Loader

The Bajau: Habituasi dan Ode untuk Laut

Dokumenter terbaru Watchdoc yang berjudul ‘The Bajau’ telah resmi diputar secara kolektif dan swadaya di beberapa kota di Indonesia. Berdasarkan unggahan sang ‘director’ film ini, Dandhy Dwi Laksono, terhitung sejak tanggal 10 Januari – 19 Januari 2020, penyelenggara yang telah melaksanakan nobar (nonton bareng) berjumlah 95. Salah satu catatan pentingnya, para penyelenggara juga melakukan penggalangan dana selama acara nobar berlangsung.[1]

Sekali lagi, karya-karya Watchdoc mampu memantik spontanitas kolektif yang tersebar dalam bentangan geografis yang jauh dan menciptakan ruang publik baru sehingga imaji (atau diskursus) publik dihadirkan untuk didiskusikan oleh warga. Seperti yang ditulis oleh Michael Chanan (2007), film dokumenter mampu berbicara kepada penonton sebagai individu dalam situasi sosial-politik mereka (dalam Eric Sasono, 2019).

Saya sendiri berkesempatan untuk menonton ‘The Bajau’ pada Minggu, 19 Januari 2020 di Galeri Nasional Jakarta. Siang itu, saya berpikir akan telat tiba di lokasi dan tidak dapat ikut menonton, sebab dua jam sebelum jadwal pemutaran (14.30 WIB) saya harus berbincang cukup lama dengan dua orang kawan di bilangan Cikini. Ringkasnya, saya memutuskan untuk berangkat pada jam 16.00; selanjutnya hanya berharap mengikuti sesi diskusi saja.

Namun demikian, setibanya di lokasi acara ternyata setengah dari jumlah penonton yang hadir masih hilir mudik dan ngobrol di luar ruangan pemutaran film.

Penonton dibebaskan untuk berdiri, duduk selonjoran, duduk bersila di lantai, atau pada kursi yang telah disiapkan.

Ketika film mulai ditayangkan, sedikit kesalahan teknis terjadi. Sound atau suara dari video tidak muncul. Berulangkali kabel diganti, sampai akhirnya salah satu dari dua orang penonton bersedia meminjamkan laptopnya untuk digunakan. Dan tibalah waktunya untuk menonton film ‘The Bajau’.

Upacara Adat Sebelum Melaut

Pada detik-detik awal film ini, penonton disuguhkan dengan ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang Bajo di Desa Torosiaje, Gorontalo. Fokus penonton tentu saja akan mengarah kepada seekor Penyu yang sebelumnya dijaring di sekitar lokasi ritual dan selanjutnya dagingnya dicacah sebagai bagian untuk melengkapi prosesi upacara adat.

Ada yang marah, ngeri, atau bahkan biasa saja melihat adegan tersebut? Penonton tentu memiliki persepsinya masing-masing.

Prosesi seperti apa setelah daging Penyu dicacah kemudian dilarung ke laut? Ada yang mengusapkan air laut ke wajah, menyirami seluruh badan, dan membersihkan perahu-perahu kayu mereka dengan penuh suasana khidmat. Seperti ada pesan tersembunyi dalam prosesi tersebut. Saya beranggapan, Penyu adalah representasi hewan yang memiliki usia yang panjang, setia dengan habitatnya, dan warga Bajo berharap dari prosesi tersebut akan membawa kemakmuran bagi kehidupan.

Barangkali fondasi filosofi seperti inilah yang melatarbelakangi mengapa Penyu dipilih sebagai pelengkap ritual adat.

Film ini dengan cermat menangkap ritus sosial orang Bajo sejak matahari terbit membakar kulit hingga gulita menyelimuti lautan. Sajo, Tane, Serding, adalah para nelayan yang menjadi representasi kerja keras dan proses bertahan hidup orang Bajo untuk tetap memilih hidup dan merayakan hari-hari tua di antara keheningan di tengah lautan.

Produksi solidaritas mekanik (dalam terma Emile Durkheim) terlihat sangat kental dan menjadi entitas utama bagi masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Meskipun telah terpapar produk modernisasi ataupun social forces (kekuatan-kekuatan sosial), mereka senantiasa mengaplikasikannya dengan bijak dan berusaha melakukan pemulihan atas setiap permasalahan yang dihadapi.

Adegan membagi ikan yang ditukar dengan nasi, setidaknya mampu menjelaskan bahwa orang Bajo masih menjunjung tinggi prinsip saling tolong-menolong. Situasi ini selanjutnya dipertegas ketika mesin perahu tidak menyala dan seorang nelayan datang untuk membantu memperbaikinya.

Bahkan, mereka akan tetap melaut meski harus mendayung dan melawan gelombang serta angin laut. Selain  itu, nilai-nilai feminisme radikal dapat kita temukan di sini: para perempuan ikut melaut, menyelam untuk memanah ikan dan mengumpulkan kerang.

Yang Sekolah, yang Tinggal Di Darat

Pendidikan diyakini sebagai jalan untuk menciptakan sekaligus mewujudkan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Dalam ‘The Bajau’, dimensi pendidikan sempat disinggung dan menjadi hal yang sangat menarik untuk didiskusikan. Misalnya, seorang nelayan bercerita beberapa anak dari orang Bajo yang sekolah adalah mereka yang tinggal atau bermukim di darat. Gambaran ini juga terlihat ketika lokasi film berpindah ke Konawe Utara—potret orang Bajo yang berhadapan langsung dengan ekspansi modal di wilayah pesisir.

Dalam sesi diskusinya, Dandhy Laksono menyatakan, bahwa film ini ingin memberikan perbandingan tentang realitas yang sedang dihadapi oleh orang-orang Bajo baik di Gorontalo maupun di Sulawesi Tenggara (yang keduanya perlahan terpinggirkan—terutama dalam dimensi sosial ekonomi, politik dan budaya).

Kesadaran atas realitas sosial merupakan basis awal untuk melakukan produksi pengetahuan. Paulo Freire, menyatakan “panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas atau mungkin menindasnya (Paulo Freire: Kehidupan, Karya, dan Pemikiran: 2011). Artinya, setiap individu memiliki potensi untuk mencari jalan keluar serta formulasi terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan hidupnya. Lebih lanjut, Freire menjelaskan betapa pentingnya pendidikan yang dialogis dan mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajar sehingga mereka bebas dan berpatisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Seperti yang disampaikan oleh Freire, “panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas atau mungkin menindasnya.” (Paulo Freire)

Di dalam film ini diceritakan anak orang Bajo ada yang memutuskan untuk berhenti sekolah (hanya sampai jenjang MTs/Madrasah Tsanawiyah), dan tidak dijelaskan alasannya. Akan tetapi, dengan melihat secara utuh fakta sosial yang ditampilkan di dalam film ini, barangkali penonton akan berkontemplasi sejenak, tepatkah keputusan pemerintah untuk ‘mendaratkan’ orang-orang Bajo?

Ada yang mengatakan ‘orang Bajo tinggal di darat, namun mereka hidup di laut’.

Dalam pandangan Paulo Freire, “tujuan utama manusia adalah menerapkan proses humanisasi yang ditempuh melalui pembebasan. Proses untuk menjadi manusia secara penuh hanya mungkin apabila manusia berintegrasi dengan dunia. Dalam kedudukannya sebagai subjek, manusia senantiasa menghadapi berbagai ancaman dan tekanan, namun ia tetap mampu untuk terus menapaki dan menciptakan sejarah berkat refleksi kritisnya (Paulo Freire dalam Siti Murtiningsih, Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire: 2004, hlm 55).

Memilih Hidup dan Tua di Laut

Skema untuk memindahkan orang-orang Bajo yang telah lekat dengan habituasi di laut untuk tinggal di darat rasanya tidak cocok. Setidaknya akan menemui beberapa masalah bagi kehidupan sosial mereka. Ongkos sosial dan kekuatan-kekuatan sosial (modernisasi, teknologi, modal, dll) menjadi daftar fakta sosial yang akan dihadapi.

Perampasan ruang hidup dan upaya melakukan ekspansi modal dengan cermin modernisasi sepertinya masih melekat dengan kebijakan pembangunan. Rasanya, situasi seperti ini akan menciptakan peluang hadirnya masalah sosial lain pada masa yang akan datang.

Mari kita berandai-andai, orang-orang Bajo telah dipindahkan ke darat. Mereka hidup di rumah susun ataupun perumahan dan mendapatkan akses informasi dan teknologi yang lebih cepat dan instan. Kita tentu saja, patut bertanya: konsekuensi apa saja yang akan dihadapi atas “kebaruan” tersebut? Salah satu jawabannya adalah biaya hidup yang tidak murah dan semakin kompleksnya penyesuaian dengan atribut modernisasi yang muncul.

Dan pengandaian itu mulai terlihat ketika orang Bajo di Konawe Utara pernah ditawarkan untuk pindah ke darat. “kalau begini (hidup seperti ini) orang Bajo kasihan, kami (dinas sosial) bantu”, ujar seorang nelayan dalam dokumenter ini.

Sebagai perbandingan atas narasi ini, mari simak pengalaman Orang Laut (di Pulau Bentam). Mereka telah dipindahkan ke daratan. “Hingga kini, Orang Laut penerima uluran tangan negara itu justru terjebak dalam kemiskinan, ketergantungan, dan keterbelakangan baru—yang jauh dari angan-angan pemerintah ihwal kondisi kehidupan layak dan mandiri pascapermukiman.[2] Kehidupan sehari-hari yang layak menurut pemerintah adalah ‘kehidupan modern’ dengan ketersediaan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di sekitar mereka (Prawirosusanto, 2014, 31-73). Dengan demikian, kita bisa menduga hal ini adalah wujud “regimes of living” (Jimenez, 2008, 16)—pemerintah menawarkan sebuah rupa standardisasi kelayakan hidup kepada warganya agar mereka “menjadi lebih beradab”.

Sam Wollaston dalam tulisannya yang berjudul Hunters of the South Seas review: ‘a lovely, touching, very human little film’ yang terbit di The Guardian menjelaskan, dalam kehidupan sosialnya orang Bajo berhadapan dengan realitas yang kontradiktif antara hidup di laut dan di darat terutama dalam aspek kebutuhan ekonomi: “There’s a threat from sharks too – land sharks, loan sharks. A couple of men come every week from the mainland, offer them cash loans at exorbitant rates, exploiting their innocence. The Bajau have only dealt with money for a generation or two; how are they supposed to get on top of compound interest? Their debts spiral out of control while the sharks get fat.”

Dari hasil temuan tersebut, rasanya sulit mencari demarkasi sosial antara mengasihi atau membantu ketika rentenir mengetuk pintu rumah Anda dan daftar tagihan menunggu untuk segera dilunasi. Pemilihan diksi ‘land sharks, loan sharks’ sebagai metafora sistem kredit yang mencengkik masyarakat kelas bawah sangat tepat dalam konteks ini. Orang Laut adalah representasi dari kekeliruan suatu upaya memindahkan habitat sosial dan ekonomi dari wilayah lautan ke daratan.

Masa Depan Telah Hadir Hari Ini

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses sosialiasi dan membuka ruang dialog tanpa paksaan pasti menghasilkan dampak yang tidak baik. Persepsi mempertahankan nilai-nilai tradisional dan membandingkannya dengan standar-standar gaya hidup modern untuk kemudian menganggap yang beradab adalah yang mengikuti tren kekinian adalah diskursus yang sangat usang. Betul, modernisasi selalu menawarkan kebaruan dalam segala lini kehidupan. Namun jangan lupa, bahwa ongkos sosial untuk mendapatkan pengakuan dan naik kelas sosial membutuhkan biaya yang begitu mahal.

Upaya penyeragaman atas nama program pembangunan dan penciptaan kesejahteraan sosial harus ditinjau kembali dan mengedepankan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia kental sekali dengan keberagaman dan telah melalui lintasan histori berabad-abad. Ariel Heryanto menyatakan, “hiper-nasionalisme dan amnesia sejarah tak sepenuhnya saling bertentangan. Kecintaan nyaris tanpa syarat kepada bangsa dibangun berdasarkan paduan antara pengetahuan dan pengabaian yang selektif, juga mengabaikan serta melupakan bagian-bagian sejarah yang dianggap tak menyenangkan. Bukan hanya cinta itu buta, tapi bagaimana yang diamati oleh Ernest Renan lebih dari seabad lalu, ‘melupakan’, bahkan Ariel Heryanto menyebutnya sebagai kekeliruan sejarah, merupakan faktor kunci dalam terbentuknya sebuah bangsa” (1990: 11).

Masifnya pertambangan dan pembangunan pada wilayah pesisir, seperti yang ditampilkan dalam ‘The Bajau’[3] rasanya seturut yang diungkapkan oleh Aldo Leopold, penggagas Etika Tanah (Land Ethics) dalam karyanya, ‘A Sand County Almanac’ yang terbit pada tahun 1949. Ia menceritakan tentang pengalamannya berada di tengah keindahan alam liar Wisconsin, Amerika Serikat. Pada penghujung bukunya Ia menyampaikan kesedihan, layaknya eulogi terhadap kematian alam liar yang dahulu pernah ada, “hutan belantara merupakan komponen yang mulanya alami, tetapi dirusak manusia dengan artefak/temuan yang disebut peradaban.” Atau dengan kata lain, manusia mengklaim alam sebatas properti guna mendirikan peradaban. (Saras Dewi, Ekofenomenologi: Mengurai Disekulibrium Relasi Manusia Dengan Alam: 2015, hlm 22-24):

Bagaimana nasib orang Bajo? “Mereka (orang Bajo) hanya menunda kekalahan. Tsunami modernisasi akan membuat orang Bajo berubah”, demikian pandangan Prof. Thamrin Tomagola dalam sesi diskusi pemutaran film ini. Menurutnya, pada era kiwari terdapat lima—ia menyebutnya dengan ‘five primes movement’—capital, technology, bureaucracy, religion, ideology, semua komponen ini bergerak secara bersamaan dan bergantian dalam pusaran kapitalisme”.

Realitas hari ini adalah orang Bajo masih terus bertahan di antara gempuran-gempuran tersebut. “Sedih, tapi itulah realitas”, ujar Dandhy.

Mari kita lacak bagaimana pola pembangunan dan arah kebijakan diimplementasikan. Pertama, konsep governmentality yang digagas oleh Michel Foucault (1991). Selama lebih dari satu dekade terakhir, para ahli antropologi telah mengembangkan prosedur analisis etnografi, konsep ini bertujuan untuk menjelaskan struktur sistem relasi kuasa di balik berbagai fenomena sosial-budaya dan ekonomi-politik dunia modern dan pascakolonial (Appadurai, 2002; Ferguson, 2009; Ferguson & Gupta, 2005; Gibbings & Taylor, 2010; Li, 2007, 2012; Ong, 2005; Scott, 2005).

Kedua, infrastruktur dalam sudut pandang antropologi. Beberapa periode terakhir telah muncul kelompok ahli antropologi (umumnya ahli antropologi urban) yang mencoba memahami berbagai gejala perubahan kebudayaan dan ekonomi-politik melalui fenomena material infrastruktural (contohnya pembaruan energi, teknologi komunikasi, transportasi, perairan, permukiman, dan sebagainya). Fenomena tersebut tak melulu dilihat dari aspek fungsionalnya (technical), melainkan juga pada ranah pertarungan politik makna ataupun politik praktis (technopolitics), terutama terkait bagaimana bentuk-bentuk kehidupan modern diwujudkan (Larkin, 2013).[4]

Selain berhadapan dengan standar modernisasi, saat ini orang Bajo sepertinya sedang memandang siklus kebijakan pembangunan yang mengarah pada material infrastruktur.

Bernyanyi dan Ode Untuk Hidup

Seorang Ibu yang bernyanyi dalam film ‘The Bajau’ mengingatkan pengalaman personal ketika saya bermukim di Istanbul, Turki. Dengan lanskap sejarah yang besar, orang-orang Turki khususnya yang tinggal di wilayah Anatolia memiliki cara menghibur diri, salah satunya melalui seni musik.

Bersenandung atau bernyanyi di tengah kegelisahan sekaligus merayakan renungan tentang hidup menjadi bagian yang terintegrasi dalam ritus sosial dan juga upaya mengingat alam. Dalam lintasan sejarah misalnya pada masyarakat Turki, mereka juga mengenal seni musik yang paling merakyat yang biasanya disebut dengan Türkü atau Türk Halk Müziği (musik rakyat). “Türkü telah menjadi filosofi, pikiran, perasaan, dan jiwa rakyat itu sendiri. Bahkan, dalam penelitian Özgür Balkılıç (2005) yang berjudul Kemalist Views and Works on Turkish Folk Music During The Early Republican Period, disebutkan bahwa Musik folk adalah musiknya orang Turki dan mereka meluapkan perasaannya dengan makna musik rakyat yang mereka pahami” (Bernando J. Sujibto, Turki yang Sekuler: 33).

Lirik Türkü dan Doğa Türküler yang bercerita tentang kerinduan kepada kampung halaman, serta syair-syair lingkungan rasanya cukup representatif dan dapat kita temukan juga dalam seni musik orang Bajo yang diungkapkan dalam film ini. Perhatikan syair yang dituturkan oleh seorang Ibu (warga Bajo) saat ia melintasi laut berikut ini:

 “Jika aku mengambil air

Aku ambil air di bawah pohon besar

Jika engkau berlayar, jangan lupakan kami di sini”

Saya berusaha menyelami satu kesamaan makna spiritual yang ada dalam syair di atas dengan beberapa bait lagu-lagu Turki yang pernah saya dengarkan. Bernando J. Sujibto (Turki yang Sekuler: 40-44), menerjemahkan salah satu lagu milik Aşık Veysel yang berjudul Kara Toprak (Tanah Kelahiran). Pesan dalam setiap barisnya menyimpan emosional nan melankolik. Ia bernyanyi ihwal habituasi masyarakat Anatolia dengan penuh penghayatan yang mendalam. Berikut salah satu penggalan liriknya:

Jika melihat langit, aku menghirup napas (Havaya bakarsam hava alırım)

Jika melihat tanah, aku memanjatkan doa (Topraga bakarsam, dua alırım)

Jika meninggalkannya, di mana aku bisa hidup? (Topraktan ayrılsam nerde kalırım?)

Tempatku yang terpercaya adalah tanah kelahiran (Benim sadık yarim kara topraktır)

‘The Bajau’ memberikan pelajaran penting bagaimana cara mencintai alam dan bertahan dalam kesunyian di lautan. Menjaga jarak dengan daratan untuk meneruskan napas bagi generasi yang akan datang. Sebagai pembanding sekaligus epilog tulisan ini, sebaiknya kita bisa belajar atas pengalaman yang beririsan dengan realitas kehidupan Orang Laut di Pulau Bentam, bahwa “dinamika kisah hidup Orang Laut tidak lain akibat campur tangan sejumlah aktor yang berkuasa (pemerintah dan para agennya) yang mengubah realitas kehidupan warganya demi sebuah mitos pembangunan (Rahardjo, 1986). Sebagaimana pendapat Wee dan Chou (1997), “(state) power is the authority to define and thereby shape realities is also the power to make histroy and create discourse”. Wajar bilamana wacana pembangunan suatu bangsa dan bagaimana hal itu diterjemahkan dalam kenyataan hingga saat ini masih ditentukan penuh oleh pemerintah. Dalam kasus Orang Laut yang telah bermukim di Pulau Bentam, otoritas pemerintah itu mewujud dalam campur tangan mereka terhadap arah perubahan sosial masyarakat lokal dan komunitas “suku terasing” (Khidir Marsanto Prawirosusanto, Orang Laut, Permukiman dan Kekerasan Infrastruktur, 2015: hlm 129). Sepertinya orang Bajo sedang berhadapan dengan realitas yang serupa. Persis seperti yang pernah dialami oleh Orang Laut.

Panjang umur, ‘The Bajau’—Orang Bajo!

 

____

Catatan:

  1. [1]Donasi yang terkumpul selanjutnya akan didistribusikan kepada keluarga Bajo yang ada di dalam film guna membantu dalam hal; operasi bibir sumbing untuk putra nelayan (Gorontalo), bantuan perahu bersama untuk para perempuan pencari kerang (Sulawesi Tenggara), bantuan perahu untuk pasangan kakek-nenek (Gorontalo), bantuan papan kayu untuk rumah Pak Belalo (Sulawesi Tenggara), dan bantuan pengobatan untuk putra Pak Cimpolo (Sulawesi Tenggara).
  2. [2]Padahal sebagai permukiman, Pulau Bentam dibangun dengan infrastruktur dan fasilitas yang relatif lengkap, yaitu gedung sekolah, tempat ibadah (masjid), posyandu dan rumah petugas kesehatan, gedung pertemuan warga, area bermain anak, area berolahraga, sejumlah petak tanah bercocok-tanam, sejumlah sumur sumber air tawar dan bilik mandi, panel surya (alat penangkap panas sinar matahari penghasil listrik), pelabuhan sederhana, dan tentu saja permukiman warga di muka pantai (Prawirosusanto, 2014, 62). Tak hanya itu, sejumlah bantuan berupa tenaga kesehatan, peralatan kerja laut dan darat serta sejumlah pelatihan keterampilan kerja dan kerajinan bagi warga Bentam juga tak jarang diselenggarakan (Bettarini, 1991, 10–11).
  3. [3]Terdapat 141 izin tambang yang ada di Konawe Utara. Dan 400 ribu hektar lahan sawit (‘The Bajau’)
  4. [4](Khidir Marsanto Prawirosusanto, Orang Laut, Permukiman dan Kekerasan Infrastruktur, 2015: hlm 129-130)

____

Artikel terkait:

 

 

No Comments

Post A Comment