Metaruang | Sukoharjo Melawan Limbah PT. RUM
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
16872
post-template-default,single,single-post,postid-16872,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Sukoharjo Melawan Limbah PT. RUM

Bau menyengat itu mulai muncul sejak Oktober 2017. Entah sumbernya darimana. Namun ada tiga jenis bau yang sudah akrab menyapa hidung warga di bulan penuh hujan tersebut: bau kopi, bau pete, dan bau septic tank.

Awalnya, warga kira bau misterius tersebut bersumber dari rumah-rumah warga sendiri. Mereka mulai mengecek toilet dan saluran pembuangan masing-masing.

Namun dari pemeriksaan setelah pemeriksaan, tidak ada yang kesalahan yang ditemukan pada saluran pembuangan rumah-rumah warga. Semakin mendekati toilet dan saluran pembuangan masing-masing, tiga jenis bau khas itu pun semakin samar tercium.

Perhatian warga pun beralih pada pabrik kapas sintetis yang baru mulai beroperasi tepat pada Oktober 2017, di dekat tempat tinggal mereka di Sukoharjo, PT. Rayon Utama Makmur (RUM).

Dugaan ini terbukti benar. Bau tersebut memang disebabkan oleh proses produksi di pabrik PT. RUM.

 

Bau menyengat tersebut bukan hanya tercium di luar rumah, ketika mereka pergi ke sawah atau ke pasar untuk berdagang—namun juga hingga di dalam kamar di rumah-rumah mereka sendiri, jelas Yayan dari Sukoharjo Melawan Racun (SAMAR). Dari pagi ketika bangun hingga malam ketika mereka akan tidur, bau tersebut terus ada.

Entah mengapa, bau yang tercium paling parah dari tiga jenis bau tersebut adalah bau kopi. Pusing dan mual akan mulai terasa jika bau kopi ini sudah dihirup terus-menerus selama 15 menit. “Baunya kayak white coffee itu loh,” kata Yayan ketika dihubungi Metaruang, Selasa, 20 Maret 2018.

Biasanya bau tersebut juga tercium paling parah ketika hujan. “Kalau hujan itu semakin menyengat. Kalau gak hujan, [paling parah] malem sampai jam 04.00 pagi,” ujar Yayan.

Warga sekitar yang mayoritas bermata pencaharian petani kerap mengeluhkan aktivitas kerja mereka yang terganggu karena bau yang menyengat tersebut. “Aktivitas ke sawah itu biasanya nyaman, enak. Sekarang sudah terganggu,” kata Yayan.

Warga terdampak juga keluar-masuk rumah sakit. Berdasarkan pengecekan kesehatan yang dilakukan Februari 2018 kemarin, sejumlah 32 warga dilaporkan terjangkit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat. Seorang bayi berusia 10 bulan di Desa Celep bahkan meninggal karena kondisi paru-parunya diperparah oleh pencemaran udara.

Dua sumur warga juga telah tercemar, warna airnya berubah menjadi hijau. Jampes, anggota Samar lainnya, menyayangkan ikan-ikan yang mati di Sungai Gupit tempat ia sering memancing.

“Saya itu dulu suka mancing, nyari ikan. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi,” kata Jampes. “Ikan-ikannya pada mati semua, tiga karung…”

Memang, air di Sungai Gupit hingga Bengawan Solo bukan lagi menjadi ekosistem yang baik bagi ikan setelah tercemar oleh limbah PT. RUM. Selain air yang berbusa, Jampes juga melihat endapan-endapan limbah di dasar sungai tersebut.

Tidak tahan karena bau membuat mereka sulit bernapas, pusing, mual dan muntah, warga juga sempat mengungsi ke desa tetangga, Yayan bercerita. Desa tempat mereka tinggal sejak kecil sudah berubah menjadi kawasan yang tidak layak dihuni manusia, sejak PT. RUM beroperasi.

 

Warga pertama kali mendatangi pabrik PT. RUM untuk melakukan aksi protes pada 26 Oktober 2017. Bukan hanya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, bau menyengat yang awalnya hanya menjangkau empat desa yakni Plesan, Gupit, Celep dan Pengkol, semakin menyebar ke wilayah lain.

“Meluas ke sekitaran Sukoharjo. Hingga Karanganyar, Wonogiri,” sebut Yayan.

Akhirnya, semakin banyak warga dari wilayah-wilayah baru yang bergabung untuk memprotes PT. RUM. Pada aksi protes kedua yang dilakukan 30 November 2017, jumlah warga yang bergabung mencapai seratus lebih.

Mahasiswa dan aktivis organisasi Pembebasan baru bergabung pada aksi yang dilakukan pada 19 Januari 2018 di depan Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo. Pada aksi ini, perwakilan dari massa aksi berhasil menemui anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan mediasi.

Hasilnya, aktivitas produksi PT. RUM sempat diberhentikan sementara sejak 19 Januari hingga 19 Februari 2018, dalam rangka melakukan riset dan upaya penanggulangan bau. Pada titik ini, aliansi yang menaungi mahasiswa, pelajar dan warga terdampak pun mulai tergabung dalam SAMAR.

Sayangnya, perjuangan warga Sukoharjo belum berhenti di situ. Walau PT. RUM menyatakan bahwa riset dan penanggulangan telah dilakukan, hingga akhir Maret 2018 bau busuk dari pabrik tersebut masih tercium.

Warga kembali melakukan aksi di depan Kantor Pemkab Sukoharjo pada 22 Februari 2018. Warga mengajukan draf SK Pencabutan dan Pembekuan Izin Lingkungan PT. RUM. Atas desakan warga ini, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya berjanji akan menandatangani draf tersebut keesokan harinya pada pukul 10.00 WIB.

Namun Wardoyo ingkar janji. Pada waktu yang dijanjikan, Wardoyo tidak menemui massa aksi. Karena kesal, warga membakar ban.

Aksi pembakaran ban ini dibalas dengan penyekapan, penyiksaan dan pemukulan terhadap massa aksi oleh aparat kepolisian dan tentara. Pos satpam dan prasasti pendirian PT. RUM pun dibakar, walau Yayan belum bisa memastikan siapa pelakunya.

Polisi juga menangkap tujuh warga Sukoharjo dan seorang aktivis Pembebasan, Muhammad Hisbun Payu. Mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 serta Pasal 187 ayat 1 dan 2 KUHP.

 

Warga Sukoharjo tidak berjuang sendiri. Di sisi lain pulau Jawa, tepatnya 564 kilometer dari tempat tinggal Yayan dan Jampes, puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa dan buruh melakukan protes atas limbah pabrik dari proses produksi PT. RUM.

Aksi ini dilakukan organisasi Pembebasan untuk mengkampanyekan isu limbah pabrik PT. RUM di Sukoharjo kepada masyarakat. “Kita ingin mengkampanyekan ke publik, bahwa Sritex, perusahaan yang tiap tahun dapat keuntungan besar ternyata menjadi bagian dari perusakan lingkungan,” ucap Ketua Umum Pembebasan dan koordinator aksi Rahman Ladanu, usai berorasi di depan PT. Hiddleston Indonesia, Jakarta Selatan, Senin, 19 Maret 2018.

Rahman juga berharap masyarakat Indonesia mulai sadar atas produk-produk pakaian yang mereka beli—bahwa di balik pakaian modis bermerek yang mereka kenakan tiap harinya, terjadi perusakan lingkungan yang mengancam nyawa warga sekitar.

Apa hubungan perusakan lingkungan yang dilakukan PT. RUM dengan pakaian-pakaian mewah bermerek?

Secara historis, keberadaan PT. RUM tidak bisa dipisahkan dengan PT. Sritex.

Sri Rejeki Isman, Tbk atau PT. Sritex adalah perusahaan tekstil besar yang beroperasi sejak 1966. Selain memproduksi pakaian untuk merek-merek terkenal seperti Zara, Disney dan H&M, PT. Sritex juga memproduksi seragam militer untuk TNI dan tentara di 30 negara, termasuk Amerika Serikat dan NATO.

Sebagai anak perusahaan dari PT. Sritex, PT. RUM bertugas untuk memasok serat rayon yang akan digunakan sebagai bahan produksi pakaian-pakaian fesyen dan seragam militer PT. Sritex tersebut.

Walau baru beroperasi di Sukoharjo pada Oktober 2017, PT. RUM telah didirikan di Indonesia sejak 2012, sebagai upaya ekspansi dari PT. Sritex untuk ”mengamankan pasokan bahan baku dan melipatgandakan keuntungan,” jelas Rahman dalam sebuah rilis.

Dengan mendirikan PT. RUM, PT. Sritex tidak perlu membeli bahan baku dari produsen lain. PT. Sritex pun mendapat lebih banyak untung. Didorong motif yang sama, Sritex juga berhasil mendapatkan konsesi hutan tanaman industri serat rayon seluas 100 ribu hektar di Kalimantan.

“Pada pertengahan tahun 2017, Sritex mampu meraup hampir setengah triliun rupiah dalam waktu 6 bulan saja,” kata Rahman.

PT. Huddleston Indonesia, titik aksi yang dipilih Pembebasan, adalah perusahaan yang memegang 56% saham PT. Sritex.

 

Menurut Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR) Surya Anta yang juga bergabung dalam aksi tersebut, peran PT. Sritex dalam memproduksi komoditas seragam militer dan keuntungan besar yang tiap tahunnya diraup perusahaan tersebut merupakan alasan di balik kehadiran TNI di titik api perlawanan warga Sukoharjo.

Jika melihat kasus-kasus pemogokan buruh PT. Sritex pada tahun 1990-an, jelas Surya, TNI selalu hadir. Merupakan hal yang wajar jika keadaan yang serupa ditemukan dalam aksi protes yang dilakukan warga terhadap PT. RUM, anak perusahaan PT. Sritex.

TNI dihadirkan, meski pengamanan aksi protes merupakan tugas pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri bahkan menyampaikan kepada mahasiswa bahwa mereka tidak mengetahui alasan TNI ikut mengamankan aksi tersebut. Pelibatan TNI di Sukoharjo saat itu, kata Surya, tidak sesuai dengan perundang-undangan manapun.

Jika mengacu pada Undang Undang Penanggulangan Konflik Sosial, pelibatan tentara harus didasarkan pada perintah dari pimpinan daerah. “Dalam kasus PT. RUM kan tidak ada [perintah dari pimpinan daerah],” kata Surya.

TNI pada kasus ini berperan sebagai pengaman, agar proses produksi tetap berjalan. Begitu pula penangkapan dan kriminalisasi aktivis serta warga Sukoharjo.

Menurut Surya, kriminalisasi yang dilakukan terhadap aktivis dan warga Sukoharjo merupakan cara kekuasaan rezim atau korporasi melakukan pembungkaman yangmengganggu stabilitas roda produksi ekonomi mereka.

Di negara-negara dengan iklim yang lebih “demokratis,” kekuasaan kerap menggunakan instrumen-instrumen legal untuk memenjarakan aktivis dengan alasan yang dibuat-buat (dibanding dengan melakukan represi fisik semata). Hal ini seringkali dijalankan tanpa melihat alasan di balik aktivitas politik yang dilakukan aktivis tersebut, misalnya karena ingin membela rakyat atau bersolidaritas.

Mengapa hal ini kerap terjadi? Surya menyebut dua alasan.

Yang pertama adalah instrumen hukum yang sejak awal menguntungkan pengusaha-pengusaha dan penguasa.

“Banyak sekali instrumen hukum, pasal-pasal regulasi, yang memberikan celah bagi aktivis-aktivis dari berbagai sektor dan isu untuk dipidanakan dan dikriminalisasi,” ucap Surya.

Yang kedua, memang ada kecenderungan bagi aparat penegak hukum, baik polisi maupun kejaksaan untuk bermain mata dengan perusahaan. Sehingga proses-proses penyelidikan yang dilakukan pun timpang sebelah—rakyat begitu mudah dipidanakan tanpa penyelidikan yang sahih, sedangkan perusahaan yang telah jelas melanggar hukum dibiarkan.

 

Sejumlah warga yang awalnya ikut berjuang untuk memprotes PT. RUM telah pergi, pasca penangkapan Hisbun Payu dan tujuh warga.

“Ya mereka demoralisasi, takut. Mentalnya gak kuat,” tutur Yayan.

Kamis mendatang, 22 Maret 2018, warga Sukoharjo yang masih memiliki semangat berjuang disusul dengan kawan-kawan solidaritas, akan melakukan aksi lanjutan di Polres Sukoharjo.

Yayan dan kawan-kawan solidaritas akan terus menunggu hari dimana warga terdampak sekitar PT. RUM bisa kembali hidup santai seperti biasanya.
“[Saya berharap] warga terdampak itu hidupnya menjadi sans, santai. Tidak ada gangguan, kerja pun enak,” ucap Yayan. “Karena kemerdekaan mereka masih dijajah PT. RUM…”

___

Dokumentasi: Muhammad Aras

 

Dipanggil Stik. Sehari-hari kegiatannya ngejar-ngejar narasumber dan berusaha nulis berita secepatnya pakai dua jempol.

No Comments

Post A Comment