Metaruang | Yang Diabaikan dan Dilanggar di Tamansari Bandung
Bergerak, mengakar, kritis.
Media Alternatif, Literasi, Sastra, Musik, Budaya, Filsafat, Politik, Bandung,
17321
post-template-default,single,single-post,postid-17321,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Yang Diabaikan dan Dilanggar di Tamansari Bandung

Undangan buka puasa bersama di Pendopo Pemkot Bandung pada tanggal 20 Juni 2017 yang diterima warga Tamansari, rupanya lain daripada yang diharapkan. Alih-alih pulang dengan semringah karena berkenan berfoto bersama walikota Ridwan Kamil, warga justru pulang dengan perasaan kecewa. Betapa tidak, warga merasa dikibuli. Lebih dari itu, warga diposisikan untuk menerima bahwa tanah  yang telah mereka tempati selama lebih dari 20 tahun, diklaim sebagai tanah resmi milik pemkot Bandung. Warga dipaksa untuk mengakui pernyataan janggal tersebut. Celakanya, warga dipaksa angkat kaki dari tanah dan huniannya untuk kemudian dipersilakan kembali menghuni lokasi yang sama dengan besaran sewa.

Upaya pemkot merelokasi alias menggusur dan membangun Rumah Deret di Tamansari itu kadar kelucuannya semakin hari semakin bertambah. Alat berat (mesin ekskavator) telah diturunkan per 6 Desember 2017 dan mulai meratakan separuh hunian dan akses jalan setapak warga di area Tamansari. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara warga yang bertahan bersama segenap elemen solidaritas, dengan para preman yang sengaja dimobilisasi untuk melancarkan (baca: memaksakan) jalannya proyek Rumah Deret Tamansari ini. Pemkot sendiri tak jelas rimba pertanggungjawabannya. Malah, pada tanggal 1 Agustus 2018 pihak SATPOL PP memberikan surat SP 1 kepada warga Tamansari yang masih bertahan. Artinya, program Rudet (Rumah Deret) ini tetap dipaksakan berjalan meski menyalahi dan melanggar banyak aturan dan norma.

Sejak awal, mengibuli warga dengan kedok undangan buka puasa bersama pak walikota itu, sudah menunjukkan itikad dan preseden yang tidak baik dari suatu pemerintahan kota. Kali pertama upaya pendekatan pemkot terhadap warga, sebagaimana prosedur sosialisasi program, sudah salah kaprah. Ini menunjukkan bahwa hal yang salah di awal mula, bukan hanya akan berkahir secara salah, melainkan menjadi lebih buruk, from bad (baca: bad manner, merujuk ke undangan bukber yang abal-abal itu) ke suatu bentuk dan kondisi yang buruk, alias worst. Hal yang elementer macam tatakrama budi pekerti ini saja rupanya diabaikan pemkot.

Pengabaian ini malih rupa menjadi tindak pelanggaran di kemudian. Tak seperti pemkot (dan walikotanya), Warga Tamansari telah menduduki suatu tanah dengan itikad baik, (berniat mensertifikasi –meski dihalangi sang lurah– dan aktif membayar PBB, layaknya kondisi hunian informal di berbagai wilayah kota yang sertifikatnya lebih sering sulit diterbitkan BPN saat kasus mencuat, tetapi rutin membayar PBB) selama minimal 20 tahun, adalah warga negara yang sama yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut memberikan hak bagi warga yang menduduki tanah tersebut untuk mendaftarkan tanahnya, dan apabila masa pendudukan telah melampaui 30 tahun, hak atas tanah tersebut mutlak tidak dapat dituntut pihak ketiga, yang dalam hal ini dituntut dan dipaksakan oleh pemkot Bandung.

Pemaksaan ini bukan tanpa sebab. Proyek Rumah Deret (dan rencana hotel kapsul) itu akan mendatangkan rupiah pada pengembang proyek (dan pemkot). Lokasi kampung Tamansari yang strategis, terletak persis di pusat kota, yang hanya berjarak sepenghisapan kretek dari lokasi-lokasi high profile seperti kampus ITB, UNPAS, pusat perbelanjaan (Baltos), taman Cikapayang, Simpang Dago, dan jalan raya dr. Jundjunan (Pasteur), membuat para investor mudah tergiur untuk mengonversinya menjadi ladang rupiah. Persis konflik spasial urban, yang memaksa lanskap konvensional disulap menjadi area bisnis dan mahar bagi investor, Bandung mengalami demam yang serupa seperti kota-kota besar dunia: mengusir kaum miskin kota jauh-jauh dari “kemolekan” kotanya.

Atas dasar obsesi yang sama, Bandung menganasir wilayah-wilayah yang disebut “kumuh”. Tamansari masuk ke dalam kategori “kumuh” itu. Tapi yang dilakukan pemkot bukan malah merevitalisasi sanitasi dan aliran air; jauh panggang dari apa yang biasa kita saksikan pada program reparasi rumah di layar kaca, sekedar membelikan kusen atau pipanisasi anyar pun tidak. Boro-boro meruwat kantung-kantung ekonomi warga agar dapat memperbaiki lingkungannya secara mandiri, pemkot justru mengusirnya ke rusun Rancacili dengan dalih klasik bernama relokasi sementara. Seiring dengan itu, seperti yang dapat diduga, pengembang menggelar proyek dan membangun hunian di atas tanah “kumuh” tersebut. Kadar komikal pun bertambah: mereka membangun hunian dari tempat yang semula dikategorikan sebagai wilayah kumuh ini, yang digelar tanpa sama sekali AMDAL.

Pembaca yang budiman bisa camkan sekali lagi. Pemkot Bandung membangun hunian di tempat yang semula dikategorikan sebagai wilayah kumuh (Tamansari), tanpa ada sama sekali AMDAL. Bila memang serius mengusung revitalisasi wilayah kumuh, maka diandaikan pemkot membangun parameter ekologi, hayati, dan humanis, guna melabeli suatu wilayah kumuh atau tidak kumuh. Adalah adil bila parameter itu disosialisasikan sejak awal, sejak “buka bersama” di pendopo tahun lalu. Tapi sampai buldoser memorak-porandakan sebagian hunian warga, kriteria kumuh ini masih menyimpan teka-teki jika bukan omong kosong.

Ada domicide di Tamansari

Dalam medan perang spasial, domicide adalah istilah yang baru menetas seumuran jagung. Istilah ini pertama kali diusung oleh geografer asal Kanada, Porteous dan Smith, dalam karyanya berjudul Domicide: The Intentional Destruction of Home (McGill-Queen’s University Press, 2001). Keduanya menjelajah rumah (hunian, kediaman) sebagai sebuah kategori psiko-sosial. Rumah yang tak hanya berwujud fisik atau mempunyai taksiran rupiah tertentu, melainkan rumah sebagai unsur imanen dari harkat asasi kemanusiaan. Kekuatan emosionalnya saling berkoresponden dengan latar historis, identitas komunal, sumber pencaharian (ekonomi), pencapaian eksistensial, serta sumbangsih waktu dan harapan atasnya.

Porteous dan Smith juga membuat penekanan tersendiri dari tindak destruksi hunian lewat kata domus (bahasa latin, berarti home, rumah). Konsepsi ini setidaknya mampu memberikan suara dan semacam pengertian atas selaksa perasaan yang dirasakan korban dan penyintas penggusuran yang jarang terartikulasikan dalam terang psikologi. Keterlibatannya menuntun pembacaan lebih lanjut bagi rumah sebagai faktor yang-politik, home as a site of political struggle. Domicide sendiri berarti sebuah program penghancuran hunian, rumah, dan kediaman warga secara disengaja, masif dan terstruktur. Faktor kesengajaan dan kemampuannya untuk memasifikasi program tersebut bobotnya sama seperti arti yang diemban istilah genosida (genocide), atau suicide; homicide.

Rumah (house) sendiri menempati urutan ketiga dari tiga kebutuhan primer manusia berupa sandang-pangan-papan. Untuk hidup (dalam kontestasi budaya tertentu), setelah mendapati sandang dan dapat mengakses pangan, secara kualitatif maupun kuantitatif, manusia membutuhkan papan alias rumah untuk dapat bertahan hidup. Bukan tanpa sebab, merunut jauh ke era pra sejarah, manusia memilih gua dan bukan dahan pohon untuk mereka jadikan tempat tinggal. Hanya pada situs-situs demikianlah kelangsungan hidup manusia dapat ditopang, dilindungi dari musim dan binatang buas, serta memberikan tempat bagi maha karya lukisan umat manusia di dinding-dinding gua sejak sejarah panjang peradaban dan kebudayaan manusia dimulai.

Artinya, secara naluriah rumah adalah suatu keharusan agar pertama-tama manusia terhindar dari marabahaya, untuk kemudian di era pasca-modern ini, seiring dengan perkembangan jaman, rumah turut tersemati ragam makna lain. Faktor psikologi humanisme pun turut memainkan peran terhadap pembangunan rasa kedirian serta identitas seseorang dari apa yang disebutnya sebagai rumah (home); yang memberinya rasa aman, nyaman, dan perlindungan. Dalam Kearifan dan Tempatan (Nazarudin Zaimin et.al, 2015), tempat kediaman atau rumah merupakan salah satu keperluan dasariah selain sandang dan pangan. Hampir seluruh proses kehidupan manusia seperti kelahiran, tumbuh-kembang, dan kematian, dilalui di dalam rumah. Kata rumah sendiri diasalkan dari bahasa Jawa—griya atau giri yang berarti gunung. Maka tak heran mengapa gua purba banyak ditemukan di daerah perbukitan dan pegunungan.

Sebagai penegas, domicide (meski sama-sama terdapat sufix –cide) yang turut mengandung makna genosida, pembunuhan (homicide), dan bunuh diri (suicide)—domicide mempunyai efek yang berbeda. Tak seperti genosida yang membunuh habis para korbannya, domicide memerlukan para korbannya untuk terus hidup. Tepatnya hidup dalam kemeranaan selepas kehilangan rumah dan lingkungan tumbuh-kembangnya sekaligus lanskap penopang ingatannya akan suatu rentang hidup. Para korban domicide ini bukan tanpa sebab dibiarkan untuk tetap hidup. Terutama berkaitan dengan kekerasan simbolik (bahasa) yang datang dari tajuk “pembangunan-bagi-kepentingan-publik” itu.

Kita tahu diktum “kepentingan publik” ini belakangan kerap merajai percaturan wacana seputar pembangunan. Dari proyek skala gorong-gorong sampai mega proyek layaknya Notre-Dame-des-landes di Prancis hingga NYIA di Kulon Progo. Semua diawali dengan omong kosong bernama kepentingan publik. Khususnya dalam lanskap sosio-politik global kini, konflik spasial bertajuk “kepentingan publik” itu semakin mengemuka ibarat syarat dari sebuah progress yang lazim dijuluki sebagai rezim pembangunan-infrastruktur (developmentalis). Sedemikian urgensi akan hunian dan akses terhadapnya pun semakin meningkat, seiring dengan banjir investor ke Asia pasca krisis perumahan (subprime mortgage) di Eropa dan AS di tahun-tahun yang lalu. Namun ironisnya, akses terhadap hunian yang layak serta hak-hak warga atas kotanya sendiri, tak sebanding dengan laju pesat arus modal itu, malah cenderung membunuh hak, akses, dan kediaman itu sendiri.

Atas konteks tersebut, domicide coba ditempatkan pada posisi korban (manusia) yang berhadapan langsung dengan ideological state apparatus bernama kepentingan publik dalam rezim developmentalis global ini. Wacana “korban pengusiran” sendiri definisinya dapat dirunut jauh ke apa yang disebut psikiater asal AS, Weisstub D. dalam Epilogue: On the Rigths of Victim (From Crime Policy to Victim Policy, Macmillan, 1986), sebagai hal yang sebermula dari Garden of Eden, Musa dan bangsanya, hingga ke abad modern dimana holocaust, genosida, dan penggusuran paksa terjadi. Para korban penggusuran dan pengusiran lebih sering dipaksa melawan hegemoni wacana yang disuntikkan oleh negara ke media-media massa, yang kemudian bermutasi menjadi kehendak “resmi” publik atau masyarakat di kemudian.

Dalam Common Good: Its Politics, Policies, and Philosophies (Routledge & Kegan Paul Books, 1986), Marcus G. Raskin menggarisbawahi penggunaan kata “publik” yang disinyalir mengalami abrasi makna. Melalui Thomas Aquinas, ia telusuri bahwa upaya mendulang profit akan melulu diserap oleh “powerful individual” atau organ korporasi, yang mana bila toh diskursus tersebut bergerak dari dan untuk publik, akan sangat kontradiktif dan justru melawan apa yang disebut sebagai common good alias kebaikan bersama. Kontradiksi ini berlanjut dan semakin membuas di alam kapitalisme, ketika kekuatan korporasi menjadi kunci dari ragam pembangunan infrastruktur; ketika gelontoran hutang dari renternir internasional bernama IMF turut serta menyetir laju ekonomi (dan politik) suatu negara.

Diskursus yang bertajuk kepentingan publik ini bagi Bryan Massam, urbanis asal Kanada dalam karya bancakan berjudul Places/Spaces of Celebration and Protest: Citizenship, Civic Conversations and the Promotion of Rights and Obligations, menyediakan tantangan bagi generasi selanjutnya: “The topic of public good provides a challenge to the next generation.”  Apa yang diandaikan Massam tentang “next generation” itu pada pangkalnya adalah para korban domicide—mereka yang masih hidup, lebih tepatnya para penyintas penggusuran yang berusaha untuk tetap menyambung hidup setelah alat produksi dan identitas komunalnya direnggut dan dihancurkan.

Para korban lambat-laun terintegrasi ke dunia perburuhan setelah bermutasi secara paksa menjadi tenaga kerja cadangan. Hal demikian mempertegas apa yang telah Marx sebut sebagai akumulasi primitif, yang dalam konteks domicide, guna menunaikan kepentingan publik bagi “next generation”-lah para korban dibiarkan tetap hidup; dipaksa untuk mengenakan belenggu office hour, baik dalam sektor industri maupun domestik-informal seperti asisten rumah tangga. Tak ayal mengapa Porteous dan Smith melihat domicide nyaris serupa dengan mekanisme ketidaksadaran. Bagi siapapun “next generation” itu, mereka kerap tak menyadari muasal mengapa mereka menjadi buruh. Mereka tak menyadari ada yang telah hilang, terenggut, bahkan mati darinya.

Dalam hal ini, beban psikis yang kudu ditanggung korban domicide tak dapat dibandingkan dengan mereka yang telah mangkat. Para korban harus menjadi penyintas yang menyaksikan rumahnya dihancurkan; objek-objek penopang memori dan identitas komunalnya disulap menjadi bangunan dan lanskap yang asing. Sedemikian domicide tak hanya membayar keniscayaan akan ruang dalam epos kapitalisme ekstraktif dan ekspansif ini, ia juga melahirkan trauma yang terpaksa diemban para korban domicide alias penggusuran paksa.

Porteous dan Smith pun menarik distingsi yang tegas antara korban penggusuran terstruktur (domicide), dengan korban perang atau bencana alam yang lazim disebut pengungsi, dan entitas terusir atas dasar percaturan politik tertentu, yang biasa disebut eksil. Kearns dan Smith dalam jurnal Professional Geographer (1994) berjudul Housing, Homelessness, and Mental Health: Mapping an Agenda for Geographical Inquiry, memaknai pengungsi sebagai mereka yang “homelessness”, atau “generally conceived of as roofless people sleeping on the streets”. Demikian dengan Ovid,  penyair elegi Romawi (20 Maret, 43 SM) yang diasingkan oleh Augustus, tercatat sebagai eksil pertama dalam sejarah singgasana politik.

Eksil atau mereka yang diasingkan, letaknya ada pada sumbu politik atau identik dengan hal-hal yang politis. Baik dalam kerja-kerja literasi, karya seni, dan karya-karya ilmiah. Banyak impian dan harapan dari mereka yang menjadi eksil ini, sebagaimana dicatat Salman Rushdie dalam The Satanic Verses sebagai “a dream of glorious return”. Kendalanya, tentu akan jadi hal yang problematik, bahkan tak kepalang menguras perasaan apabila rumah atau kampung halaman mereka kadung dimusnahkan, tanpa ada perang bombastis atau bencana alam, maka keagungan dari suatu kepulangan kembali ini akan terasa layaknya a return to nowhere.

Hal demikianlah yang kini sedang marak terjadi dalam silang-sengkarutnya politik ruang, pada centang perenangnya kebijakan tata kota, yang memberi jalan luwes bagi domicide untuk berlangsung di tempat-tempat seperti Bukit Duri (Jakarta), Kulon Progo (Jogjakarta) atau Tamansari (Bandung). Para korban penggusuran memang bukan mereka yang termasuk homelessness karena kebijakan relokasi disebut-sebut dapat mengompensasi nilai material dari hunian sebelumnya. Yang telah hilang dari mereka adalah rumah yang dicintai beserta sumber kebahagiaan di sekitarnya. Dan di atas segalanya, domicide berlaku pada tempat dimana hati berada—domicide dimulai di rumah: domicide prevails where the heart is—domicide begins at home.

Global domicide: tata ruang urban vs. investor

Masalah hunian adalah masalah khas perkotaan, meski pangkal perkaranya sama yakni terletak pada kebijakan tata ruang dan tenurial. Masalah dimana urbanisasi, arus perpindahan dan lalu-lintas manusia dalam skala yang masif terjadi setiap hari. Kemiskinan, ketiadaan akses terhadap sumber ekonomi, kerap mengemuka sebagai problema yang identik dengan sektor urban. Pengadaan rumah mewah oleh swasta dan rusunawa/rusunami dari pemerintah, bahkan program rumah murah Jokowi, kiranya tak akan pernah bisa sebanding. Program rumah murah pemerintah yang diharapkan menjadi solusi pengadaan rumah oleh negara, atau sebut saja, perhatian negara terhadap rakyatnya, tak akan pernah menemukan angka ideal untuk mencapai kualitas hidup layak bagi masyarakat.

Pasalnya, selama akses terhadap mata pencaharian rakyat terus ditekan, maka program rumah murah akan jatuh kepada pembeli yang itu-itu saja. Seperti yang diberitakan, pembeli rumah murah Jokowi di antaranya merupakan orang berduit yang telah memiliki lebih dari satu hunian (Radar Tarakan, 26 Juni 2016). Hal senada juga kerap dialami pasar hunian mewah, bahwa tak jarang ada pemborong apartemen yang kelak menyewakan apartemennya. Bedanya, bisnis pembeli borongan hunian mewah sudah dianggap sebagai hal yang wajar, bukan mrupakan soal bagi orang berduit. Meski pembeli rumah murah disyaratkan hanya untuk mereka yang berpenghasilan antara 2,5 juta sampai 4 juta, program tersebut toh masih rawan bahkan dapat leluasa disalahgunakan oleh para setan tanah, oleh para juragan kontrakan. Skenario terburuk dari demam properti ini, adalah justru semakin menyusutnya konsumen yang benar-benar perlu dan wajib mengakses hunian.

Layaknya politcal correctness, Juni tahun lalu pemerintahan Jokowi memperkenalkan program satu juta rumah. Program yang ditaksir bakal menelan biaya sebesar 75 trilyun rupiah dari pemerintah dan instansi terkait itu dicanangkan demi mengatasi kekurangan pasokan rumah (backlog) sebanyak 15 juta unit hingga tahun 2019. CNN memberitakan (20 Juni 2017), untuk tahun ini saja pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 14 trilyun. Dan rancunya, dana sebesar itu justru tak sepenuhnya dialokasikan untuk program rumah subsidi. Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, sebagian dana tersebut akan direalokasikan untuk pembangunan infrastruktur Asian Games. Dengan itu pula, diperkirakan akan terdapat selisih antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan anggaran untuk memenuhi target. Anggaran yang telah ditetapkan akan dengan sendirinya membengkak, menyusul proyek-proyek sampingan yang juga menuntut kucuran dana segar.

Kita tentu masih ingat krisis global yang bermula tahun 2007 di Amerika Serikat. Ketika pemilik rumah diusir dari propertinya sementara antrian pencari kerja semakin panjang. Ironisnya, semua itu terjadi gara-gara subprime mortgage, atau penggelembungan hutang properti. Krisis tersebut memaksa sebagian besar warga Amerika Serikat kehilangan hampir seperempat dari kekayaan bersih mereka (collective net worth). Krisis sektor properti tanpa pembeli itu membuat bank peminjam Lehmann Brothers gulung tikar. Eropa turut merevisi kebijakan ekonominya, terutama yang berkaitan dengan isu perumahan (housing plan). Industri perbankan mengalami resesi hingga berjilid-jilid, demi meminimalisir dampak krisis agar tak menyebar ke pelbagai sektor. Konsentrasi massa pun kemudian beralih dengan menetapkan Wall Street, pusat bisnis perbankan Amerika Serikat dan dunia, sebagai kambing hitam krisis ekonomi.

Hal yang sama kontrasnya dengan perkara 99% vs. 1% di Amerika sana, adalah beberapa kawasan di Indonesia telah jatuh menjadi milik swasta. Pengusaha properti kelas kakap seolah dimanjakan, dibenarkan untuk melulu membangun emporium properti elit. Komplek apartemen mewah, kota eksklusif di dalam kota, yang harganya sama sekali tak pernah terbayangkan oleh mereka yang tersisih dalam rantai pembangunan kapitalistik. Darinya pun seolah menimbulkan keniscayaan akan hadirnya domicide di titik-titik “strategis” di mata para kapitalis. Laporan UN-Habitat tahun 2011 saja sudah mencatat bahwa sejak tahun 2005 setidaknya terdapat 15 juta orang digusur secara paksa. Sementara antara tahun 2007-2009, lebih dari 4,5 juta orang telah terkena imbasnya.

Tahun 2014 UN-Habitat dan UNHRP (United Nations Housing Rights Programme) menyimpulkan bahwa peningkatan urbanisasi, perubahan iklim dan globalisasi, finansial serta krisis global lainnya, berkontribusi pada akut dan kompleksnya penggusuran paksa di pelbagi titik baik urban maupun rural. Sebagaimana dikemukakan Porteous dan Smith (2001), 30 juta orang di seantero dunia merupakan korban penggusuran paksa, dan angka ini ekuivalen dengan catatan resmi PBB dalam jumlah total pengungsi lintas batas (negara).

Sebagai catatan, di dalam negri saja, Abidin Kusno dalam Housing the Margin: Perumahan Rakyat and the Future Urban Form of Jakarta, vol. 94 (Indonesia, 2012) mengemukakan bahwa sekitar 80% rumah di Indonesia dibangun melalui lajur informal dan swadaya. Rumah swadaya ini telah membantu pemerintah untuk mengurangi beban biaya penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin. Di saat yang sama Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 mencatat kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 13,6 juta unit dan bertambah 700.000-800.000 unit setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggusuran paksa justru akan menambah berat tugas pemerintah untuk menyediakan perumahan, kecuali penggusuran memang digelar sebagai mukadimah bagi para investor dan taipan properti guna meraup profit.

Merujuk pada pembacaan Marx dalam Grundrisse, hubungan ruang dengan kapitalisme yang belakangan menjadi problem yang sangat marak itu, seiring kapitalisasi segala lini hidup di Indonesia yang semakin terkoneksi (baca: terbelit) secara global, memang bukan suatu kebetulan belaka. Marx berpendapat bahwa ketika kapital berusaha menyingkirkan semua hambatan spasial di seluruh permukaan planet –agar pasar dapat melimpah ruah—paralel dengan itu maka kapital pun berusaha melenyapkan ruang dengan waktu (to annihilate space by time), yaitu dengan mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk pergerakan atau sirkulasi modal, tenaga kerja, barang dan jasa, dari satu tempat ke tempat lain. Versi political correct dari konsep ini adalah “efisiensi”, guna menutupi obsesi brutal sebenarnya akan profit.

Anihilasi hambatan spasial oleh kapitalisme merupakan kunci utama akumulasi kapital, dan karenanya akumulasi primitif. Tak heran corak pembangunan infrastruktur saban hari tak terlepas dari penjarahan lahan. Untuk bandara internasional Kertajati, negara dan swasta berhasil menjarah seluas 1.800 hektare lahan sawah dan desa-desa. Bandara Kulon Progo memakan setidaknya 587,2 hektare, sementara hunian elit Meikarta garapan Lippo Group di Cikarang, memiliki lahan seluas kurang lebih 500 hektare. Mega proyek infrastruktur tersebut tak lain guna memangkas waktu serta efisiensi kapital, yang telah jauh hari pemerintah canangkan dengan nama MP3EI dan program City Without Slum yang diasuh World Bank.

Henri Lefebvre, filsuf asal Prancis, membaca hubungan ruang dan kapitalisme ini melalui karyanya berjudul The Production of Space. Menurut Lefebvre, produksi dan reproduksi ruang ekonomi secara terus-menerus dalam skala global, merupakan jantung kapitalisme mutakhir agar sistem tersebut panjang umur. Baginya, ruang merupakan hasil dari hubungan sosial dan diskusi tentang ruang sosial, yang hanya dapat muncul berdasar syarat-syarat materialnya masing-masing. Singkatnya, ruang tak akan pernah ada jika interaksi sosial tak pernah dimungkinkan eksis.

Program Slum Upgrading ini barangkali dapat menempati posisi yang “moderat” dengan mengambil diskursus pseudo-humanis, klinis dan psikologis. Yang jadi perkara adalah program yang sama sudah jamak bermutasi menjadi pre-text dari virus yang akan diinjeksikan, seperti program underbow-nya yang bertajuk KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), yang akan menjadi program nasional pada 2019 kelak. Sebagaimana dipaparkan di atas, kota Bandung sendiri telah mengantungi sekaligus merancang anggaran bagi beberapa wilayah yang dianggap kumuh, guna melancarkan omong kosong bernama kepentingan publik, tepat seperti apa yang tengah dihadapi warga Tamansari kini.

Aspek legal dan pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penggusuran paksa mau lewat dalih “penggeseran” atau relokasi, sejauh apapun tidak dapat dijustifikasi hanya karena “kumuh” atau atas dasar kepentingan publik yang ujungnya abal-abal. Manuver pemkot kota Bandung yang tetap bersikeras menguasai lahan warga RW 11 Tamansari, apalagi dengan mengada-ada soal jual-beli tanah di area Tamansari yang dilakukan pemkot pada tahun penjajahan, tepatnya tahun 1920 itu, semakin meruncingkan tabiat predatorisnya akan ruang dan profit. Setelah melucu soal kumuh, kini melawak soal pembelian tanah di era kompeni. Pembaca yang budiman boleh terbahak bila mengetahui jawaban dari pertanyaan sederhana ini: adakah organ yang bernama “Pemerintah Kota Bandung” pada tahun 1920?

Jika tanah yang dimaksud para suku dinas pemkot itu sebagai “tanah negara”, maka jelas salah kaprah adanya. Dalam tanya jawab Forum Kampung Kota Bukit Duri tahun 2016 lalu, LBH Jakarta menjelaskan bahwa klaim pemerintah atas tanah nirsertifikat sebagai “tanah negara” sesungguhnya didasarkan pada hukum kolonial yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu konsep Domein Verklaring pada ketentuan Agrarisch Wet/Besluit 1870 (AB 1870). Ketentuan ini dahulu memberikan wewenang bagi Gubernur Jenderal di bawah pemerintahan kolonial untuk secara sepihak merampas tanah yang diduduki warga dengan alasan ilegal. Dan rupanya, temperamen pemkot Bandung kini pun mengidap kemunduran jauh ke era kolonial dengan mendaku tanah warga sebagai miliknya.

Sejalan dengan paparan di atas, Prof. Boedi Harsono (Alm.), Guru Besar Hukum Agraria Universitas Trisakti, dalam Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, mengutarakan bahwa pasal Domein Verklaring sesungguhnya “merampas hak-hak masyarakat” sehingga hendaknya tidak diterapkan lagi pada hukum agraria modern. Maka tindakan yang merampas hak-hak warga atas tanahnya termasuk kejahatan terstruktur, datang dari “atas” (negara), dengan cara yang sedemikian rupa memanipulasi regulasi dan hak-hak yang mestinya didapat warga, yang selebihnya patut dijalankan pemerintah guna menjamin terlaksananya serangkaian syarat ketat sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Senada halnya, Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB Nomor 77 Tahun 1993 (1993/77) pun menyatakan bahwa ‘penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak’. Pernyataan tersebut dilandasi dengan kesadaran bahwa praktik-praktik penggusuran paksa secara global telah mengakibatkan jutaan manusia di dunia hidup secara tidak layak di bawah garis kemiskinan dan juga berpotensi mengakibatkan krisis perumahan dalam skala internasional. Penggusuran paksa yang dimaksud merujuk pada dokumen CESCR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) tahun 1997 paragraf 4, berbunyi: “the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and / or communities from the homes and / or land which they occupy, without the provision of, and accestor, appropiate forms of legal or other protection.”

Indonesia sendiri bergabung dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tepatnya pada tanggal 23 Februari 2006. Perjanjian internasional ini telah ditetapkan Majelis Umum PBB sejak 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1976. Negara yang meratifikasi, termasuk Indonesia, wajib berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu, dan menjamin hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak dilaksanakan dengan baik. Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pelaksanaannya perjanjian ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dengannya, konteks pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan perlindungan terhadap penggusuran paksa perlu memperhatikan koridor-koridor yang dituangkan di dalam beberapa instrumen HAM, antara lain: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pendapat Umum PBB Nomor 1 Tahun 1991, Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997, Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991, Pendapat Umum PBB Nomor 2 Tahun 1990, Global Strategy for Shelter to the Year 2000, Recommendation A (settlement policies and strategies) of the 1976 United Nations Conference on Human Settlement d/(preamble), dan sebagainya.

Instrumen-instrumen HAM di atas memberikan jaminan bagi warga untuk memiliki tempat tinggal yang layak, daya dukung lingkungan yang baik, bebas dari diskriminasi, dan terlindungi dari penggusuran paksa. Pelaksanaan dari jaminan tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah. Sementara, yang kita tahu sampai hari ini, program pemaksaan atas apa yang oleh negara—dan segenap netizen pendukungnya—dijuduli sebagai kepentingan publik itu, akan (dan telah) berpotensi menjadi pelanggaran HAM dalam konteks penggusuran paksa. Tahun 2012 Amnesti Internasional merangkum definisi bahwa penggusuran paksa (forced eviction) adalah: when people are forced out of their homes and off their land against their will, with little notice or not at all, often with the threat or use of violence.

Adanya intimidasi dan kekerasan dalam proses revitalisasi hunian (baca: penggusuran) Tamansari terhitung sejak buka bersama abal-abal pada Juni 2017; mobilisasi ormas pada Oktober 2017; pengerahan alat berat di malam hari pada Desember 2017; pecahnya bentrokan dengan ormas yang membuat warga dan elemen solidaritas mengalami luka-luka pada Maret 2018, merupakan unsur-unsur yang amat jelas memberi gambaran pada warga tentang penggusuran paksa (forced eviction) dalam mana domicide mengambil panggung. Separuh hunian yang berkalang tanah, menyisakan lanskap berangkal tembok dan perabot yang bobrok, semakin mempengaruhi psikologis warga yang masih bertahan. Membuat mereka dan yang telah mengurbankan rumahnya, menjadi korban domicide yang menyaksikan sendiri kampung halamannya hancur, untuk kemudian mengikis ingatan (memoricide) dan mencerabut identitas komunalnya di kemudian.

Hingga catatan ini diturunkan beberapa rumah warga masih berdiri kokoh di samping reruntuhan bangunan. Para warga tetap berusaha mempertahankan kesehariannya meski lingkungannya berubah nyaris seperti titik tumbuk bom yang jatuh dari pesawat terbang era Perang Dunia ke-2. Dan ketika malam jatuh di Tamansari, dengung nyamuk di telinga terdengar lebih nyaring tinimbang getas jembatan Pasupati yang melintang di atas kelurahan Tamansari. Namun warga bersama dengan elemen solidaritas tak patah arang. Mereka menghidupinya, bahkan merekamnya dan menjadikannya marka. Di atas “medan perang” yang sama, kini warga mulai menanam. Upaya yang juga dapat dimaknai secara simbolis, bahwa perlawanan tak dapat begitu saja hilang dan dikubur –kami adalah benih, kami adalah dandelia.

Akhirul kolom, dari seantero titik api yang kini tengah berkobar, mengombinasikan register emosional dari para korban praktik domicide, dengan pemahaman sosio-politik dalam aras perlawanan terhadap sistem yang semakin marak mengenakan kedok populis ini, mengemuka sebagai salah satu nomor dalam agenda perjuangan. Resistensi sosio-spasial ini juga merupakan panggilan yang mestinya dapat direspon dengan saksama sebagai urgensi untuk memperluas cakupan solidaritas lintas elemen dan lintas geografi, tindakan yang plural dari organ yang plural, demi satu tujuan bersama berupa tanah, air, dan udara, mengembalikannya sebagai yang-commons, sebagai milik bersama, bukan milik pemkot yang menyeleweng dari amanah dan bukan pula milik para taipan properti dan korporasi rakus.

 

Pustaka:

  • Porteous & Smith, Domicide: The Intentional Destruction of Home (McGill-Queen’s University Press, 2001)
  • Katherine Brickell, Melissa Fernández Arrigoitia, Alexander Vasudevan, Geographies of Forced Eviction: Dispossession, Violence, Resistance (Palgrave Macmillan, 2017)
  • Weisstub D., Epilogue: On the Rigths of Victim, From Crime Policy to Victim Policy, Macmillan, 1986
  • Marcus G. Raskin, Common Good: Its Politics, Policies, and Philosophies, Routledge & Kegan Paul Books, 1986
  • Nazarudin Zaimin et.al, Kearifan dan Tempatan, 2015
  • Bryan Massam et. al, Places/Spaces of Celebration and Protest: Citizenship, Civic Conversations and the Promotion of Rights and Obligations, 2008
  • Kearns & Smith, Professional Geographer, Housing, Homelessness, and Mental Health: Mapping an Agenda for Geographical Inquiry (1994)
  • Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, 1997
  • Ian R. Cook, Erik Swyngedouw, Cities, Social Cohesion and the Environment: Towards a Future Research Agenda, 2012
  • Karl Marx, Grundrisse, Penguin Classics, 1993
  • Henri Levebfre, The Production of Space, Blackwell, 2007
  • Frederick Engels, The Housing Question, Marxist (dot) org
  • Rujak, Center for Urban Studies
  • Forum Kampung Kota, Bukit Duri, Jakarta Selatan
  • UN on Forced Eviction, Fach Sheet No. 25 Rev. 1, 2014

___

Artikel terkait:

___

Dokumentasi: ARAP

F. Ilham Satrio

F. Ilham Satrio (Juni, 1989) | buruh pabrik onderdil

No Comments

Post A Comment