Loader

Tradisi Penindasan Buruh Menjelang Lebaran

VENNY Ike Anjarwati adalah seorang buruh pabrik, ibu dari tiga anak laki-laki, dan istri dari seorang petani bernama Sukemi. Sukemi sang suami dikriminalisasi karena memprotes limbah pabrik  yang mencemari lingkungan desa mereka di Sukoharjo, dan ditahan polisi sejak Maret 2018 lalu.

Bagi Venny, suasana menjelang lebaran tahun ini merupakan suasana yang begitu berbeda dibanding lebaran-lebaran tahun lalu. Hampir setiap hari Venny kebingungan. Pasalnya, sang anak yang masih berusia 3 tahun kerap bertanya, “Ayah kok gak pulang-pulang?”

Biasanya Venny menyampaikan bahwa ayahnya masih bekerja. “Cuma yang kecil ‘kan belum ngerti. Ayahnya tuh kemana, di sana itu ngapain, dia ‘kan gak tau,” ucapnya ketika dihubungi Metaruang pada Rabu, 13 Juni 2018.

Selain tak bisa mudik ke kampung halaman dan terpaksa melewati lebaran tahun ini tanpa kehadiran Sukemi, untuk pertama kalinya tahun ini Venny juga harus merayakan lebaran tanpa tunjangan hari raya (THR) dengan jumlah yang sesuai ketentuan dari perusahaan tempat ia bekerja. Padahal, Venny sudah bekerja di sana selama lebih dari satu tahun.

“Menerima (THR), sih. Tapi cuma dibayar sekitar 6o persen gitu. Belum dibayar semua,” kata Venny.

Venny mengaku, dari semua buruh di tempat kerjanya yang belum menerima THR dalam jumlah yang sesuai ketentuan, tidak ada yang berani melapor atau berkomunikasi dengan pihak manajemen.

***

Sore itu, di sudut lain pulau Jawa, seorang lelaki bernama Agus tengah berjualan kelapa parut, ketika dihubungi Metaruang di hari yang sama lewat pesan singkat.

Sama halnya seperti yang dirasakan Venny, lebaran tahun ini berbeda dengan lebaran-lebaran sebelumnya bagi Agus. Pasalnya, Agus dan ratusan buruh PT. Arnott’s lainnya di Bekasi mendapat PHK menjelang bulan Ramadhan 2018.

Berkali-kali selama bulan Ramadhan, Agus dan ratusan buruh PT. Arnott’s melakukan aksi ketika berpuasa, bahkan di bawah guyuran hujan, untuk mendesak perusahaan mempekerjakan mereka kembali. Namun hingga hari terakhir bulan Ramadhan datang, Agus dan buruh lainnya belum mendapat respon yang baik dari perusahaan.

Hal serupa juga dialami oleh puluhan buruh PT. Asianagro Agung Jaya (AAJ) di Marunda, Jakarta Utara. Alih-alih mengangkat puluhan buruh outsourcing menjadi karyawan tetap, perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto–orang terkaya ke-30 di Indonesia menurut Forbes pada 2017[1]–malah mem-PHK buruh-buruhnya menjelang bulan Ramadhan 2018[2].

Begitu juga dengan 227 buruh PT. Klambir Jaya yang di-PHK menjelang bulan Ramadhan akibat aksi mogok kerja yang mereka lakukan. Aksi mogok tersebut dilakukan sebagai protes terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan, seperti THR yang belum dibayar, mempekerjakan buruh kontrak tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dan banyak lagi[3].

Masih menjelang bulan Ramadhan dan lebaran, sekitar 600 buruh PT. Karunia Alam Segar, pabrik produsen Mie Sedaap, di-PHK secara bertahap[4]. Begitu juga dengan puluhan buruh di RS Aria Sentra Medika yang di-PHK lewat e-mail[5].

Tentu saja, apa yang dialami Venny, Agus, dan buruh-buruh tersebut hanyalah bagian kecil dari seluruh tradisi kesewenang-wenangan yang dilakukan perusahaan kepada buruh menjelang Ramadhan dan Idul Fitri setiap tahunnya.

Tradisi PHK buruh menjelang Ramadhan dan lebaran

Mengacu pada 10 tahun terakhir, memang terdapat beberapa masalah-masalah umum yang dialami buruh tiap bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, menurut Koordinator Lembaga Informasi Perburuhan (LIPS) Sedane Syarif Arifin. Masalah-masalah ini telah menjadi tradisi, terulang kembali tiap tahunnya.

Masalah yang pertama, sebut Syarif, adalah PHK massal dan putus kontrak menjelang bulan Ramadhan dan hari lebaran. Hal ini umumnya dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

“Pada hari raya orang menghindari pembayaran THR, penjelasan yang umum terjadi begitu,” ucap Syarif pada Selasa, 12 Juni 2018.

Selain itu, menjelang bulan Ramadhan dan hari raya, beberapa perusahaan mengalami kenaikan jumlah produksi karena permintaan yang meningkat drastis. Perusahaan-perusahaan ini biasanya merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konveksi, makanan, minuman dan kemasan.

Permintaan masyarakat terhadap produk makanan dan minuman menjelang lebaran memang meningkat 20-30% dibanding bulan-bulan biasa. Permintaan untuk produk tertentu, seperti sirup, biskuit, kolang kaling dan nata de coco dapat meningkat hingga dua kali lipat[6][7].

Karena jumlah produksi yang naik, otomatis perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru yang lebih banyak. Akhirnya PHK terhadap sebagian buruh yang telah bekerja dilakukan untuk memangkas biaya produksi.

“Ini juga soal biaya produksi tepatnya, bukan sekedar kemalasan untuk bayar THR. Bagaimana caranya mempertahankan produksi lebih tinggi dengan biaya yang lebih murah,” jelas Syarif.

Selain itu, untuk mengejar target produksi menjelang lebaran, jam kerja buruh di sektor-sektor tersebut juga biasanya menjadi lebih panjang. Beban kerja dilipatgandakan. Untuk mengikuti tuntutan atasan akan lembur, tidak sedikit buruh-buruh yang terpaksa melaksanakan sahur dan buka puasa di tempat kerja.

Hal ini juga dialami oleh buruh-buruh di PT. Arnott’s di Bekasi. Musim orderan tinggi di PT. Arnott’s yang dimulai sebelum lebaran membuat perusahaan begitu sibuk; mesin terus bekerja dari hari Senin sampai Minggu. Walau jam kerja tetap normal, beban kerja bertambah berkali lipat.

“Manajemen pernah mengatakan akan membuat target satu orang buruh harus bisa memproduksi 1 ton produk (kue, wafer, dll) per bulan,” ucap Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Muhardi, yang juga merupakan salah satu korban PHK PT. Arnott’s, dikutip dari Majalah Sedane[8].

Pelanggaran THR, penyakit yang menahun

Tradisi lainnya yang kerap terjadi pada buruh menjelang hari raya, menurut Syarif, adalah pelanggaran THR.

Dari kurun waktu 28 Mei hingga 12 Juni 2018, Posko Pengaduan THR yang disediakan Kemenaker telah menerima ribuan pengaduan. Pada pekan-pekan tertentu, pengaduan secara langsung diterima hingga puluhan kali tiap harinya. Lewat chat Whatsapp, sekitar 1.300 pengaduan diterima hanya dalam sehari. Belum lagi yang diterima lewat e-mail dan telepon[9].

Tentunya, angka ini tidak menggambarkan keseluruhan kasus pelanggaran THR yang terjadi tiap tahunnya. Banyak buruh enggan melaporkan kasus pelanggaran THR yang terjadi kepada dirinya karena terancam intimidasi dari pihak perusahaan.

“Itu ‘kan bisa diancam ketika melaporkan. Kita bisa disebut mencemarkan nama baik perusahaan,” tutur Syarif.

Karena itulah Syarif bahkan menyebut, melaporkan kasus pelanggaran THR ke pemerintah sama saja dengan mengubur kasus tersebut.

Syarif juga mengkritik sistem pelaporan yang ada di Kemenaker. Tiap tahunnya, walaupun berinisiatif untuk membuat Posko Pengaduan THR, Kemenaker tidak dapat secara langsung memberi instruksi kepada Disnaker, lembaga yang mengevaluasi dan menindaklanjuti kasus-kasus ketenagakerjaan. Walaupun keduanya menangani masalah ketenagakerjaan, mereka bekerja dengan otonomi yang berbeda-beda.

“Jadi percuma saja bikin posko,” ucap Syarif.

Seharusnya, jumlah pelanggaran THR yang tiap tahunnya mencapai ribuan sudah menjadi bahan yang cukup bagi pemerintah untuk langsung bertindak. Kementerian tidak perlu menunggu laporan terlebih dahulu dari buruh untuk melakukan evaluasi langsung, karena ini sudah menjadi penyakit yang menahun, lanjut Syarif.

Melihat lemahnya Kemenaker dalam menangani urusan ketenagakerjaan, cara paling efektif untuk menghentikan kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap buruh—dari pelanggaran THR hingga PHK massal—adalah dengan berjuang lewat serikat.

Salah satu contoh kasus buruh berhasil merealisasikan tuntutan dan merebut kembali hak-haknya, adalah perjuangan buruh di PT. Younghyun Star, Sukabumi, yang berhasil mendesak perusahaan untuk memberikan THR yang tak kunjung turun lewat aksi mogok kerja.

Kasus keberhasilan serikat buruh lainnya adalah buruh di PT. Alpen Food Industry (produsen es krim Aice), yang berhasil mendesak perusahaan untuk mengangkat sekitar 600 buruh kontrakan menjadi karyawan tetap.

Pada tahun 2012, serikat buruh di PT. Arnott’s juga bersama-sama merazia perusahaan, sebagai respon terhadap PHK massal dan perekrutan buruh kontrak yang baru. Atas desakan serikat, akhirnya buruh-buruh kontrak di Arnott’s diangkat menjadi buruh tetap.

 

 

Tulisan terkait:

[1] https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/#tab:overall

[2] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180529015252-92-301984/buruh-perusahaan-sukanto-tanoto-tuntut-jadi-karyawan-tetap

[3] http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/06/06/39684/menuntut_hak_227_buruh_pt_klambir_jaya_malah_di_phk/

[4] https://radar.jawapos.com/radarsurabaya/read/2018/05/05/70753/phk-masal-bayangi-buruh-mie-sedaap

[5] https://news.okezone.com/read/2018/06/07/338/1907626/kisah-pilu-59-pegawai-rumah-sakit-yang-kena-phk-massal-jelang-lebaran

[6]http://industri.bisnis.com/read/20180604/257/802736/jelang-lebaran-permintaan-makanan-dan-minuman-meningkat

[7] https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/30/p9ii2c349-llpkukm-permintaan-kebutuhan-lebaran-meningkat-30-persen

[8] http://majalahsedane.org/siapa-bilang-tidak-bisa-phk-orang-hamil-kita-main-cantik-kok/

[9] https://m.katadata.co.id/berita/2018/06/13/buka-posko-pengaduan-thr-kemenaker-terima-ribuan-laporan

 

No Comments

Post A Comment