Loader

Warga Kulon Progo: Melawan Penggusuran, Menegakkan Keadilan

Pengosongan paksa atau lebih tepatnya penggusuran rumah dan lahan pertanian warga kembali dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (AP I). Mereka dikawal ketat oleh kurang lebih 500 personil aparat kepolisian dari Polda Yogyakarta. Sebelum itu, peristiwa serupa pernah terjadi di akhir tahun 2017 pada tanggal 3-4 Desember, oleh pihak AP I bersama aparatur negara mengosongkan paksa lahan pertanian dan rumah-rumah milik warga. Dalam peristiwa tersebut pihak AP I akan meratakan sekitar 42 rumah milik warga yang berada di Desa Glagah, Temon, Kulon Progo. Tentu warga tidak tinggal diam atas tindakan penggusuran yang dilakukan oleh AP I, sekitar 28 pemilik rumah melawan dan berupaya mempertahankan rumah beserta lahan garapannya. AP I berdalih, bahwa penggusuran itu sudah sesuai prosedur, karena lahan tersebut sudah masuk dalam skema konsinyasi. Proses pembebasan lahan dititipkan ke pengadilan setempat dan warga harus patuh dalam skema tersebut, karena sudah sesuai aturan legal yang ada, dan berdasarkan perundang-undangan serta aturan yang berlaku.

Pasca penggusuran paksa oleh pihak AP I dan aparatur negara, warga mulai bersiaga penuh. Relawan dari berbagai tempat pun silih berganti menjaga lahan dan rumah milik warga. Mereka datang karena memiliki kesamaan rasa, di waktu ketidakadilan selalu menghampiri kaum subaltern. Mereka bahu-membahu bersama warga dengan berbagai cara mempertahankan wilayahnya, mulai dari aksi massa hingga vis a vis dengan aparatur negara ketika akan ada penggusuran. Hasilnya, penggusuran urung dilakukan, pihak AP I kemudian melakukan berbagai cara agar warga berhenti melawan. Mulai dari intimidasi, represi, hingga menciptakan konflik horizontal.

Situasi memanas di akhir tahun perlahan-lahan mulai mereda, walaupun masih ada sisi traumatik di pihak warga. Sewaktu-waktu AP I bersama aparatur negara akan datang membawa backhoe, lalu mengusir mereka dari lahan dan rumah yang telah ditempati sejak lampau. Terbukti, beberapa kali ketika warga dan relawan menggelar acara, pihak keamanan dengan persenjataan lengkap selalu mengawasi warga. Disusul kemudian lewat ulah pihak AP I yang berkerja sama dengan pemerintah setempat, memblokir akses menuju Desa Glagah dan Palihan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Maret 2018. Cara lain juga ditempuh, seperti kunjungan Hasto selaku Bupati Kulonprogo ke rumah-rumah penduduk untuk mempersuasi mereka agar legowo untuk pindah.

Masih bersikukuhnya warga untuk bertahan, membuat AP I semakin kalap seiring Izin Penetapan Lokasi (IPL) telah kadaluarsa per April 2018. Mereka berencana mengosongkan lahan sebelum bulan Ramadhan, tetapi nampaknya urung dilakukan. Situasi benar-benar mereda di bulan Ramadhan, hanya terlihat aparat kepolisian yang berjaga-jaga mengawasi setiap kegiatan warga. Pengawasan kegiatan warga oleh aparat ini luar biasa berlebihan. Seolah warga tengah melakukan kegiatan yang ultra berbahaya bagi nusa dan bangsa.

Dan tibalah Ramadhan usai. Kabar penggusuran kembali mencuat. Membuat resah warga yang terancam kehilangan rumah dan lahannya. Bahkan indikasi tersebut terlihat ketika warga melakukan kegiatan halal bihalal pada hari Sabtu 23 Juni 2018. Personil kepolisian menjaga ketat kegiatan halal bihalal warga, dengan perlengkapan seperti akan terjadi kerusuhan atau situasi yang membahayakan negara.

Perlahan tapi pasti, aparat kepolisian mulai berdatangan satu persatu, tak tanggung-tanggung jumlahnya lebih banyak daripada warga penolak bandara yang tergabung di PWPP-KP. Hal tersebut menjadi semacam indikasi akan ada peristiwa besar, yakni penggusuran jilid II. Di mana pihak AP I telah kehabisan waktu dan investor bandara telah menjerit, karena proyek mereka terhenti. Sementara modal yang telah dikeluarkan tidak bisa kembali, maka percepatan pembangunan harus dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Penggusuran yang mengekslusi hak dasar manusia

Pada tanggal 27 Juni lalu, ketika hampir seluruh warga yang mendiami pulau Jawa terbius oleh euphoria pemilu elektoral, warga yang tergabung di PWPP-KP kembali menghadapi ancaman serius. Lebih dari 500 personil aparat kepolisian berkumpul di titik perlawanan warga, mereka datang bersama backhoe dan eskavator untuk meluluhlantakkan lahan garapan warga.  Padahal warga sedari awal tetap konsisten menolak, sehingga tidak ada dasar bagi AP I untuk meratakan lahan milik warga. Selain itu, lahan-lahan tersebut juga berisi tanaman pangan yang menjadi sumber penghasilan warga satu-satunya. Amat ironis ketika pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan publik harus menghilangkan hak-hal warga atas akses terhadap ekonominya yang paling mendasar.

Beberapa warga melakukan upaya perlawanan guna mempertahankan tanaman mereka, salah satunya Bu Wagirah yang berusaha menghentikan penggusuran paksa. Beliau dengan keberanian tinggi menghadang alat-alat berat yang digunakan untuk menghancurkan lahan warga. Namun itu sia-sia, karena beliau dihadang oleh puluhan personil kepolisian, dengan alibi ingin mengamankan warga. Tidak hanya Bu Wagirah saja, Ustaz Sofyan juga mengalami perlakuan serupa. Warga yang kalah jumlah dengan personil kepolisian tak kuasa membendung penggusuran paksa. Sungguh ini merupakan sebuah situasi yang cukup kontras. Di satu sisi ada penggusuran yang mengancam kontinuitas kehidupan warga, di sisi lainnya penghancurkan dibiarkan begitu saja.

Seyogyanya pembangunan itu tidak merisak hak-hak dasar warga, karena toh mereka secara sah masih dilindungi oleh konstitusi. Kegiatan tersebut benar-benar kontradiktif dengan dasar-dasar aturan yang berlaku di negara ini, sudah barang tentu mengangkangi hak manusia untuk hidup. Jika merujuk pada UUD tahun 1945, pada pasal 28 A yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Tidak berhenti di situ, pada poin pasal 28 D, G dan H, yang kesemuanya berintikan filosofi mendasar mengenai setiap manusia yang bertempat tinggal di Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia, secara dasar memiliki hak untuk hidup dengan jaminan keamanan, hidup aman dan tentram.

Namun semua itu tidak berlaku secara normatif maupun dalam realitas aktualnya, karena warga Kulon Progo sekarang sedang menghadapi ancaman pengebirian hak-hak dasar. Hak dasar warga negara sebenarnya merupakan hak setiap insan, yang dijamin oleh negara sebagai presentasi warganya. Negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai pelaksana tugas konstitusi, memiliki tugas dasar yaitu menjalankan aturan yang berlaku, termasuk memanifestasikan dan mengimplementasikan perlindungan hak asasi manusia. Karena hak asasi di sini dimaknai sebagai hak dasar warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan, dan pemerintah sebagai mandataris rakyat sudah seharusnya tunduk di bawah kekuasaan rakyat. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah presentasi suara tuhan.[1]

Melawan untuk mempertahankan keadilan

Merujuk pada konsep keadilan yang bersifat relijius, Islam memandang jika kepemilikan sumber daya adalah mutlak milik Allah (Al-Malik) sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Mulk. Manusia hanyalah penerima mandat (isthiklaf) yang mana tidak memiliki secara mutlak, karena pemilik mutlak hanya Allah yang maha memiliki semata. Manusia hanya diberikan amanat untuk mengelola dan mengaturnya (khalifah), dan bukan malah menguasainya secara mutlak. Lahan atau sumber daya di sekitar adalah milik Allah, manusia diberi kesempatan untuk menjaga dan mengelolanya secara adil. Konsep keadilan di sini merupakan hubungan yang primordial, mendasar antara Allah dengan manusia, kemudian tercipta hubungan lagi di mana sesama mahkluk untuk adil dalam membagi ciptaanNya. Ditegaskan lagi jika ada manusia yang rakus mencoba menguasai, melanggar batas kemanusiaan, menciptakan ketimpangan dan menghalalkan segala cara untuk mengeksploitasi sumber daya dengan menyakiti orang lain, maka itu merupakan perilaku jinayat (tindakan kriminal) dan telah melupakan perintah Allah untuk senantiasa adil, dan mereka sesungguhnya telah berlaku maksiat (melanggar perintah Allah).[2]

Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh stakeholder merupakan tindakan yang melanggar prinsip dasar keadilan. Mereka melakukan penggusuran paksa dan merusak sumber ekonomi warga, sebuah tindakan yang jelas-jelas anti kemanusiaan. Sedemikian proses pembangunan menyalahi aturan, yang anehnya justru malah jadi argumentasi dasar, yang meneguhkan mereka sebagai pihak yang menghalalkan segala cara untuk menguasai sumber daya. Perilaku ini jauh dari yang namanya manusia sebagai delegasi yang diberikan amanat, sehingga jika ada suatu hal yang koheren dengan sumber daya harus melibatkan banyak orang. Serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak, merugikan dan menyakiti sesama mahkluk Allah.

Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport telah menyalahi prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan sedari awal. Mereka tidak mengindahkan himbauan para ahli terkait kerentanan daerah selatan, sehingga berpotensi adanya bencana yang nantinya akan menimbulkan multiplier effect. Selain itu, kajiannya juga tidak terbuka untuk khalayak, sehingga warga tidak bisa menilai kelayakan kajian tersebut, serta melihat atas dasar apa selain percepatan pembangunan terkait keras kepalanya AP I dan pemerintah membangun bandara tersebut. Bahkan dalam proses menuju pembangunan bandara NYIA, mereka melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti tindak kekerasan dan cenderung tidak menghargai warga dengan membuatkannya keputusan sepihak, seperti tidak adanya musyawarah dan meniadakan suara-suara warga yang tinggal di wilayah terdampak.

Dapatkan pemerintah lebih mengedepankan suara warga? Ya; daripada mengedepankan syahwat investasi yang nyatanya jauh dari prinsip kesejahteraan. Merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menekankan pada kesejahteraan bersama, dengan penguasaan sumber daya oleh negara yang dimana rakyat yang memiliki kuasa. Kemudian pasal 33 tersebut diterjemahkan ulang dalam UUPA No 2 tahun 1960, dalam ayat 2 dan 3 yang mana menekankan pada kebahagiaan, kesejahteraan  dan kemerdekaan masyarakat, untuk terciptanya kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Maka sudah sepatutnya pemerintah menjalankan fungsinya dan mengedepankan suara-suara rakyat, dalam hal ini warga terdampak. Seharusnya mereka berfokus untuk menghilangkan insecurity (ketidakpastian), inequality (ketimpangan) dan ketidakadilan (unfairness) dalam alokasi pengeloaan ruang, serta mendukung rakyat berdaulat atas wilayah kelolanya. Bukan malah mengambil akses dan mengeksklusi warga Kulon Progo dari wilayah kelolanya, sehingga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan baru, yang similar dengan menciptakan ketidakpastian hidup.[3]

Apa yang kini dilakukan oleh warga Desa Glagah dan Palihan yang tergabung dalam PWPP-KP, merupakan upaya, usaha, dalam mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk mempertahankan keadilan. Keadilan sendiri merupakan sebuah konsep mengenai  manusia mendapatkan haknya, setara dan tidak dibeda-bedakan. Bu Wagirah ataupun Ustaz Sofyan dan juga warga yang lainnya merupakan penjaga keadilan. Mereka melakukan upaya untuk melawan agresi pihak-pihak dzalim yang ingin mencabut hak hidup warga. Mereka adalah pejuang keadilan yang ingin menegakkan keadilan yang haq (kebenaran merujuk pada Allah) dan hakiki (sesunggunya kebenaran).

 

 

Referensi:

Hamburger, Philip. 2009. Law and Judicial Duty. Havard University Press. Hal 74

Baidhawy, Z., 2007. Islam Melawan Kapitalisme!: Konsep-konsep Keadilan Dalam Islam. Resist Book. Hal 58-59

Shohibuddin, Mohammad. 2018. Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris. STPN Press. Hal 162-164.

Catatan:

[1] Hamburger, Philip. 2009. Law and Judicial Duty. Harvard University Press. Hal 74

[2] Baidhawy, Z., 2007. Islam Melawan Kapitalisme!: Konsep-konsep Keadilan Dalam Islam. Resist Book. Hal 58-59

[3] Mohammad Shohibuddin. 2018. Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris. STPN Press. Hal 162-164.

___

Ilustrasi: Jogja Darurat Agraria

No Comments

Post A Comment