulai dari Rp 79 ribu per bulan dengan tambahan satu anggota keluarga. Spotify pun memiliki fitur Diskon Pelajar sekitar 50%. Selain model pembayaran yang sudah umum untuk sebuah layanan berbayar (kartu kredit, transfer bank), tagihan Spotify juga dapat dibayar tunai di Alfamart.

Kini mari coba bayangkan. Suatu hari, kita mengantri untuk bayar tagihan Spotify. Agar dapat menikmati album terbaru Haim tanpa diinterupsi iklan, atau menikmati playlist yang berhasil menjaga ingatan kita akan masa-masa kejayaan radio. Daftar putar lagu tanpa akhir, yang mampu menjaga mood tidak ambyar gara-gara satu irama lagu yang luar biasa nyeleneh terselip ke dalamnya. Seolah-olah, di belakang layar Spotify terdapat seorang operator mumpuni yang mengkurasi nomor-nomor ciamik tersebut. Kecuali kita aktifkan fitur scrobbling, yang mempersilakan last.fm tampil di dashboard pengguna, yang fungsinya mirip etalase preferensi musik yang pengguna konsumsi.

Playlist seperti Fresh Folk, The Stress Buster, atau Your Favourite Coffehouse, telah meminimalisir bahkan menganihilasi peran-peran intuitif seorang kurator mixtape, atau sesederhana daftar lagu bepergian yang sebelumnya terdapat di playlist komputer atau seluler kita. Dengan Spotify, kita tinggal menancapkan jack 3,5 mm dari tape mobil ke seluler, dari pelantam di rumah ke seluler, dan selusin lagu pun mengalun kemudian.

Namun, sebagaimana yang kita ketahui selanjutnya, kiprah Spotify tak lepas dari sekian banyak masalah yang silih mengekor. Dari pihak artis/band, proses monetizing Spotify masih kerap dipertanyakan. Tiga tahun lalu misalkan, Atom for Peace ditarik dari Spotify oleh Thom Yorke; Taylor Swift juga berkomentar, “Music should not be free.” Perkara yang kemudian berujung-pangkal pada kesepakatan lisensi terbaru antara Spotify dan Merlin (agensi musik yang membawahi Beggars Group, Domino, Epitaph/ANTI-, Jagjaguwar, Sub Pop, dll.) juga raksasa Universal Music. Perjanjian itu menyatakan bahwa para artis di bawah naungan Merlin dan Universal baru bisa diakses kontennya di Spotify dua minggu setelah tanggal album dirilis.

Ibarat kredo tumbuh kembang teknologi hari ini, kemudahan distribusi musik merupakan satu pencapaian tersendiri. Di samping perkara di atas, Spotify telah mampu menampilkan dirinya sebagai wadah musik digital gigantik dengan katalog yang mengejutkan. Tak heran, dalam data tahun 2016 yang dirilis RIAA (Recording Industry Assosiaction of America), pendapatan terbesar industri musik Amerika berasal dari streaming platform (51.4%), nomor dua merupakan unduhan digital (24.1%), dan terakhir didapat dari rilisan fisik yang berjumlah 21.8%.

Buzzangle Music, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang analisa industri musik, pada akhir tahun 2017 kemarin merilis data yang mengejutkan. Tiga label raksasa, yakni Warner Music, Universal Music, dan Sony, sama-sama meraup untung. Baik dari penjualan fisik maupun digital. Tak disangka-sangka, layanan streaming menjadi hulu dimana keuntungan mengalir. Jumlah musik secara global yang didengar via streaming mengalami peningkatan sebesar 50% dibanding tahun lalu, hingga mencapai 377juta streaming.

Dapat dicatat, distribusi musik per se sudah tak sepelik satu atau dua dekade lalu. Dagang CD di gerai makanan cepat saji dan Indomart sudah menjadi strategi yang sah dikarenakan banyak toko CD yang gulung tikar. Setidaknya, sudah sangat jarang ditemukan perdebatan mengenai musik streaming atau musik unduhan, bajakan atau orisinal, rilisan fisik atau rilisan digital. Seolah, masalah itu memang telah terpecahkan lewat hadirnya terobosan layanan musik streaming yang sama-sama menguntungkan artis, label, penyedia layanan dan para pengguna. Buktinya, Taylor Swift kembali memajang album 1989 di Spotify, dan ratusan bahkan ribuan band menanti untuk ditemukan di rimba Discover Weekly milik Spotify.

Pertanyaan selanjutnya adalah, hal apa yang membuat Spotify tampak meyakinkan? Selain penetrasi pasar lewat marketing, tentu saja terdapat algoritma. Komputasi mutakhir itu menjadi motor utama di belakang layar ponsel kita dan server Spotify. Sebagaimana dijelaskan Rochelle King, senior desainer Spotify, layanan musik yang berkantor pusat di Stockholm ini bekerja secara intuitif dan personal lewat Big Data business model. Big Data merupakan istilah sekaligus cara kerja reformatif dalam kegiatan analisis data dan informasi. Teknologi komputasi terbaru tersebut mengatasi membludaknya volume (terabytes), pertumbuhan data dalam kurun waktu singkat (velocity), dan keberanekaan format data (variety).

Manfaat yang diberikan Big Data antara lain mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap, memberi satu bahkan lebih probabilitas dari suatu kecenderungan pasar. Dengannya, sebuah perusahaan dapat melancarkan pelbagai strategi marketing yang lebih efisien. Untuk Spotify, mereka memberikan layanan yang “intuitif” dan sebuah pengalaman mendengarkan musik yang “personal”.

Pengguna pertama-tama harus mendaftar dengan memasukkan paramater data pada umumnya, seperti alamat email; tahun-tanggal lahir, dan gender. Sebagai alternatif, pengguna pun bisa mendaftar melalui akun Facebook. Pada tahapan inilah algoritma Big Data Spotify dimulai. Sekali pengguna memasukkan alamat email, apalagi akun facebook, data mentah dari akun yang baru saja dibuat sudah didapat server. Spotify menindaklanjutinya dengan menampilkan jenis genre, artis dan band, yang tak terlalu jauh dari preferensi musik pengguna, yang terlacak dari alamat email, akun Facebook, dan tahun lahir.

Lebih lanjut, kerja Spotify seratus kali lebih mudah saat pengguna memasukkan nama salah satu artis di kolom pencarian, mengikutinya, memainkan, menyimpannya, dan memasukkannya ke dalam daftar putar. Spotify pun secara otomatis akan menampilkan deretan artis (genre dan playlist) bukan berdasar dari kesamaan genre, melainkan dari label apa yang menaungi band atau artis yang dicari pengguna. Spotify menjaring similaritas dari pelbagai playlist yang dibuat userconnecting the dots—untuk kemudian berhak menyandang nama “intuitif” dan “personal”.

Tak heran bila playlist Spotify yang pada dasarnya terbentuk secara algoritma itu begitu variatif. Seolah sumber ilham tak akan pernah habis kita reguk pada tiap-tiap nomornya. Terlebih, dengan tajuk Discover Weekly (yang kampanyenya disokong oleh Pitchfork), Spotify secara khusus dalam satu atau dua nomornya, “mengabarkan” nomor-nomor segar yang mengundang tombol repeat untuk ditekan.

Sampai pada titik ini, bila kita mengingat-ingat, penerapan Big Data business model sebenarnya juga telah diaplikasikan oleh situs jual-beli berpangsa pasar global seperti Amazon. Mereka menyebutnya sebagai collaborative filtering, yakni sugesti kepada penawaran-penawaran lainnya: “Customer who bought this also bought…”. Bahkan, dalam beberapa tahapan, yang tentu saja bukan merupakan informasi transparan, Big Data menjadi prosesor utama bagaimana perbankan melancarkan program-programnya.

Tak jauh berbeda, sekali kita mengklik Foxygen atau Luluc di Spotify, maka deretan artis dari label Jagjaguwar, yang menaungi dari mulai alt-rock (Dinosaur Jr., Unknown Mortal Orchestra) hingga alt-folk (Angel Olsen, Bon Iver), ditambah label Sub Pop yang menaungi indie rock (Soundgarden, The Shins) sampai dream/electro pop (The Postal Service, Beach House), bakal bermunculan. Big Data merangkumnya ke dalam sebuah daftar lagu, sepaket playlist, dan di saat bersamaan pengguna dimudahkan untuk tak perlu lagi menjelajahi Google mencari format .mp3 atau album (.RAR).

Dalam hal inilah, Spotify merupakan satu lagi bukti bagaimana budaya (baca: selera musik) dapat diatur, selain oleh “The Man” (meminjam istilah yang Jack Black gunakan di film School of Rock), juga dapat di-setting seturut logika komputasi mutakhir. Logikanya sederhana: formulatif-prediktif. Siapa pun yang diberi izin untuk mengakses dapur algoritma itu, menyisipkan kode-kode terbaru, tak menutup kemungkinan album solo SBY untuk tiba-tiba meroket. Jumlah hits, view, dan hasil pencarian figur tersebut melebihi minat publik terhadap Raisa atau Tulus, misalnya. Ini merupakan skenario paling buruk dari konotasi terburuk sebuah kredo ihwal pasar yang (masih) bisa diciptakan.

Pengguna agaknya sulit untuk dapat menyelamatkan dirinya dari hanya sekedar spektator kultural, yang diramaikan dengan musik formulatif pasar-sentris demikian. Ujung-ujungnya, kita hanya akan menjadi konsumen pasif dari peradaban yang latah ini. Membebek tumbuh-kembang kapitalisme mutakhir tanpa pernah menyadari telah banyak yang dirampas dari kehidupan. Dan salah satu dari sekian banyak yang hilang terampas itu, adalah insting. Insting untuk memilih apa dan siapa yang mampu menyanyikan sebabak hidup kita; agar tidak sia-sia. Mereka yang memilih Ujung Aspal Pondok Gede masih lebih terhormat ketimbang yang memutar Despacito, Via Valen, dan lagu rohani Opick dalam format auto-play di youtube.

Komposisi Kelas dalam Dialektika Teknologi Kapital

Sebagai bagian sepak-terjang kapitalisme budaya, kaitannya dengan Spotify, salah satunya, apakah apresiasi kita terhadap industri musik (pertunjukan, edukasi musik dan budaya) semakin meningkat seiring lumrahnya streaming musik? Lebih lanjut, jumudnya konsumsi popular culture as such, dapatkah memberi sumbangsih terhadap ketahanan label-label mandiri beserta ekosistemnya?

Produk budaya seuniversal musik boleh dengan mudah hinggap di genggaman banyak orang, terdemokratisasi, via medium-medium yang tak disadari juga membutuhkan ongkos tersendiri. Tak seperti tangga lagu Billboard dua atau sedekade lalu. Laris atas dasar jumlah ‘klik’, bukan berarti khalayak sedang benar-benar menyukai musik atau videonya. Yang terjadi adalah, akses terhadap produk beserta industri budaya, juga mengalami penyebaran yang sporadis. Biangnya adalah ponsel, dan sambungan internet, yang menjadi perantara utama mengapa Spotify dan aplikasi sejenis dapat menjamur di negara yang memberi upah riil pada buruh bangunan per hari (September 2017) hanya sebesar Rp64.867 (Antara, Januari 2018)

Situs Kominfo menyebutkan, bahwa Indonesia duduk di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Situs Detik pada September 2017 melansir laporan dari Tetra Pak (Index 2017) yang mencatat ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara, hampir setengahnya adalah penggila media sosial, atau berkisar di angka 40%. Masih dari sumber yang sama, tahun 2017 kemarin ada lebih dari 106 juta orang Indonesia menggunakan media sosial tiap bulannya. Dimana 85% di antaranya mengakses sosial media melalui perangkat seluler.

Apa maksudnya? Semakin besar peluang pasar ponsel pintar dan penetrasi internet di Indonesia, adalah semakin besar pula pasar konten dan aplikasi digital,  yang memediumisasi individu atau sekelompok masyarakat, terhadap pasar, terhadap sirkulasi kriptokurensi, dan virtual kapital. Lembaga riset digital marketing Emarketer turut memperkirakan, pada 2018 ini, jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone (dan pasar) terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.

Mutasi teknologi yang demikian tidak terjadi secara linear melainkan sebagai respon kapital itu sendiri terhadap krisis. Dalam The Last Shop Standing: Whatever Happened to Record Shops? (Graham Jones, 2009), tahun 90an awal menjadi akhir dari rotasi piringan hitam beserta sirkulasinya di pasaran. Pasar teknologi, di saat yang sama, memproduksi jutaan cakram digital, dimana album musik paling penting dapat direproduksi dalam satu kompartmen bersisian dengan office peripheral macam software Linux.

Yang mengejutkan, label raksasa memang sempat berang menyusul efek yang tak dapat ditebaknya, yakni internet dan distribusi musik digital. Namun, kapitalisme selalu mengemban sisi-sisi kontradiktif yang dapat mengecoh kita setiap saat. Graham Jones menelusuri terpuruknya penjualan vinyl dan menemukan sekitar era 90an awal, banyak toko musik tutup akibat bangkrut, yang terjadi tak hanya di Inggris, tetapi hampir di separuh dunia.

Jones menemukan fakta bahwa para label raksasa selalu menginginkan produknya terdistribusi dengan cepat. Berpuluh tahun, para “The Man” itu rupanya telah bosan menanti sekeping dua test press untuk tiba di kantor, dari penantiannya selama sebulan, terkadang lebih. Ditambah dengan dua bulan penantian selanjutnya untuk seluruh paket vinly tiba, dan menanti lagi beberapa minggu untuk pendistribusiannya. Kelahiran Compact Disc merupakan penyelamat sirkuit kapital yang berjalan ibarat siput ini. Segendang sepenarian, pihak label ketiban durian dua kali akibat ongkos produksinya yang lebih murah ketimbang ongkos produksi piringan hitam. Tentu saja, intinya adalah kecepatan distribusi, yang linear dengan kecepatan sirkulasi kapital serta akumulasi profit.

Meminjam narasi bung Hizkia Yosie Polimpung (Meretas Otonomi Terhadap Kapital Melampaui Anti-Depresan, Indoprogress, Maret 2015), permutasian tersebut hanyalah “titik berangkat dari proses untuk membuat kapital memiliki otonomi relatif terhadap pekerja” (baca: musisi, artis). Di tahun 1980an, kita melihat proses komputerisasi produksi. Bahkan, berdasar pengamatan Hizkia, tercatat bahwa jika tahun 70an termasuk dalam dekade mekanisasi (era emas piringan hitam dan punk rock), 80an adalah dekade komputerisasi (new wave, kaset, mixtape), maka tahun 90an adalah dekade informasionalisasi dan internetisasi (CD dan demokratisasi akses kultural terjadi di era ini), sedangkan tahun 2000an adalah dekade real-time network dan robotisasi, yang mewarisi pada kita generasi Milenial-Z dengan EDM-nya.

Dalam akselerasi dialektisnya, yang terjadi adalah kesalingresponan antar kapital terhadap creative urge, jika bukan existential atau survival urge. Merujuk pada paparan Hizkia atas karya Franco Bifo Berrardi (The Soul at Work: From Alienation to Autonomy, 2009), adalah kapital yang justru reaksioner terhadap kekuatan pekerja, sehingga ia selalu bersusah-payah mencari cara untuk meredam kekuatan ini, bahkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam era pasca-Fordisme saat ini, menjadikan kaum pekerja mengalami semacam impotensi resisten, yang efek sampingnya dalam ranah musikal berupa degenerasi musik ‘protes’ dengan menempatkan Bono sama bernilainya dengan Steve Jobs, dan Beyonce dengan Obama.

Masih dalam lorong yang sama, jika mesin bagi Marx merupakan “dead-labour”, sebagai kristalisasi intelektual kaum pekerja, maka sebaliknya, format streaming merupakan virtualisasi dari renik curah kreatif bernama piringan hitam dan musik secara keseluruhan. Merunut dari sini, industri layanan streaming musik (paralel dengan cloud computing) adalah juga akal-akalan pasar untuk mengatasi krisis distribusi dan bisnis profitnya. Dikarenakan aset dan nilainya berada dalam ranah virtual, paradoks inilah yang dipelihara kapitalisme budaya untuk terus berlangsung, lewat semacam layanan yang dapat diakses hanya dalam jangka waktu tertentu, tanpa pernah dapat dimiliki. Kita dipaksa untuk membayar internet, terhubung dengan Spotify, tanpa pernah memiliki legasi konkritnya, yang murni sebagai artefak budaya, sebagai kristalisasi kreatif.

Sektor jasa seperti demikian memang tak memberi para spektatornya produk konkrit. Bahkan kedudukannya dalam arus informasi, setara dengan situs pengepul berita dari seluruh dunia. Bedanya, musik pernah dan sempat dimiliki sebagai kekayaan bersama, kini berubah menjadi milik domain tertentu. Bukan tanpa konsekuensi, sekali lagi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, musik akan selalu mengekor agar notasi nadanya dapat dikenali bit dan algoritma layanan streaming, agar dapat tersempil dalam daftar mingguan terbaik, atau menduduki peringkat wahid di playlist-playlist tematik.

Dengan demikian, semakin canggih, semakin mutakhir kapitalisme itu, semakin cepat pula sirkulasi akumulasi kapitalnya, bahkan real-time click pun kini dapat diuangkan. Yang kita dapatkan dari hegemoni internet dalam kemajemukan ponsel, yakni segenap usaha pendistribusian konten musik hampir sama dengan iklan baris, atau tayangan komersil di awal atau di sela-sela video di youtube. Dari yang tak tersentuh radar media, ke musik populer, sampai ke khazanah yang amat populer; untuk tak menyebut ‘amat jelek’.

Internet dan produk virtualnya (format digital), memang sempat menjadi musuh dari segenap purist bahkan label-label raksasa. Hanya, setidaknya untuk tahun-tahun yang telah lalu di ranah lokal, beberapa jenius mampu memanfaatkan ranah virtual tersebut sebagai alat produksi tersendiri, dalam maknanya yang marxian. Seperti misalkan jejaring Netlabel, promo via Soundcloud, atau bahkan sarana produksi otonom yang sifatnya kolektif, seperti label dan relasinya dengan toko musik dan wacana komunitas lokal. Dalam ranah yang terakhir disebutlah, penetrasi Spotify dikalahkan dengan determinasi material paling utama yang secara relatif diidap kaum pekerja, baik buruh maupun kreatif, yang diekspresikan berlainan arah dan cenderung resisten terhadap pernak-pernik yang pasar-sentris.

Selalu ada cara untuk bersenang-senang, kata Koil. Kita masih mampu melawan dengan negasi yang sama. Dari premis pasar yang sampai saat ini masih bisa dicipta-ulang bersama-sama. Sayangnya, lembaga survey musik di Indonesia tidak mampu berjalan sebaik RIAA atau Buzzangle Music di Amerika sana, sehingga studi komparatif atau seminimal jumlah total album yang diproduksi dan terjual oleh grup, penyanyi, atau suatu label pun, dalam satu tahun saja, masih sulit didapatkan.

Terlepas dari angka penjualan album atau jumlah klik, jika debut album Taring dapat dicetak ulang, jika animo terhadap rilisan fisik (dan rare) masih pekat di udara, apalagi jika kita masih berada di sekililing orang-orang yang tak terkikis sama sekali antusiasmenya terhadap musik meski tanpa tersambung dengan koneksi internet sekali pun, bombardir Spotify terhadap ranah privat kita, untuk saat ini, bisa dianggap sebagai sekedar pelengkap khazanah referensi deep catalogue. Posisinya di hadapan altar sekuler bernama turntable, boombox, dan pemutar musik fisik apa pun itu, ditemani pelantam murah di sisi kanan-kirinya; atas nama estetika low life-slow culture dan determinisme-lapar Hamsunian, Spotify barangkali tak lebih dari sekedar iklan baris, buat kids jaman now.

 

___

Visual & Ilustrasi: F. Ilham Satrio

F. Ilham Satrio

F. Ilham Satrio (Juni, 1989) | buruh pabrik onderdil

No Comments

Post A Comment