Metaruang | Syarif Arifin: “Buruh Kontrak dan Outsourcing Itu Perbudakan Modern”
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
16583
post-template-default,single,single-post,postid-16583,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Syarif Arifin: “Buruh Kontrak dan Outsourcing Itu Perbudakan Modern”

 

Ratusan pekerja container PT. JICT (Jakarta International Container Terminal) yang tergabung dalam SPC (Serikat Pekerja Container) melakukan aksi protes pada 27 Desember 2017 di Tanjung Priok, Jakarta. Aksi protes ini didasari oleh kebijakan perusahaan untuk mengganti vendor pekerja outsourcing dari PT. Empco Trans Logistic ke PT. Multi Tally Indonesia (MTI). Masa kontrak PT. Empco akan berakhir pada 31 Desember 2017, sementara PT. MTI akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2018 dengan menon-aktifkan 300 buruh PT. JICT.

Sistem outsourcing memang layak disebut sebagai perbudakan modern. Masih melekat di ingatan kita pada lebaran tahun lalu, Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina juga mengalami nasib yang sama, dirumahkan oleh perusahaan tanpa kejelasan pesangon dan hak. Namun, berbeda dengan AMT Pertamina, kasus SPC JICT dipengaruhi oleh pergantian vendor.

Untuk membedah kasus ini Metaruang menemui Syarif Arifin, Direktur Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) pada Selasa 10 Januari 2018 di sebuah warung makan di daerah Bandung.  Beliau baru saja pulang dari pertemuan dengan lingkar diskusi buruh di Sukabumi, ketika dihubungi untuk bertemu empat hari sebelumnya lewat aplikasi Whatsapp. Ditemani jus sirsak dan secangkir kopi, Mas Iip, sapaan akrabnya, menjelaskan soal privatisasi dan fleksibilisasi.

 

Metaruang
27 Desember 2017 buruh container PT. JICT (Jakarta International Container Terminal) melakukan aksi di depan pintu masuk Pos IX Pelabuhan Tanjung Priok  untuk menuntut dibatalkannya PHK Massal 300 Pekerja Outsourcing, yang akan dilaksanakan 1 januari 2018. Sebetulnya apa yang terjadi?

Iip Sedane

Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada buruh container di pelabuhan priok merupakan dampak dari unbundling (pemecahan bagian dalam perusahaan). Unbundling merupakan salah satu aspek dari privatisasi. Jadi, yang terjadi dalam privatisasi itu ada dua, beralihnya kepemilikan dan beralihnya tugas kepemilikan. Nah yang kedua ini, melahirkan fleksibiltas. Outsourcing itu hanya salah satu bagian fleksibilisasi produksi. Pertama, fleksibilisasi jam kerja. Kedua, fleksibilisasi hubungan kerja. Fleksibilisasi jam kerja bentuknya adalah bagaimana produksi  dikerjakan bukan pada tempatnya. Artinya produksi itu bisa dikerjakan di mana pun. Kedua, fleksibilisasi hubungan kerja bentuknya adalah ikatan buruh dan majikan hanya bersifat sementara, artinya si buruhnya bisa direkrut dan dipecat kapanpun. Ketiga adalah fleksibilisasi upah yang mengakibatkan tidak ada upah minimum, yang ada adalah upah kesepakatan. Dalam bentuk ini, upah menyesuaikan ruang dan waktu berlangsungnya produksi. Itu secara teori  ya, di setiap negara praktiknya bisa berbeda-beda.

Hal lain yang terjadi adalah hubungan kerja yang berlapis antara buruh dan perusahaan akibat dipecahnya bagian dalam perusahaan, sehingga terjadi peralihan tugas kepemilikan kepada pihak lain. Dampaknya adalah seperti ini, meskipun si pegawai container ini bekerja wilayah pelabuhan pasti si pengelola itu akan bilang “itu bukan pekerja kami, itu pekerja container”. Nanti si bagian container itu pasti bilang, “oh itu bukan pegawai cotainer di wilayah kami, itu pegawai container di wilayah lain”. Pasti saling melempar karena ada unbundling itu. Dan yakinlah bahwa orang yang bicara seperti itu adalah manajemen di pelabuhan sebelum pemecahan bagian ini dilakukan. Dulu semua bagian pelauhan di satukan oleh PELNI.

Metaruang
Sejak kapan fleksibilisasi diterapkan di Indonesia? 

Iip Sedane

Di Indonesia fleksibilisasi upah dimulai sejak PP 78 Tahun 2015. Sedangkan fleksibilisasi hubungan kerja itu dimulai sejak 1993. Pertama kali diterapkan di kawasan industri, kedua di pelabuhan. Kemudian menjadi suatu gelombang yang besar sejak tahun 2003. Jika pada tahun 1993 itu baru peraturan menteri. Tahun 2003 dibuat UU-nya dan baru populer sejak tahun 2010. Hanya beberapa serikat buruh yang menolak outsourcing sejak dimulainya pemberlakuan fleksibilisasi hubungan kerja pada 2003, misalnya KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) dan serikat-serikat kiri lainnya. Tahun 2010 barulah serikat-serikat tua mulai bicara soal kontrak dan outsourcing.

Hal ini disebabkan karena dampak yang dirasakan oleh buruh-buruh BUMN dari pemberlakuan fleksibilisasi hubungan kerja terjadi pada tahun 2010. Sebab tahun 2008 terjadi krisis, dan perusahaan-perusahaan besar melakukan PHK. Dan di sinilah muncul istilah-istilah pemutihan dan peremajaan karyawan serta relokasi industri, sebagai istilah lain dari perusahaan untuk menyebutkan pemecatan buruhnya.

Hak-hak buruh BUMN di beberapa sektor mulai dihilangkan, misalnya jaminan sosialnya dan pesangon. Barulah serikat-serikat tua mulai angkat suara dan menyatakan bahwa buruh kontrak dan outsourcing itu sebagai perbudakan modern. Jadi butuh 7 tahun sejak tahun 2003 bagi serikat-serikat kiri untuk berkampanye agar serikat lainnya mulai melawan outsourcing. Selama dua tahun serikat-serikat berkampanye untuk melawan outsourcing, hingga pada tahun 2013 mereka melakukan grebeg pabrik dan terjadilah mogok nasional. Mogok tersebut menghasilkan  peraturan menteri yang mengatur bahwa yang boleh outosurcing itu hanya 5 jenis profesi di antaranya keamanan dan driver. Setelah peraturan menteri itu keluar nasib buruh tetap sama, bahkan buruh kontrak dan outsourcing makin banyak.

Metaruang
Sejak kapan gelombang privatisasi ini diberlakukan di Indonesia? Apa latar belakangnya?

Iip Sedane

Periode waktu yang umum itu adalah tahun 1995 di mana Indonesia melakukan kesepakatan dengan IMF, ketika Suharto membutuhkan uang untuk menangani krisis di Indonesia. Pinjaman ini memiliki syarat, yaitu harus ada deregulasi dan privatisasi. Untuk setiap BUMN pelaksananya beda-beda. Contohnya itu Pertamina pada tahun 2003, yang  terjadi hanya salah satu aspeknya saja, yaitu unbundling. Terus keluar lagi undang-undang tentang listrik tahun 2011, di PLN (deregulasi). Di perbankan juga beda, yang mulai lebih dulu sejak 1998 di mana mulai keluar paket ekonomi privatisasi. Bentuknya adalah bank swasta boleh beroperasi seperti bank negara, boleh meminjamkan, boleh menabung.

Pelabuhan bukan hanya berposisi sebagai BUMN tapi ia merupakan “logistik”. Ia adalah urat nadi kapital. Misalnya ketika pembangunan inftrastruktur seperti pada tahun 2011. MP3EI mulai diberlakukan dan pelabuhan adalah urat nadi untuk mejalankan program-program MP3EI seperti konektivitas nasional, sistem transportasi nasional dan logistik nasional. Artinya ketika privatisasi terjadi, konektivitas antara pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan itu memang harus secara sewenang-wenang terjadi. Tanjung Priok itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pelabuhan lain seperti kedalaman daya tampungnya serta letak geografis lautnya.

Jika dilihat dari arah pandang modal, ongkos yang dikeluarkan akan terlalu mahal jika kerja perekrutan dilakukan oleh negara. Sebab negara punya jam khusus atau hari libur. Sementara kapital tidak mengenal libur. Misalnya, karena jam kerja negara (baca: lembaga negara) libur, modal jadi tak bisa merekrut pegawai ketika dibutuhkan. Sebab mereka butuh tenaga kerja yang tersedia dan siap pakai kapanpun. Yang kedua adalah modal mesti bisa mendisiplinkan buruh. Buruh masih bisa protes kepada dinas tenaga kerja jika terjadi sesuatu. Tetapi, jika melalui sebuah yayasan atau PT, perusahaan dapat mengembalikan buruhnya. Yayasan tenaga kerja akan dengan sangat mudah mendisiplinkan para buruhnya.

Apa yang terjadi di kawasan-kawasan industri lain tak jauh berbeda. Misalnya, sekarang sedang trend bahwa yang bekerja adalah orang lokal, jadi kita bisa membandingkan periode pekerjaan di bawah tahun 2000 dan di atas tahun 2000. Tangerang, Bekasi, Jakarta, Cimahi, Banjaran. Pabrik-pabrik yang berdiri di bawah tahun 2000 itu buruhnya Jawa. Ini soal pengendalian bagaimana buruhnya didisiplinkan. Di atas tahun 2000 itu lokal (warga lokal atau orang lokal) keduanya merupakan bentuk politik pengendalian. Keuntungannya ada dua, pertama jika buruhnya bertindak macam-macam, maka yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan kepada buruhnya adalah desanya. Kedua, cost-nya lebih murah. Biaya mendatangkam buruh dan ongkos yang dikeluarkan untuk upah juga murah. Sebab biaya kontrakan tidak dicantumkan dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh yang jadi patokan upah minimum. Tapi, itu yang terjadi selama tiga tahun pertama. Tiga tahun selanjutnya yang terjadi itu istilahnya adalah peremajaan karyawan. Praktiknya adalah biasanya begini, yang tua-tua atau yang KTP-nya palsu dibuang. Diganti oleh buruh muda yang lebih seger, yang lulusan SMA atau SMK. Di hadapan kepala desa cara menjelaskan mereka adalah dengan menyebutkan bahwa perusahaan mereka sedang melakukan perbaikan manajemen. Karena buyer customer mereka orang luar negeri. Jadi minimal buruh perusahaan harus lulusan SMA. Penjelasan itu akan diakhiri dengan sebuah permintaan maaf, dan nasib warga lokal malah lebih buruk.

Metaruang
Bagaimana dampak privatisasi dan deregulasi yang dirasakan oleh buruh BUMN?

Iip Sedane

Beberapa hasil dari nasionalisasi tahun 1950-an salah satunya adalah kehidupan perekonomian PNS relatif sejahtera, walaupun gajinya kecil. Terdapat iming-iming mudah mengajukan pinjaman, dan punya rumah. Sampai tahun 2005 orang masih berctita-cita punya menantu PNS. Tapi ketahuilah bahwa tunjangan-tunjangan yang didapat oleh PNS itu adalah hasil dari perjuangan buruh pada tahun 1950-an. Peraturan tahun 1950, mewajibkan perusahaan memberikan rumah bagi buruhnya. Hasil itu nempel di BUMN. Contohnya adalah PT. DI sebelum diprivatisasi atau Antara, yang mewajibkan setiap wartawan punya tempat tinggal.

Periode tahun 1980 kawasan industrinya dibuka, ada dua jenis usaha, milik negara dan milik swasta. Ini kawasan-kawasan industri yang perusahaan-perusahaannya dimiliki oleh negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Situasi periode 1980-1990-an itu ‘kan kenaikan upaha minimum hanya terjadi dua tahun sekali, sampai puncaknya adalah kasus Marsinah. Di tahun-tahun tersebut kan buruh-buruh BUMN adem ayem. Karena mereka relatif sejahtera. Pukulan gelombang outsourcing itu terjadi sejak tahun 2010.

Metaruang
Bagaimana perjuangan buruh di pelabuhan sendiri dalam melawan penindasan perusahaan? Pernahkah buruh pelabuhan memenangkan pertarungan ini? 

Iip Sedane

Pernah dan itu dilakukan oleh buruh-buruh yang di antaranya juga tergabung dalam SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran). Sejak tahun 1957 ketika gelombang nasionalisasi sedang gencar-gencarnya. SBPP yang merupakan anggota dari SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) menduduki perusahaan bongkar muat asal Belanda Semangrasch Stroombot en Prauwenveer (SSPV). SBPP melakukan demonstrasi dan mogok kerja yang kemudian berhasil merebut alat produksi dan menasionalisasi pabrik. Setelah menasionalisasi pabrik, mereka membuat sebuah kolektif untuk merekrut buruh lain, yang dinamakan Unikampung yang beranggotakan serikat buruh. Masuk periode 1980 Uni kampung ini diubah oleh Soeharto menjadi yayasan penyalur tenaga kerja. Unikampung berubah nama dan menjadi yayasan penyalur tenaga kerja yang mempunyai power di sana, dan sangat menentukan.

Pada jaman kolonial Belanda industrinya dalah perkebunan dan pertambangan, dengan sebuah yayasan penyedia tenaga kerja bernama werek. Werek datang ke kampung-kampung untuk merekrut tenaga kerja. Sekarang juga ada yayasan bahkan tidak segan ada di mana-mana, misalnya di terminal. Artinya si yayasan tidak memproduksi, hanya merektut buruh. Praktik ini sempat ditutup sejak tahun 1945-1964, setelah 1965 praktik ini kembali diberlakukan. Ini praktik yang sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Sebelumnya hanya praktik biasa kemudian ada undang-undangnya maka makin sulit untuk melawannya.

Metaruang
Mas Iip sendiri tadi sempat menyebutkan bahwa perlawanan buruh semakin sulit ketika praktik kerja kontrak dan outourcing dilegalkan oleh undang-undang, lalu bagaimana buruh harus melawan outsourcing hari ini?

Iip Sedane

Pertama, soal perspektif. Pemahaman mengenai peraturan perundangan mengenai buruh kontrak dan outsourcing, tentu saja penting. Tapi tidak cukup sebagai satu-satunya pemahaman. Memang ada beberapa pengurus serikat buruh yang memaknai bahwa buruh kontrak dan outsourcing sebagai keniscayaan dari perkembangan global, yang tidak mungkin dilawan. Pandangan demikian pun tidak tepat. Bagaimana melawannya? Ya, harus dicari bersama-sama. Jika tadinya, tidak ada, kemudian diadakan, berarti bisa dihilangkan. Begitu pula dengan praktik buruh kontrak dan outsourcing. Tadinya tidak ada, karena terjadi perluasan kekuasaan modal, maka praktik kejam buruh kontrak dan outsourcing menyebar. Berarti ada cara untuk melawannya.

Kedua, soal pendidikan dan pengorganisasian. Ini juga penting dipikirkan bersama. Selama ini keanggotaan serikat buruh terikat pada nama pabrik atau berbasis nama pabrik, sementara hubungan kerja buruh semakin tidak menentu. Misalnya, serikat buruh PT A. Anggotanya adalah orang-orang yang bekerja di PT A. Federasi serikat buruhnya adalah serikat buruh di PT A. Jika orang yang bekerja di PT A, dipecat maka keterikatan terhadap organisasi pun hilang. Jika PT A tutup, anggota federasi serikat buruh di PT A pun bubar. Artinya, model pengorganisasian tersebut sudah tidak relevan dengan situasi sekarang.

Begitu pula dengan pendidikan. Selama ini pendidikan itu sekadar program bukan aktivitas harian. Substansi pendidikannya pun masih seputar ketenagakerjaan. Karena pendidikan sekadar program, jadinya seperti sekolah: lulus, dapat sertifikat, dan syukur-syukur pinter. Kesannya jadi formalistik dan hanya dinikmati kelas tertentu. Padahal inti dari pendidikan itu adalah membangun nilai dan pandangan bersama, bukan sekadar pintar. Kita bisa memikirkan, dari dua ribu anggota serikat buruh, bagaimana caranya semuanya bisa melalui proses pendidikan yang dilaksanakan serikat buruh.

Memang tidak mudah melaksanakan pendidikan untuk semua pengurus dan anggota serikat buruh. Justru karena itu mesti dipikirkan cara melaksanakannya. Kan gak bisa kita menyuruh orang berpendidikan, tapi sekolah dan gurunya tidak berusaha disediakan. Begitu pula dengan serikat buruh. Tidak bisa meminta anggota mampu dan bisa melawan manajemen pabrik yang jahat, tapi tidak pernah mendorong kemampuan buruhnya dan tidak berusaha mencari jalan melawannya.

 

Metaruang 2018

 

Artikel terkait: Sepenggal Kisah: Nafas Akhir Tahun Buruh Kontainer & Operator RTGC Di Tanjung Priok

___

Ilustrasi & Infografik: F. Ilham Satrio

Ilyas Gautama lahir 22 Mei 1997. Tercatat sebagai mahasiswa FISIP UNPAS

No Comments

Post A Comment