Loader

Pemkot Bandung dan Aparat Gusur Tamansari

“INI YANG NAMANYA HUMANIS? Ini?” teriak warga RW 11 Tamansari Bandung, Eva, kepada puluhan aparat Satpol PP yang berdiri di hadapannya. Ia menghentak-hentakkan tongkat yang membantunya berdiri sambil terus berteriak memprotes tindakan aparat Satpol PP yang hendak menggusur ruang hidupnya pada Selasa, 12 Desember 2019.

Kendati demikian, puluhan aparat berseragam coklat itu tak menggubris teriakan Eva dan warga lainnya. Mereka berlalu menuju rumah-rumah warga RW 11 Tamansari yang hendak diratakan dengan tanah. Meski sempat dihadang oleh barikade massa solidaritas yang menolak penggusuran, Satpol PP kemudian merangsek masuk ke wilayah rumah warga. Di saat yang bersamaan, di belakang barisan-barisan polisi, puluhan dalmas berdatangan.

Mereka mulai membongkar kontrakan salah satu warga Tamansari, Sambas. Barang-barang yang ada di dalam rumahnya, dan juga rumah warga-warga lain, diambil dan keluarkan polisi secara paksa.

Baik Sambas maupun Eva adalah warga yang telah lebih dari 20 tahun lebih tinggal dan menggarap lahan di RW 11 Tamansari. Bersama warga dan solidaritas, Sambas dan Eva bahu membambahu mempertahankan lahan yang sejak dua tahun lalu diklaim oleh Pemkot sabagai miliknya.

Kemarin Surat Datang

Kemarin, pukul 16.30 Satpol-PP memberikan surat pengosongan lahan. Di surat itu tidak diberitahu kapan, tidak ada tanggal pengosongan lahan. Tiba-tiba, terdengar kabar pagi ini akan ada eksekusi sekitar pukul 07.00. Warga juga melihat parkiran masjid di wilayah rumah warga dikondisikan untuk penggusuran, didatangi aparat Satpol-PP, polisi dan beberapa intelijen.

Pagi ini juga aparat Satpol-PP dan polisi memindahkan upacara dan apel pagi di taman Cikapayang, Jalan Badak Singa. Mereka pun sudah mempersiapkan dua alat eskavator untuk membongkar rumah warga.

Sekitar jam 11.00 aparat Satpol PP akhirnya merangsek masuk ke wilayah rumah warga. Di sisi lain, kawan-kawan solidaritas yang bertahan bersama warga berseteru dengan polisi. Warga dan kawan-kawan solidaritas berulangkali menjelaskan kepada polisi bahwa proses ini malprosedur, namun polisi tak acuh. Satpol PP menyeret dan memukul salah satu anak warga, Satria, hingga tangannya memar kesakitan. Salah seorang warga Tamansari pingsan karena teknan psikis.

Pembongkaran rumah warga tetap berlangsung, puluhan anggota Satpol PP mengeluarkan barang-barang dari rumah warga.

Ketika warga menanyakan kemana barang-barang mereka akan dibawa, dengan singkat Satpol-PP menjawab, “Ini (barang-barang warga) nanti dibawa ke Rancacili.” Rancacili sendiri merupakan bangunan rusunawa yang sengaja dibangun untuk menampung warga gusuran RW 11 Tamansari.

Warga pun mengalami kerugian materil, psikis, dan nonmateril. Menurut pantauan dari titik api, Agus, menantu pak Sambas warga RW 11 Tamansari, kehilangan uang sebesar Rp 800.000 dan gawainya. Selain itu pintu rumahnya pun ditendang hingga jebol. Aparat Satpol PP juga telah memutus aliran listrik rumah warga.

Satu per satu tembok, susunan seng dan kerangka kayu yang membentuk tempat tinggal para warga Tamansari dihancurkan oleh tangan beko.

Massa solidaritas dihadang dan dipukuli aparat Satpol-PP. Mereka dipukul mundur dengan gas air mata–banyak dari mereka yang harus bersembunyi dan lari ke dalam masjid. Anak kecil dan bayi yang sedang berada di sekitar lokasi juga terkena gas air mata. Pemukiman RW 11 Tamansari pekat dengan asap dan puing reruntuhan.

Beberapa kawan solidaritas ditangkap oleh polisi. Berdasarkan pantauan di lapangan, salah satu rumah warga terbakar, meski belum diketahui pasti penyebabnya.

Pemkot Masih Malprosedur

Kuasa hukum warga dari LBH Bandung, Rifky Zulfikar, memprotes dan mempertanyakan landasan hukum tindakan aparat Satpol PP yang melakukan penggusuran paksa.

Ia menyebutkan, pada tanggal 1 November 2019 BPN telah mengeluarkan surat yang isinya adalah tanah di tamansari itu status quo. Artinyam Pemkot Bandung bukanlah pemilik lahan tersebut. Penggusuran paksa yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, seperti sertifikat kepemilikan atau Hak Guna Lahan di RW 11 Tamansari.

“Kalau misalkan Pemkot Bandung punya tanah di wilayah sini, ya harus punya sertifikat. Namun sampai hari ini belum ada buktinya,” kata Rifky ketika berhadapan dengan aparat.

Hingga hari ini, Pemkot Bandung masih tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah RW 11 Tamansari. Tindakan Pemerintah Kota Bandung melalui aparat Satpol PP dan Polisi jelas merupakan tindakan ilegal, dan lebih dari itu: perampasan hak dasar tiap manusia, hak atas ruang hidup.

 

___

Dokumentasi: Arif Danun

___

Militansi, 2019

 

No Comments

Post A Comment